Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2021

ARTIKEL TERBARU

RDP Komisi V dengan KemenPUPR : Evaluasi Penggunaan Anggaran 2020

Gambar
LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PUPR RI Komisi V DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. 2. Membahas Program Kerja Kementerian PUPR. 3. Penjelasan Pemerintah terkait pembubaran BPWS. 4. Lain-lain. Kamis, 21 Januari 2021

RDP Komisi V dengan Aggaran Dirjen Bina Konstruksi......

Gambar
Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, terkait: Membahas Program Kerja Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Membahas mengenai Road Map pembangunan jalan tol seluruh Indonesia termasuk rencana penyerahan 7 (tujuh) ruas tol ke swasta. Membahas perubahan status jalan. Lain-lain Rabu, 27 Januari 2021 Mari kita kawal Anggarannya......... 

SEMenPUPR 02/2021 : perubahan SE No. 30/2020 : Transisi Layanan SBU & SKK Jasa Konstuksi

Gambar
Catatan Penting:  Salinan Peraturan ini telah diverifikasi olek Bapak Ir.  Taufik Widjoyono M.Sc., selaku   Ketua LPJK periode 2021-2024 . Untuk melihat  SE No. 30/2020 tentang Transisi Layanan SBU & SKK  Jasa Konstuksi bisa klik  disini   Berikut salinan Surat Edaran-nya:  

SIDANG AJUDIKASI SENGKETA INFORMASI TERKAIT EVALUASI TENDER

Gambar
Sebagai kelanjutan cerita dan harapan kita pada artikel sebelumnya yang berjudul  Fundamental Move On-nya PBJ saat ini ada ditangan Mereka Kaum Milenial , pada hari  Kamis, 21 Januari 2021 yang lalu,   kami yaitu saya  (Pemohon) dan Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Termohon)  telah ber sidang perkara Sengketa Informasi untuk keempat kalinya ....l engkapnya klik disini .  Sidang kali ini sangat menarik karena Majelis bertanya kepada saya bahwa dari 2 kelompok besar dokumen yang pemohon mintakan yaitu Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi Teknis milik Pemenang agar lebih diperinci lagi, saya jawab dari 50-an jenis dokumen cukup hanya 3 dokumen saja yaitu:  1. Daftar Tenaga Ahli  2. Daftar Pengalaman Pekerjaan  dan  3. Daftar Pekerjaan yang sedang berjalan saat penawaran diberikan. Beberapa kali majelis memastikan apakah yakin hanya itu, saya yakinkan iya, lantas majelis menanyakan kepada kuasa hukum termohon "apakah Dokumen tersebut termasuk dikecualikan?" da

KepKadis Kominfo & Statistik Prov. DKI Jakarta 36/2019 : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

Gambar
 

PENGADAAN CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI-LAPAN

Gambar

ASPIRASI KEBIJAKAN PBJ

Gambar
Akhirnya....setelah cukup lama menjadi  Penyedia dan Pemerhati Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, datang juga kesempatan untuk bisa memberi masukan kepada Pemerintah yang sebentar lagi melakukan perubahan terhadap PS 16/2018.  Terimakasih buat Kementerian Kordinator Ekonomi yang telah membudayakan Public Hearing dalam Formulasi Kebijakan Publik khususnya dalam rangka UU Cipta Kerja, dan terimakasih juga buat LKPP atas Acaranya yang telah pula membuka Ruang Aspirasi Publik sebesar-besarnya sehingga kami dapat menyampaikan Aspirasi baik secara langsung maupun bersurat. bisa di akses di https://uu-ciptakerja.go.id/pertanyaan-masukan-dan-saran/   untuk mengakses tautannya.... klik kalimat ini yang namanya kebijakan apalagi menampung banyak aspirasi berbagai pihak maka sangat dimungkinkan terjadi pertentangan kepentingan dan aspirasi yang berseberangan, jadi sangat dimaklumi apabila ada aspirasi yang tidak ditindaklanjuti dan sebaliknya, namun meskipun begitu besar harapan saya aga

SEBINAKON 0404-Dk/1464 : Subklasifikasi Terkait Ketenagalistrikan

Gambar
Catt: Diharapkan Pembaca bijak menanggapi karena salinan Dokumen belum di validasi baik pejabat yg berwenang maupun Dirjen Binakon pada https://jdih.pu.go.id/Pencarian-Unit-Organisasi/7 

PBJ Pemprov DKI Jakarta sejak 2014

Gambar
     Pada saat kampanye Pilkada, image masyarakat terhadap Jokowi-Ahok adalah sosok tokoh Antikorupsi yang tercermin dari pengelolaan PBJ kota Solo. Begitu nyagub di DKI, sebagai Penyedia saya sebenarnya sempat gusar gundah gulana 😟😟😟, namun harapan Jakarta akan lebih baik tetaplah yang terpenting. Ternyata mayoritas Warga DKI seperti saya, demi Jakarta yang lebih baik berhasil memilih Jokowi-Ahok memimpin Jakarta. Image Anti Korupsi tersebut akhirnya membuat mereka terpilih memimpin DKI Jakarta, bahkan saat ini telah menghantarkan Pak Jokowi menjadi Presiden.      Mereka sangat meng-inspirasi dan membakar semangat saya untuk turut membantu meskipun hanya melalui tulisan dan pemikiran untuk memberi masukan terkait Pencegahan Korupsi di Pemda DKI Jakarta kala itu. Tindakan itu saya realisasikan dengan mengirim hasil Pengamatan dalam bentuk surat (gambar dibawah), ternyata bertemu dan menyampaikan surat ke mereka tidak sesusah bertemu pejabat publik lainnya di republik ini, publik dit