Peran dan Ketentuan Lengkap tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Menurut PMK/210/2022

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBN, peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi sangat penting sebagai pelaksana teknis penggunaan anggaran yang telah didelegasikan oleh Pengguna Anggaran (PA). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PMK/210/2022) secara rinci mengatur peran, tugas, dan kewenangan KPA, yang menjadi tulang punggung tata kelola keuangan di satuan kerja (Satker).

---

Definisi KPA

Pasal 1 angka 11 PMK 210/PMK.05/2022 menyebutkan:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

---

Penetapan KPA

Menurut Pasal 5, PA menetapkan kepala Satker sebagai KPA. Dalam kondisi tertentu, pejabat lain dapat ditetapkan sebagai KPA, seperti:

• Satker dipimpin pejabat komisioner

• Dipimpin eselon I

• Satker tugas khusus atau fungsional

• Satker lembaga negara

Penetapan KPA bersifat ex-officio, dan tidak terikat tahun anggaran (Pasal 7 ayat (1)).

---

Tugas dan Wewenang KPA

Sesuai Pasal 9 ayat (4), KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Menyusun DIPA
b. Menetapkan PPK dan PPSPM
c. Menetapkan panitia/pejabat pelaksana anggaran
d. Menetapkan rencana kegiatan dan pencairan dana
e. Melakukan tindakan pengeluaran anggaran
f. Melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan perintah pembayaran
g. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian
h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi
i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja

---

Tanggung Jawab KPA

Dalam Pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan kegiatan di bawah penguasaannya:

• Tanggung jawab formal: atas pelaksanaan tugas dan wewenang

• Tanggung jawab materiil: atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan

---

Kesimpulan

KPA merupakan garda depan dalam pelaksanaan anggaran di tingkat Satker. Dengan kewenangan teknis yang luas dan tanggung jawab yang berat, KPA menjadi aktor kunci dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas belanja negara. PMK 210/PMK.05/2022 memperkuat peran tersebut agar sistem perbendaharaan nasional berjalan efektif dan berorientasi hasil.

Catatan: PMK 210/2022 dibentuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peran dan Ketentuan Lengkap tentang Pengguna Anggaran (PA) Menurut PMK/210/2022

Dalam rangka menjamin kelancaran, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran Pengguna Anggaran (PA) menjadi sentral. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PMK/210/2022) menetapkan secara tegas peran, tugas, dan tanggung jawab PA dalam setiap tahap pengelolaan keuangan negara. Artikel ini membahas ketentuan penting tentang PA sebagaimana diatur dalam PMK ini untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, terutama bagi para pelaku pengelola anggaran di kementerian/lembaga negara.

---

Pengertian Pengguna Anggaran (PA)

Menurut Pasal 1 angka 10 PMK 210/PMK.05/2022, Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. PA memiliki posisi strategis karena menjadi titik awal dalam struktur perbendaharaan negara, baik secara formal maupun materiil.

---

Penetapan PA dan Tanggung Jawabnya

Dalam Pasal 4, ditegaskan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga (atau pejabat lainnya ad interim) bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang menjadi kewenangannya. PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran.

• Tanggung jawab formal: atas pengelolaan keuangan di institusinya (Pasal 4 ayat (3)).

• Tanggung jawab materiil: atas hasil dan penggunaan anggaran (Pasal 4 ayat (4)).

---

Tugas dan Wewenang PA

Berdasarkan Pasal 4 ayat (5), PA memiliki tugas dan wewenang berikut:

a. Menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
b. Merinci anggaran ke masing-masing satuan kerja (Satker)
c. Menetapkan kepala Satker atau pejabat lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
d. Menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 5 menegaskan bahwa kepala Satker ditetapkan sebagai KPA oleh PA, kecuali dalam kondisi tertentu yang memungkinkan pejabat lain ditetapkan sebagai KPA.

---

Hubungan PA dengan KPA

Perlu dicatat bahwa PA dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada KPA, termasuk penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Pasal 9 dan 10). PA tetap menjadi penanggung jawab akhir atas pelaksanaan anggaran, meskipun kewenangan operasional didelegasikan.

---

Ketentuan Penunjukan dan Berakhirnya PA

Meskipun PMK 210/PMK.05/2022 tidak menyebutkan secara eksplisit masa jabatan PA, peran ini melekat pada jabatan Menteri/Pimpinan Lembaga, dan akan berakhir apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Ketentuan lanjutan terkait perubahan struktur Satker maupun pengalihan anggaran juga diatur secara teknis dalam Pasal 7–8.

---

Kesimpulan

Peran Pengguna Anggaran (PA) tidak hanya administratif, melainkan strategis dalam pelaksanaan APBN. Melalui PMK 210/PMK.05/2022, pemerintah mempertegas posisi PA sebagai titik sentral pengambilan keputusan anggaran dengan tanggung jawab formal dan materiil yang jelas. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan kepemimpinan PA menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif dan akuntabel.

Catatan: PMK 210/2022 dibentuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peran dan Ketentuan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam PMDN/77/2020

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasrakan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN/77/2020), merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa. PPK bertanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan hukum, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan. Dalam struktur keuangan daerah, peran PPK sering dirangkap oleh PA atau KPA, tetapi fungsinya tetap berdiri sebagai simpul utama pengikatan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

---

Peranan dan Tanggung Jawab PPK

1. Penyiapan dan Pengikatan Komitmen

PPK melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, seperti:

• Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa,

• Melakukan pemilihan penyedia,

• Menandatangani kontrak atau perjanjian kerja sama.

2. Pengujian dan Pembayaran

PPK melakukan pengujian tagihan atas pekerjaan yang telah selesai dan memerintahkan pembayaran berdasarkan dokumen yang sah dan benar.

3. Penjaminan Kepatuhan terhadap Regulasi

PPK harus memastikan seluruh proses pengadaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan LKPP dan standar akuntansi pemerintahan.

4. Kolaborasi dengan PPTK dan Bendahara

PPK bekerja bersama PPTK dalam memverifikasi pelaksanaan kegiatan serta menyusun dokumen SPP dan SPM, dan berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran terkait pembayaran.

5. Kualifikasi Personil

PPK adalah ASN yang memiliki kompetensi teknis dan/atau telah mengikuti pelatihan pengadaan. Jika dirangkap oleh PA atau KPA, PPK tetap dapat dibantu oleh pegawai berkompetensi atau agen pengadaan.

6. Tanggung Jawab Administratif dan Hukum

PPK bertanggung jawab penuh terhadap sahnya proses kontraktual dan dampaknya terhadap keuangan daerah, termasuk pengelolaan risiko hukum dalam pelaksanaan kontrak.

---

Kesimpulan

Peran PPK bukan hanya administratif, tetapi sangat strategis dalam menjamin integritas dan efisiensi keuangan daerah. Ia adalah penghubung antara perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan melalui kontrak atau kerja sama. Oleh sebab itu, seorang PPK harus memahami prinsip-prinsip pengadaan, akuntabilitas keuangan, serta mampu mengambil keputusan yang berdampak langsung pada reputasi dan kinerja pemerintah daerah.

catatan: PMDN/77/2020 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peran dan Ketentuan tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam PMDN/77/2020

 

Pengantar

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), tetapi juga melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN/77/2020), memegang peran penting sebagai perpanjangan tangan PA dalam pelaksanaan teknis kegiatan di unit organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, peran KPA menjadi krusial dalam menjamin tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas keuangan publik di daerah.

---

Peranan dan Kewenangan KPA

1. Pelimpahan Kewenangan dari PA

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD sebagai KPA, dengan pertimbangan besaran anggaran, lokasi kegiatan, atau rentang kendali yang ditetapkan oleh kepala daerah2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

2. Pelaksanaan Anggaran dan Pembayaran

KPA bertanggung jawab untuk:

• Melakukan tindakan yang menimbulkan pengeluaran,

• Melaksanakan anggaran unit SKPD,

• Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan pembayaran,

• Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

3. Pengelolaan Utang dan Piutang

KPA mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya sesuai ketentuan, termasuk yang bersumber dari pekerjaan lintas tahun atau keputusan hukum tetap.

4. Pengawasan dan Penunjukan Pejabat Teknis

KPA mengawasi pelaksanaan anggaran serta:

• Menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD,

• Menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah di unitnya.

5. Tugas Khusus di Unit Organisasi Bersifat Khusus

KPA pada unit organisasi bersifat khusus juga menyusun RKA dan DPA, serta mengelola dan menyampaikan laporan keuangan unitnya secara lengkap.

6. Peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam hal pengadaan barang/jasa, KPA juga dapat bertindak sebagai PPK dan dibantu oleh personel berkompetensi atau agen pengadaan sesuai regulasi pengadaan pemerintah.

---

Kesimpulan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan dan belanja daerah di level teknis. Dengan kewenangan yang didelegasikan dari PA, KPA harus mengelola anggaran secara profesional, akuntabel, dan sesuai peraturan. Peran strategis ini membutuhkan integritas, kecermatan administrasi, serta pemahaman mendalam atas regulasi. Dengan pelaksanaan yang tepat, KPA turut menentukan keberhasilan tata kelola keuangan daerah dan pencapaian pelayanan publik yang berkualitas.

catatan: PMDN/77/2020 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peran dan Ketentuan tentang Pengguna Anggaran (PA) dalam PMDN/77/2020

Pengantar

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, posisi Pengguna Anggaran (PA) memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan. PA merupakan pejabat pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang didanai APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN/77/2020) secara rinci menetapkan tugas, kewenangan, serta tanggung jawab PA, sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

---

Peranan Pengguna Anggaran (PA)

1. Penetapan dan Pengelolaan Anggaran

PA adalah pejabat kepala SKPD yang bertindak atas nama pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Ia bertanggung jawab penuh terhadap:

• Menetapkan pelimpahan UP (Uang Persediaan) berdasarkan usulan Bendahara Pengeluaran2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

• Menyetujui dan menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS yang merupakan dasar pencairan dana2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

2. Tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam hal pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dapat dibantu oleh pegawai kompeten atau agen pengadaan. PA berperan dalam:

• Melakukan tindakan pengadaan,

• Mengikat kontrak,

• Memastikan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan ketentuan hukum2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

3. Penerbitan Perintah Membayar

Bersama dengan PPK-SKPD, PA berperan dalam:

• Menerbitkan SPM atas dasar SPP yang diajukan bendahara,

• Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen,

• Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

4. Tanggung Jawab kepada Kepala Daerah

PA bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

5. Pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD sebagai KPA dengan kriteria tertentu, seperti besaran anggaran, lokasi kegiatan, dan rentang kendali teknis atau administratif2020_77_PMDAGRI_Pedoman….

---

Kesimpulan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa Pengguna Anggaran bukan hanya sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai tokoh sentral dalam menjamin akuntabilitas keuangan daerah. Dengan tugas yang meliputi penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran serta pengadaan barang/jasa, PA memegang kunci dalam menjamin tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan sesuai hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap tugas dan kewenangan PA menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan bertanggung jawab.

catatan:

PMDN/77/2020 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah