Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2022

ARTIKEL TERBARU

Pekerjaan Konstruksi tidak boleh dilakukan secara Swakelola

Gambar
        Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 52 tentang perubahan Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( UU02/17' ) telah diterbitkan pertanggal 02 November 2020, terdapat perubahan pasal namun kewajiban memiliki Sertifikat masih tetap dipertahankan yaitu : Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi ( JasKon ) wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) (Pasal 30). Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja ( SKK ) (Pasal 70).  berdasarkan UU02/17',  yang dimaksud dengan JasKon adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi,  yang dimaksud SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing dan  yang dimaksud dengan SKK adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai denga

JUMLAH dan SEBARAN Perusahaan Konstruksi

Gambar
Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html Access Time: February 25, 2022, 8:40 am

Diskusi Panel : SBU KBLI 2022 - WAJIB KTA ASOSIASI !!!

Gambar
Sejarah V.O.C Gambar diambil dari  https://info.naminakiky.com/2018/03/sejarah-voc-vereenigde-oost-indische.html      Pada acara Diskusi Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI (15/02/22) yang dihadiri Ketua LPJK Bapak Taufik Widjoyono, Staff Ahli Kementrian Investasi/BKPM & Direktur Jenderal Bina Konstruksi KemenPUPR diperoleh kesimpulan yang coba saya rangkum sebagai berikut: Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi akan menjadi persyaratan utama dalam pengurusan SBU sehingga Asosiasi tetap hidup karena tidak akan ditinggal anggotanya. Berikutnya Anggota tersebut akan memilih masuk ke LSBU mana. Rencananya akan dibuatkan persyaratan di OSS. Kendala pengurusan SBU saat ini ditenggarai karena Sistim OSS didukung oleh banyaknya sistem-sistem lain. Akan dipertimbangkan Relaksasi terhadap persyaratan pengurusan SBU yaitu: Pengalaman Penjualan Tahunan yang diakui 3 tahun doang diperluas menjadi 10 tahun mengingat selama 2 tahun Pandemi banyak perusahaan yang tidak beroperasi. Peralatan per subklas

PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

Gambar
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak baik yang menyediakan Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; maupun Jasa Lainnya.   Penyedia memiliki kedudukan setara dengan Pelaku PBJ lainnya yaitu PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; dan Penyelenggara  Swakelola sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 8 PS 12/21. Bahkan Jumlahnya berdasarkan keterangan LKPP per September 2021 tercatat 429.868 Penyedia (Badan Usaha & perorangan) yang sangat jauh melebihi jumlah PPK ( 28.350 Orang) , Pokja ( 16.798 Orang) , Pejabat Pengadaan ( 12.796 Orang) dan 7.772 Orang Penyelenggara Swakelola.  Berdasarkan laporan RENCANA STRATEGIS  KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020 - 2024, jumlah Pelaku Usaha tersebuta adalah: Usaha Besar, merupakan usaha yang memiliki aset lebih besar dari Rp. 10miliar Rupiah dan omset diatas Rp. 50 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 5.550 Uni

Launching Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa Ombudsman RI

Gambar
Rabu, 2 Februari 2022 JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dengan meluncurkan aplikasi pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah, pada Rabu (2/2/2022) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dengan diluncurkannya sistem ini, Ombudsman RI berharap untuk dapat lebih hadir di tengah masyarakat dan mempermudah proses pengaduan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam sambutannya memaparkan, pada tahun 2021 jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman terkait pengadaan barang dan jasa sebanyak 118 laporan baik di pusat maupun perwakilan. Dari 118 laporan dimaksud, sebanyak 53 ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan. Sebagian besar melaporkan mengenai tidak diberikan layanan saat menyampaikan keberatan, baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Inspektorat, sebanyak 21 laporan.   "Kewenangan yang dimiliki Ombudsman harus difungsikan dan dilaksanakan dengan baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa mengingat

LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RDP DENGAN ESELON 1 KEMEN-PUPR

Gambar