Postingan

Menampilkan postingan dengan label KONSTRUKSI

ARTIKEL TERBARU

Video Tutorial Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi

 

SYARAT PENERBITAN SBU : 4. Kemampuan Dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi

Gambar
KAJIAN DASAR Kemampuan Dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi (KDPPK)     Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 05/21), Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor: a. jasa konstruksi; b. sumber daya air; dan c. bina marga. Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. jasa konsultansi konstruksi; b. pekerjaan konstruksi; dan c. pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi meliputi kualifikasi: a. kecil; b. menengah; dan c. besar. Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi hanya kualifikasi besar saja. Ma

PM PUPR 08/22 serta Perpanjangan Masa berlaku SBU/SKK

Gambar
KAJIAN DASAR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 08 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PMPUPR 06/21 ) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 05/21 ). Namun implementasi Kebijakan terhadap penerapan Standar tersebut berada dalam situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease

PROBLEM PENYELENGGARAAN SBU SAAT INI

Gambar
     Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) sebagai salah satu perizinan standar kegiatan konstruksi sampai saat ini ternyata masih mengalami kendala, hal ini ditenggarai oleh Pembenahan besar-besaran yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku wakil Pemerintah Pusat yang berwenang melakukan pembinaan konstruksi di Indonesia. Salah satu pembenahannya dalam rangka peningkatan Kualitas Konstruksi saat ini adalah proses sertifikasi Badan Usaha dimana prosesnya semakin melibatkan banyak pihak yaitu Lembaga Online Single Submission (OSS), Kementerian PUPR,  Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)  dan keikutsertaan Masyarakat Konstruksi seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Asosiasi terakreditasi.  SBU yang tela

SBU terancam Sanksi dan Solusi dari LPJK

Gambar
    Masih hangat dalam pembicaraan dikalangan masyarakat konstruksi terkait keluarnya Surat Peringatan terhadap 26.629 Badan Usaha Konstruksi ( BU ) yang terancam diberi sanksi karena Sertifikat BU ( SBU ) yang dimiliki-nya saat ini sudah tidak memiliki Tenaga Kerja ( TK ) lagi yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha ( PJBU );  Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha ( PJTBU ); dan/atau  Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha ( PJSKBU ) sebagaimana yang ditur pada  Peraturan Pemerintah nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP 05/21). Adapun ketentuan TK tersebut dapat dibaca pada artikel  Ketentuan perizinan SBU  (klik kursor aktif untuk langsung ke artikel).      Para TK tersebut dapat menjadi PJSKBU sepanjang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) minimal jenjang 5 (teknisi/analis) untuk Kualifikasi Kecil, jenjang 6  (teknisi/analis)  untuk Kualifikasi Menengah dan  jenjang 7 (Ahli Muda) untuk Kualifikasi Besar.  Sedangk

Tarif Resmi Pengurusan SERTIFIKASI - SBU

Gambar
Besaran Biaya sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi disusun berdasarkan: Biaya pelaksana sertifikasi badan usaha; Biaya operasional; Biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan Lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi.  Biaya Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud  dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi. merupakan 1 (satu) besaran biaya baik untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per-subklasifikasi. mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPn), honorarium Asesor Badan Usaha, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha.  tidak termasuk biaya tinjauan lapangan apabila diperlukan.  A.  RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pekerjaan Konstruksi tidak boleh dilakukan secara Swakelola

Gambar
        Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 52 tentang perubahan Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( UU02/17' ) telah diterbitkan pertanggal 02 November 2020, terdapat perubahan pasal namun kewajiban memiliki Sertifikat masih tetap dipertahankan yaitu : Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi ( JasKon ) wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) (Pasal 30). Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja ( SKK ) (Pasal 70).  berdasarkan UU02/17',  yang dimaksud dengan JasKon adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi,  yang dimaksud SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing dan  yang dimaksud dengan SKK adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai denga

Diskusi Panel : SBU KBLI 2022 - WAJIB KTA ASOSIASI !!!

Gambar
Sejarah V.O.C Gambar diambil dari  https://info.naminakiky.com/2018/03/sejarah-voc-vereenigde-oost-indische.html      Pada acara Diskusi Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI (15/02/22) yang dihadiri Ketua LPJK Bapak Taufik Widjoyono, Staff Ahli Kementrian Investasi/BKPM & Direktur Jenderal Bina Konstruksi KemenPUPR diperoleh kesimpulan yang coba saya rangkum sebagai berikut: Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi akan menjadi persyaratan utama dalam pengurusan SBU sehingga Asosiasi tetap hidup karena tidak akan ditinggal anggotanya. Berikutnya Anggota tersebut akan memilih masuk ke LSBU mana. Rencananya akan dibuatkan persyaratan di OSS. Kendala pengurusan SBU saat ini ditenggarai karena Sistim OSS didukung oleh banyaknya sistem-sistem lain. Akan dipertimbangkan Relaksasi terhadap persyaratan pengurusan SBU yaitu: Pengalaman Penjualan Tahunan yang diakui 3 tahun doang diperluas menjadi 10 tahun mengingat selama 2 tahun Pandemi banyak perusahaan yang tidak beroperasi. Peralatan per subklas

Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

Gambar
      Kembali  pembaca, menindaklanjuti  artikel saya sebelumnya yang berjudul  SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi) , setelah menjelaskan  Ketentuan perizinan Sertifikat Badan Usaha,  maka kali ini coba saya jabarkan Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) . Sebagaimana diterangkan pada artikel sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa S KK diwajibkan dimiliki oleh Penangung Jawab Teknik Badan Usaha ( PJTBU ) dan  Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha ( PJSKBU ).   Tidak seperti SBU yang sangat banyak Pasal ketentuannya di  PP 05/20 , untuk SKK hanya diterangkan pada 3 pasal saja yaitu dengan kutipan asli sebagai berikut:   Pasal 101 (1)  SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi. (2)  SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. (3)  Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di