Postingan

Menampilkan postingan dengan label DATA

ARTIKEL TERBARU

JUMLAH dan SEBARAN Perusahaan Konstruksi

Gambar
Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html Access Time: February 25, 2022, 8:40 am

Rincian Jumlah Pelaku PBJ

Gambar
Pasal 8 PS 16/18 jo PS 12/21 menyebutkan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:  a. Pengguna Anggaran (PA): ---tidak ada data--- b. Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA):   ---tidak ada data--- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 28.350 orang d. Pejabat Pengadaan: 12.796 orang e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan: 16.798 orang f. Agen Pengadaan;  ---tidak ada data--- g. PjPHP/PPHP; dihilangkan h. Penyelenggara Swakelola: 7.772 orang dan  i. Penyedia : 429.868 penyedia Berikut sumber data selengkapnya: 

KUE PBJ DI 34 PROVINSI

Gambar
Hai teman-teman, salam sehat !! Melanjutkan artikel sebelumnya tentang  PORSI PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PADA BELANJA NEGARA  yang  bisa dilihat juga pada tautan berikut ini :  https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2020/08/porsi-pengadaan-barangjasa-pada-belanja.html  , kali ini saya coba masuk lebih ke dalam lagi yaitu berapa besar Porsi PBJ per APBD di setiap Provinsi di Indonesia.  Namun sebelum masuk ke pembahasan izinkan saya melalui tulisan ini mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak  Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si selaku  Kepala LKPP beserta para Jajarannya, tanpa komitmen Keterbukaan Informasi mustahil data-data emas tersebut bisa dinikmati publik termasuk saya. Semoga Kementrian/Lembaga/Pemda se-Indonesia meniru semangat LKPP yang betul-betul Open Data sehingga monitoring dan evaluasi PBJ di NKRI telah telanjang habis....kalo boleh pak... Dokumen Pemenang tender yang sudah habis masa kerahasiaannya secara otomatis dibu

PORSI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BELANJA NEGARA

Gambar
Berangkat dari artikel sebelumnya tentang Belanja Negara dapat disimpulkan bahwa baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur Belanja/Pengeluarannya terutama dalam bentuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat PBJ ). Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (update: telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021) disingkat PS 16/18 , PBJ  meliputi: Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya.  Khusus PBJ yang pembiayaanya bersumber dari APBN/APBD dimana ketentuan Pengadaanya tunduk pada aturan PS 16/18, pelaksanaan  PBJ-nya di Monev ( Monitoring dan Evaluasi) oleh LKPP yang penyajian datanya dapat diakses secara online pada link berikut https://monev.lkpp.go.id . Untuk data PBJ dari tahun 2017 s/d 2021 coba saya sadur sebagai berkut : catt:  Pandemi Covid 19  terjadi sejak Februari 2020 dan tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi penggunanaan anggaran terutama Bel

BELANJA NEGARA DALAM APBN

Gambar