Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2022

ARTIKEL TERBARU

KonPers Dugaan Kolusi Penitipan Merek Pengadaan Pupuk Hayati

Gambar

SBU terancam Sanksi dan Solusi dari LPJK

Gambar
    Masih hangat dalam pembicaraan dikalangan masyarakat konstruksi terkait keluarnya Surat Peringatan terhadap 26.629 Badan Usaha Konstruksi ( BU ) yang terancam diberi sanksi karena Sertifikat BU ( SBU ) yang dimiliki-nya saat ini sudah tidak memiliki Tenaga Kerja ( TK ) lagi yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha ( PJBU );  Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha ( PJTBU ); dan/atau  Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha ( PJSKBU ) sebagaimana yang ditur pada  Peraturan Pemerintah nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP 05/21). Adapun ketentuan TK tersebut dapat dibaca pada artikel  Ketentuan perizinan SBU  (klik kursor aktif untuk langsung ke artikel).      Para TK tersebut dapat menjadi PJSKBU sepanjang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) minimal jenjang 5 (teknisi/analis) untuk Kualifikasi Kecil, jenjang 6  (teknisi/analis)  untuk Kualifikasi Menengah dan  jenjang 7 (Ahli Muda) untuk Kualifikasi Besar.  Sedangk

PRAKTEK KOLUSI PADA TENDER

Gambar
      Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 05/99) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  sebagaimana telah diubah pertama kali oleh  Pasal 118  Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, UU 05/99 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22. Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.       Persekongk