ARTIKEL TERBARU

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT, DURI BENGKALIS

Gambar
Diduga melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (6) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya yang berbunyi: (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang dite

PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak baik yang menyediakan Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; maupun Jasa Lainnya. 

Penyedia memiliki kedudukan setara dengan Pelaku PBJ lainnya yaitu PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; dan Penyelenggara  Swakelola sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 8 PS 12/21. Bahkan Jumlahnya berdasarkan keterangan LKPP per September 2021 tercatat 429.868 Penyedia (Badan Usaha & perorangan) yang sangat jauh melebihi jumlah PPK (28.350 Orang), Pokja (16.798 Orang), Pejabat Pengadaan (12.796 Orang) dan 7.772 Orang Penyelenggara Swakelola. Berdasarkan laporan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020 - 2024, jumlah Pelaku Usaha tersebuta adalah:

  1. Usaha Besar, merupakan usaha yang memiliki aset lebih besar dari Rp. 10miliar Rupiah dan omset diatas Rp. 50 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 5.550 Unit)
  2. Usaha Menengah, merupakan usaha yang memiliki aset lebih besar dari Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar dan omset diatas Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 5 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 60.702 Unit)
  3. Usaha Kecil , merupakan usaha yang memiliki aset lebih besar dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dan omset diatas Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 783.132 Unit)
  4. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki aset maksimum Rp. 50 juta dan omset maksimum sebesar Rp. 300 juta (pada tahun 2018 berjumlah 63.5 juta Unit)
  5. Koperasi Aktif (pada tahun 2019 sebanyak 123.048 unit) 

Namun menurut saya Perananan Penyedia justru yang paling sentral, penting dan strategis mengingat:
  1. Tanpa diragukan lagi, Presiden beserta DPR menjamin Penyedia diberikan kemudahan melalui UU Cipta Kerja. Dengan jumlah yang sangat banyak dan tersebar di Indonesia maka secara politik seharusnya layak diperhatikan.
  2. Secara Regulasi, terdapatnya 109 kata yang menyebut "Penyedia" pada PS 12/21 yang jumlahanya jauh melebihi jumlah penyebutan kata pelaku PBJ lainnya, terdapat 8 aturan turunan PS 12/21 yang mengatur khusus Penyedia jauh melebihi aturan turunan yang mengatur Pelaku PBJ lainnya, terdapat 4 UU yang mengatur kelembagaan Penyedia yaitu UU no. 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan; UU 19/2003 tentang BUMN ; UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU no.20/2008 tentang Usaha Mikro, KecilL, dan Menengah.
  3. Satu-satunya Pelaku PBJ yang membayar Pajak ke Negara: PPN, PPh final, PPh tenaga kerja dll. Kontribusinya nyata dan langsung pada pembangunan.
  4. Semua orang/oknum memiliki cita-cita menjadi Penyedia, termasuk Oknum (PA, KPA, PPK, POKJA, Pengawas, APIP/APID, Pejabat, DPR/DPRD, APH, BPKP, BPK, APH, LSM, Tim Sukses) karena menjadi Penyedia tidak harus punya Badan Usaha alias bisa pinjam bendera, broker fee ataupun barter. 
Meskipun penting namun pada prakteknya Penyedia sering mengalami perlakuan tidak sepantasnya diantaranya dimulai dari tidak transparannya informasi paket-paket PBJ yang akan ditenderkan baik melalui skema APBN/APBN-P dan APBD/APBD-P; diperlakukan tidak adil dan dihalangi bersaing sehat dalam proses Pemilihan Penyedia; dipersulitnya persetujuan material, pembuatan progres, penagihan dan pengurusan BAST; Kerja tak dibayar; diperas Preman dijalanan, bayarin proposal para Ormas, difoto-foto oknum LSM & Media dan dipanggil oknum APH; wajib setor ke oknum Kepala Daerah/DPR/Pejabat bahkan isu terkini sulitnya Pengurusan Perizinan. Paling menyakitkan, Penyedia paling sering dibully terkait Moral Hazards dan Penghuni Neraka....mirip pameo "apapun makanannya, tetap teh botol minumannya", siapapun oknumnya tetap ada disitu Penyedia sebagai partner in-crime, soalnya tanpa penyedia pembayaran tak akan bisa cair 😁 .

Sudah saatnya kita Penyedia bersatu, memperbaiki nasib sendiri, berdiskusi tentang Kebijakan PBJ yang melibatkan Penyedia, saling membantu satu sama lain, bersama memperjuangkan kepentingan & turut membantu Pemerintah mewujudkan kemudahan berusaha.. Secara Politik, Penyedia adalah yang paling berhak mengatur Kebijakan Publik Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan karena sejatinya tujuan akhir dari Penyelenggaraan PBJ adalah demi kemakmuran para pelaku usaha.

Mari bergabung di Group FB PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH , kita obrolin apa saja tentang Penyedia.


Salam Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

POPULAR POSTS

PMPUPR 06/2021 : SBU TERBARU DAN KAJIANNYA TERHADAP ATURAN LAIN

Ketentuan perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

PM PUPR 08/22 serta Perpanjangan Masa berlaku SBU/SKK

Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

IUJK RESMI DIHENTIKAN & SBU BERUBAH