Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2021

ARTIKEL TERBARU

Korupsi Era Reformasi

Gambar
Perhitungan saya PBJ kita 1.000 T/tahun termasuk APBN/APBD belum lagi yg bersumber dari kekayaan negara lain (BUMN/D, BLU/BLUD dll), perkiraan kebocoran 10% saja sudah saving 100 T/tahun.....kuncinya cuman 1....TRANSPARANSI TENDER karena Penggiringan Anggaran kunci keberhasilannya hanya ada di Penentuan Pemenang.....mencegah lebih baik daripada mengobati,   Pencegahan lebih efektif daripada Penindakan .  

Sidang ke-3 : Penambahan Bukti Baru bahwa Gubernur DKI (2012-2017) dan LKPP (sejak 2019) adalah Pendukung Transparansi Informasi Penawaran Pemenang

Gambar
    Masih terkait Aksi PBJ, dalam rangka Peduli, Pahami dan awasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa di NKRI yang ditaksir 1.000 T/tahun maka Transparansi dan Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi Tender adalah cara paling efektif sebagai upaya preventif tindakan penyelewengan #UangKita2021 . Fakta bahwa segala penggiringan belanja barang/jasa yang dimulai sejak perencanaan akan sangat ditentukan pada proses penetapan pemenang tender .     Sebagai aktivis yang konsisten dalam pembenahan sistem PBJ jalur konstitusi khususnya perjuangan Prinsip " Transparansi dan Terbuka " (Pasal 6, PS 16/2018), aksi saya kini masuk pada tahapan Sidang ketiga pada PTUN Provinsi DKI Jakarta. Pada sidang ini (27 Mei 2021), majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan bukti baru yang sangat penting karena menyangkut referensi pembenaran atas tuntutan kami . Adapun bukti tersebut adalah: BUKTI P – 10 Video wawancar

PBJ JASA ASURANSI BP MIGAS-KKKS

Gambar

PENGUSAHA TIDAK PERLU ASOSIASI & TARIF RESMI PENGURUSAN SBU/SKK

Gambar
     Aturan terbaru, pengusaha konstruksi kini tidak berurusan dengan Asosiasi untuk mengurus sertifikasi. Ini bisa dilihat dengan hilangnya Asosiasi dari alur pengurusan Sertifikasi pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha .  Hal tersebut telah pula dikonfirmasi oleh Ketua LPJK 2020-2024, Bapak Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. (via whatsapps" seizin beliau isi konfirmasinya sebagai berikut: "Dengan adanya lsp dan lsbu (maka) sudah tidak ada (lagi) kewajiban pemohon (sertifikasi harus) melalui asosiasi, bahkan tidak wajib menjadi anggota asosiasi.   Jika nanti OSS sudah berfungsi.. maka Pemohon Langsung mendaftar. Asosiasi punya kewajiban membina anggotanya dalam mengembangkan profesi. Anggotanya hanya wajib membayar iuran anggota dan itu diatur oleh asosiasi." Seru juga, akhirnya keluhan m

Babak Baru Perjuangan Transparansi Tender dan Penyelamatan PBJ

Gambar
#savePBJ : Babak Baru Perjuangan Transparansi Tender dan  Penyelamatan PBJ      Sebagai kelanjutan aksi saya dalam perjuangan Transparansi dan Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi Tender, dengan update aksi terakhir yaitu melakukan permohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta namun ditolak dengan alasan yang sangat disayangkan lari dari pembuktian  status Informasi yang dimohonkan . Maka terkait penolakan tersebut, selaku Publik yang hak konstitusinya dilindungi undang-undang langsung mendaftarkan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pertanggal  10 Maret 2021 dan  siang tadi, Rabu 05 Mei 2021  telah pula menjalani sidang perdana.  Sepertinya kasus yang saya jalani ini memang sifatnya khusus dan belum pernah ada sehingga butuh waktu hampir sebulan persiapan sidangnya.        Upaya hukum kali ini akan sangat berbeda, selain karena diajukannya  bukti baru bahwa sebelumnya pernah ada Pejabat Publik yang terang-terangan berani membuka dokumen tender, juga semakin jel