Postingan

Menampilkan postingan dengan label SKK

ARTIKEL TERBARU

Video Tutorial Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi

 

PM PUPR 08/22 serta Perpanjangan Masa berlaku SBU/SKK

Gambar
KAJIAN DASAR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 08 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PMPUPR 06/21 ) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 05/21 ). Namun implementasi Kebijakan terhadap penerapan Standar tersebut berada dalam situasi dan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease

Tarif Resmi SERTIFIKASI - SKK

Gambar
Sumber: mediaindonesia.com Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dan teregistrasi disusun berdasarkan: Biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja; Biaya operasional; dan Biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga  sertifkasi profesi.  Besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud,  dibedakan berdasarkan: Jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI); Jenis permohonan yang terdiri atas: Permohonan baru; Permohonan perpanjangan; dan Permohonan kenaikan jenjang atau kualifikasi,  yang mengacu pada besaran biaya permohonan baru (daring atau luring); dan Metode pelaksanaan Sertifikasi Komp

Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

Gambar
      Kembali  pembaca, menindaklanjuti  artikel saya sebelumnya yang berjudul  SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi) , setelah menjelaskan  Ketentuan perizinan Sertifikat Badan Usaha,  maka kali ini coba saya jabarkan Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) . Sebagaimana diterangkan pada artikel sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa S KK diwajibkan dimiliki oleh Penangung Jawab Teknik Badan Usaha ( PJTBU ) dan  Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha ( PJSKBU ).   Tidak seperti SBU yang sangat banyak Pasal ketentuannya di  PP 05/20 , untuk SKK hanya diterangkan pada 3 pasal saja yaitu dengan kutipan asli sebagai berikut:   Pasal 101 (1)  SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi. (2)  SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. (3)  Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi)

Gambar
   Sering kita mendengar istilah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ-P) namun masih saja banyak yang bertanya apa dan bagaimana hubungannya dengan Proses Tender maupun Pekerjaan Konstruksi.... nah, pada artikel kali ini coba saya terangkan secara lebih luas dari sisi kebijakan yang mengaturnya hingga akhirnya dapat terhubung ke PBJ-P.           Menurut Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah Pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU 02/17 ) disebutkan bahwa Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. jasa Konsultansi Konstruksi; b. Pekerjaan Konstruksi; dan c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang merupakan tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termas