Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2022

ARTIKEL TERBARU

KONPERS OTT BUPATI BOGOR & AUDITOR BPK : OPINI WTP PBJ KONSTRUKSI

Gambar

KonPers Kasus PBJ Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangerang-Prov. Banten

Gambar

Tindak Pidana dalam Barang dan Jasa

Gambar

UMK Di Anaktirikan ???

Gambar

Kemudahan Usaha Mikro Kecil dalam Pengupahan

Gambar
          Masih terkait tentang  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan  Usaha Mikro Kecil ( UMK) sebagaimana pernah saya bahas di artikel  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK dalam PBJ-P  dan  KAJIAN INPRES 02/2021 : PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK UMK DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PBJ-P , maka kali ini saya akan kupas bagaimana Kemudahan UMK dalam hal Upah Pekerja sebagai salah satu urusan yang masuk di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.      Upah Kerja secara khusus diatur pada  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun tentang Pengupahan yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. PP 36 merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh pasal 81 pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.       Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk ua

Procurement System in Indonesia

Gambar
    The highest policy governing procurement in Indonesia is regulated by Regulation of The President of The Republic of Indonesia number 12 of 2021 on Amendment to Regulation of the President of The Republic of Indonesia Number 16 of 2018 On Government Procurement.  For the official translation, please by pressing the active sentence in the following article: The President of The Republic of Indonesia number 12 of 2021   The Republic of Indonesia Number 16 of 2018      These regulations have changed and replaced the previous regulations a lot, besides that the latest regulations also lowered many implementing regulations. To find out the early history of the emergence of applicable regulations and implementing rules, you can read the article on PBJ's Public Policy from time to time  by pressing the active sentence.

Sistem pengadaan publik di Prancis

Gambar
Perundang-undangan yang relevan di Perancis terdiri dari Ordinance no. 2015-899 23.07.2015 yang berisi kerangka hukum keseluruhan untuk pengadaan publik di Perancis, Decree no. 2016-360 tanggal 25.03.2016, yang berisi rincian dan aturan untuk penerapan Ordinance dan Decreen no.2017-516 tanggal 10.04.2017 yang mengubah Decree 2016-360 tanggal 25.03.2016. Seperti negara-negara lain di UE, undang-undang pengadaan Prancis mengubah aturan di tingkat Eropa. Ketentuan hukum ini mengacu pada UE dan perjanjian internasional di mana UE menjadi bagiannya (Holterbach, K., Dubrulle, J., B., 2018).  Masih menurut penulis yang sama, prinsip-prinsip pengadaan publik di Prancis adalah: Transparansi dimana otoritas kontraktor harus mengkomunikasikan terlebih dahulu semua elemen penting dari pengadaan; Perlakuan yang sama di mana otoritas kontraktor akan menyediakan informasi yang sama kepada calon peserta tender ; Akses terbuka dan tidak terbatas ke prosedur pengadaan: pengumuman p

In-HOUSE PROCUREMENT exception: threat for sustainable procedure of Public procurement?

Gambar
Pengecualian pengadaan  in-House ( Swakelola), ancaman bagi prosedur pengadaan publik yang berkelanjutan?     Lagi panas perdebatan Kebijakan in-House, banyak menuai protes dari para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, uniknya perdebatan menjadi tidak ilmiah, tidak sehat bahkan berujung saling menyalahkan. Untuk itu saya coba mencari suatu referensi kajian akademis yang menurut saya dapat menjadi bahan pertimbangan in-House tersebut sebaiknya diapakan. Good News-nya ternyata Parlemen dan Dewan Uni Eropa (UE) pada tahun 2014 telah mencabut Directive 2004/18/EC dan menyatakan in-House adalah pengadaan pengecualian yang dilaksanakan secara Super Ketat sebagaimana diatur pada Pasal 12 Directive 2014/24/EU. Di beberapa Universitas yang terdapat di UE telah mengkaji kerugian dari in-House ini dan salah satunya coba saya sajikan ulang yaitu dari Jurnal  In-HOUSE PROCUREMENT exception: threat for sustainable procedure of Public procurement? oleh  Virginijus Kanapinskas dkk. Dari jurnal ini coba say

Sistem Pengadaan Publik di Jerman

Gambar
          Akhirnya selesai juga kegiatan hari ini, Article Reading dari Journal Solbach, T., (2018) – Public procurement in Germany , pp. 3-16, senang rasanya belajar bagaimana Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Negara yang kesejahteraan rakyatnya tinggi sekelas Pemerintah Jerman, setidaknya negara inidululah menyusul negara lain agar bisa dijadikan pembanding. Kantor Federal untuk Teknologi dan Pertahanan (BWB - Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) adalah pembeli federal terbesar (BWB, 2006). BWB memperoleh semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk Tentara Federal Jerman, seperti: sistem senjata yang kompleks, kendaraan lapis baja, pesawat terbang, kapal, peralatan dan seragam tentara. Otoritas pembelian federal terbesar kedua adalah Badan Pengadaan Kementerian Dalam Negeri Federal (BeschA - Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren). Ini membeli produk / layanan untuk sebanyak 26 organisasi federal (polisi federal, kantor federal dan federasi)

SURAT TERBUKA Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Gambar
  SURAT TERBUKA  Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Kepada Yth . Presiden Republik Indonesia : Bapak Joko Widodo Assalamualaikum , Salam Sejahtera , Shalom , Om Swastyastu , Namo Buddhaya , dan  Salam Kebajikan Pertama sekali kami mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa bagi Bapak Presiden dan Keluarga serta bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjalankannya . Kami sangat berterimakasih atas telah dikeluarkannya Undang - Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU 11/20 ) yang digagas oleh Pemerintah . Begitu banyak Kebijakan yang berorientasi dalam penciptaan Lapangan kerja khususnya terkait Kebijakan Kemudahan , perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil . Ini adalah gagasan yang sangat luar biasa apalagi ditengah situasi ekonomi terdampak pandemi Covid -19 yang sampai surat ini dibuat belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir . Sampai saat ini begitu banyak aturan pelaksanaan dari UU 11/20 yang telah