Postingan

Menampilkan postingan dengan label AKSI NYATA

ARTIKEL TERBARU

Peranan teknologi e-Procurement dalam Pembangunan Ekonomi Kota Surabaya.

Gambar
Bersama Pelopor Modernisasi PBJ di Indonesia Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi  barang atau jasa  dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan maka produksi harus dirangsang, salah satu Instrumen yang digunakan negara adalah Procurement/pengadaan barang/jasa dan modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang selalu dilakukan setiap setahun sekali. Beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara nominal atau riil (disesuaikan dengan inflasi). Pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu wilayah masa kini dan periode sebelumnya. Kompon

UMK Di Anaktirikan ???

Gambar

MAKSUD DAN TUJUAN MEDIA INI : EDUKASI KEBIJAKAN PENGADAAN

Gambar
  Penulis sangat termotivasi membuat Media ini berawal dari sebab akibat dari langkanya ketersediaan Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Paper Work ataupun penelitian Ilmiah lainnya yang membahas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PBJ ) di Indonesia memakai Analisa Kebijakan Publik . Ini terkuak ketika penulis dalam menyusun tesisnya terkait PBJ, dalam pencariannya di software index  Publish or Perish  belum menemukan sama sekali  referensi  yang meneliti PBJ di Indonesia memakai metodologi kebijakan publik, kebanyakan pendekatan yang ditemukan adalah memakai Yuridis Normatif, Sosial Politik dan Keuangan Negara,  mungkin ini bisa saja disebabkan betapa spesifiknya Kebijakan yang mengatur PBJ sampai-sampai Pemerintah membuat suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang lebih dikenal sebagai LKPP. Siapa tahu dengan adanya Media ini semakin banyak peneliti berlatar kebijakan publik yang tertarik meneliti.       Anggaran PBJ yang bersumber dari APBN/A

Transparansi Tahap Evaluasi sebagai Upaya Mencegah Kecurangan

Gambar
Semalam, sportifitas sebuah kompetisi terselamatkan, harga diri ajang sepak bola sekelas Benua Biru EURO 2020 antara timnas Itali-vs-Austria (27 Juni 2021) terlindungi oleh Video Assistan Referee (VAR), pasalnya kecurangan yang berbuah GOLL oleh pemain Austria dibongkar oleh VAR, bagaimana salah satu pemain menyusup dengan melanggar aturan OFFSIDE dibukakan ke publik sehingga Gollnya dibatalkan wasit. Bagaimana peristiwa itu sesungguhnya terjadi bisa disaksikan  pada video berikut   ini pada  menit 06:00 . Lantas apa hubungannya dengan PBJ?  Pada siklus tahunan APBN/APBD,  perencanaan belanja PBJ yang disetujui DPR/DPRD ( RKA-K/L/Pemda ) akan lanjut ke proses sesuai ketentuan PS 16/18 yaitu tahapan persiapan pengadaan; persiapan pemilihan; pelaksanaan pemilihan; pelaksanaan kontrak hingga akhirnya Serah terima PBJ. Dari keseluruhan tahapan ini maka yang paling menjadi pusat perhatian adalah proses pelaksanaan pemilihan penyedia , bagaimana tidak, ini adalah proses kunci hasil monitori

Sidang ke-3 : Penambahan Bukti Baru bahwa Gubernur DKI (2012-2017) dan LKPP (sejak 2019) adalah Pendukung Transparansi Informasi Penawaran Pemenang

Gambar
    Masih terkait Aksi PBJ, dalam rangka Peduli, Pahami dan awasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa di NKRI yang ditaksir 1.000 T/tahun maka Transparansi dan Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi Tender adalah cara paling efektif sebagai upaya preventif tindakan penyelewengan #UangKita2021 . Fakta bahwa segala penggiringan belanja barang/jasa yang dimulai sejak perencanaan akan sangat ditentukan pada proses penetapan pemenang tender .     Sebagai aktivis yang konsisten dalam pembenahan sistem PBJ jalur konstitusi khususnya perjuangan Prinsip " Transparansi dan Terbuka " (Pasal 6, PS 16/2018), aksi saya kini masuk pada tahapan Sidang ketiga pada PTUN Provinsi DKI Jakarta. Pada sidang ini (27 Mei 2021), majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan bukti baru yang sangat penting karena menyangkut referensi pembenaran atas tuntutan kami . Adapun bukti tersebut adalah: BUKTI P – 10 Video wawancar

Babak Baru Perjuangan Transparansi Tender dan Penyelamatan PBJ

Gambar
#savePBJ : Babak Baru Perjuangan Transparansi Tender dan  Penyelamatan PBJ      Sebagai kelanjutan aksi saya dalam perjuangan Transparansi dan Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi Tender, dengan update aksi terakhir yaitu melakukan permohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta namun ditolak dengan alasan yang sangat disayangkan lari dari pembuktian  status Informasi yang dimohonkan . Maka terkait penolakan tersebut, selaku Publik yang hak konstitusinya dilindungi undang-undang langsung mendaftarkan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pertanggal  10 Maret 2021 dan  siang tadi, Rabu 05 Mei 2021  telah pula menjalani sidang perdana.  Sepertinya kasus yang saya jalani ini memang sifatnya khusus dan belum pernah ada sehingga butuh waktu hampir sebulan persiapan sidangnya.        Upaya hukum kali ini akan sangat berbeda, selain karena diajukannya  bukti baru bahwa sebelumnya pernah ada Pejabat Publik yang terang-terangan berani membuka dokumen tender, juga semakin jel

#savePBJ#Transparansi tender Anti Demokrasi dan Alergi Kontrol Masyarakat

Gambar
Selamat buat POLRI yang telah berhasil melakukan Peresmiannya Etle di indonesia.      Meskipun kalo dipikir-pikir sangat banyak Privasi Individu yang akan terganggu karena dipantau CCTV namun memang selayaknya kepentingan Bangsa jauh lebih tinggi ketimbang kepentingan Evaluasi Transaksional Pelanggaran Lalu Lintas di jalanan sehingga PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) dari Biaya Denda dipastikan 100% masuk ke Kas Negara....sekali lagi selamat buat POLRI PRESISI.       Next-nya bagaimana dengan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) kita, i barat Panggang, masih jauh dari Api, Tender PBJ  di APBN/D justru semakin melibatkan Transaksi Elektronik justru hasilnya makin tertutup dari Kontrol Masyarakat dan meredam ciri Demokrasi di Indonesia. INFORMASI adalah Hak Asasi Manusia (HAM) apalagi informasi yang diminta terkait pengelolaan Dana Publik.       Bagaimana tidak, perintah Keterbukaan Informasi yang diatur pada pasal 17b UU 14/2008 dan Prinsip PBJ yang Terbuka dan Transparansi yang diatur pada

BUMN/BUMD/BUMDES/BLU/BLUD wajib "memakai" PS 12/21

Gambar
       Sampai detik ini saya sangat meyakini bahwa Pemerintah melalui Kementrian PUPR dan didukung LPJK tidak main-main dalam mengubah Wajah Konstruksi Indonesia yang corat marut. Salah satu gebrakan besarnya adalah merevolusi sumber awal permasalahan yaitu Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi . Tidak main-main, Pemerintah mengubah 2 pasal lama dan menambah 9 Pasal baru pada Bagian Ketiga Pemilihan dan Penetapan Penyedia Jasa dengan melakukan Perubahan PP 22/20 menjadi PP 14/21. Dari 9 tambahan pasal tersebut, yang menjadi Pusat Perhatian kita adalah adanya tambahan pasal 74A yang berbunyi : “Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden” Pasal ini sangat-sangat menarik mengingat: PP 14/21 telah mengatur Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang sumber pembiayaannya dari keuangan negara sebagaimana yang dikutip dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi: hak ne

Putusan Sidang Sengketa Informasi terkait Evaluasi Tender.

Gambar
Presiden dan DPR RI  sepakat  berpandangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik penting dalam  upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi  (pertimbangan  UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ) . Atas dasar itu timbul niat saya melakukan gerakan/aksi-aksi perjuangan Hak Publik khususnya terkait PBJ.  Sebagai Aksi nyata demi pemenuhan hak konstitusional selaku bagian dari publik, salah satunya saya telah menempuh jalan persidangan Ajudikasi Non Litigasi Informasi terkait Evaluasi Tender yang diadakan di Badan Publik dalam hal ini  Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya terkait proses sidang tersebut telah  pula saya tuangkan pada artikel berikut: 1.  SIDANG AJUDIKASI SENGKETA INFORMASI TERKAIT EVALUASI TENDER 2.  Final Sengketa Informasi Bona Silalahi melawan atasan PPID Sebagai proses yang memiliki awal maka pastilah memiliki ujung juga, dimana pada akhirnya Majelis Komisioner " Menolak permohonan Sengketa ", meskipun pahit namun demi Hak-hak Publik maka s