Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2020

ARTIKEL TERBARU

VALUASI PASAR SERTIFIKAT MANAGEMENT

Gambar
Gaes...melanjutkan topik  BISNIS DISEPUTAR TENDER KONSTRUKSI  maka pada kesempatan kali ini coba saya jabarkan seberapa besar valuasi  Pasar  Sertifikasi   Management. Pasar ini banyak didominasi oleh Lembaga Sertifikasi Swasta namun ada juga BUMN serta Kementrian. Melihat permintaan yang sangat tinggi, kesempatan ini turut pula melahirkan Pasar Informal. Adapun jenis-jenis sertifikat yang ditawarkan saat ini sebagai berikut: Sertifikat Management  Mutu (ISO 9001) Sertifikat Manajemen Lingkungan ( ISO 14001 ) Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( ISO 45001) Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi Kementrian Tenaga Kerja Sertifikat Anti Suap (ISO) Sertifikat Building Information Modeling  (ISO) Sertifikat Green Building Poin 1 s/d 3 biasanya sesuai Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  dan biasanya juga dipakai untuk Tender kelas Menengah keatas. Harga di pasar Formal bervariatif tergantung posisi tawar dan besarnya Organisasi yang distandarisa

PBJ yg tidak tunduk pada PS 16/18 diubah PS 12/21

Gambar
Masih banyak teman-teman Penyedia bertanya kok PBJ ini diluar ketentuan, dokumen tendernya kok beda, instansi ini kok suka-suka, nah melalui artikel ini coba saya terangkan bahwa ternyata Tidak semua PBJ tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat: PS 16/18) termasuk turunannya. Hal ini menurut saya sudah sangat jelas dikatakan didalam Peraturan Presiden itu sendiri lhoooo.  Secara umum diterangkan bahwa  Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggar

KUE PBJ DI 34 PROVINSI

Gambar
Hai teman-teman, salam sehat !! Melanjutkan artikel sebelumnya tentang  PORSI PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PADA BELANJA NEGARA  yang  bisa dilihat juga pada tautan berikut ini :  https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2020/08/porsi-pengadaan-barangjasa-pada-belanja.html  , kali ini saya coba masuk lebih ke dalam lagi yaitu berapa besar Porsi PBJ per APBD di setiap Provinsi di Indonesia.  Namun sebelum masuk ke pembahasan izinkan saya melalui tulisan ini mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak  Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si selaku  Kepala LKPP beserta para Jajarannya, tanpa komitmen Keterbukaan Informasi mustahil data-data emas tersebut bisa dinikmati publik termasuk saya. Semoga Kementrian/Lembaga/Pemda se-Indonesia meniru semangat LKPP yang betul-betul Open Data sehingga monitoring dan evaluasi PBJ di NKRI telah telanjang habis....kalo boleh pak... Dokumen Pemenang tender yang sudah habis masa kerahasiaannya secara otomatis dibu

VALUASI PASAR SBU/SKA/SKT

Gambar
Melanjutkan artikel singkat saya tentang  BISNIS DISEPUTAR TENDER KONSTRUKSI   , kita semua jadi kepo seberapa besar Market Value bisnis  yang dikelola LPJK di Indonesia.  Berikut ini adalah hasil dan olahan datanya Ternyata penjualan Kotornya dari kedua hal diatas saja sudah sebesar Rp.  338.639.566.667 /tahun....wah besar banget pantesan saja banyak pihak ribut bahkan sampai ke meja hijau segala, ternyata gitu yang direbutkan, ini belum lagi penghasilan lain-lain loh... seperti biaya-biaya yang dikenakan ke penyedia untuk hal-hal berikut : Konversi bentuk Portrait ke Landscape Konversi bentuk Landscape ke Barcode Konversi bentuk Barcode ke Elektronik Daftar ulang dari LPJK Non pemerintah ke LPJK binaan KemenPUPR pastinya setelah ini pada kepo juga kira-kira pengeluaran LPJK berapa dan kemana saja, untung bersihnya berapa....bukan bermaksud aneh-aneh cuman pikiran nakalku pingin buat usaha sejenis hi3x. Btw sebenarnya menurut saya biaya-biaya ini sudah layak digratiskan mengingat: Pro

BISNIS DISEPUTAR TENDER KONSTRUKSI

Gambar
Apabila dibandingkan dengan Pedoman Persyaratan tender konstruksi yang diatur oleh  World Bank, Asian Development  Bank  dan Islamic Development Bank maka Standar Pedoman Tender Konstruksi di Indonesia tergolong yang paling ribet . Dalih sulitnya syarat tersebut dikatakan bertujuan untuk menjamin Kualitas PBJ bisa dikatakan hanya klise saja karena terbukti pada faktanya banyak proyek yang mangkrak, jadi monumen dan berujung masalah hukum. Sebagai pemerhati PBJ, tentunya ini menjadi menarik untuk diteliti apa yang sebenarnya terjadi . Sebagai langkah awal, saya pernah menghitung biaya yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat ribet tersebut kira-kira Penyedia butuh berapa? Selidik punya selidik, ternyata untuk mengikuti tender konstruksi di Indonesia, penyedia bisa mengeluarkan biaya berkisar 7 sampai 10 persen dari HPS paket tender yang diikuti….wah besar juga yak. Kalo begini rasanya seperti menebak mana duluan ada, Ayam atau telor! mana duluan ada Tender yang Ribet atau Bisnis nya

LEGALISASI KUNCIAN pada SYARAT Pemilihan Penyedia Konstruksi.

Gambar
        Dulu, tepatnya sebelum tanggal 18 Mei 2020, implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 ( PM07/19 ) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia banyak mendapat sorotan publik, pasalnya banyak para Non Penyedia terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (POKJA) membuat syarat tambahan pada proses Pemilihan Penyedia pada tender Konstruksi. Salahkah? jawabannya tentu tidak, secara tertulis baik pada Pokok maupun Lampiran-nya, PM07/19 sama sekali tidak memuat adanya sebuah larangan tertulis. Sederhananya…yang dilarang saja sering tak dipatuhi apalagi sesuatu yang gak dilarang.      Sebagai catatan, satu-satunya larangan penambahan syarat pemilihan hanya ada di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  ( PS16/18 ) , terdapat pada pasal 44 yang berbunyi “ Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif ”,  sa