Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2022

ARTIKEL TERBARU

KONPERS PERKARA DANA PEN motIf PBJ_2

Gambar

Informasi PBJ masih jadi rahasia ? pesulap informasi bebas berkeliaran.

Gambar
    Tidak terasa hari ini ulangtahunnya   Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik   (PerKI 01/21) yang telah diundangkan per tanggal 30 Juni 2021. Seharusnya regulasi yang merupakan pelaksanaan  Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/08) ini cukup ditakuti dan hormati serta memberikan kepastian hukum mengingat ini adalah hierarki tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Komisi Informasi sebagai salah satu lembaga pelaksana UU 14/08 memberikan evaluasi resmi yang bisa dijadikan acuan pertanggungjawaban terhadap rakyat. Dalam Siklus Analisis untuk Kebijakan Publik, terdapat tahapan   Problem structuring, forecasting,   Prescription,  Monitoring dan Evaluation . Dalam kasus PerKI 01/21,  tahapan yang dijalani saat ini adalah Implementasi dimana jika kita hendak mengukur pelaksanaanya maka harus menggunakan Analisis Monev (Monitoring dan Evaluasi), Analisis ini juga diperlukan untuk melihat a

LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RDP DENGAN SEKJEN, IRJEN, KEPALA BPSDM ...

Gambar

Peranan teknologi e-Procurement dalam Pembangunan Ekonomi Kota Surabaya.

Gambar
Bersama Pelopor Modernisasi PBJ di Indonesia Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi  barang atau jasa  dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan maka produksi harus dirangsang, salah satu Instrumen yang digunakan negara adalah Procurement/pengadaan barang/jasa dan modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang selalu dilakukan setiap setahun sekali. Beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara nominal atau riil (disesuaikan dengan inflasi). Pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu wilayah masa kini dan periode sebelumnya. Kompon

KONPERS PERKARA DANA PEN motIf PBJ_1

Gambar

Sejarah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Gambar
     Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dilakukan  secara elektronik ( e-Proc ) menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, yang dikembangkan oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) .  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD)  menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara  elektronik (LPSE) yaitu suatu  layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik.  Kebijakan SPSE sendiri diatur khusus oleh Bab X tentang PBJ secara Elektronik pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Alat Elektronik. Secara Global,  United Nations Commision on International TradeLaw  ( UNCITRAL) yaitu salah satu komisi dar

LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN MENTERI PUPR

Gambar

Masukan Perubahan kedua PS 16/18

Gambar
     Presiden kembali akan merubah peraturannya untuk yang kedua kalinya yaitu  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PS 16/18). Meskipun perubahan pertamanya yaitu  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ( (PS 16/18')   baru diundangkan tanggal   2 F ebruari 202, namun sepertinya Regulator masih kurang puas dan memandang perlu tuk segera melakukan perubahan.       Yang patut kita apresiasi bahwa ternyata Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membudayakan kegiatan Serap Aspirasi Publik terhadap segala pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPU) terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Sepanjang ingatan saya, kegiatan ini telah dibudayakan oleh Pemerintah sejak pembentukan PUU turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LKPP sendiri telah melakukan kegiatan ini untuk perubahan pertama  PS 16/18 dan pergantian  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 09 ta