Layanan Jasa Konsultasi.

Kami dapat memberikan JASA Nasehat Kebijakan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Kontrak); dan Pemenangan Tender. Kami juga membantu membuat Kebijakan Perusahaan (Peraturan Direksi dan Dokumen Tender). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com

Translate

Visitors since August 1, 2020

06 Mei 2024

Peta Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan untuk Penanggulangan Bencana.

Part II: Peta Kebijakan Peraturan Perundang-undangan.

Tercatat sampai saat ini sudah terdapat 3.478 Judul Peraturan Perundang-Undangan (PPU) yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, Presiden, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang isi PPU-nya mengandung Kata "Bencana" dan atau "Pengadaan". 

Dengan menggunakan teknik Pemetaan PPU yang saya kembangkan khusus yang dapat dilihat pada artikel saya berjudul LEGISLATION POLICY MAPPING TECHNIQUES USING VOSVIEWER AND MENDELEY APPLICATIONS diperoleh Peta Kebijakan sebagaimana pada gambar 1. Tampilan Visualnya akan sangat menarik jika dibuka melalui tautan https://tinyurl.com/32davry3 ataupun VOSviewer Online.

Gambar 1. Peta Kebijakan PPU terkait Pengadaan dan atau Bencana.

Berdasarkan artikel saya sebelumnya yang berjudul Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan untuk Penanggulangan Bencana, dapat disimpulkan PPU Hierarki tertinggi yang mengatur ketentuan Bencana adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU/24/2007) dan PPU Hierarki tertinggi yang mengatur ketentuan Pengadaan adalah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diganti oleh Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/54/2010) kemudian telah diganti pula dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang telah dirubah oleh Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16/2018. 

Artikel LEGISLATION POLICY MAPPING TECHNIQUES USING VOSVIEWER AND MENDELEY APPLICATIONS telah didistribusikan/publikasikan pada 14 Jurnal yang tergabung pada Social Science Research Network (SSRN) besutan ELSEVIER, dan dapat pula dicari di aplikasi Publish or Perish (PoP), Crossref maupun GoogleScholar Index.

Dengan bantuan Peta Kebijakan maka dapat terlihat terdapat hanya 2 PPU yang menghubungkan UU/24/2007 dengan Perpres/16/2018 yaitu ;
  1. Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (PLKPBP/13/2018). Adapun hasil pemetaan hubungan ketiga PPU (UU/24/2007, Perpres/16/2018 & PLKPBP/13/2018) dapat dilihat pada gambar 2a.
  2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 14 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengajuan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 (PKBNPB/14/2011). Adapun hasil pemetaan hubungan ketiga PPU (UU/24/2007, Perpres/54/2010 & PKBNBP/14/2011) dapat dilihat pada gambar 2b.

Gambar 2a. Rute pada Peta: PLKPBP/13/2018 yang menghubungkan kebijakan terkait Bencana ke Kebijakan terkait Pengadaan. 

2a.1.  Tampilan Google Drive (*.json)


 
2a.2.  Tampilan Aplikasi VOSviewer

Gambar 2b. Rute pada Peta: PKBNPB/14/2011 yang menghubungkan kebijakan terkait Bencana ke Kebijakan terkait Pengadaan.


Detail PPU pada Peta kebijakan adalah sebagai berikut:
1 . UU/6/1946 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
2 . UU/10/1951 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting
3 . UU/25/1953 : Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembara
4 . UU/36/1953 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos
5 . UU/11/1953 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
6 . UU/35/1953 : Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
7 . UU/19/1954 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 1954 Tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara
8 . UU/9/1954 : Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
9 . UU/75/1954 : Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 Tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
10 . UU/25/1956 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
11 . UU/74/1957 : Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"
12 . UU/24/1957 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1957 Tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara
13 . UU/84/1958 : Undang-undang Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
14 . UU/80/1958 : Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958 Tentang Dewan Perancang Nasional
15 . UU/66/1958 : Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib-Militer
16 . UU/4/1959 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Pos
17 . UU/29/1959 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi
18 . UU/27/1959 : Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
19 . UU/1/1960 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
20 . UU/2/1960 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
21 . UU/5/1960 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
22 . UU/20/1961 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
23 . UU/22/1961 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi
24 . UU/13/1961 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
25 . UU/9/1961 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
26 . UU/16/1962 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1962 Tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang
27 . UU/12/1962 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Swasta
28 . UU/13/1962 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
29 . UU/6/1962 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Wabah
30 . UU/14/1963 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indon
31 . UU/13/1963 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang
32 . UU/33/1964 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
33 . UU/1/1964 : Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang
34 . UU/29/1964 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 1964 Tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
35 . UU/31/1964 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
36 . UU/18/1965 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
37 . UU/16/1965 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960
38 . UU/19/1965 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
39 . UU/14/1965 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian
40 . UU/5/1967 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
41 . UU/6/1967 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
42 . UU/13/1968 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
43 . UU/24/1968 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1968 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
44 . UU/6/1968 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
45 . UU/3/1971 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
46 . UU/3/1972 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
47 . UU/8/1974 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
48 . UU/11/1974 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
49 . UU/6/1974 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
50 . UU/13/1980 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan
51 . UU/8/1981 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
52 . UU/20/1982 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
53 . UU/4/1982 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
54 . UU/8/1983 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
55 . UU/7/1983 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
56 . UU/4/1984 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
57 . UU/6/1984 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos
58 . UU/9/1985 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
59 . UU/15/1985 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan
60 . UU/12/1985 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
61 . UU/5/1986 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
62 . UU/1/1987 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri
63 . UU/3/1989 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi
64 . UU/2/1989 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
65 . UU/5/1990 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
66 . UU/6/1991 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
67 . UU/10/1992 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
68 . UU/5/1992 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
69 . UU/12/1992 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
70 . UU/4/1992 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
71 . UU/24/1992 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
72 . UU/21/1992 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
73 . UU/15/1992 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
74 . UU/8/1992 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman
75 . UU/14/1992 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
76 . UU/23/1992 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
77 . UU/13/1992 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
78 . UU/11/1992 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
79 . UU/11/1994 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
80 . UU/9/1994 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
81 . UU/7/1994 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
82 . UU/1/1994 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
83 . UU/8/1994 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
84 . UU/10/1995 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
85 . UU/9/1995 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
86 . UU/4/1995 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95
87 . UU/11/1995 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
88 . UU/7/1996 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
89 . UU/2/1996 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
90 . UU/15/1997 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
91 . UU/27/1997 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
92 . UU/10/1997 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
93 . UU/31/1997 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
94 . UU/22/1997 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
95 . UU/11/1997 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
96 . UU/20/1997 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
97 . UU/19/1997 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
98 . UU/32/1997 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
99 . UU/28/1997 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
100 . UU/23/1997 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
101 . UU/25/1997 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
102 . UU/18/1997 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103 . UU/1/1997 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
104 . UU/30/1997 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96
105 . UU/6/1997 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
106 . UU/6/1998 : Pengesahan Convention on The Prohibitionof The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahann
107 . UU/8/1998 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
108 . UU/2/1998 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
109 . UU/7/1998 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
110 . UU/3/1998 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
111 . UU/1/1999 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
112 . UU/38/1999 : Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
113 . UU/25/1999 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
114 . UU/27/1999 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
115 . UU/18/1999 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
116 . UU/43/1999 : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
117 . UU/17/1999 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
118 . UU/5/1999 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
119 . UU/23/1999 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
120 . UU/32/1999 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
121 . UU/36/1999 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
122 . UU/37/1999 : Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
123 . UU/31/1999 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
124 . UU/3/1999 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
125 . UU/33/1999 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
126 . UU/29/2000 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
127 . UU/19/2000 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
128 . UU/18/2000 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
129 . UU/22/2000 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
130 . UU/34/2000 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
131 . UU/24/2000 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
132 . UU/20/2001 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
133 . UU/22/2001 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
134 . UU/21/2001 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
135 . UU/19/2001 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
136 . UU/17/2001 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
137 . UU/28/2002 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
138 . UU/3/2002 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
139 . UU/20/2002 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
140 . UU/24/2002 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
141 . UU/23/2002 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
142 . UU/1/2002 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
143 . UU/30/2002 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
144 . UU/17/2002 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
145 . UU/2/2002 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
146 . UU/20/2003 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
147 . UU/23/2003 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
148 . UU/12/2003 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
149 . UU/17/2003 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
150 . UU/13/2003 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
151 . UU/14/2003 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
152 . UU/33/2004 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
153 . UU/32/2004 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
154 . UU/36/2004 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
155 . UU/34/2004 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
156 . UU/1/2004 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
157 . UU/38/2004 : Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
158 . UU/31/2004 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
159 . UU/3/2004 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
160 . UU/30/2004 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
161 . UU/10/2004 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
162 . UU/29/2004 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
163 . UU/7/2004 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
164 . UU/39/2004 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
165 . UU/40/2004 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
166 . UU/13/2005 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
167 . UU/14/2005 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
168 . UU/3/2005 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
169 . UU/9/2005 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
170 . UU/10/2005 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
171 . UU/1/2005 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
172 . UU/8/2005 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
173 . UU/23/2006 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
174 . UU/17/2006 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
175 . UU/11/2006 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
176 . UU/7/2006 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
177 . UU/9/2006 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
178 . UU/5/2006 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
179 . UU/18/2006 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
180 . UU/14/2006 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
181 . UU/39/2007 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
182 . UU/24/2007 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
183 . UU/26/2007 : Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
184 . UU/45/2007 : Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
185 . UU/17/2007 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
186 . UU/23/2007 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
187 . UU/28/2007 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
188 . UU/22/2007 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
189 . UU/14/2007 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
190 . UU/5/2007 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
191 . UU/13/2007 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
192 . UU/4/2007 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
193 . UU/6/2007 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
194 . UU/3/2007 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
195 . UU/19/2007 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
196 . UU/15/2007 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
197 . UU/12/2007 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
198 . UU/11/2007 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
199 . UU/27/2007 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
200 . UU/1/2007 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
201 . UU/8/2007 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
202 . UU/2/2007 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
203 . UU/9/2007 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
204 . UU/7/2007 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
205 . UU/48/2007 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
206 . UU/10/2007 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
207 . UU/16/2007 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
208 . UU/41/2008 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
209 . UU/10/2008 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
210 . UU/17/2008 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
211 . UU/42/2008 : Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
212 . UU/19/2008 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
213 . UU/11/2008 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
214 . UU/20/2008 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
215 . UU/14/2008 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
216 . UU/16/2008 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008
217 . UU/9/2008 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
218 . UU/18/2008 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
219 . UU/7/2008 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
220 . UU/3/2008 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
221 . UU/5/2008 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
222 . UU/36/2008 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
223 . UU/6/2008 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
224 . UU/4/2008 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
225 . UU/8/2008 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
226 . UU/36/2009 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
227 . UU/24/2009 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
228 . UU/43/2009 : Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
229 . UU/18/2009 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
230 . UU/25/2009 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
231 . UU/28/2009 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
232 . UU/22/2009 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
233 . UU/52/2009 : Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
234 . UU/35/2009 : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
235 . UU/44/2009 : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
236 . UU/47/2009 : Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
237 . UU/1/2009 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
238 . UU/32/2009 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
239 . UU/42/2009 : Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
240 . UU/33/2009 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
241 . UU/30/2009 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
242 . UU/46/2009 : Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
243 . UU/2/2009 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
244 . UU/21/2009 : Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pe
245 . UU/26/2009 : Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
246 . UU/41/2009 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
247 . UU/38/2009 : Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS
248 . UU/11/2009 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
249 . UU/31/2009 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
250 . UU/23/2009 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
251 . UU/4/2009 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
252 . UU/8/2009 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
253 . UU/10/2009 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
254 . UU/13/2010 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
255 . UU/10/2010 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
256 . UU/2/2010 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
257 . UU/11/2010 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
258 . UU/9/2010 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
259 . UU/7/2010 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
260 . UU/1/2010 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
261 . UU/5/2010 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
262 . UU/1/2011 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
263 . UU/24/2011 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
264 . UU/6/2011 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
265 . UU/12/2011 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
266 . UU/7/2011 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
267 . UU/11/2011 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
268 . UU/20/2011 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
269 . UU/14/2011 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
270 . UU/22/2011 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
271 . UU/15/2011 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
272 . UU/21/2011 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
273 . UU/13/2011 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
274 . UU/3/2011 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
275 . UU/4/2011 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
276 . UU/10/2011 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
277 . UU/18/2012 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
278 . UU/19/2012 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
279 . UU/8/2012 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
280 . UU/12/2012 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
281 . UU/4/2012 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
282 . UU/2/2012 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
283 . UU/14/2012 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
284 . UU/16/2012 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
285 . UU/17/2012 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
286 . UU/6/2012 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Kelu
287 . UU/1/2012 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
288 . UU/11/2012 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
289 . UU/7/2012 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
290 . UU/21/2013 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan
291 . UU/23/2013 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
292 . UU/8/2013 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
293 . UU/4/2013 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
294 . UU/2/2013 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
295 . UU/6/2013 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
296 . UU/3/2013 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
297 . UU/16/2013 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
298 . UU/13/2013 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
299 . UU/5/2013 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
300 . UU/12/2013 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
301 . UU/7/2013 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
302 . UU/18/2013 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
303 . UU/19/2013 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
304 . UU/15/2013 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
305 . UU/22/2013 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
306 . UU/20/2013 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
307 . UU/23/2014 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
308 . UU/12/2014 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
309 . UU/36/2014 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
310 . UU/24/2014 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
311 . UU/18/2014 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
312 . UU/5/2014 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
313 . UU/29/2014 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
314 . UU/32/2014 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
315 . UU/27/2014 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
316 . UU/19/2014 : Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Repub
317 . UU/14/2014 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
318 . UU/28/2014 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
319 . UU/22/2014 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
320 . UU/16/2014 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
321 . UU/6/2014 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
322 . UU/8/2014 : Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
323 . UU/17/2014 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
324 . UU/3/2014 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
325 . UU/34/2014 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
326 . UU/15/2014 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
327 . UU/1/2014 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
328 . UU/11/2014 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
329 . UU/7/2014 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
330 . UU/41/2014 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
331 . UU/40/2014 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
332 . UU/35/2014 : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
333 . UU/20/2014 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
334 . UU/37/2014 : Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
335 . UU/30/2014 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
336 . UU/1/2015 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
337 . UU/12/2015 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
338 . UU/14/2015 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
339 . UU/8/2015 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
340 . UU/3/2015 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
341 . UU/12/2016 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
342 . UU/13/2016 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
343 . UU/14/2016 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
344 . UU/8/2016 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
345 . UU/18/2016 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
346 . UU/9/2016 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
347 . UU/10/2016 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
348 . UU/4/2016 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
349 . UU/1/2016 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
350 . UU/7/2016 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
351 . UU/20/2016 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
352 . UU/10/2017 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
353 . UU/3/2017 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
354 . UU/8/2017 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
355 . UU/7/2017 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
356 . UU/15/2017 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
357 . UU/2/2017 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
358 . UU/11/2017 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
359 . UU/18/2017 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
360 . UU/8/2018 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
361 . UU/12/2018 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
362 . UU/13/2018 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
363 . UU/9/2018 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
364 . UU/10/2018 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Gover
365 . UU/1/2018 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan
366 . UU/20/2019 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
367 . UU/12/2019 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
368 . UU/22/2019 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
369 . UU/11/2019 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
370 . UU/8/2019 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
371 . UU/3/2019 : Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Governmen
372 . UU/19/2019 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
373 . UU/2/2019 : Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indon
374 . UU/17/2019 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
375 . UU/21/2019 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
376 . UU/23/2019 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
377 . UU/15/2019 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
378 . UU/4/2019 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
379 . UU/2/2020 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahay
380 . UU/9/2020 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
381 . UU/8/2020 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
382 . UU/11/2020 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
383 . UU/10/2020 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
384 . UU/1/2020 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
385 . UU/4/2020 : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the
386 . UU/6/2020 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
387 . UU/3/2020 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
388 . UU/7/2021 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
389 . UU/3/2021 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
390 . UU/6/2021 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
391 . UU/11/2021 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
392 . UU/1/2021 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
393 . UU/4/2021 : Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
394 . UU/1/2022 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
395 . UU/2/2022 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
396 . UU/26/2022 : Undang-undang Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
397 . UU/11/2022 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
398 . UU/28/2022 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
399 . UU/3/2022 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
400 . UU/24/2022 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
401 . UU/22/2022 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
402 . UU/12/2022 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
403 . UU/13/2022 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
404 . UU/23/2022 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
405 . UU/17/2023 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-undang (UU)  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
406 . UU/4/2023 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
407 . UU/18/2023 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Undang-undang (UU)  Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
408 . UU/6/2023 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
409 . UU/1/2023 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
410 . UU/20/2023 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Undang-undang (UU)  Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
411 . UU/3/2023 : Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperatio
412 . PP/34/1949 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1949 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri
413 . PP/28/1949 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1949 Tentang Susunan dan Kewajiban Kementerian Perburuhan dan Sosial
414 . PP/14/1949 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 Tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Perburuhan dan Sosial
415 . PP/37/1950 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 Tentang Universitit Negeri Gajah Mada
416 . PP/54/1951 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk  Kepentingan Kapal-Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan
417 . PP/25/1951 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1951 Tentang Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia
418 . PP/13/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil  Untuk Barang-Barang Yang Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak  Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan-Dinas
419 . PP/50/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat  Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa
420 . PP/49/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat  Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa
421 . PP/51/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat  Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera
422 . PP/14/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-Barang Bergerak, Yang Bukan Karena Salah Dan/Atau Kelalaiannya Sendiri, Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peris
423 . PP/45/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat  Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi
424 . PP/42/1953 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953 Tentang Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
425 . PP/18/1953 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan
426 . PP/63/1954 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer
427 . PP/15/1955 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
428 . PP/34/1957 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 Tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan
429 . PP/4/1957 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 Tentang Pemberian Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah
430 . PP/34/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1958 Tentang Badan Koordinasi Penerangan
431 . PP/5/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial. Daerah Tingkat ke-I.
432 . PP/26/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1958 Tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah
433 . PP/56/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
434 . PP/1/1959 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perancang Nasional
435 . PP/49/1959 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1959 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional
436 . PP/60/1959 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Pergerakan Gerakan Koperasi
437 . PP/16/1960 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer
438 . PP/10/1961 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
439 . PP/244/1961 : Peraturan Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961 Tentang Pengerjaan Dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing Dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey Dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia
440 . PP/239/1961 : Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 Tentang Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai-Pegawai Negeri Yang Berhubung Dengan "Retooling"Dibeerhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya/Jabatan Negeri
441 . PP/26/1963 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
442 . PP/51/1963 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 Tentang Cadangan Nasional
443 . PP/22/1964 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1964 Tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang-Barang yang Bukan Karena Kesalahannya dan/atau Kelalaiannya Sendiri  Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak atau Hilang sebagai Akibat Peristiwa Luar Biasa
444 . PP/18/1965 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu - Lintas Jalan
445 . PP/17/1965 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
446 . PP/32/1969 : Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)
447 . PP/33/1970 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan
448 . PP/20/1970 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"
449 . PP/58/1971 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat
450 . PP/22/1971 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang seri
451 . PP/18/1972 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"
452 . PP/36/1972 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
453 . PP/29/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"
454 . PP/3/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura
455 . PP/18/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional
456 . PP/35/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
457 . PP/22/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
458 . PP/19/1975 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Industri Pupuk
459 . PP/6/1976 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
460 . PP/1/1976 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
461 . PP/36/1977 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan
462 . PP/7/1977 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
463 . PP/14/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 Tentang Perusahaan Umum Dak Dan Galangan Kapal
464 . PP/31/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1978 Tentang Pengangkatan Pegawai Lembaga Mimyak Dan Gas Bumi Menjadi Pegawai Negeri Sipil
465 . PP/24/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 Tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan Dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan/Partisan Di Timor Timur
466 . PP/3/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Satyalancana "Seroja"
467 . PP/4/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya
468 . PP/21/1979 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk
469 . PP/5/1979 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil
470 . PP/55/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil
471 . PP/41/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
472 . PP/18/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah
473 . PP/37/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil
474 . PP/11/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Selulosa, Dan Balai Besar Pengembangan Logam Dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri
475 . PP/31/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
476 . PP/33/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur
477 . PP/29/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
478 . PP/8/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
479 . PP/27/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
480 . PP/20/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma
481 . PP/42/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
482 . PP/49/1982 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun
483 . PP/48/1982 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
484 . PP/3/1983 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)
485 . PP/1/1983 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
486 . PP/9/1983 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor
487 . PP/26/1984 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
488 . PP/36/1984 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma
489 . PP/22/1984 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
490 . PP/26/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan
491 . PP/8/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma
492 . PP/35/1985 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
493 . PP/22/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
494 . PP/37/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos
495 . PP/28/1986 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 Tentang Pengadaan Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai
496 . PP/7/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
497 . PP/3/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
498 . PP/13/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri
499 . PP/14/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
500 . PP/5/1988 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara
501 . PP/11/1988 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan
502 . PP/10/1989 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
503 . PP/33/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma
504 . PP/55/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
505 . PP/24/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
506 . PP/29/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
507 . PP/8/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol
508 . PP/22/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II
509 . PP/28/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
510 . PP/6/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
511 . PP/37/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah
512 . PP/72/1991 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa
513 . PP/14/1991 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
514 . PP/70/1991 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam
515 . PP/35/1991 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
516 . PP/78/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan
517 . PP/38/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan
518 . PP/68/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
519 . PP/39/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
520 . PP/34/1992 : Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
521 . PP/37/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
522 . PP/4/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
523 . PP/10/1993 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
524 . PP/43/1993 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan
525 . PP/44/1993 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi
526 . PP/51/1993 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
527 . PP/40/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
528 . PP/21/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
529 . PP/44/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik
530 . PP/6/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelanggaraan Usaha Perfilman
531 . PP/36/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
532 . PP/14/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
533 . PP/50/1994 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
534 . PP/48/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
535 . PP/3/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan
536 . PP/19/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
537 . PP/25/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
538 . PP/44/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman
539 . PP/32/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek
540 . PP/31/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten
541 . PP/13/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri
542 . PP/40/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara
543 . PP/10/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nom
544 . PP/70/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Tentang Kepelabuhanan
545 . PP/32/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
546 . PP/56/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
547 . PP/2/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
548 . PP/40/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
549 . PP/71/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Kebandarudaraan
550 . PP/47/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
551 . PP/8/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
552 . PP/22/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
553 . PP/11/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
554 . PP/44/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
555 . PP/5/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
556 . PP/62/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
557 . PP/68/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
558 . PP/33/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
559 . PP/43/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
560 . PP/13/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum)
561 . PP/12/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
562 . PP/32/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil
563 . PP/2/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
564 . PP/32/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
565 . PP/51/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik
566 . PP/80/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
567 . PP/41/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
568 . PP/55/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
569 . PP/23/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
570 . PP/53/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
571 . PP/81/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
572 . PP/17/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
573 . PP/94/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
574 . PP/58/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
575 . PP/93/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
576 . PP/98/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dim
577 . PP/7/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
578 . PP/37/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan
579 . PP/6/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
580 . PP/33/1999 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
581 . PP/9/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
582 . PP/27/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
583 . PP/92/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
584 . PP/18/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
585 . PP/105/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
586 . PP/25/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
587 . PP/125/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
588 . PP/23/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
589 . PP/103/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
590 . PP/28/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
591 . PP/122/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang
592 . PP/116/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
593 . PP/119/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung
594 . PP/36/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia
595 . PP/140/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
596 . PP/24/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
597 . PP/95/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
598 . PP/120/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang
599 . PP/29/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
600 . PP/109/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
601 . PP/101/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
602 . PP/121/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta
603 . PP/81/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 Tentang Kenavigasian
604 . PP/126/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
605 . PP/107/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah
606 . PP/127/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta
607 . PP/37/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia
608 . PP/117/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta
609 . PP/70/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
610 . PP/6/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)
611 . PP/98/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
612 . PP/19/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
613 . PP/133/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
614 . PP/123/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang
615 . PP/128/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
616 . PP/10/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
617 . PP/91/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
618 . PP/34/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
619 . PP/99/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
620 . PP/118/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta
621 . PP/124/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar
622 . PP/143/2000 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
623 . PP/53/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
624 . PP/67/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)
625 . PP/52/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
626 . PP/12/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pencarian Dan Pertolongan
627 . PP/69/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan
628 . PP/52/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
629 . PP/70/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
630 . PP/15/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
631 . PP/40/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol
632 . PP/63/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
633 . PP/81/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman
634 . PP/21/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
635 . PP/8/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman
636 . PP/18/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
637 . PP/76/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
638 . PP/82/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
639 . PP/74/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
640 . PP/39/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
641 . PP/4/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
642 . PP/3/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
643 . PP/68/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
644 . PP/21/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Mendu
645 . PP/4/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Mendud
646 . PP/11/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
647 . PP/67/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
648 . PP/51/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
649 . PP/62/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
650 . PP/12/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
651 . PP/23/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
652 . PP/66/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
653 . PP/63/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
654 . PP/34/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
655 . PP/61/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah
656 . PP/31/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
657 . PP/35/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
658 . PP/30/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
659 . PP/7/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
660 . PP/38/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertam
661 . PP/60/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
662 . PP/19/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
663 . PP/21/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
664 . PP/45/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral
665 . PP/55/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
666 . PP/14/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
667 . PP/21/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
668 . PP/28/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
669 . PP/29/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi  Untuk Cakram Optik (Optical Disc)
670 . PP/35/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
671 . PP/15/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
672 . PP/24/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
673 . PP/43/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan  Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
674 . PP/5/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
675 . PP/45/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
676 . PP/16/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
677 . PP/6/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
678 . PP/17/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
679 . PP/58/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
680 . PP/36/2005 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
681 . PP/1/2005 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
682 . PP/55/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
683 . PP/54/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah
684 . PP/7/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
685 . PP/63/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
686 . PP/39/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
687 . PP/19/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
688 . PP/15/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
689 . PP/37/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
690 . PP/42/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
691 . PP/33/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
692 . PP/9/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
693 . PP/45/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
694 . PP/23/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
695 . PP/16/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
696 . PP/11/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
697 . PP/31/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
698 . PP/44/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
699 . PP/48/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
700 . PP/40/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
701 . PP/75/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
702 . PP/3/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
703 . PP/50/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
704 . PP/73/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
705 . PP/62/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
706 . PP/35/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu
707 . PP/72/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
708 . PP/26/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
709 . PP/6/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
710 . PP/34/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
711 . PP/4/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
712 . PP/2/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
713 . PP/19/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
714 . PP/42/2006 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
715 . PP/37/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
716 . PP/27/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
717 . PP/32/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
718 . PP/8/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
719 . PP/20/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
720 . PP/36/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan
721 . PP/59/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
722 . PP/6/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
723 . PP/18/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan
724 . PP/63/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian
725 . PP/75/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
726 . PP/40/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
727 . PP/43/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
728 . PP/62/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
729 . PP/16/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
730 . PP/37/2007 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
731 . PP/82/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
732 . PP/41/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
733 . PP/3/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
734 . PP/38/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
735 . PP/32/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
736 . PP/57/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
737 . PP/19/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
738 . PP/15/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
739 . PP/54/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
740 . PP/22/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
741 . PP/21/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
742 . PP/42/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
743 . PP/71/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
744 . PP/74/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
745 . PP/26/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
746 . PP/38/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
747 . PP/76/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
748 . PP/41/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
749 . PP/54/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
750 . PP/36/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
751 . PP/43/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
752 . PP/51/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
753 . PP/49/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
754 . PP/7/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
755 . PP/2/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
756 . PP/62/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
757 . PP/8/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
758 . PP/72/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
759 . PP/48/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
760 . PP/24/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika
761 . PP/60/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
762 . PKLKPBP/PER.001/KEP.LKPP/05/2008/2008 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
763 . PP/23/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
764 . PP/61/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
765 . PP/37/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
766 . PP/56/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
767 . PP/2/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
768 . PP/40/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
769 . PP/45/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
770 . PP/70/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
771 . PP/43/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
772 . PP/51/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
773 . PP/53/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
774 . PP/14/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
775 . PP/72/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
776 . PP/38/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
777 . PP/41/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
778 . PP/31/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
779 . PP/48/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya
780 . PP/90/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
781 . PP/37/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan
782 . PP/79/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
783 . PP/15/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
784 . PP/9/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
785 . PP/23/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
786 . PP/71/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
787 . PP/17/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
788 . PP/20/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
789 . PP/11/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
790 . PP/83/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
791 . PP/22/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
792 . PP/5/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian
793 . PP/59/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
794 . PP/46/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I
795 . PP/7/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
796 . PP/44/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor
797 . PP/8/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk
798 . PP/72/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
799 . PP/4/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
800 . PP/55/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
801 . PP/63/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)  PT Brantas Abipraya
802 . PP/64/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
803 . PP/10/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
804 . PP/24/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
805 . PP/42/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
806 . PP/48/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
807 . PP/94/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
808 . PP/93/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan Sumbangan Pembinaan Olah Raga Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan
809 . PP/35/2010 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
810 . PP/18/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman
811 . PP/48/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak
812 . PP/38/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
813 . PP/32/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
814 . PP/2/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
815 . PP/50/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010  2025
816 . PP/1/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
817 . PP/10/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
818 . PP/22/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
819 . PP/77/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengerukan Indonesia
820 . PP/6/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan  Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
821 . PP/78/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV
822 . PP/30/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
823 . PP/79/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia I
824 . PP/76/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I
825 . PP/58/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia II
826 . PP/42/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
827 . PP/23/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
828 . PP/26/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
829 . PP/7/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah
830 . PP/46/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
831 . PP/74/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
832 . PP/14/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
833 . PP/95/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
834 . PP/46/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
835 . PP/41/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan
836 . PP/28/2012 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
837 . PP/37/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
838 . PP/50/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
839 . PP/55/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
840 . PP/35/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri
841 . PP/67/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Persero PT Pos Indonesia
842 . PP/5/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry
843 . PP/42/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
844 . PP/109/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
845 . PP/56/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
846 . PP/6/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I
847 . PP/77/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
848 . PP/36/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum  Percetakan Negara Republik Indonesia
849 . PP/38/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum
850 . PP/72/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
851 . PP/115/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri
852 . PP/63/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia
853 . PP/8/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia III
854 . PP/2/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
855 . PP/96/2012 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
856 . PP/100/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
857 . PP/76/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia
858 . PP/66/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Prasarana Perikanan Samudera
859 . PP/13/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertamina
860 . PP/75/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV
861 . PP/34/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia I
862 . PP/62/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
863 . PP/7/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
864 . PP/80/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
865 . PP/60/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
866 . PP/40/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
867 . PP/24/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
868 . PP/9/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
869 . PP/101/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
870 . PP/39/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
871 . PP/54/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
872 . PP/61/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
873 . PP/27/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
874 . PP/30/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
875 . PP/1/2012 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undan
876 . PP/81/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
877 . PP/33/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
878 . PP/44/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat
879 . PP/4/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
880 . PP/82/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
881 . PP/45/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
882 . PP/79/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
883 . PP/31/2013 : Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
884 . PP/72/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
885 . PP/66/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Pertanian Bogor
886 . PP/40/2013 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
887 . PP/65/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung
888 . PP/32/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
889 . PP/99/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
890 . PP/78/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
891 . PP/9/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia
892 . PP/16/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry
893 . PP/75/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional
894 . PP/63/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
895 . PP/87/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
896 . PP/68/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia
897 . PP/50/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
898 . PP/18/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dala
899 . PP/3/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
900 . PP/8/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
901 . PP/21/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
902 . PP/46/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan
903 . PP/27/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
904 . PP/23/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
905 . PP/68/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
906 . PP/9/2014 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
907 . PP/74/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
908 . PP/3/2014 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
909 . PP/47/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
910 . PP/43/2014 : Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
911 . PP/87/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga
912 . PP/6/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry
913 . PP/76/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri
914 . PP/24/2014 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
915 . PP/103/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
916 . PP/44/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup
917 . PP/15/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
918 . PP/63/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
919 . PP/11/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
920 . PP/8/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I
921 . PP/2/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
922 . PP/57/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
923 . PP/25/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura
924 . PP/7/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Damri
925 . PP/30/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
926 . PP/101/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
927 . PP/69/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air
928 . PP/78/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
929 . PP/49/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
930 . PP/17/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
931 . PP/48/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
932 . PP/66/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
933 . PP/61/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
934 . PP/45/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
935 . PP/12/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
936 . PP/3/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
937 . PP/122/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
938 . PP/66/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
939 . PP/109/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Hortikultura
940 . PP/17/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi
941 . PP/118/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia
942 . PP/142/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri
943 . PP/12/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
944 . PP/6/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
945 . PP/52/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro
946 . PP/51/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran
947 . PP/68/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
948 . PP/41/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
949 . PP/18/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu
950 . PP/83/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Perum Pembangunan Perumahan Nasional
951 . PP/42/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
952 . PP/75/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
953 . PP/141/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan
954 . PP/53/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin
955 . PP/79/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
956 . PP/96/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
957 . PP/85/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
958 . PP/26/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
959 . PP/107/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
960 . PP/54/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember
961 . PP/14/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
962 . PP/76/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
963 . PP/121/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
964 . PP/80/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika
965 . PP/104/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
966 . PP/5/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
967 . PP/10/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
968 . PP/11/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
969 . PP/105/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan
970 . PP/19/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
971 . PP/45/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
972 . PP/18/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
973 . PP/14/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
974 . PP/34/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
975 . PP/53/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II
976 . PP/33/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
977 . PP/72/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
978 . PP/37/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
979 . PP/17/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
980 . PP/65/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
981 . PP/9/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
982 . PP/16/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
983 . PP/62/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
984 . PP/73/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
985 . PP/13/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Perum Bulog
986 . PP/36/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk
987 . PP/54/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
988 . PP/1/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
989 . PP/51/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Jasa Marga Tbk
990 . PP/25/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I
991 . PP/97/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
992 . PP/77/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia
993 . PP/52/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
994 . PP/48/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
995 . PP/57/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
996 . PP/15/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
997 . PP/11/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
998 . PP/46/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
999 . PP/4/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
1000 . PP/7/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
1001 . PP/2/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1002 . PP/11/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
1003 . PP/27/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
1004 . PP/33/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
1005 . PP/6/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
1006 . PP/3/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner
1007 . PP/53/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
1008 . PP/16/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
1009 . PP/50/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
1010 . PP/15/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
1011 . PP/54/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
1012 . PP/18/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1013 . PP/29/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
1014 . PP/46/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
1015 . PP/63/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta
1016 . PP/49/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan
1017 . PP/28/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan
1018 . PP/32/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
1019 . PP/13/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
1020 . PP/21/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Potensi Pencarian Dan Pertoiongan
1021 . PP/44/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
1022 . PP/19/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
1023 . PP/22/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertolongan
1024 . PP/50/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1025 . PP/29/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
1026 . PP/49/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1027 . PP/28/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
1028 . PP/48/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing
1029 . PP/11/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh
1030 . PP/12/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
1031 . PP/5/2018 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
1032 . PP/38/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
1033 . PP/51/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
1034 . PP/25/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
1035 . PP/24/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1036 . PP/58/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
1037 . PP/45/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
1038 . PP/15/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
1039 . PP/40/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
1040 . PP/55/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
1041 . PP/35/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
1042 . PP/32/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Penc
1043 . PP/3/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
1044 . PP/4/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
1045 . PP/14/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
1046 . PP/34/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
1047 . PP/27/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1048 . PP/16/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
1049 . PP/37/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
1050 . PP/17/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
1051 . PP/2/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
1052 . PP/59/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
1053 . PP/47/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
1054 . PP/57/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
1055 . PP/2/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
1056 . PP/67/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
1057 . PP/32/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut
1058 . PP/12/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1059 . PP/75/2019 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
1060 . PP/7/2019 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
1061 . PP/6/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
1062 . PP/81/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1063 . PP/86/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
1064 . PP/53/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
1065 . PP/1/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementria
1066 . PP/78/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
1067 . PP/10/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
1068 . PP/90/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
1069 . PP/27/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya
1070 . PP/8/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur
1071 . PP/80/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
1072 . PP/26/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung
1073 . PP/40/2019 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
1074 . PP/23/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
1075 . PP/47/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1076 . PP/60/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
1077 . PP/70/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
1078 . PP/64/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
1079 . PP/14/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
1080 . PP/28/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1081 . PP/87/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
1082 . PP/1/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
1083 . PP/9/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
1084 . PP/52/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
1085 . PP/71/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
1086 . PP/12/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangun
1087 . PP/4/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus
1088 . PP/50/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
1089 . PP/15/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2
1090 . PP/17/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
1091 . PP/28/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
1092 . PP/26/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
1093 . PP/19/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
1094 . PP/1/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
1095 . PP/13/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
1096 . PP/25/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
1097 . PP/12/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
1098 . PP/51/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
1099 . PP/56/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret
1100 . PP/48/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
1101 . PP/69/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
1102 . PP/81/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani
1103 . PP/74/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi
1104 . PP/50/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
1105 . PP/65/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
1106 . PP/41/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
1107 . PP/13/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dal
1108 . PP/11/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
1109 . PP/36/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
1110 . PP/22/2020 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
1111 . PP/38/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
1112 . PP/3/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
1113 . PP/42/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
1114 . PP/6/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
1115 . PP/66/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
1116 . PP/29/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
1117 . PP/21/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
1118 . PP/27/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
1119 . PP/30/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
1120 . PP/49/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
1121 . PP/58/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
1122 . PP/59/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
1123 . PP/18/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
1124 . PP/15/2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
1125 . PP/106/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
1126 . PP/23/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
1127 . PP/7/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1128 . PP/86/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
1129 . PP/16/2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
1130 . PP/21/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
1131 . PP/41/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
1132 . PP/28/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
1133 . PP/26/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
1134 . PP/27/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
1135 . PP/19/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1136 . PP/29/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
1137 . PP/40/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
1138 . PP/30/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1139 . PP/45/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
1140 . PP/32/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
1141 . PP/31/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
1142 . PP/20/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
1143 . PP/122/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
1144 . PP/114/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
1145 . PP/14/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
1146 . PP/108/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya
1147 . PP/13/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
1148 . PP/44/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
1149 . PP/54/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
1150 . PP/52/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
1151 . PP/33/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
1152 . PP/55/2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
1153 . PP/42/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
1154 . PP/6/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
1155 . PP/25/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1156 . PP/95/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas
1157 . PP/85/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
1158 . PP/103/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
1159 . PP/115/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
1160 . PP/64/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah
1161 . PP/11/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
1162 . PP/2/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan  Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TTetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
1163 . PP/5/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
1164 . PP/109/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
1165 . PP/59/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
1166 . PP/46/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
1167 . PP/22/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1168 . PP/78/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
1169 . PP/70/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
1170 . PP/47/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
1171 . PP/10/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
1172 . PP/12/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1173 . PP/2/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
1174 . PP/12/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
1175 . PP/55/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
1176 . PP/49/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan
1177 . PP/28/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
1178 . PP/36/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
1179 . PP/9/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
1180 . PP/6/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Ibu Kota Nus
1181 . PP/35/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
1182 . PP/17/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
1183 . PP/38/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala
1184 . PP/1/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
1185 . PP/24/2022 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
1186 . PP/37/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
1187 . PP/39/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka
1188 . PP/25/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
1189 . PP/54/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
1190 . PP/3/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai
1191 . PP/59/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan
1192 . PP/50/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
1193 . PP/15/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
1194 . PP/22/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
1195 . PP/13/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
1196 . PP/44/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
1197 . PP/4/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1198 . PP/27/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
1199 . PP/8/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Ba
1200 . PP/50/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
1201 . PP/4/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
1202 . PP/39/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1203 . PP/37/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
1204 . PP/42/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
1205 . PP/7/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastr
1206 . PP/10/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
1207 . PP/3/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1208 . PP/16/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
1209 . PP/21/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1210 . PP/11/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
1211 . PP/24/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan
1212 . PP/6/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
1213 . PP/7/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan
1214 . PP/2/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
1215 . PP/5/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1216 . PP/48/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
1217 . PP/5/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak   Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi
1218 . PP/35/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1219 . PP/45/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif
1220 . PP/29/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
1221 . PP/52/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
1222 . PP/36/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
1223 . KEPPRES/164/1957 : Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Panitia Negara Pendidikan Teknik
1224 . KEPPRES/253/1960 : Keputusan Presiden Nomor 253 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Panitia Kerja Persiapan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
1225 . KEPPRES/299/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Potong Hewan
1226 . KEPPRES/209/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Potong Hewan
1227 . KEPPRES/291/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Klaten Tentang Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Reklame Dan Pajak Pemasangan
1228 . KEPPRES/222/1960 : Keputusan Presiden Nomor 222 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Panitia Persiapan Administrasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
1229 . KEPPRES/265/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Bogor Tentang Pengadaan Pemungutan Pajak Potong Hewan
1230 . PERPRES/9/1960 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Berkedudukan Pelaut
1231 . KEPPRES/327/1961 : Perda Tentang Pengadaan Reklame Dan Pemungutan Pajak
1232 . KEPPRES/69/1961 : Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Pajak Sepeda
1233 . KEPPRES/238/1961 : Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka
1234 . KEPPRES/193/1961 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Pembangunan
1235 . KEPPRES/263/1961 : Penetapan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Pengadaan Dan Penarikan Pajak Pembangunan
1236 . KEPPRES/46/1961 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1961 Tentang Peraturan Daerah Pajak Pendaftaran Perusahaan
1237 . KEPPRES/58/1961 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1961 Tentang Peraturan Daerah Pajak Minuman Kotapraja Pekalongan
1238 . KEPPRES/154/1961 : Mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Pajak Pendaftaran Perusahaan Di Daerah Tingkat II Banyuwangi
1239 . KEPPRES/153/1961 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Atas Pertunjukan Umum Di Kabupaten Indramayu
1240 . PERPRES/18/1961 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia
1241 . KEPPRES/54/1961 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Panitia Penampungan Bencana Alam
1242 . PERPRES/6/1961 : Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia
1243 . KEPPRES/371/1961 : Keputusan Presiden Nomor 371 Tahun 1961 Tentang Bencana Alam Gunung Merapi Jawa Tengah
1244 . PERPRES/27/1963 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 Tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri
1245 . KEPPRES/44/1963 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1963 Tentang Biaya Tambahan Untuk Penanggulangan Bencana Alam Nasional Di Jawa Timur
1246 . KEPPRES/55/1963 : Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Biaya Tambahan Bencana Alam Nasional di Kalimantan Barat
1247 . PERPRES/2/1964 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta
1248 . PERPRES/17/1964 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera
1249 . KEPPRES/332/1965 : Keputusan Presiden Nomor 332 Tahun 1965 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 44, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Bencana Alam Nasional
1250 . KEPPRES/312/1965 : Keputusan Presiden Nomor 312 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam
1251 . KEPPRES/7/1965 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Bencana Alam Gunung Merapi
1252 . KEPPRES/305/1965 : Keputusan Presiden Nomor 305 Tahun 1965 Tentang Pencabutan Pernyataan Bencana Alam Luar Biasa Nasional
1253 . PERPRES/2/1965 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis
1254 . KEPPRES/254/1966 : Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1966 Tentang Bencana Alam Luar Biasa/Nasional Di Sangir/Talaud Sulawesi Utara
1255 . KEPPRES/98/1966 : Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1966 Tentang Bencana Alam, Bencana Banjir Jawa Timur, Meletusnya Gunung Kelud dan Tanah Longsor di Cianjur Jawa Barat Tahun 1966
1256 . KEPPRES/61A/1966 : Keputusan Presiden Nomor 61 A Tahun 1966 Tentang Penetapan Bencana Alam Luar Biasa/Nasional
1257 . KEPPRES/261/1967 : Keputusan Presiden Nomor 261 Tahun 1967 Tentang Panitia Pengadaan Pangan Rakyat
1258 . KEPPRES/243/1968 : Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1968 Tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Daerah Otonom
1259 . KEPPRES/16/1968 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1968 Tentang Proyek Vital Pemerintah
1260 . KEPPRES/4/1969 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1969 Tentang Penegasan Batas-Batas Tugas Dan Tanggung Djawab Aparat-Aparat Pemerintah Dalam Bidang Produksi Dan Pemasaran Gula Pasir
1261 . KEPPRES/11/1969 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Urusan Logistik
1262 . KEPPRES/5/1969 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Penegasan Kepada Bulog Untuk Mengkoordinir Pelaksanaan Dari Semua Penerimaan Sumbangan/Bantuan Bahan Pangan Dari Luar Negeri Yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah
1263 . KEPPRES/26/1969 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 Tentang Mengesahkan "Instrument Of Participation" yang Menandaskan Ikut Sertanya Republik Indonesia dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional
1264 . KEPPRES/12/1969 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pemberian Beras Bagi Keperluan Pegawai Negeri Anggota Angkatan Bersenjata, Pegawai Perusahaan Negara, Pegawai Daerah Dan Pegawai Perusahaan Daerah Harus Dilakukan Oleh Instansi-Instansi Yang Bersangkutan, Pem
1265 . KEPPRES/3/1969 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1969 Tentang Kebidjaksanaan Pengadaan, Penjaluran Dan Penjebaran Pupuk Buatan Dan Obat-Obatan Pemberantas Hama/Penjakit Tanaman
1266 . KEPPRES/6/1969 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 61a, 98 Dan 254 Tahun 1996 Tentang Pernyataan Bencana Alam Nasional/Luar Biasa Di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Dan Sulawesi Utara
1267 . KEPPRES/4/1970 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Badan Perbekalan Dan Perhubungan Pada Lembaga Pemilihan Umum
1268 . KEPPRES/72/1971 : Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 Tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih
1269 . KEPPRES/5/1972 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1972 Tentang Pembentukan Panitia Urusan Pupuk dengan Susunan Keanggoataan Menteri Pertanian Sebagai Ketua Merangkap Anggota
1270 . KEPPRES/45/1974 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen
1271 . KEPPRES/15/1974 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1272 . KEPPRES/31/1975 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
1273 . KEPPRES/33/1975 : Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1975 Tentang Penetapan Daerah - Daerah Tingkat I yang Terkena Bencana Alam yang diberi Bantuan Biaya Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial
1274 . KEPPRES/7/1975 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
1275 . INPRES/8/1976 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi
1276 . KEPPRES/51/1976 : Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
1277 . INPRES/1/1977 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa
1278 . INPRES/4/1977 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978
1279 . KEPPRES/3/1978 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Free Way) Jakarta - Bogor - Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol
1280 . KEPPRES/5/1978 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional
1281 . KEPPRES/36/1979 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja
1282 . KEPPRES/44/1979 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1979 Tentang Pemberian Rumah Kediaman Yang Layak Beserta Perlengkapannya Kepada Bekas Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta
1283 . KEPPRES/19/1979 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1979 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta Bogor Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi Dan Besarnya Uang Tol
1284 . KEPPRES/34/1979 : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penetapan Jembatan Citarum Rajamandala Menjadi Jembatan Tol Dan Besarnya Uang Tol
1285 . KEPPRES/58/1979 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Team Pembina Dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Hydrocraker
1286 . KEPPRES/47/1979 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 Tentang Perubahan Lampiran - Lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen
1287 . KEPPRES/28/1979 : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
1288 . KEPPRES/10/1980 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
1289 . KEPPRES/15/1980 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyediaan Dana Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
1290 . KEPPRES/36/1980 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 Tentang Pemberian Premi Kepada Kelompok Tani INSUS
1291 . KEPPRES/61/1980 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan
1292 . KEPPRES/8/1980 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 Tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
1293 . KEPPRES/42/1980 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Penggadaan Barang/Peralatan Pemerintah
1294 . KEPPRES/54/1980 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah
1295 . KEPPRES/31/1980 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara
1296 . KEPPRES/30/1981 : Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 Tentang Latihan Pra Jabatan
1297 . KEPPRES/38/1981 : Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dan Jembatan Menjadi Jalan Tol Dan Jembatan Tol
1298 . KEPPRES/40/1981 : Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981 Tentang Pembangunan Asrama Mahasiswa Untuk Perguruan Tinggi Di Seluruh Indonesia
1299 . KEPPRES/18/1981 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
1300 . KEPPRES/14/1981 : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Tol Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur
1301 . KEPPRES/39/1981 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1981 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang
1302 . KEPPRES/1/1981 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
1303 . KEPPRES/50/1981 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam
1304 . KEPPRES/57/1981 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas - Pontianak
1305 . KEPPRES/22/1982 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Penetapan Jembatan Mojokerto Menjadi Jembatan Tol Dan Besarnya Tol
1306 . KEPPRES/27/1982 : Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1982 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
1307 . KEPPRES/28/1982 : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia
1308 . KEPPRES/7/1982 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
1309 . KEPPRES/5/1982 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Penunjukan Tempat Berdiam Sementara Bagi Orang Asing Yang Masuk Ke Dan Atau Tinggal Di Wilayah Republik Indonesia Secara Tidak Sah Dan Belum Dapat Dikeluarkan
1310 . KEPPRES/9/1982 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan Dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar
1311 . KEPPRES/46/1983 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan
1312 . KEPPRES/17/1983 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
1313 . KEPPRES/2/1983 : Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil
1314 . KEPPRES/11/1983 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Pejabat Dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil
1315 . KEPPRES/42/1983 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Uang Tol Untuk Ruas Jalan Tol Srondol – Jatingaleh Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan
1316 . KEPPRES/13/1983 : Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Perekaman Video
1317 . KEPPRES/5/1983 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas
1318 . INPRES/15/1983 : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
1319 . KEPPRES/4/1983 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dana Jalan Tol
1320 . KEPPRES/29/1983 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 Tentang Penetapan Besarnya Uang Tol Pada Jalan Tol Dan Jembatan Tol
1321 . KEPPRES/62/1983 : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 Tentang Badan Pengendalian Bimas
1322 . KEPPRES/24/1983 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Keputusan Prsiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983
1323 . KEPPRES/66/1983 : Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 Tentang Penyediaan Pelumas Dan Penanganan Pelumas Bekas
1324 . KEPPRES/49/1983 : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983
1325 . KEPPRES/29/1984 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
1326 . KEPPRES/15/1984 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
1327 . KEPPRES/11/1984 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara
1328 . KEPPRES/30/1984 : Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
1329 . KEPPRES/9/1984 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984 Tentang Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol
1330 . KEPPRES/62/1984 : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Tangerang
1331 . KEPPRES/65/1984 : Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 Tentang Pengangkatan Pegawai, Pengawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara, Dan Polisi Bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis Menjadi Pengawai Negeri Sipil
1332 . KEPPRES/48/1984 : Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pejabat Baru Eselon I, Ii, Iii, Dan Iv Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
1333 . KEPPRES/63/1984 : Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng Menjadi Jalan Tol Cengkareng Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Serta Langganan Tol
1334 . KEPPRES/57/1984 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma Iv Di Bidang Kepegawaian
1335 . KEPPRES/40/1984 : Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984 Tentang Penambahan Keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah
1336 . KEPPRES/8/1984 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Penetapan Besarnya Langganan Tol Untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas Dan Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Dan J
1337 . KEPPRES/37/1984 : Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 Tentang Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semar
1338 . KEPPRES/61/1984 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
1339 . KEPPRES/62/1985 : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 Tentang Perubahan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
1340 . KEPPRES/53/1985 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
1341 . KEPPRES/41/1985 : Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
1342 . KEPPRES/40/1985 : Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatanpemerintah Sebagaimana Telah Disempurnakan Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 Dan Keputusan Preside
1343 . KEPPRES/66/1986 : Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1986 Tentang Pemberian Kemudahan Di Bidang Impor Dan Ekspor Kepada Perusahaan-Perusahaan Industri Strategis Tertentu
1344 . KEPPRES/48/1986 : Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
1345 . KEPPRES/47/1986 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian
1346 . KEPPRES/61/1986 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa Di Sumatera Utara
1347 . KEPPRES/24/1986 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Surabaya-Gempol
1348 . KEPPRES/9/1986 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 Tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut Dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Di Bayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Ke
1349 . KEPPRES/6/1987 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Cawang – Semanggi Dan Jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi
1350 . KEPPRES/35/1987 : Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 Tentang Tim Pengarah Proyek Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik
1351 . KEPPRES/25/1987 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Oleh Perusahaan Patungan
1352 . KEPPRES/23/1987 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh-Krapyak Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang
1353 . KEPPRES/3/1987 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Tunjangan Jabatan Kesyahbandaran
1354 . KEPPRES/39/1988 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
1355 . KEPPRES/61/1988 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
1356 . KEPPRES/5/1988 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
1357 . KEPPRES/15/1988 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
1358 . KEPPRES/6/1988 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa
1359 . KEPPRES/16/1988 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek
1360 . KEPPRES/18/1988 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 Tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas
1361 . KEPPRES/25/1988 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
1362 . KEPPRES/26/1988 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
1363 . KEPPRES/50/1989 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang – Tanjung Priok Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol Untuk Ruas Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun Serta Langganan Tol
1364 . KEPPRES/9/1989 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
1365 . KEPPRES/18/1989 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan  Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Cikampek Dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang P
1366 . KEPPRES/11/1989 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional
1367 . KEPPRES/31/1989 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Dana Reboisasi
1368 . KEPPRES/53/1989 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri
1369 . KEPPRES/4/1989 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden
1370 . KEPPRES/8/1990 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok
1371 . KEPPRES/49/1990 : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung Cikunir Sebagai Jalan Tol Dan Penambahan Ramp Dukuh Pada Jalan Tol Jagorawi Serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
1372 . KEPPRES/11/1990 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
1373 . KEPPRES/56/1990 : Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
1374 . KEPPRES/4/1990 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989
1375 . KEPPRES/32/1990 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
1376 . KEPPRES/43/1990 : Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
1377 . KEPPRES/47/1991 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1991 Tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
1378 . KEPPRES/20/1991 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 Tentang Perubahan Status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
1379 . KEPPRES/55/1991 : Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
1380 . KEPPRES/32/1991 : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura, Beserta Lampirannya
1381 . KEPPRES/19/1991 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek
1382 . KEPPRES/54/1991 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Pada Jalan Tol Jagorawi Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
1383 . KEPPRES/25/1992 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
1384 . KEPPRES/36/1992 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang Merak Sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar Pada Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol Serta T
1385 . KEPPRES/55/1993 : Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1386 . KEPPRES/5/1993 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Penambahan Ramp Tol Pada Simpang Susun Gunung Putri Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1387 . KEPPRES/24/1993 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung
1388 . KEPPRES/78/1993 : Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 Tentang Penambahan Ramp Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1389 . KEPPRES/98/1993 : Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri
1390 . KEPPRES/23/1993 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
1391 . KEPPRES/103/1993 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993 Tentang Badan Urusan Logistik
1392 . KEPPRES/69/1994 : Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beriodium
1393 . KEPPRES/81/1994 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 Tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1394 . KEPPRES/86/1994 : Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
1395 . KEPPRES/73/1994 : Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994 Tentang Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1396 . KEPPRES/84/1994 : Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 Tentang Penambahan Gerbang Tol Meruya Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1397 . KEPPRES/82/1994 : Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1398 . KEPPRES/54/1994 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sandi Negara
1399 . KEPPRES/83/1994 : Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 Tentang Penambahan Gerbang Tol Kalihurip Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarip Tol
1400 . KEPPRES/24/1995 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
1401 . KEPPRES/72/1995 : Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur
1402 . KEPPRES/50/1995 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik
1403 . KEPPRES/82/1995 : Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah
1404 . KEPPRES/64/1995 : Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 Tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1405 . KEPPRES/65/1995 : Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Pondok Pinang - Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1406 . KEPPRES/6/1995 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Tim Evaluasi Pengadaan
1407 . KEPPRES/2/1995 : Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994
1408 . KEPPRES/5/1996 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
1409 . KEPPRES/41/1996 : Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri
1410 . KEPPRES/94/1996 : Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1996 Tentang Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995)
1411 . KEPPRES/81/1996 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1412 . KEPPRES/47/1996 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur Jembatan Tiga-Pluit Dan Tomang-Grogol-Pluit Junction Sebagai Jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Ha
1413 . KEPPRES/95/1996 : Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 Tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
1414 . KEPPRES/49/1996 : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
1415 . KEPPRES/45/1996 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
1416 . KEPPRES/96/1996 : Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas-Manyar Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1417 . KEPPRES/53/1996 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1418 . KEPPRES/78/1996 : Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi Di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar
1419 . KEPPRES/46/1996 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
1420 . KEPPRES/79/1996 : Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna
1421 . KEPPRES/50/1997 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 Tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1422 . KEPPRES/45/1997 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik
1423 . KEPPRES/31/1997 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pembangunan Dan Pengusahaan Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta
1424 . KEPPRES/39/1997 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
1425 . KEPPRES/44/1997 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Jaringan Angkutan Massal Metropolitan
1426 . KEPPRES/14/1997 : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
1427 . KEPPRES/8/1997 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
1428 . KEPPRES/24/1997 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
1429 . KEPPRES/53/1997 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
1430 . KEPPRES/129/1998 : Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
1431 . KEPPRES/73/1998 : Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 Tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Proyek Dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Bidang Infrastruktur
1432 . KEPPRES/57/1998 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1433 . KEPPRES/161/1998 : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Laba Usaha)
1434 . KEPPRES/16/1998 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol, Srondol - Jatingaleh
1435 . KEPPRES/7/1998 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur
1436 . KEPPRES/139/1998 : Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
1437 . KEPPRES/25/1998 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon – Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1438 . KEPPRES/91/1998 : Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman
1439 . KEPPRES/32/1998 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
1440 . KEPPRES/97/1999 : Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang
1441 . KEPPRES/44/1999 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden
1442 . KEPPRES/141/1999 : Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1999 Tentang Sekretariat Presiden
1443 . KEPPRES/95/1999 : Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 Tentang Badan Kepegawaian Negara
1444 . KEPPRES/6/1999 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
1445 . KEPPRES/156/1999 : Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden
1446 . KEPPRES/84/1999 : Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Seni Dan Budaya
1447 . KEPPRES/87/1999 : Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
1448 . KEPPRES/11/1999 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong-Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
1449 . KEPPRES/125/1999 : Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak
1450 . KEPPRES/110/1999 : Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 Tentang Dewan Buku Nasional
1451 . KEPPRES/149/1999 : Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999 Tentang Sekretariat Presiden
1452 . KEPPRES/111/1999 : Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
1453 . KEPPRES/64/1999 : Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional
1454 . KEPPRES/146/1999 : Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
1455 . KEPPRES/114/1999 : Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
1456 . KEPPRES/106/1999 : Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
1457 . KEPPRES/135/1999 : Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
1458 . KEPPRES/134/1999 : Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
1459 . KEPPRES/18/2000 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
1460 . KEPPRES/12/2000 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
1461 . KEPPRES/178/2000 : Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
1462 . KEPPRES/166/2000 : Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
1463 . KEPPRES/29/2000 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan Urusan Logistik
1464 . KEPPRES/165/2000 : Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
1465 . KEPPRES/60/2000 : Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Pengendalian Pemerintahan
1466 . KEPPRES/177/2000 : Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
1467 . KEPPRES/58/2000 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Negara
1468 . KEPPRES/87/2000 : Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
1469 . KEPPRES/135/2000 : Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
1470 . KEPPRES/33/2000 : Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980  Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian
1471 . KEPPRES/5/2000 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
1472 . KEPPRES/169/2000 : Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
1473 . KEPPRES/67/2000 : Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1474 . KEPPRES/17/2000 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
1475 . KEPPRES/10/2000 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1476 . KEPPRES/20/2000 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
1477 . KEPPRES/102/2001 : Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
1478 . KEPPRES/109/2001 : Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
1479 . KEPPRES/103/2001 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
1480 . KEPPRES/37/2001 : Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172
1481 . KEPPRES/110/2001 : Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
1482 . KEPPRES/81/2001 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1483 . KEPPRES/53/2001 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
1484 . KEPPRES/39/2001 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah
1485 . KEPPRES/80/2001 : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren _ Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Serta Besarnya Tarif Tol
1486 . KEPPRES/31/2001 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar
1487 . KEPPRES/101/2001 : Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
1488 . KEPPRES/73/2001 : Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
1489 . KEPPRES/123/2001 : Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
1490 . KEPPRES/42/2001 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
1491 . KEPPRES/111/2001 : Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
1492 . KEPPRES/3/2001 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
1493 . INPRES/9/2002 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penetapan kebijakan Perberasan
1494 . KEPPRES/9/2002 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
1495 . KEPPRES/90/2002 : Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
1496 . KEPPRES/57/2002 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
1497 . KEPPRES/17/2002 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
1498 . KEPPRES/42/2002 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
1499 . KEPPRES/47/2002 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
1500 . KEPPRES/45/2002 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
1501 . KEPPRES/80/2003 : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1502 . INPRES/6/2003 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik
1503 . KEPPRES/81/2003 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
1504 . KEPPRES/46/2003 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
1505 . KEPPRES/34/2003 : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
1506 . KEPPRES/61/2003 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
1507 . KEPPRES/103/2003 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
1508 . KEPPRES/71/2004 : Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004
1509 . KEPPRES/16/2004 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
1510 . KEPPRES/59/2004 : Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
1511 . KEPPRES/81/2004 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
1512 . KEPPRES/58/2004 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah
1513 . KEPPRES/61/2004 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1514 . KEPPRES/3/2004 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
1515 . KEPPRES/20/2004 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
1516 . KEPPRES/56/2004 : Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung
1517 . KEPPRES/112/2004 : Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional
1518 . KEPPRES/63/2004 : Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
1519 . PERPRES/32/2005 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1520 . PERPRES/70/2005 : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1521 . PERPRES/67/2005 : Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
1522 . PERPRES/36/2005 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1523 . PERPRES/79/2005 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja
1524 . PERPRES/55/2005 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
1525 . PERPRES/22/2005 : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
1526 . PERPRES/77/2005 : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
1527 . PERPRES/30/2005 : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
1528 . KEPPRES/21/2005 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
1529 . PERPRES/68/2005 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
1530 . PERPRES/10/2005 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
1531 . KEPPRES/22/2005 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka
1532 . PERPRES/83/2005 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
1533 . KEPPRES/1/2005 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara ASEAN, Negara-Negara Lain, Dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami
1534 . PERPRES/85/2006 : Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1535 . PERPRES/8/2006 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1536 . PERPRES/65/2006 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1537 . PERPRES/79/2006 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1538 . PERPRES/95/2006 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan
1539 . PERPRES/92/2006 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2006 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
1540 . PERPRES/10/2006 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
1541 . PERPRES/71/2006 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
1542 . PERPRES/72/2006 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
1543 . KEPPRES/9/2006 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata Dan Provinsi Jawa Tengah
1544 . PERPRES/76/2006 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Daruss
1545 . PERPRES/75/2006 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
1546 . PERPRES/95/2007 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1547 . PERPRES/89/2007 : Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1548 . INPRES/3/2007 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan
1549 . PERPRES/83/2007 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
1550 . PERPRES/8/2007 : Pengesahan Convention On International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta  Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipmen On Matters Specific To Aircraft Eq
1551 . PERPRES/106/2007 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1552 . PERPRES/111/2007 : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
1553 . PERPRES/88/2007 : Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
1554 . INPRES/2/2007 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
1555 . PERPRES/94/2007 : Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat
1556 . PERPRES/104/2007 : Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
1557 . KEPPRES/14/2007 : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
1558 . PERPRES/23/2007 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional
1559 . PERPRES/99/2007 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional
1560 . PERPRES/82/2007 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1561 . PERPRES/3/2007 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
1562 . PERPRES/14/2007 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1563 . PERPRES/48/2008 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1564 . INPRES/8/2008 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan
1565 . INPRES/1/2008 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan
1566 . PERPRES/47/2008 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumater
1567 . KEPPRES/23/2008 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
1568 . PERPRES/11/2008 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
1569 . KEPPRES/4/2008 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
1570 . PERPRES/54/2008 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
1571 . PERPRES/8/2008 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1572 . PERPRES/61/2008 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika
1573 . PERPRES/25/2008 : Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1574 . PERPRES/7/2008 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
1575 . PERPRES/32/2008 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)
1576 . INPRES/7/2009 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan
1577 . PERPRES/9/2009 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
1578 . PERPRES/40/2009 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1579 . PERPRES/26/2009 : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
1580 . INPRES/2/2009 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1581 . PERPRES/13/2009 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1582 . PERPRES/54/2009 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
1583 . PERPRES/3/2009 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekon
1584 . INPRES/1/2010 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
1585 . PERPRES/10/2010 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
1586 . PERPRES/54/2010 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1587 . PERPRES/82/2010 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet
1588 . PERPRES/13/2010 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
1589 . KEPPRES/15/2010 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai
1590 . PERPRES/50/2010 : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
1591 . PERPRES/53/2010 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1592 . PERPRES/21/2010 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
1593 . INPRES/2/2010 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Revitalisasi Industri Pupuk
1594 . PERPRES/68/2010 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
1595 . PERPRES/4/2010 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Tenaga Listrik Terbarukan, Batubara, dan Gas
1596 . PERPRES/78/2010 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
1597 . PERPRES/32/2010 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional
1598 . PERPRES/41/2010 : Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
1599 . PERPRES/24/2010 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
1600 . PERPRES/35/2011 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1601 . PERPRES/45/2011 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
1602 . PERPRES/65/2011 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
1603 . PERPRES/61/2011 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1604 . INPRES/15/2011 : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan
1605 . INPRES/5/2011 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
1606 . PERPRES/88/2011 : Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
1607 . PERPRES/60/2011 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-Warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam
1608 . PERPRES/7/2011 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014
1609 . PERPRES/56/2011 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
1610 . INPRES/8/2011 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
1611 . PERPRES/47/2011 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Ba
1612 . PERPRES/15/2011 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
1613 . PERPRES/38/2011 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitase di International Centre For Settlement Of  Investment Disputes (ICSID) oleh Rafat Ali Rizvi
1614 . PERPRES/9/2011 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
1615 . PERPRES/68/2011 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1616 . PERPRES/59/2011 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN Para Games VI Tahun 2011
1617 . KEPPRES/35/2011 : Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014
1618 . PERPRES/80/2011 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Dana Perwalian
1619 . PERPRES/71/2011 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
1620 . KEPPRES/29/2011 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
1621 . PERPRES/50/2011 : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
1622 . PERPRES/83/2011 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api  Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
1623 . PERPRES/86/2011 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
1624 . PERPRES/93/2011 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya
1625 . KEPPRES/9/2011 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011
1626 . PERPRES/72/2011 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste
1627 . PERPRES/3/2011 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
1628 . PERPRES/87/2011 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
1629 . PERPRES/55/2011 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
1630 . KEPPRES/4/2011 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) Tahun 2011
1631 . KEPPRES/16/2011 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
1632 . INPRES/16/2011 : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1633 . PERPRES/33/2011 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
1634 . PERPRES/62/2011 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
1635 . PERPRES/23/2011 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014
1636 . INPRES/3/2012 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
1637 . PERPRES/3/2012 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
1638 . PERPRES/5/2012 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)
1639 . PERPRES/71/2012 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1640 . PERPRES/72/2012 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
1641 . PERPRES/70/2012 : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
1642 . INPRES/6/2012 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
1643 . PERPRES/84/2012 : Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
1644 . PERPRES/37/2012 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1645 . PERPRES/78/2012 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia dalam Penanganan Gugatan Arbitrase
1646 . PERPRES/36/2012 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok
1647 . PERPRES/117/2012 : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
1648 . PERPRES/1/2012 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di
1649 . PERPRES/53/2012 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
1650 . INPRES/2/2012 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
1651 . PERPRES/21/2012 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework A
1652 . PERPRES/29/2012 : Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, And Annex VI Of The International   Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran  V, dan Lampiran VI dari Konv
1653 . PERPRES/55/2012 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
1654 . PERPRES/9/2012 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penugasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus PT Bank Century
1655 . PERPRES/17/2012 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
1656 . INPRES/5/2012 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
1657 . PERPRES/13/2012 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
1658 . PERPRES/122/2012 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1659 . PERPRES/115/2012 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
1660 . PERPRES/10/2012 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
1661 . KEPPRES/4/2012 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012
1662 . PERPRES/28/2012 : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
1663 . PERPRES/62/2012 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga)
1664 . INPRES/4/2012 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor
1665 . KEPPRES/23/2012 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN)-Indonesia
1666 . PERPRES/96/2012 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan
1667 . PERPRES/106/2013 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah
1668 . PERPRES/74/2013 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
1669 . PERPRES/66/2013 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
1670 . KEPPRES/31/2013 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun
1671 . INPRES/3/2013 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri
1672 . PERPRES/24/2013 : Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (Memorandum Of Understanding  Betwe
1673 . PERPRES/33/2013 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1674 . PERPRES/105/2013 : Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
1675 . INPRES/1/2013 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
1676 . PERPRES/63/2013 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
1677 . PERPRES/58/2013 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara
1678 . PERPRES/40/2013 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
1679 . PERPRES/107/2013 : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
1680 . PERPRES/42/2013 : Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
1681 . PERPRES/111/2013 : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
1682 . PERPRES/60/2013 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
1683 . PERPRES/12/2013 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
1684 . PERPRES/45/2013 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
1685 . PERPRES/3/2013 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1686 . KEPPRES/8/2013 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013
1687 . KEPPRES/25/2014 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
1688 . INPRES/4/2014 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
1689 . INPRES/2/2014 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
1690 . PERPRES/96/2014 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
1691 . KEPPRES/19/2014 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
1692 . PERPRES/38/2014 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Final Acts Of The World Radio Communication Conference, Geneva 2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)
1693 . PERPRES/77/2014 : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
1694 . PERPRES/43/2014 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
1695 . PERPRES/48/2014 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
1696 . PERPRES/132/2014 : Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor
1697 . PERPRES/21/2014 : Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Europe
1698 . INPRES/7/2014 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif
1699 . PERPRES/128/2014 : Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa di Republik Afrika Tengah
1700 . PERPRES/172/2014 : Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1701 . PERPRES/194/2014 : Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Ener
1702 . PERPRES/78/2014 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebag
1703 . PERPRES/40/2014 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1704 . PERPRES/75/2014 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
1705 . PERPRES/193/2014 : Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan B
1706 . PERPRES/99/2014 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1707 . PERPRES/157/2014 : Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1708 . PERPRES/12/2014 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
1709 . PERPRES/76/2014 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window
1710 . PERPRES/45/2014 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Bat
1711 . PERPRES/39/2014 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
1712 . PERPRES/52/2014 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
1713 . PERPRES/19/2014 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengesahan The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries, And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional P
1714 . KEPPRES/6/2014 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke
1715 . PERPRES/59/2014 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Eighth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean
1716 . PERPRES/100/2014 : Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
1717 . PERPRES/179/2014 : Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur
1718 . KEPPRES/26/2014 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat
1719 . PERPRES/57/2014 : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua
1720 . PERPRES/112/2014 : Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1721 . PERPRES/184/2014 : Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The Government Of People’s Republic Of China On Health Cooperation (Me
1722 . PERPRES/173/2014 : Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governmen
1723 . PERPRES/81/2014 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
1724 . PERPRES/153/2014 : Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
1725 . PERPRES/58/2014 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya
1726 . KEPPRES/41/2014 : Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Ekspedisi Negera Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015
1727 . PERPRES/51/2014 : Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
1728 . PERPRES/158/2014 : Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 25Th Doha Congress, Qatar 2012 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 Di Doha, Qatar 2012)
1729 . KEPPRES/7/2014 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku Dan Maluku Utara Tahun 2014
1730 . PERPRES/20/2014 : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social I
1731 . PERPRES/56/2014 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
1732 . KEPPRES/10/2014 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014
1733 . KEPPRES/42/2014 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015
1734 . PERPRES/87/2014 : Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
1735 . INPRES/5/2015 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
1736 . KEPPRES/10/2015 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015
1737 . PERPRES/11/2015 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri
1738 . PERPRES/9/2015 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1739 . PERPRES/97/2015 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
1740 . PERPRES/10/2015 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
1741 . PERPRES/68/2015 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1742 . PERPRES/12/2015 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
1743 . PERPRES/46/2015 : Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
1744 . PERPRES/2/2015 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
1745 . PERPRES/63/2015 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
1746 . PERPRES/148/2015 : Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1747 . PERPRES/162/2015 : Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1748 . PERPRES/19/2015 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata
1749 . PERPRES/59/2015 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak
1750 . PERPRES/39/2015 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
1751 . PERPRES/93/2015 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta - Bandung
1752 . KEPPRES/20/2015 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
1753 . PERPRES/107/2015 : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
1754 . PERPRES/20/2015 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
1755 . KEPPRES/9/2015 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
1756 . PERPRES/116/2015 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan
1757 . PERPRES/7/2015 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
1758 . PERPRES/35/2015 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan
1759 . PERPRES/125/2015 : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan
1760 . PERPRES/61/2015 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
1761 . PERPRES/1/2015 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede
1762 . PERPRES/66/2015 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1763 . KEPPRES/3/2015 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika Dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnership
1764 . PERPRES/17/2015 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
1765 . PERPRES/16/2015 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1766 . INPRES/7/2015 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
1767 . PERPRES/83/2015 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
1768 . PERPRES/58/2015 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan
1769 . PERPRES/171/2015 : Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia)
1770 . PERPRES/65/2015 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
1771 . PERPRES/25/2015 : Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet
1772 . PERPRES/54/2015 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
1773 . INPRES/2/2015 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kemeterian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1774 . PERPRES/30/2015 : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1775 . PERPRES/115/2015 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
1776 . PERPRES/56/2015 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri
1777 . PERPRES/86/2015 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
1778 . PERPRES/48/2015 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan
1779 . PERPRES/45/2015 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian
1780 . PERPRES/44/2015 : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1781 . PERPRES/62/2015 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1782 . PERPRES/146/2015 : Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
1783 . PERPRES/40/2015 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan
1784 . PERPRES/18/2015 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan
1785 . PERPRES/126/2015 : Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil
1786 . PERPRES/4/2015 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1787 . PERPRES/43/2015 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
1788 . PERPRES/15/2015 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
1789 . PERPRES/41/2015 : Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1790 . PERPRES/47/2015 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1791 . PERPRES/29/2015 : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian
1792 . INPRES/1/2015 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1793 . PERPRES/57/2015 : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
1794 . PERPRES/28/2015 : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan
1795 . PERPRES/5/2015 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
1796 . PERPRES/38/2015 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
1797 . PERPRES/8/2015 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1798 . PERPRES/13/2015 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
1799 . PERPRES/14/2015 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
1800 . PERPRES/34/2015 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat
1801 . KEPPRES/18/2015 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015
1802 . PERPRES/32/2015 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua
1803 . PERPRES/49/2015 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
1804 . PERPRES/33/2015 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku
1805 . PERPRES/75/2015 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
1806 . PERPRES/145/2015 : Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1807 . PERPRES/36/2015 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1808 . INPRES/10/2015 : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015
1809 . PERPRES/131/2015 : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
1810 . KEPPRES/21/2015 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
1811 . INPRES/11/2015 : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1812 . PERPRES/160/2015 : Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
1813 . PERPRES/31/2015 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
1814 . INPRES/8/2016 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016
1815 . KEPPRES/10/2016 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
1816 . PERPRES/48/2016 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
1817 . PERPRES/62/2016 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
1818 . PERPRES/123/2016 : Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
1819 . INPRES/2/2016 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
1820 . PERPRES/65/2016 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Dan Bekasi
1821 . PERPRES/60/2016 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
1822 . KEPPRES/11/2016 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
1823 . PERPRES/109/2016 : Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
1824 . PERPRES/122/2016 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
1825 . KEPPRES/6/2016 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016
1826 . INPRES/1/2016 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
1827 . PERPRES/3/2016 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
1828 . PERPRES/79/2016 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkereta Apian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1829 . PERPRES/55/2016 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan
1830 . PERPRES/20/2016 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1831 . PERPRES/102/2016 : Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
1832 . PERPRES/24/2016 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
1833 . PERPRES/4/2016 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
1834 . PERPRES/98/2016 : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
1835 . INPRES/11/2016 : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016
1836 . KEPPRES/22/2016 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
1837 . PERPRES/124/2016 : Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional
1838 . PERPRES/125/2016 : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
1839 . PERPRES/51/2016 : Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai
1840 . PERPRES/95/2016 : Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)
1841 . PERPRES/86/2016 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1842 . PERPRES/46/2016 : Pengesahan Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Regional Secretariat Of Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Privilages And Immunities (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara
1843 . PERPRES/19/2016 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
1844 . PERPRES/59/2017 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1845 . PERPRES/45/2017 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan
1846 . KEPPRES/20/2017 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
1847 . PERPRES/79/2017 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
1848 . INPRES/4/2017 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
1849 . INPRES/5/2017 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
1850 . PERPRES/4/2017 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
1851 . PERPRES/64/2017 : Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan
1852 . INPRES/3/2017 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
1853 . INPRES/10/2017 : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua
1854 . KEPPRES/21/2017 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017
1855 . PERPRES/43/2017 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat
1856 . PERPRES/91/2017 : Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
1857 . PERPRES/97/2017 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1858 . PERPRES/58/2017 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
1859 . PERPRES/17/2017 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
1860 . PERPRES/46/2017 : Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
1861 . KEPPRES/15/2017 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
1862 . PERPRES/49/2017 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
1863 . PERPRES/81/2017 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok
1864 . PERPRES/3/2017 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
1865 . PERPRES/74/2017 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019
1866 . PERPRES/14/2017 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
1867 . PERPRES/80/2017 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
1868 . INPRES/1/2017 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
1869 . PERPRES/56/2017 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
1870 . PERPRES/98/2017 : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1871 . PERPRES/44/2017 : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
1872 . PERPRES/110/2017 : Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
1873 . PERPRES/53/2017 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara
1874 . PERPRES/48/2017 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
1875 . PERPRES/20/2017 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
1876 . PERPRES/63/2017 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
1877 . PERPRES/11/2017 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara
1878 . PERPRES/52/2017 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)
1879 . PERPRES/16/2017 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
1880 . PERPRES/5/2017 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
1881 . PERPRES/78/2017 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
1882 . PERPRES/141/2018 : Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019
1883 . INPRES/10/2018 : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya
1884 . PERPRES/2/2018 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019
1885 . KEPPRES/26/2018 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019
1886 . KEPPRES/10/2018 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden
1887 . PERPRES/5/2018 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
1888 . PERPRES/16/2018 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1889 . PERPRES/21/2018 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
1890 . PERPRES/54/2018 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
1891 . PERPRES/79/2018 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi Negara
1892 . KEPPRES/9/2018 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018
1893 . PERPRES/7/2018 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
1894 . PERPRES/142/2018 : Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025
1895 . PERPRES/4/2018 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional
1896 . PERPRES/15/2018 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
1897 . PERPRES/9/2018 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
1898 . PERPRES/66/2018 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
1899 . PERPRES/55/2018 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029
1900 . PERPRES/81/2018 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara
1901 . INPRES/2/2018 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
1902 . PERPRES/38/2018 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
1903 . PERPRES/40/2018 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
1904 . KEPPRES/24/2018 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1905 . PERPRES/95/2018 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
1906 . PERPRES/82/2018 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
1907 . KEPPRES/28/2018 : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya
1908 . PERPRES/37/2018 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041
1909 . PERPRES/129/2018 : Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
1910 . INPRES/6/2018 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019
1911 . PERPRES/17/2018 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
1912 . PERPRES/63/2018 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
1913 . PERPRES/19/2018 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi Asean untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana Mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (A
1914 . PERPRES/49/2018 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
1915 . PERPRES/45/2018 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
1916 . PERPRES/96/2018 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1917 . PERPRES/61/2019 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
1918 . PERPRES/62/2019 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
1919 . PERPRES/71/2019 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1920 . PERPRES/66/2019 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
1921 . PERPRES/80/2019 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
1922 . PERPRES/8/2019 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
1923 . PERPRES/96/2019 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1924 . PERPRES/69/2019 : Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1925 . PERPRES/82/2019 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1926 . PERPRES/31/2019 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
1927 . PERPRES/90/2019 : Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
1928 . PERPRES/72/2019 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1929 . PERPRES/17/2019 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
1930 . PERPRES/81/2019 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1931 . PERPRES/74/2019 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
1932 . PERPRES/68/2019 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara
1933 . PERPRES/27/2019 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang
1934 . PERPRES/55/2019 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
1935 . PERPRES/92/2019 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1936 . PERPRES/97/2019 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1937 . PERPRES/73/2019 : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi
1938 . INPRES/4/2019 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
1939 . PERPRES/88/2019 : Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
1940 . INPRES/5/2019 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
1941 . PERPRES/34/2019 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
1942 . PERPRES/78/2019 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
1943 . PERPRES/93/2019 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami
1944 . PERPRES/1/2019 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1945 . PERPRES/43/2019 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
1946 . PERPRES/42/2019 : Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
1947 . PERPRES/26/2019 : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Rep
1948 . INPRES/4/2020 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
1949 . PERPRES/38/2020 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1950 . PERPRES/99/2020 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
1951 . PERPRES/86/2020 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
1952 . PERPRES/18/2020 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
1953 . KEPPRES/18/2020 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
1954 . PERPRES/123/2020 : Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
1955 . INPRES/9/2020 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
1956 . KEPPRES/9/2020 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
1957 . PERPRES/35/2020 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1958 . PERPRES/27/2020 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1959 . PERPRES/54/2020 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
1960 . PERPRES/97/2020 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indones
1961 . PERPRES/37/2020 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1962 . PERPRES/73/2020 : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
1963 . PERPRES/83/2020 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar
1964 . INPRES/1/2020 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua
1965 . PERPRES/118/2020 : Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci
1966 . PERPRES/48/2020 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
1967 . PERPRES/95/2020 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan
1968 . PERPRES/66/2020 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
1969 . PERPRES/39/2020 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Agreement on Investment Among the Governments of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (P
1970 . PERPRES/33/2020 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
1971 . PERPRES/72/2020 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
1972 . PERPRES/57/2020 : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan
1973 . PERPRES/76/2020 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
1974 . PERPRES/47/2020 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
1975 . PERPRES/34/2020 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Asean - Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean - Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)
1976 . PERPRES/85/2020 : Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1977 . PERPRES/92/2020 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1978 . PERPRES/107/2020 : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perindustrian
1979 . KEPPRES/19/2020 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021
1980 . INPRES/8/2020 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021
1981 . PERPRES/7/2020 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1982 . PERPRES/31/2020 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kementerian Sekretariat Negara
1983 . PERPRES/55/2020 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet
1984 . PERPRES/52/2020 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
1985 . PERPRES/120/2020 : Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
1986 . PERPRES/65/2020 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1987 . PERPRES/11/2020 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1988 . PERPRES/106/2020 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
1989 . PERPRES/116/2020 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri
1990 . PERPRES/96/2020 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1991 . PERPRES/87/2020 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
1992 . INPRES/7/2020 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
1993 . KEPPRES/7/2020 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
1994 . PERPRES/4/2020 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1995 . PERPRES/113/2020 : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
1996 . INPRES/2/2020 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
1997 . KEPPRES/12/2020 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
1998 . PERPRES/58/2020 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor
1999 . PERPRES/82/2020 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2000 . PERPRES/77/2020 : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
2001 . INPRES/6/2020 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
2002 . PERPRES/43/2020 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
2003 . PERPRES/122/2020 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
2004 . PERPRES/108/2020 : Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2005 . PERPRES/60/2020 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
2006 . INPRES/3/2020 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
2007 . PERPRES/63/2020 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
2008 . PERPRES/91/2020 : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia tentang Angkutan Udara (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of
2009 . KEPPRES/2/2020 : Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia
2010 . PERPRES/53/2020 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nation)
2011 . PERPRES/115/2021 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
2012 . PERPRES/50/2021 : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2013 . PERPRES/104/2021 : Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
2014 . PERPRES/105/2021 : Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
2015 . PERPRES/97/2021 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2016 . PERPRES/14/2021 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2017 . PERPRES/85/2021 : Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
2018 . PERPRES/60/2021 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
2019 . PERPRES/23/2021 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
2020 . PERPRES/92/2021 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Sharm El-Sheikh 2019 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019)
2021 . PERPRES/87/2021 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
2022 . PERPRES/84/2021 : Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044
2023 . KEPPRES/20/2021 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022)
2024 . PERPRES/66/2021 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional
2025 . PERPRES/113/2021 : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah
2026 . INPRES/1/2021 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw
2027 . PERPRES/114/2021 : Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri
2028 . PERPRES/98/2021 : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
2029 . PERPRES/62/2021 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2030 . PERPRES/67/2021 : Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
2031 . PERPRES/81/2021 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2032 . PERPRES/110/2021 : Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial
2033 . PERPRES/27/2021 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
2034 . PERPRES/63/2021 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi
2035 . PERPRES/28/2021 : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara
2036 . PERPRES/9/2021 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
2037 . PERPRES/49/2021 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
2038 . PERPRES/64/2021 : Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
2039 . PERPRES/12/2021 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2040 . PERPRES/47/2021 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2041 . PERPRES/48/2021 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Kesehatan Hewan dan Zoonosis)
2042 . PERPRES/16/2021 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the R
2043 . KEPPRES/12/2021 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
2044 . PERPRES/93/2021 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
2045 . KEPPRES/15/2021 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
2046 . PERPRES/74/2021 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
2047 . PERPRES/7/2021 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024
2048 . PERPRES/73/2021 : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Sert
2049 . PERPRES/116/2021 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di  Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa
2050 . PERPRES/18/2021 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan
2051 . PERPRES/91/2021 : Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Nega
2052 . PERPRES/78/2021 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
2053 . PERPRES/106/2021 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Asrama Mahasiswa Nusantara
2054 . PERPRES/80/2021 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
2055 . PERPRES/72/2021 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
2056 . PERPRES/58/2021 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Governmen
2057 . PERPRES/100/2021 : Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir
2058 . KEPPRES/24/2021 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
2059 . PERPRES/75/2021 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana
2060 . PERPRES/29/2021 : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2061 . PERPRES/99/2021 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
2062 . PERPRES/53/2021 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025
2063 . INPRES/4/2021 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua
2064 . PERPRES/25/2021 : Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
2065 . PERPRES/101/2021 : Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir
2066 . PERPRES/108/2022 : Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
2067 . PERPRES/125/2022 : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
2068 . PERPRES/120/2022 : Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
2069 . PERPRES/62/2022 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
2070 . PERPRES/34/2022 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
2071 . PERPRES/3/2022 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa
2072 . PERPRES/7/2022 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
2073 . PERPRES/132/2022 : Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
2074 . PERPRES/4/2022 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi
2075 . INPRES/8/2022 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah
2076 . PERPRES/111/2022 : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2077 . PERPRES/41/2022 : Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara
2078 . PERPRES/118/2022 : Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024
2079 . KEPPRES/3/2022 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
2080 . PERPRES/134/2022 : Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
2081 . PERPRES/63/2022 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
2082 . PERPRES/95/2022 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022
2083 . PERPRES/74/2022 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024
2084 . PERPRES/2/2022 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
2085 . PERPRES/11/2022 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perdagangan
2086 . INPRES/2/2022 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2087 . INPRES/7/2022 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2088 . PERPRES/94/2022 : Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertahanan
2089 . PERPRES/24/2022 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
2090 . PERPRES/93/2022 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2091 . PERPRES/52/2022 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2092 . PERPRES/112/2022 : Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
2093 . PERPRES/81/2022 : Pengesahan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)
2094 . PERPRES/40/2022 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku
2095 . PERPRES/1/2022 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2096 . PERPRES/113/2022 : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
2097 . PERPRES/117/2022 : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
2098 . PERPRES/131/2022 : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
2099 . PERPRES/27/2022 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bida
2100 . PERPRES/33/2022 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2101 . PERPRES/128/2022 : Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Badan Informasi Geospasial
2102 . PERPRES/8/2022 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
2103 . PERPRES/126/2022 : Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
2104 . PERPRES/121/2022 : Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
2105 . PERPRES/23/2022 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan
2106 . PERPRES/10/2022 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2107 . PERPRES/106/2022 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah
2108 . INPRES/6/2022 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2109 . PERPRES/9/2022 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma
2110 . PERPRES/65/2022 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
2111 . PERPRES/53/2022 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional
2112 . INPRES/4/2022 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2113 . PERPRES/69/2022 : Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana
2114 . PERPRES/43/2022 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
2115 . PERPRES/32/2022 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas
2116 . PERPRES/54/2022 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
2117 . PERPRES/109/2022 : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between the Government of the Republic of I
2118 . PERPRES/26/2022 : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan
2119 . PERPRES/101/2022 : Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
2120 . PERPRES/115/2022 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
2121 . PERPRES/6/2022 : Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
2122 . PERPRES/64/2022 : Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024
2123 . PERPRES/60/2022 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
2124 . PERPRES/114/2022 : Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan
2125 . PERPRES/130/2022 : Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
2126 . PERPRES/5/2022 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini
2127 . PERPRES/66/2022 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
2128 . KEPPRES/5/2023 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023
2129 . PERPRES/48/2023 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2130 . PERPRES/15/2023 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
2131 . KEPPRES/10/2023 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023
2132 . PERPRES/38/2023 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
2133 . PERPRES/24/2023 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
2134 . PERPRES/5/2023 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2135 . PERPRES/4/2023 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2136 . INPRES/2/2023 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
2137 . PERPRES/12/2023 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama
2138 . PERPRES/20/2023 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2139 . PERPRES/45/2023 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia
2140 . PERPRES/31/2023 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara
2141 . PERPRES/22/2023 : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
2142 . PERPRES/23/2023 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Arsip Nasional Republik Indonesia
2143 . PERPRES/17/2023 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2144 . KEPPRES/22/2023 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023
2145 . PERPRES/18/2023 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2146 . PERPRES/3/2023 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN)
2147 . PERPRES/30/2023 : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka
2148 . PERPRES/27/2023 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Mus
2149 . KEPPRES/1/2023 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024
2150 . PERPRES/37/2023 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
2151 . PERPRES/36/2023 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
2152 . PERPRES/62/2023 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
2153 . PERPRES/76/2023 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
2154 . PERPRES/29/2023 : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
2155 . KEPPRES/20/2023 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum) Tahun 2023
2156 . KEPPRES/4/2023 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
2157 . KEPPRES/17/2023 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
2158 . PBNPB/1/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana
2159 . PBNPB/1/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Melalui Penyesuaian/Inpassing
2160 . PBNPB/1/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2161 . PBNPB/1/2023 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana
2162 . PKBNPB/1/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana
2163 . PKBNPB/5/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2164 . PKBNPB/15/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan
2165 . PKBNPB/17/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
2166 . PKBNPB/21/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pembelajaran dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan (Knowledge Sharing) Serta Pengalaman Penanggulangan Bencana
2167 . PKBNPB/3/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Layanan Operasional Keuangan Terintegrasi Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2168 . PKBNPB/4/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
2169 . PBNPB/1/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana
2170 . PKBNPB/19/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
2171 . PKBNPB/13/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencairan, Pertolongan dan Evaluasi
2172 . PKBNPB/19/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
2173 . PKBNPB/1/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2174 . PKBNPB/4/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2175 . PKBNPB/6/2008 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
2176 . PKBNPB/6A/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
2177 . PKBNPB/7/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana
2178 . PKBNPB/2/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2179 . PKBNPB/14/2012 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2180 . PKBNPB/2/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2011
2181 . PKBNPB/4/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
2182 . PKBNPB/5/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana
2183 . PKBNPB/6/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2184 . PKBNPB/7/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penggulangan Bencana
2185 . PKBNPB/2/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2186 . PKBNPB/20/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana
2187 . PKBNPB/23/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
2188 . PKBNPB/23/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.
2189 . PKBNPB/3/2008 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2190 . PKBNPB/3/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
2191 . PKBNPB/4/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
2192 . PBNPB/6/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana
2193 . PBNPB/6/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana
2194 . PKBNPB/11/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan
2195 . PKBNPB/18/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
2196 . PKBNPB/3/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana
2197 . PKBNPB/10/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2198 . PBNPB/3/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana
2199 . PBNPB/4/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2200 . PBNPB/5/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
2201 . PBNPB/6/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
2202 . PBNPB/7/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemindahan, Penarikan, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah
2203 . PBNPB/8/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan
2204 . PKBNPB/1/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2205 . PKBNPB/2/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana
2206 . PKBNPB/2/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Arsip Dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2207 . PKBNPB/24/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana
2208 . PKBNPB/3/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2209 . PKBNPB/4/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2210 . PKBNPB/14/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011
2211 . KKBNPB/13A/2020 : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
2212 . PBNPB/2/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
2213 . PBNPB/5/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Bidang kebencanaan
2214 . PBNPB/7/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2215 . PBNPB/8/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2216 . PKBNPB/2/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2217 . PKBNPB/4/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2218 . PKBNPB/6/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
2219 . PKBNPB/7/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
2220 . PKBNPB/8/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
2221 . PBNPB/2/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2222 . PBNPB/3/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital
2223 . PBNPB/6/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
2224 . PBNPB/7/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
2225 . PBNPB/8/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
2226 . PKBNPB/1/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana
2227 . PKBNPB/10/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Logistik
2228 . PKBNPB/15/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pendoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
2229 . PKBNPB/21/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana
2230 . PKBNPB/3/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
2231 . PKBNPB/5/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2232 . PKBNPB/6/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana
2233 . PBNPB/2/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2234 . PBNPB/2/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Melalui Penyesuaian/Inpassing
2235 . PBNPB/4/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan
2236 . PBNPB/5/2017 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
2237 . PBNPB/6/2017 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
2238 . PBNPB/7/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024
2239 . PKBNPB/1/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen-Waropen Provinsi Papua Tahun 2010- 2011
2240 . PKBNPB/1/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2241 . PKBNPB/2/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara
2242 . PKBNPB/8/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan
2243 . PBNPB/5/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Bidang Kebencanaan
2244 . PBNPB/2/2023 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana   Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
2245 . PBNPB/4/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
2246 . PKBNPB/12/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
2247 . PKBNPB/16/2012 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik Dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana
2248 . PKBNPB/4/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2249 . PKBNPB/5/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2
2250 . PKBNPB/9/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2251 . PKLKPBP/4/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah
2252 . PKLKPBP/5/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Uraian Jabatan Fungsional Umum (Non Struktural) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2253 . PKLKPBP/6/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2254 . PKLKPBP/1/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2255 . PKLKPBP/15/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2256 . PLKPBP/6/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2257 . PKLKPBP/3/2015 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2258 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/11/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan
2259 . PKLKPBP/12/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Serta Mutasi Lainny
2260 . PKLKPBP/13/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
2261 . PKLKPBP/3/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Jam Kantor
2262 . PKLKPBP/4/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2263 . PKLKPBP/7/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Ku
2264 . PKLKPBP/8/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun 2014 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2265 . PLKPBP/7/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2266 . PLKPBP/8/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola
2267 . PKLKPBP/15/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
2268 . PKLKPBP/2/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2269 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/10/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi
2270 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/11/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedarurat
2271 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/4/2016 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik
2272 . PKLKPBP/1/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijaka
2273 . PKLKPBP/11/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2274 . PKLKPBP/14/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2275 . PKLKPBP/19/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi
2276 . PKLKPBP/2/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2277 . PKLKPBP/4/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
2278 . PKLKPBP/5/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
2279 . PKLKPBP/6/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2280 . PKLKPBP/9/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Izin Tidak Masuk Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2281 . PLKPBP/16/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan
2282 . PLKPBP/2/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes
2283 . PKLKPBP/10/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2284 . PLKPBP/3/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijkaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2285 . PKLKPBP/13/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2286 . PKLKPBP/17/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta
2287 . PKLKPBP/6/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
2288 . PKLKPBP/7/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2289 . PLKPBP/14/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2290 . PLKPBP/7/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
2291 . PLKPBP/7/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
2292 . PKLKPBP/6/2014 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014
2293 . PKLKPBP/2/2011 : Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
2294 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/2/2017 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
2295 . PKLKPBP/10/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2296 . PKLKPBP/13/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2297 . PKLKPBP/2/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2298 . PKLKPBP/5/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2299 . PKLKPBP/PER.001/KEP.LKPP/05/2008/2008 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2300 . PLKPBP/11/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
2301 . PLKPBP/12/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024
2302 . PLKPBP/19/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
2303 . PLKPBP/4/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
2304 . PLKPBP/5/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2305 . PLKPBP/7/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2306 . PKLKPBP/2/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
2307 . PKLKPBP/19/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
2308 . PKLKPBP/3/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya
2309 . PKLKPBP/4/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2310 . PKLKPBP/8/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2311 . PLKPBP/15/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2312 . PLKPBP/18/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2313 . PLKPBP/4/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2314 . PLKPBP/8/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2315 . PKLKPBP/5/2015 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
2316 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/2/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2317 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/3/2021 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan P
2318 . PKLKPBP/15/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2319 . PKLKPBP/16/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2320 . PKLKPBP/17/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-Purchasing
2321 . PKLKPBP/18/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering
2322 . PKLKPBP/3/2017 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2323 . PKLKPBP/5/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
2324 . PLKPBP/1/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2325 . PLKPBP/10/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
2326 . PKLKPBP/4/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2327 . PKLKPBP/1/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2328 . PLKPBP/10/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019
2329 . PLKPBP/8/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2330 . PLKPBP/1/2018 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2331 . PKLKPBP/10/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
2332 . PKLKPBP/21/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (Nationa
2333 . PKLKPBP/4/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2334 . PKLKPBP/7/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2335 . PKLKPBP/9/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2336 . PLKPBP/12/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2337 . PLKPBP/14/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2338 . PLKPBP/21/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2339 . PLKPBP/6/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2340 . PLKPBP/2/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2341 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/20/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2342 . PKLKPBP/5/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2343 . PKLKPBP/5/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota
2344 . PKLKPBP/7/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2345 . PKLKPBP/9/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2346 . PLKPBP/10/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2347 . PLKPBP/13/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2348 . PLKPBP/2/2022 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2349 . PLKPBP/29/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
2350 . PKLKPBP/12/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
2351 . PLKPBP/9/2020 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2352 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/3/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2353 . PKLKPBP/11/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2354 . PKLKPBP/14/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2355 . PKLKPBP/14/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing
2356 . PKLKPBP/2/2017 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2357 . PKLKPBP/4/2017 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2358 . PKLKPBP/5/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
2359 . PKLKPBP/7/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2360 . PKLKPBP/8/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rang
2361 . PLKPBP/1/2022 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional
2362 . PLKPBP/11/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2363 . PLKPBP/11/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2364 . PLKPBP/2/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2365 . PLKPBP/3/2022 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2366 . PLKPBP/8/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2367 . PLKPBP/9/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2368 . PKLKPBP/22/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
2369 . PLKPBP/10/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2370 . PLKPBP/2/2018 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
2371 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/29/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
2372 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/4/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19)
2373 . PKLKPBP/1/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering
2374 . PKLKPBP/12/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2375 . PKLKPBP/16/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, Keuangan, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2376 . PKLKPBP/17/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2377 . PKLKPBP/18/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2378 . PKLKPBP/20/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui e-Purchasing
2379 . PKLKPBP/23/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2380 . PKLKPBP/3/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2381 . PKLKPBP/6/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2382 . PKLKPBP/7/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
2383 . PKLKPBP/9/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2384 . PKLKPBP/9/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2385 . PLKPBP/12/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
2386 . PLKPBP/13/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
2387 . PLKPBP/17/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2388 . PLKPBP/2/2023 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2389 . PLKPBP/4/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
2390 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/19/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
2391 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/24/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2392 . PKLKPBP/1/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standard Operating Prosedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2393 . PKLKPBP/16/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2394 . PKLKPBP/19/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2395 . PKLKPBP/6/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya
2396 . PKLKPBP/7/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2397 . PKLKPBP/8/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2398 . PLKPBP/1/2023 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara
2399 . PLKPBP/11/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2400 . PLKPBP/20/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2401 . PLKPBP/5/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2402 . PLKPBP/8/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional
2403 . PLKPBP/9/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
2404 . PLKPBP/9/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2405 . PKLKPBP/2/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2406 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/3/2016 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
2407 . PKLKPBP/1/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering
2408 . PKLKPBP/12/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2409 . PKLKPBP/13/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2410 . PKLKPBP/16/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain
2411 . PKLKPBP/8/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019
2412 . PLKPBP/1/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2413 . PLKPBP/15/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
2414 . PLKPBP/17/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2415 . PLKPBP/3/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
2416 . PLKPBP/4/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2417 . PLKPBP/5/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2418 . PKLKPBP/11/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2419 . PLKPBP/16/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2420 . PLKPBP/19/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
2421 . PLKPBP/6/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2422 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/18/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
2423 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/26/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Panduan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
2424 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/32/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2425 . PKLKPBP/15/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)
2426 . PKLKPBP/22/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional
2427 . PKLKPBP/3/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2428 . PKLKPBP/3/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2429 . PKLKPBP/7/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2430 . PKLKPBP/8/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa
2431 . PLKPBP/12/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2432 . PLKPBP/18/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing System Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2433 . PLKPBP/3/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2434 . PKLKPBP/4/2015 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2435 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/2/2022 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penjelasan atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat
2436 . PKLKPBP/10/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2437 . PKLKPBP/11/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2438 . PKLKPBP/12/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2439 . PMK/168/PMK.07/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.07/2008 Tahun 2008 Tentang Hibah Daerah
2440 . PMK/216/PMK.07/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
2441 . PMK/176/PMK.011/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
2442 . PMK/185/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya
2443 . PMK/204/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2444 . PMK/226/PMK.06/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
2445 . PMK/238/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan
2446 . PMK/233/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2447 . PMK/87/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2448 . PMK/119/PMK.05/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.05/2007 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instsni Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2449 . PMK/197/PMK.01/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.01/2010 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
2450 . PMK/222/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2451 . PMK/277/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 277/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas
2452 . PMK/203/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.06/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
2453 . PMK/91/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
2454 . PMK/124/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dan Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul
2455 . PMK/126/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
2456 . PMK/140/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi
2457 . PMK/177/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020
2458 . PMK/19/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
2459 . PMK/206/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2460 . PMK/247/PMK.07/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
2461 . PMK/38/PMK.03/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
2462 . PMK/43/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
2463 . PMK/69/PMK.02/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
2464 . PMK/88/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan
2465 . PMK/90/PMK.08/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.08/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri
2466 . KM/472/KMK.01/2004/2004 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Keuangan
2467 . PMK/101/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verfikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2468 . PMK/101/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian
2469 . PMK/109/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
2470 . PMK/154/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga National Single Window
2471 . PMK/193/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
2472 . PMK/195/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2473 . PMK/209/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran atas Saldo Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera yang Dialokasikan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Aceh
2474 . PMK/212/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
2475 . PMK/238/PMK.03/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Simplifikasi Regulasi
2476 . PMK/248/PMK.06/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
2477 . PMK/260/PMK.08/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.08/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
2478 . PMK/262/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2479 . PMK/27/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
2480 . PMK/29/PMK.02/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.02/2006 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
2481 . PMK/87/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
2482 . PMK/94/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2483 . PMK/95/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi proyek Strategis Nasi
2484 . PMK/69/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri
2485 . PMK/172/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
2486 . PMK/107/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan
2487 . PMK/12/PMK.09/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.09/2016 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
2488 . PMK/138/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan
2489 . PMK/139/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) di Lngkungan Departemen Keuangan
2490 . PMK/139/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.08/2022 Tahun 2022 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemind
2491 . PMK/142/PMK.04/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011 Tahun 2011 Tentang Impor Sementara
2492 . PMK/155/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
2493 . PMK/158/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009
2494 . PMK/164/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan
2495 . PMK/169/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2496 . PMK/169/PMK.07/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.07/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
2497 . PMK/187/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaa
2498 . PMK/205/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
2499 . PMK/222/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
2500 . PMK/24/PMK.02/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.02/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2501 . PMK/260/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2502 . PMK/28/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2503 . PMK/31/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus D
2504 . PMK/31/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
2505 . PMK/32/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
2506 . PMK/34/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2507 . PMK/34/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
2508 . PMK/38/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur
2509 . PMK/38/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabil
2510 . PMK/40/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
2511 . PMK/58/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau
2512 . PMK/6/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
2513 . PMK/62/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2514 . PMK/63/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nia
2515 . PMK/66/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
2516 . PMK/83/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan
2517 . PMK/99/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
2518 . PMK/158/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2519 . PMK/187/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri
2520 . PMK/98/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
2521 . PMK/105/PMK.010/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
2522 . PMK/116/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
2523 . PMK/118/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2524 . PMK/133/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015
2525 . PMK/136/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan
2526 . PMK/138/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
2527 . PMK/146/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.01/2020 Tahun 2020 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan
2528 . PMK/15/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran
2529 . PMK/151/PMK.03/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Agen Pengadaan Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan Dan Standar Dokumen Kontrak
2530 . PMK/161/PMK.04/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
2531 . PMK/163/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Pada Kementerian Perhubungan
2532 . PMK/166/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara
2533 . PMK/183/PMK.07/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
2534 . PMK/184/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Di
2535 . PMK/185/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2536 . PMK/189/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum
2537 . PMK/199/PMK.012/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.012/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
2538 . PMK/215/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2539 . PMK/231/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
2540 . PMK/237/PMK.010/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.010/2020 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
2541 . PMK/245/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.08/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif
2542 . PMK/254/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
2543 . PMK/261/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang Pada Kementerian Kesehatan
2544 . PMK/263/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni
2545 . PMK/29/PMK.04/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yng Dipergunakan untuk Menghasilkan Baran
2546 . PMK/30/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
2547 . PMK/31/PMK.03/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Be
2548 . PMK/32/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
2549 . PMK/33/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
2550 . PMK/34/PMK.010/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
2551 . PMK/34/PMK.04/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2552 . PMK/35/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
2553 . PMK/37/PMK.012/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.012/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan
2554 . PMK/37/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahka
2555 . PMK/42/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
2556 . PMK/44/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan
2557 . PMK/46/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2558 . PMK/47/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2559 . PMK/48/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
2560 . PMK/49/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011
2561 . PMK/5/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan
2562 . PMK/6/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2563 . PMK/60/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
2564 . PMK/62/PMK.01/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.01/2009 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
2565 . PMK/63/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
2566 . PMK/64/PMK.02/2005/2005 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.02/2005 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usa
2567 . PMK/66/PMK.04/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
2568 . PMK/67/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama
2569 . PMK/84/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
2570 . PMK/88/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan
2571 . PMK/89/PMK.06/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.06/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
2572 . PMK/92/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Pt Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2573 . PMK/96/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor un
2574 . PMK/97/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
2575 . PMK/224/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
2576 . PMK/164/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Ya
2577 . PMK/100/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)
2578 . PMK/82/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
2579 . PMK/104/PMK.06/2015/2015 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011
2580 . PMK/41/PMK.08/2012/2012 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang
2581 . PMK/149/PMK.03/2021/2021 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
2582 . PMK/167/PMK.01/2012/2012 : Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
2583 . PMK/111/PMK.07/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah
2584 . PMK/115/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
2585 . PMK/121/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota K
2586 . PMK/123/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan
2587 . PMK/125/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.08/2018 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik
2588 . PMK/144/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
2589 . PMK/152/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan Pada Kementerian Perhubungan
2590 . PMK/154/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2591 . PMK/154/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
2592 . PMK/155/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
2593 . PMK/157/PMK.04/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.04/2009 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
2594 . PMK/158/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2595 . PMK/160/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
2596 . PMK/163/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2597 . PMK/164/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2598 . PMK/185/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2599 . PMK/191/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2600 . PMK/195/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
2601 . PMK/199/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
2602 . PMK/204/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah
2603 . PMK/206/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2604 . PMK/213/PMK.03/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Pajak Penghasilan
2605 . PMK/215/PMK.02/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.02/2010 Tahun 2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Ang
2606 . PMK/221/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
2607 . PMK/223/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
2608 . PMK/225/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
2609 . PMK/237/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama
2610 . PMK/24/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo Pada Kementerian Riset,Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi
2611 . PMK/246/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan
2612 . PMK/32/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2019
2613 . PMK/34/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
2614 . PMK/46/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2615 . PMK/48/PMK.04/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.04/2007 Tahun 2007 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
2616 . PMK/49/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
2617 . PMK/5/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama
2618 . PMK/51/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2619 . PMK/53/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan Di Ibu Kota Nusantara
2620 . PMK/54/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian
2621 . PMK/56/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara
2622 . PMK/6/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
2623 . PMK/60/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
2624 . PMK/62/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Bara
2625 . PMK/64/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2626 . PMK/66/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Padang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2627 . PMK/67/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2628 . PMK/87/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
2629 . PMK/89/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2630 . PMK/9/PMK.03/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
2631 . PMK/97/PMK.06/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019 Tahun 2019 Tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
2632 . PMK/187/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/Pmk.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran
2633 . PMK/108/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
2634 . PMK/63/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/Pmk.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window
2635 . PMK/264/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.08/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional
2636 . PMK/108/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.01/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
2637 . PMK/230/PMK.06/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.06/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan
2638 . PMK/248/PMK.07/2010/2010 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2639 . PMK/227/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
2640 . PMK/222/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
2641 . PMK/132/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
2642 . PMK/183/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
2643 . PMK/18/PMK.07/2023/2023 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus
2644 . PMK/4/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
2645 . PMK/153/PMK.011/2014/2014 : Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
2646 . PMK/101/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasi
2647 . PMK/106/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Kementerian Perhubungan
2648 . PMK/132/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
2649 . PMK/138/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2650 . PMK/145/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
2651 . PMK/145/PMK.07/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gemp
2652 . PMK/147/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak Dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
2653 . PMK/174/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada Kementerian Perhubungan
2654 . PMK/179/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Penilaian Barang Milik Negara
2655 . PMK/188/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
2656 . PMK/22/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
2657 . PMK/223/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana (Refund) Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
2658 . PMK/225/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
2659 . PMK/227/PMK.09/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
2660 . PMK/236/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
2661 . PMK/238/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu
2662 . PMK/240/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
2663 . PMK/250/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, da
2664 . PMK/253/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera
2665 . PMK/258/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2666 . PMK/264/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 264/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan
2667 . PMK/35/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2668 . PMK/38/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2669 . PMK/40/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Brimob Watukosek Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2670 . PMK/43/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Eks Bank dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan
2671 . PMK/45/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
2672 . PMK/45/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama
2673 . PMK/45/PMK.08/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.08/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing
2674 . PMK/49/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 /PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
2675 . PMK/49/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2676 . PMK/50/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama
2677 . PMK/50/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
2678 . PMK/51/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan
2679 . PMK/53/PMK.010/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
2680 . PMK/56/PMK.02/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2681 . PMK/58/2023 : Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
2682 . PMK/60/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan
2683 . PMK/61/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DIbayar
2684 . PMK/62/PMK.03/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian
2685 . PMK/63/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah pada Tahun 2010 dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan M
2686 . PMK/64/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah
2687 . PMK/67/PMK.06/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
2688 . PMK/83/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
2689 . PMK/9/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
2690 . PMK/93/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyel
2691 . PMK/99/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
2692 . PMK/212/PMK.011/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang ya
2693 . PMK/114/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran
2694 . PMK/243/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
2695 . PMK/105/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
2696 . PMK/113/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sum
2697 . PMK/46/PMK.08/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang
2698 . PMK/139/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
2699 . PMK/176/PMK.04/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
2700 . PMK/42/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2014 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
2701 . PMK/109/PMK.09/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.09/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
2702 . PMK/11/PMK.07/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023
2703 . PMK/113/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
2704 . PMK/119/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran KembalI (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau·Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau
2705 . PMK/129/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 129/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan P
2706 . PMK/133/PMK.01/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
2707 . PMK/135/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
2708 . PMK/136/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pada Kementerian Perhubungan
2709 . PMK/140/PMK.010/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar
2710 . PMK/143/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
2711 . PMK/15/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
2712 . PMK/159/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2713 . PMK/160/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
2714 . PMK/162/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama
2715 . PMK/168/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Arbiter, Penganggaran dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi di International Centre For Settlement Of Investment Disp
2716 . PMK/168/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama
2717 . PMK/170/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2718 . PMK/171/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum
2719 . PMK/172/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tuna!
2720 . PMK/173/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pa
2721 . PMK/179/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
2722 . PMK/180/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
2723 . PMK/184/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2724 . PMK/190/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
2725 . PMK/190/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
2726 . PMK/194/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
2727 . PMK/208/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2728 . PMK/216/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
2729 . PMK/224/PMK.04/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.04/2013 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2730 . PMK/237/PMK.04/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi pada Tahun 2004 di Wilayah
2731 . PMK/265/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 265/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
2732 . PMK/29/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Aset Pada Badan Layanan Umum Dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator
2733 . PMK/35/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayaka
2734 . PMK/37/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
2735 . PMK/38/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Le
2736 . PMK/41/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
2737 . PMK/42/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan
2738 . PMK/44/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
2739 . PMK/45/PMK.03/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.03/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Bara
2740 . PMK/45/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata Batu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2741 . PMK/46/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disea
2742 . PMK/48/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2743 . PMK/49/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
2744 . PMK/50/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2745 . PMK/50/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
2746 . PMK/52/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2747 . PMK/53/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain
2748 . PMK/57/2023 : Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
2749 . PMK/58/PMK.02/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.02/2008 Tahun 2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2750 . PMK/59/PMK.04/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Registrasi Kepabeanan
2751 . PMK/59/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
2752 . PMK/62/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Peng
2753 . PMK/64/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2754 . PMK/66/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden
2755 . PMK/68/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pen
2756 . PMK/83/PMK.02/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
2757 . PMK/9/PMK.06/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.06/2023 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/ atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
2758 . PMK/94/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2759 . PMK/108/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah
2760 . PMK/82/PMK.03/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
2761 . PMK/123/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
2762 . PMK/196/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaanan Anggaran
2763 . PMK/65/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
2764 . PMK/224/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
2765 . PMK/239/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.01/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
2766 . PMK/212/PMK.01/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2767 . PMK/140/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
2768 . PMK/48/PMK.05/2009/2009 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
2769 . PMK/194/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013/ Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2770 . PMK/142/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2771 . PMK/220/PMK.01/2019/2019 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window
2772 . PMK/03/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.011/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal
2773 . PMK/10/PMK.02/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2023 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua
2774 . PMK/105/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
2775 . PMK/115/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016
2776 . PMK/116/PMK.04/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.04/2012 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
2777 . PMK/12/PMK.04/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.04/2023 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap Di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara
2778 . PMK/128/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan
2779 . PMK/135/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
2780 . PMK/140/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
2781 . PMK/140/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Ta
2782 . PMK/141/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan
2783 . PMK/145/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang I Jasa Diterima
2784 . PMK/150/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
2785 . PMK/151/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar Pada Kementerian Perhubungan
2786 . PMK/153/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
2787 . PMK/154/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
2788 . PMK/156/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan
2789 . PMK/157/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2790 . PMK/16/PMK.010/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya
2791 . PMK/160/PMK.04/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dira
2792 . PMK/163/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran
2793 . PMK/168/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2794 . PMK/168/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Jaminan dalam rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai
2795 . PMK/168/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
2796 . PMK/17/PMK.03/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi
2797 . PMK/170/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022
2798 . PMK/171/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
2799 . PMK/172/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara H.A.S . Hanandjoeddin Tanjung Pandan Pada Kementerian Perhubungan
2800 . PMK/173/PMK.011/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batu
2801 . PMK/179/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
2802 . PMK/180/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
2803 . PMK/181/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2804 . PMK/183/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.08/2021 Tahun 2021 Tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2805 . PMK/188/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementeria
2806 . PMK/188/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2022 Tahun 2022 Te