Postingan

Menampilkan postingan dengan label TEORI PBJ

ARTIKEL TERBARU

Sejarah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Gambar
     Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dilakukan  secara elektronik ( e-Proc ) menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, yang dikembangkan oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) .  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD)  menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara  elektronik (LPSE) yaitu suatu  layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik.  Kebijakan SPSE sendiri diatur khusus oleh Bab X tentang PBJ secara Elektronik pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Alat Elektronik. Secara Global,  United Nations Commision on International TradeLaw  ( UNCITRAL) yaitu salah satu komisi dar

Pertentangan Kepentingan....hati-hati nerapin kalo ga paham.

Gambar
Hallo gaes, ternyata masih banyak EVALUATOR menggugurkan Penawaran Peserta dengan alasan Larangan Pertentangan Kepentingan terhadap tender yang menggunakan Metode Prakualifikasi. Untuk itu kurasa penting kita ketahui Apa sih itu Pertentangan Kepentingan ?. Mari kita kupas satu persatu melalui kacamata kebijakan yang mengaturnya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PS 16/18 ), Pasal 7 berbunyi: 1)  Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (kutipan) ........menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; ........ 2)   Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Policy-Analytic Methods

Gambar
INTRODUCTION Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the creation, critical assessment, and communication of policy-relevant knowledge. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems. METHODOLOGY OF POLICY INQUIRY The methodology  of policy inquiry refers to the critical investigation of potential solutions to practical problems. Abraham Kaplan, one of the founders of the policy sciences, observed that the aim of the methodology is to help understand and question, not only the products of policy inquiry but the processes employed to create these products. The methodology of policy inquiry contributes to the reflective understanding of theories, methods, and practices of specialized fields such as benefit-cost analysis in economics, implementation analysis in political science, and program budgeting in public administration. These and other specialized fields hold an importan

Tanpa Keterbukaan Evaluasi, Tender serasa sulap yang membosankan

Gambar
Val Valentino sang pembongkar trik sulap bertopeng awalnya dicerca karena membongkar pertunjukan Sulap yang  triknya  itu-itu saja dan jurusnya sama diseluruh Dunia . Pertunjukan ini sebenarnya adalah penipuan karena ada serangkain proses yang tidak tampak oleh para Penonton dari sisi yang berbeda sehingga seolah-olah hasil/outputnya nyata dan benar adanya, semakin besar dan hebat pertunjukannya maka semakin banyak pula pihak yang dilibatkan dalam proses pertunjukkan. Akibat ulah  Val Valentino, terjadi  Revolusi Sulap besar-besaran di Dunia bahkan di Indonesia, banyak pesulap yang tidak kreatif marah dan beralih profesi namun bagi pesulap tangguh justru menganggap ini tantangan dan belajar keras menciptakan trik-trik baru. Akhirnya Sulap sekarang serba baru dan naik ke level yang lebih tinggi dan rumit. Ibarat proses sulap, kebanyakan proses evaluasi tender saat ini sangat mirip seperti trik yang kuno dan membosankan. Banyak Perusahaan tidak mau berinvestasi kepada peningkatan Sumber

PERLUNYA KEPATUHAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT TAHAP EVALUASI TENDER

Gambar
                   Seandainya ada yang bertanya apa yang telah saya perbuat untuk Negara ini, sebagai Akademisi/ Pemerhati / Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka saat ini hanya baru mampu menyumbangkan  pendapat/saran berdasarkan kajian ilmiah, masalah apakah hasil penelitian tersebut dipergunakan oleh para pembuat kebijakan itu semua dikembalikan ke Penilaian Publik seraya bertanya  Apa yang telah diperbuat Pejabat Publik kepada Negara.           Konsepnya sederhana, merubah peran POKJA yg awalnya seperti Juri menjadi sebatas Wasit, dan PPK yang perannya seperti Hakim menjadi sebatas Wasit Garis. Caranya bagaimana ? Tidak ada yang baru, hanya menjalankan asas/prinsip terbuka sesuai perintah UU 25/2009 dan PS 16/2018 yg sudah ada. Instruksi Kepada Peserta tentang Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi pasca Pengumuman benar-benar dijalankan. Dengan terbukanya seluruh dokumen yang diupload para peserta maka ibarat Video Assistant Referee (VAR) pada pertandingan sepak bola, pa

PENGADAAN BARANG JASA (PBJ) ADALAH PELAYANAN PUBLIK

Gambar
                       Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik sendiri bertujuan untuk:   terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;   terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;   terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan   terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.   Setiap pelayanan publik yang diselenggarakan juga harus berasaskan kepada:   kepentingan umum;   kepastian hukum;   kesamaan hak;   kesei