Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2022

ARTIKEL TERBARU

LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RDP DENGAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI DAN LPJK

Gambar

Tarif Resmi Pengurusan SERTIFIKASI - SBU

Gambar
Besaran Biaya sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi disusun berdasarkan: Biaya pelaksana sertifikasi badan usaha; Biaya operasional; Biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan Lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi.  Biaya Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud  dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi. merupakan 1 (satu) besaran biaya baik untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per-subklasifikasi. mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPn), honorarium Asesor Badan Usaha, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha.  tidak termasuk biaya tinjauan lapangan apabila diperlukan.  A.  RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Tarif Resmi SERTIFIKASI - SKK

Gambar
Sumber: mediaindonesia.com Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dan teregistrasi disusun berdasarkan: Biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja; Biaya operasional; dan Biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga  sertifkasi profesi.  Besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud,  dibedakan berdasarkan: Jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI); Jenis permohonan yang terdiri atas: Permohonan baru; Permohonan perpanjangan; dan Permohonan kenaikan jenjang atau kualifikasi,  yang mengacu pada besaran biaya permohonan baru (daring atau luring); dan Metode pelaksanaan Sertifikasi Komp

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK dalam PBJ-P

Gambar
Salah satu kepentingan tertinggi Negara saat ini adalah memberikan  kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK , dan hal ini menjadi bahan pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya  Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU11/20 ). Terkait kepentingan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan   Peraturan nomor 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( PP07/21 ).  Pada sisi Pelaku Usaha, Pemerintah menentukan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro ( UM ) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan yang dimaksud dengan  Usaha Kecil ( UK ) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha bes

UMKM pada PBJ (Penandatanganan Surat Edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP)

Gambar

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (PENYEDIA) DI KAB. BURU SELATAN, MALUKU

Gambar