Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL, WTO & European Union) serta Lembaga Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik terkait Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018 seperti pada gambar atas) sehingga menarik untuk dibaca para Investor Asing, Pengamat, Akademisi, Rantai Pasok, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan Indonesia.
Layanan Konsultasi.
Kami dapat memberikan JASA Nasehat Kebijakan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Kontrak); dan Pemenangan Tender. Kami juga membantu membuat Kebijakan Perusahaan (Dokumen Tender & Peraturan Direksi terkait Pengadaan). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com
Translate
SEKILAS PANDANG
CARI DI BLOG INI
13 Oktober 2023
KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA TERKAIT DUGAAN PEMERASAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI (PENGADAAN) DI KEMENTAN
Labels:
KASUS PENGADAAN

05 Oktober 2023
KONFERENSI PERS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN WALIKOTA BIMA TAHUN 2018-2023
Penjelasan Lisan selengkapnya dapat dibaca di artikel:
BKPK Tetapkan Tersangka Pengaturan Proyek dan Gratifikasi di Pemkot Bima
Labels:
KASUS PENGADAAN

Langganan:
Postingan (Atom)
POSTINGAN TERBARU
Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbud-Ristek 2019-2023
Peningkatan Status Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi pada Kemendikbudristek dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022 Pada 20 Me...
