Postingan

Menampilkan postingan dari 2021

ARTIKEL TERBARU

SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi)

Gambar
   Sering kita mendengar istilah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ-P) namun masih saja banyak yang bertanya apa dan bagaimana hubungannya dengan Proses Tender maupun Pekerjaan Konstruksi.... nah, pada artikel kali ini coba saya terangkan secara lebih luas dari sisi kebijakan yang mengaturnya hingga akhirnya dapat terhubung ke PBJ-P.           Menurut Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah Pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU 02/17 ) disebutkan bahwa Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. jasa Konsultansi Konstruksi; b. Pekerjaan Konstruksi; dan c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang merupakan tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termas

TERSANGKA (Walikota) TERKAIT PERKARA PROYEK PUPR BANJAR JAWA-BARAT

Gambar

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA MUARA ENIM TERKAIT PBJ

Gambar

Sah...Dokumen PBJ ini sudah tidak RAHASIA lagi

Gambar
     Kabar gembira bagi Masyarakat Penggiat Informasi khususnya terkait PBJ, telah dikeluarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik (PerKI 01/21) yang telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2021. Dengan berlakunya perKI 01/21 maka serta merta mencabut Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Pada aturan tersebut, terkhusus terkait PBJ diatur pada pasal 15 ayat (9) yang berbunyi: Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas: tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). tahap pemilihan, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK); Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta

TERSANGKA PBJ di PTPN XI

Gambar

Penahanan Tersangka Perkara Bupati Hulu Sungai Utara

Gambar

TERSANGKA OKNUM PENYEDIA (PERSERO) PADA KAMPUS IPDN

Gambar

MAKSUD DAN TUJUAN MEDIA INI : EDUKASI KEBIJAKAN PENGADAAN

Gambar
  Penulis sangat termotivasi membuat Media ini berawal dari sebab akibat dari langkanya ketersediaan Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Paper Work ataupun penelitian Ilmiah lainnya yang membahas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PBJ ) di Indonesia memakai Analisa Kebijakan Publik . Ini terkuak ketika penulis dalam menyusun tesisnya terkait PBJ, dalam pencariannya di software index  Publish or Perish  belum menemukan sama sekali  referensi  yang meneliti PBJ di Indonesia memakai metodologi kebijakan publik, kebanyakan pendekatan yang ditemukan adalah memakai Yuridis Normatif, Sosial Politik dan Keuangan Negara,  mungkin ini bisa saja disebabkan betapa spesifiknya Kebijakan yang mengatur PBJ sampai-sampai Pemerintah membuat suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang lebih dikenal sebagai LKPP. Siapa tahu dengan adanya Media ini semakin banyak peneliti berlatar kebijakan publik yang tertarik meneliti.       Anggaran PBJ yang bersumber dari APBN/A

Fitur Pengaman TOTP pada LPSE KemenPUPR, kebijakan berdasarkah?

Gambar
     Kemarin, 24 Oktober 2021 saya kaget ketika hendak login ke https://lpse.pu.go.id/eproc4/ soalnya baru pertama kali dihadapkan pada prmintaan Kode TOTP , tentunya saya bingung apakah ini prosedur baru pada SPSE versi 4.4. Untuk menjawab kebingungan itu, saya coba akses ke  https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/# namun LPSE terrsebut sama sekali tidak meminta Kode TOTP. Sebagai orang yang berlatar Ilmu Kebijakan Publik yang memahami prosedur kebijakan maka coba saya cari penjelasan di Keputusan Deputi II Nomor 19 Tahun 2021 Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ( KDIILKPP 19/21 ) dan  User Guide SPSE 4.4 Untuk Pelaku Usaha , namun tetap tidak menjawab kebingungan saya. Seketika saja saya teringat postingan kawan sehari yang lalu di

KONFERENSI PERS PENAHANAN PENYEDIA PINJAM BENDEERA (TERSANGKA) DI KABUPATEN BENGKALIS

Gambar

OTT Bupati Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar
Catatan : Fee 15% 

Pertentangan Kepentingan....hati-hati nerapin kalo ga paham.

Gambar
Hallo gaes, ternyata masih banyak EVALUATOR menggugurkan Penawaran Peserta dengan alasan Larangan Pertentangan Kepentingan terhadap tender yang menggunakan Metode Prakualifikasi. Untuk itu kurasa penting kita ketahui Apa sih itu Pertentangan Kepentingan ?. Mari kita kupas satu persatu melalui kacamata kebijakan yang mengaturnya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PS 16/18 ), Pasal 7 berbunyi: 1)  Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (kutipan) ........menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; ........ 2)   Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Rincian Jumlah Pelaku PBJ

Gambar
Pasal 8 PS 16/18 jo PS 12/21 menyebutkan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:  a. Pengguna Anggaran (PA): ---tidak ada data--- b. Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA):   ---tidak ada data--- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 28.350 orang d. Pejabat Pengadaan: 12.796 orang e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan: 16.798 orang f. Agen Pengadaan;  ---tidak ada data--- g. PjPHP/PPHP; dihilangkan h. Penyelenggara Swakelola: 7.772 orang dan  i. Penyedia : 429.868 penyedia Berikut sumber data selengkapnya: 

DPRD (TSK) DUGAAN SUAP PROYEK PUPR KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PUPR

Gambar

Penyedia skor tertinggi, wajib menangkah...

Gambar
Dalam Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia ( L3 PLKPP 12/21 ) disebutkan bahwan Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu pertama Sistem Nilai dengan Ambang Batas dan kedua adalah Harga Terendah dengan Ambang Batas . Diantara kedua metode tersebut maka yang paling sering dipakai adalah pilihan pertama sedangkan untuk pilihan kedua, penulis sama sekali belum pernah menemukannya dan belum ada permasalahan implementasi kebijakannya sehingga kurang menarik untuk dikaji, jadi disini coba saya kaji adalah Metode Evaluasi dengan  Sistem Nilai dengan Ambang Batas . Menurut L3 PLKPP 12/21, Metode evaluasi Sistem Nilai dengan Ambang Batas digunakan dalam hal harga penawaran dipengaruhi oleh kualitas teknis ,

MDP wajibkah diikuti ?

Gambar
 Model Dokumen Pemilihan apakah wajibkah diikuti ? Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PS 12/21 ) telah terbit dan mengubah beberapa ketentuan pada Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ( PS 16/18 ), pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan maka Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana ( PMPUPR 14/20 ); dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan