OTT PBJ Lampung Tengah: Modus Fee Proyek 15–20% dan Biaya Politik di Balik Pengadaan Pemerintah
Video yang Anda tonton di halaman ini adalah penjelasan resmi KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Kasus ini menjadi penting bukan hanya karena nilai uang yang disebutkan, tetapi karena kembali membuka fakta lama: PBJ kerap dijadikan sumber pembiayaan politik, bukan lagi instrumen pelayanan publik.
Fenomena ini dibahas secara sistemik dalam dua buku saya:
Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan dan Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Mengapa OTT PBJ Lampung Tengah Penting untuk Publik?
Dalam video tersebut, KPK mengungkap beberapa poin krusial:
-
Fee proyek 15–20% sebagai komitmen pemenangan,
-
Pengondisian pemenang PBJ melalui penunjukan langsung dan e-katalog,
-
Aliran dana yang dikaitkan dengan biaya kampanye dan operasional politik.
Ini bukan kasus tunggal. Pola serupa berulang di banyak daerah dan menandakan adanya masalah struktural dalam sistem PBJ dan sistem politik lokal.
PBJ sebagai Pasar: Perspektif Buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saya menjelaskan bahwa PBJ pada hakikatnya adalah pasar yang diatur negara.
Di dalam pasar ini terdapat:
-
Aktor: politisi, ASN, penyedia, pengawas,
-
Komoditas: paket proyek,
-
Harga: fee, komitmen, dan setoran.
Ketika proyek dimenangkan bukan karena kualitas dan efisiensi, melainkan karena kemampuan membayar fee, maka PBJ telah berubah menjadi pasar transaksional kekuasaan.
E-katalog dan penunjukan langsung, yang seharusnya mempercepat pelayanan, justru menjadi jalur cepat pengondisian proyek.
Fraud PBJ dan Biaya Politik: Akar Masalah yang Berulang
Buku Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan menunjukkan bahwa fraud PBJ bukan kejahatan individual, melainkan hasil dari sistem yang saling mengunci:
-
Biaya politik mahal,
-
Utang kampanye menumpuk,
-
Jabatan publik diraih,
-
PBJ dijadikan alat pengembalian modal,
-
Fraud terjadi meski prosedur tampak legal.
OTT KPK hanyalah ujung hilir. Selama sistem pembiayaan politik tidak dibenahi, praktik fraud PBJ akan terus berulang di daerah mana pun.
Mengapa Video Ini Wajib Ditonton Sampai Selesai?
Video OTT PBJ Lampung Tengah penting untuk:
-
Memahami modus pengondisian proyek pemerintah,
-
Melihat bagaimana biaya politik memengaruhi pengadaan,
-
Menyadari bahwa pencegahan administratif kalah cepat dari transaksi politik.
Kasus ini bukan soal siapa yang tertangkap, tetapi bagaimana sistem bekerja.
Rekomendasi Bacaan: Memahami PBJ dari Hulu ke Hilir
📘 Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan
Buku ini membedah fraud PBJ sebagai produk sistem politik, anggaran, jabatan, dan kelembagaan. Ditujukan bagi:
-
pembuat kebijakan,
-
aparat pengawas,
-
akademisi,
-
jurnalis,
-
dan publik yang ingin memahami akar korupsi PBJ.
🔗 Beli Buku:
-
Shopee → https://id.shp.ee/8vnXUeK
-
Tokopedia / TikTok Shop → https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/
📘 Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Buku ini menjadi fondasi analisis PBJ sebagai pasar kebijakan, lengkap dengan kerangka ekonomi, regulasi, aktor, dan risiko.
🔗 Beli Buku:
-
Shopee → https://id.shp.ee/fqLb8HG
-
Tokopedia / TikTok Shop → https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/
Penutup: OTT Akan Terus Terjadi Jika Sistem Tidak Diubah
OTT Lampung Tengah hanyalah satu episode.
Selama biaya politik tetap mahal dan PBJ dijadikan bahan bakar kekuasaan, maka kasus serupa akan terus muncul—berganti daerah, berganti nama, tetapi dengan pola yang sama.
