Postingan

Menampilkan postingan dengan label Informasi

ARTIKEL TERBARU

Informasi PBJ masih jadi rahasia ? pesulap informasi bebas berkeliaran.

Gambar
    Tidak terasa hari ini ulangtahunnya   Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik   (PerKI 01/21) yang telah diundangkan per tanggal 30 Juni 2021. Seharusnya regulasi yang merupakan pelaksanaan  Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/08) ini cukup ditakuti dan hormati serta memberikan kepastian hukum mengingat ini adalah hierarki tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Komisi Informasi sebagai salah satu lembaga pelaksana UU 14/08 memberikan evaluasi resmi yang bisa dijadikan acuan pertanggungjawaban terhadap rakyat. Dalam Siklus Analisis untuk Kebijakan Publik, terdapat tahapan   Problem structuring, forecasting,   Prescription,  Monitoring dan Evaluation . Dalam kasus PerKI 01/21,  tahapan yang dijalani saat ini adalah Implementasi dimana jika kita hendak mengukur pelaksanaanya maka harus menggunakan Analisis Monev (Monitoring dan Evaluasi), Analisis ini juga diperlukan untuk melihat a

Sah...Dokumen PBJ ini sudah tidak RAHASIA lagi

Gambar
     Kabar gembira bagi Masyarakat Penggiat Informasi khususnya terkait PBJ, telah dikeluarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik (PerKI 01/21) yang telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2021. Dengan berlakunya perKI 01/21 maka serta merta mencabut Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Pada aturan tersebut, terkhusus terkait PBJ diatur pada pasal 15 ayat (9) yang berbunyi: Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas: tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). tahap pemilihan, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK); Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta

Transparansi Tahap Evaluasi sebagai Upaya Mencegah Kecurangan

Gambar
Semalam, sportifitas sebuah kompetisi terselamatkan, harga diri ajang sepak bola sekelas Benua Biru EURO 2020 antara timnas Itali-vs-Austria (27 Juni 2021) terlindungi oleh Video Assistan Referee (VAR), pasalnya kecurangan yang berbuah GOLL oleh pemain Austria dibongkar oleh VAR, bagaimana salah satu pemain menyusup dengan melanggar aturan OFFSIDE dibukakan ke publik sehingga Gollnya dibatalkan wasit. Bagaimana peristiwa itu sesungguhnya terjadi bisa disaksikan  pada video berikut   ini pada  menit 06:00 . Lantas apa hubungannya dengan PBJ?  Pada siklus tahunan APBN/APBD,  perencanaan belanja PBJ yang disetujui DPR/DPRD ( RKA-K/L/Pemda ) akan lanjut ke proses sesuai ketentuan PS 16/18 yaitu tahapan persiapan pengadaan; persiapan pemilihan; pelaksanaan pemilihan; pelaksanaan kontrak hingga akhirnya Serah terima PBJ. Dari keseluruhan tahapan ini maka yang paling menjadi pusat perhatian adalah proses pelaksanaan pemilihan penyedia , bagaimana tidak, ini adalah proses kunci hasil monitori

Sidang ke-3 : Penambahan Bukti Baru bahwa Gubernur DKI (2012-2017) dan LKPP (sejak 2019) adalah Pendukung Transparansi Informasi Penawaran Pemenang

Gambar
    Masih terkait Aksi PBJ, dalam rangka Peduli, Pahami dan awasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa di NKRI yang ditaksir 1.000 T/tahun maka Transparansi dan Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi Tender adalah cara paling efektif sebagai upaya preventif tindakan penyelewengan #UangKita2021 . Fakta bahwa segala penggiringan belanja barang/jasa yang dimulai sejak perencanaan akan sangat ditentukan pada proses penetapan pemenang tender .     Sebagai aktivis yang konsisten dalam pembenahan sistem PBJ jalur konstitusi khususnya perjuangan Prinsip " Transparansi dan Terbuka " (Pasal 6, PS 16/2018), aksi saya kini masuk pada tahapan Sidang ketiga pada PTUN Provinsi DKI Jakarta. Pada sidang ini (27 Mei 2021), majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan bukti baru yang sangat penting karena menyangkut referensi pembenaran atas tuntutan kami . Adapun bukti tersebut adalah: BUKTI P – 10 Video wawancar

Babak Baru Perjuangan Transparansi Tender dan Penyelamatan PBJ

Gambar
#savePBJ : Babak Baru Perjuangan Transparansi Tender dan  Penyelamatan PBJ      Sebagai kelanjutan aksi saya dalam perjuangan Transparansi dan Keterbukaan Informasi terkait Evaluasi Tender, dengan update aksi terakhir yaitu melakukan permohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta namun ditolak dengan alasan yang sangat disayangkan lari dari pembuktian  status Informasi yang dimohonkan . Maka terkait penolakan tersebut, selaku Publik yang hak konstitusinya dilindungi undang-undang langsung mendaftarkan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pertanggal  10 Maret 2021 dan  siang tadi, Rabu 05 Mei 2021  telah pula menjalani sidang perdana.  Sepertinya kasus yang saya jalani ini memang sifatnya khusus dan belum pernah ada sehingga butuh waktu hampir sebulan persiapan sidangnya.        Upaya hukum kali ini akan sangat berbeda, selain karena diajukannya  bukti baru bahwa sebelumnya pernah ada Pejabat Publik yang terang-terangan berani membuka dokumen tender, juga semakin jel

#savePBJ#Transparansi tender Anti Demokrasi dan Alergi Kontrol Masyarakat

Gambar
Selamat buat POLRI yang telah berhasil melakukan Peresmiannya Etle di indonesia.      Meskipun kalo dipikir-pikir sangat banyak Privasi Individu yang akan terganggu karena dipantau CCTV namun memang selayaknya kepentingan Bangsa jauh lebih tinggi ketimbang kepentingan Evaluasi Transaksional Pelanggaran Lalu Lintas di jalanan sehingga PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) dari Biaya Denda dipastikan 100% masuk ke Kas Negara....sekali lagi selamat buat POLRI PRESISI.       Next-nya bagaimana dengan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) kita, i barat Panggang, masih jauh dari Api, Tender PBJ  di APBN/D justru semakin melibatkan Transaksi Elektronik justru hasilnya makin tertutup dari Kontrol Masyarakat dan meredam ciri Demokrasi di Indonesia. INFORMASI adalah Hak Asasi Manusia (HAM) apalagi informasi yang diminta terkait pengelolaan Dana Publik.       Bagaimana tidak, perintah Keterbukaan Informasi yang diatur pada pasal 17b UU 14/2008 dan Prinsip PBJ yang Terbuka dan Transparansi yang diatur pada

Putusan Sidang Sengketa Informasi terkait Evaluasi Tender.

Gambar
Presiden dan DPR RI  sepakat  berpandangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik penting dalam  upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi  (pertimbangan  UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ) . Atas dasar itu timbul niat saya melakukan gerakan/aksi-aksi perjuangan Hak Publik khususnya terkait PBJ.  Sebagai Aksi nyata demi pemenuhan hak konstitusional selaku bagian dari publik, salah satunya saya telah menempuh jalan persidangan Ajudikasi Non Litigasi Informasi terkait Evaluasi Tender yang diadakan di Badan Publik dalam hal ini  Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya terkait proses sidang tersebut telah  pula saya tuangkan pada artikel berikut: 1.  SIDANG AJUDIKASI SENGKETA INFORMASI TERKAIT EVALUASI TENDER 2.  Final Sengketa Informasi Bona Silalahi melawan atasan PPID Sebagai proses yang memiliki awal maka pastilah memiliki ujung juga, dimana pada akhirnya Majelis Komisioner " Menolak permohonan Sengketa ", meskipun pahit namun demi Hak-hak Publik maka s