ARTIKEL TERBARU

MAKSUD DAN TUJUAN MEDIA INI : EDUKASI KEBIJAKAN PENGADAAN

  Penulis sangat termotivasi membuat Media ini berawal dari sebab akibat dari langkanya ketersediaan Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Paper Work ataupun penelitian Ilmiah lainnya yang membahas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia memakai Analisa Kebijakan Publik. Ini terkuak ketika penulis dalam menyusun tesisnya terkait PBJ, dalam pencariannya di software index Publish or Perish belum menemukan sama sekali referensi yang meneliti PBJ di Indonesia memakai metodologi kebijakan publik, kebanyakan pendekatan yang ditemukan adalah memakai Yuridis Normatif, Sosial Politik dan Keuangan Negara,  mungkin ini bisa saja disebabkan betapa spesifiknya Kebijakan yang mengatur PBJ sampai-sampai Pemerintah membuat suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang lebih dikenal sebagai LKPP. Siapa tahu dengan adanya Media ini semakin banyak peneliti berlatar kebijakan publik yang tertarik meneliti. 

    Anggaran PBJ yang bersumber dari APBN/APBD menelan biaya 1/4 dari total anggaran dalam Bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa. Hampir 50% dari Belanja tersebut kebijakannya diatur oleh LKPP sebagai pelaksanaan dari perintah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (PS 16/18) dan sisanya diatur Peraturan Perundangan-undangan (PPU) lain. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden ini  faktanya pada tahapan Implementasi Kebijakan, banyak para stake holder terutama Kementrian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (K/L/PD) masih tidak patuh bahkan ada yang membuat kebijakan sendiri-sendiri, disisi lain Formulasi Kebijakan dibidang PBJ ini dipandang masih perlu banyak perbaikan, kurang powerfull mengatur Lembaga yang setara dengan Presiden bahkan banyak juga terdapat PUU lain yang mengatur PBJ untuk jenis barang/jasa tertentu. Setidaknya saat ini terdapat 41 buah kebijakan di bidang PBJ dan 310 buah Kebijakan Terkait PBJ dan tidak termasuk Peraturan Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala desa) dimana seluruh kebijakan tersebut mengatur 65.716 orang ASN (PPK/Pokja/PP/Swakelola) pelaku PBJ dan 429.868 Penyedia (Perusahaan/perorangan).

Besarnya anggaran PBJ, banyaknya pelaku yang terlibat, tingginya moral hazards membuat penulis yakin perlunya pemahaman Kebijakan Publik yang benar diseluruh tahapan dimulai dari Formulasi, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi.  Pemahaman tentang kebijakan terkait PBJ pastilah dirindukan masyarakat khususnya K/L/PD Pengguna Anggaran termasuk BUMN/BUMD/BLU, Penyedia Barang/Jasa (Swasta/BUMN), Pengawas (DPR/BPK/BPKP/DPRD/APID), Pemerhati (Akademisi/LSM/Peneliti) bahkan dibutuhkan masyarakat internasional seperti Investor, World Bank, Asian Development Bank dan Non Government Organization (NGO). 

Perkiraan kebutuhan masyarakat akan informasi kebijakan PBJ diatas setidaknya telah terbukti, penulis telah me-launching perdana artikel per tanggal 01 Agustus 2020, tercatat hingga saat ini (31 Juli 2022) dengan 158 artikel yang telah dipublish, berdasarkan aplikasi Google Analityc menyebutkan bahwa Media ini telah diakses dari 46 Negara dan dari 305 Kota di Indonesia. Dikunjungi sebanyak98.172kali dengan rata-rata pengunjung 134,6 kali sehari. 


Gambar 1. Lokasi Visitor dari seluruh Dunia (warna abu-abu menandakan belum ada pengunjung dari negara tersebut)

Gambar 2. Lokasi Visitor dari seluruh kota di Indonesia (titik berwarna menandakan kota sumber visitors)

Sangat banyak atensi dari pembaca dan berdiskusi secara japri (jaringan pribadi) dengan berbagai motivasi seperti permasalahan tender yang dihadapinya, Diskusi seputar teori PBJ bahkan minta nasehat demi keamanan (hukum) investasinya, proyek yang sedang dikerjakan (permasalahan di lapangan). Dari awalnya hanya ingin mengedukasi masyarakat terhadap kebijakan PBJ cikal bakal peneliti kebijakan PBJ, kini berkembang menjadi turut membantu implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan terkait PBJ sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Semuanya dilakukan secara gratis dalam rangka mengedukasi masyarakat Pengadaan di Indonesia...tidak berujung penawaran jasa atau konsultansi berbayar.

Mari kita majukan PBJ Indonesia, tolong identifikasi dan ceritakan permasalahannya, kita buat kajiannya, kita usulkan solusinya ke setiap stakeholder kebijakan. LKPP, Presiden dan DPR harus siap melayani Masyarakat khususnya terkait Pelayanan PBJ.


Terimakasih buat para pembaca. 


Salam Kebijakan Publik.

POPULAR POSTS

PMPUPR 06/2021 : SBU TERBARU DAN KAJIANNYA TERHADAP ATURAN LAIN

Ketentuan perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

IUJK RESMI DIHENTIKAN & SBU BERUBAH

Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

SBU terancam Sanksi dan Solusi dari LPJK