Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2021

ARTIKEL TERBARU

MAKSUD DAN TUJUAN MEDIA INI : EDUKASI KEBIJAKAN PENGADAAN

Gambar
  Penulis sangat termotivasi membuat Media ini berawal dari sebab akibat dari langkanya ketersediaan Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Paper Work ataupun penelitian Ilmiah lainnya yang membahas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PBJ ) di Indonesia memakai Analisa Kebijakan Publik . Ini terkuak ketika penulis dalam menyusun tesisnya terkait PBJ, dalam pencariannya di software index  Publish or Perish  belum menemukan sama sekali  referensi  yang meneliti PBJ di Indonesia memakai metodologi kebijakan publik, kebanyakan pendekatan yang ditemukan adalah memakai Yuridis Normatif, Sosial Politik dan Keuangan Negara,  mungkin ini bisa saja disebabkan betapa spesifiknya Kebijakan yang mengatur PBJ sampai-sampai Pemerintah membuat suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang lebih dikenal sebagai LKPP. Siapa tahu dengan adanya Media ini semakin banyak peneliti berlatar kebijakan publik yang tertarik meneliti.       Anggaran PBJ yang bersumber dari APBN/A

Fitur Pengaman TOTP pada LPSE KemenPUPR, kebijakan berdasarkah?

Gambar
     Kemarin, 24 Oktober 2021 saya kaget ketika hendak login ke https://lpse.pu.go.id/eproc4/ soalnya baru pertama kali dihadapkan pada prmintaan Kode TOTP , tentunya saya bingung apakah ini prosedur baru pada SPSE versi 4.4. Untuk menjawab kebingungan itu, saya coba akses ke  https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/# namun LPSE terrsebut sama sekali tidak meminta Kode TOTP. Sebagai orang yang berlatar Ilmu Kebijakan Publik yang memahami prosedur kebijakan maka coba saya cari penjelasan di Keputusan Deputi II Nomor 19 Tahun 2021 Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ( KDIILKPP 19/21 ) dan  User Guide SPSE 4.4 Untuk Pelaku Usaha , namun tetap tidak menjawab kebingungan saya. Seketika saja saya teringat postingan kawan sehari yang lalu di

KONFERENSI PERS PENAHANAN PENYEDIA PINJAM BENDEERA (TERSANGKA) DI KABUPATEN BENGKALIS

Gambar

OTT Bupati Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar
Catatan : Fee 15% 

Pertentangan Kepentingan....hati-hati nerapin kalo ga paham.

Gambar
Hallo gaes, ternyata masih banyak EVALUATOR menggugurkan Penawaran Peserta dengan alasan Larangan Pertentangan Kepentingan terhadap tender yang menggunakan Metode Prakualifikasi. Untuk itu kurasa penting kita ketahui Apa sih itu Pertentangan Kepentingan ?. Mari kita kupas satu persatu melalui kacamata kebijakan yang mengaturnya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PS 16/18 ), Pasal 7 berbunyi: 1)  Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (kutipan) ........menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; ........ 2)   Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Rincian Jumlah Pelaku PBJ

Gambar
Pasal 8 PS 16/18 jo PS 12/21 menyebutkan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:  a. Pengguna Anggaran (PA): ---tidak ada data--- b. Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA):   ---tidak ada data--- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 28.350 orang d. Pejabat Pengadaan: 12.796 orang e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan: 16.798 orang f. Agen Pengadaan;  ---tidak ada data--- g. PjPHP/PPHP; dihilangkan h. Penyelenggara Swakelola: 7.772 orang dan  i. Penyedia : 429.868 penyedia Berikut sumber data selengkapnya: