Postingan

Menampilkan postingan dengan label UMK

ARTIKEL TERBARU

UMK Di Anaktirikan ???

Gambar

Kemudahan Usaha Mikro Kecil dalam Pengupahan

Gambar
          Masih terkait tentang  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan  Usaha Mikro Kecil ( UMK) sebagaimana pernah saya bahas di artikel  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK dalam PBJ-P  dan  KAJIAN INPRES 02/2021 : PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK UMK DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PBJ-P , maka kali ini saya akan kupas bagaimana Kemudahan UMK dalam hal Upah Pekerja sebagai salah satu urusan yang masuk di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.      Upah Kerja secara khusus diatur pada  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun tentang Pengupahan yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. PP 36 merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh pasal 81 pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.       Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk ua

SURAT TERBUKA Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Gambar
  SURAT TERBUKA  Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Kepada Yth . Presiden Republik Indonesia : Bapak Joko Widodo Assalamualaikum , Salam Sejahtera , Shalom , Om Swastyastu , Namo Buddhaya , dan  Salam Kebajikan Pertama sekali kami mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa bagi Bapak Presiden dan Keluarga serta bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjalankannya . Kami sangat berterimakasih atas telah dikeluarkannya Undang - Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU 11/20 ) yang digagas oleh Pemerintah . Begitu banyak Kebijakan yang berorientasi dalam penciptaan Lapangan kerja khususnya terkait Kebijakan Kemudahan , perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil . Ini adalah gagasan yang sangat luar biasa apalagi ditengah situasi ekonomi terdampak pandemi Covid -19 yang sampai surat ini dibuat belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir . Sampai saat ini begitu banyak aturan pelaksanaan dari UU 11/20 yang telah

KAJIAN INPRES 02/2021 : PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK UMK DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PBJ-P

Gambar
          Masih terkait artikel sebelumnya tentang  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK dalam PBJ-P , kali ini Presiden Joko Widodo sangat serius menginstruksikan K/L/PD terkait dengan dikeluarkannya  Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk UMK dan KOPERASI dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Inpres 02/21 ).     Apa yang dimaksud dengan PRODUK pada judul Inpres tersebut belum saya temukan pada Undang-Undang Cipta Kerja maupun aturan turunannya termasuk peraturan ini, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  produk adalah   n   1   barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu;   2   benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi;   3   hasil; hasil kerja. Sampai disini, me