Fraud PBJ = Demokrasi Mahal, Rakyat yang Menanggung!

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN SUAP TERKAIT PENGADAAN KATALIS DI PT PERTAMINA (PERSERO)

🔴LIVE KONFERENSI PERS PENETAPAN TERSANGKA EKS MENTERI "NAM" PERKARA CHROMEBOOK

Sebagaimana disinggung pada buku Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan bahwa "Revolusi Fraud PBJ sangat cepat, bahkan sebelum Operator berganti", menteri adalah Operator Sistim PBJ, Sistim Anggaran dan Sistem Politik.

Temukan kejelasannya pada buku yang dapt diperoleh di:

1. Shopee [https://id.shp.ee/8vnXUeK] 
2. Tokopedia [https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/] 
3. Google Play e-Book [https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ]]

Telah Terbit: Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan)

Kabar baik! Buku terbaru karya Dr. Bonatua Silalahi, M.E. resmi terbit dengan ISBN 978-634-246-114-3, diterbitkan oleh Widina Media Utama (cetak perdana: Agustus 2025).

Apa keunggulannya?

• Membedah akar, bukan gejala. Buku ini menunjukkan bahwa fraud PBJ lahir dari interaksi sistemik—politik, anggaran, jabatan, pengawasan, hingga penegakan hukum—bukan sekadar “nakal individu”. Analisisnya tajam tapi tetap aplikatif berkat perpaduan data dan pengalaman lapangan.

• Struktur runut dari hulu ke hilir. Materi disusun progresif sehingga pembaca mudah menelusuri alur penyimpangan dan titik-titik intervensi kebijakan yang krusial.

• Kredibel & relevan. Penulis adalah praktisi dan konsultan PBJ, anggota IAPI, sekaligus akademisi kebijakan publik—membawa sudut pandang ganda: teoretis dan teknis di lapangan.

Cocok untuk siapa?

• Pejabat/ASN (PPK, Pokja, Inspektorat) yang butuh peta risiko dan solusi praktis.

• Legislator & staf anggaran yang ingin memastikan fungsi budgeting/pengawasan tetap bersih.

• Auditor, penegak hukum, LSM, jurnalis, akademisi, dan pelaku usaha yang membutuhkan kerangka baca sistemik atas PBJ, lengkap dengan implikasi kebijakan dan rekomendasi reformasi.

Spesifikasi singkat

Format cetak A5 (161 hlm, B/W) dan e-book (berwarna). 

Genre: Ilmu Politik, Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan, Antikorupsi.

Sampel bisa dilihat di link berikut https://repository.penerbitwidina.com/publications/620669/fraud-pengadaan-barang-jasa-pbj-di-tengah-arus-politik-dan-kepentingan dan atau https://play.google.com/books/reader?id=_sF4EQAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=id 

Cara mendapatkannya

• Cetak – Shopee & Tokopedia. Cari judul Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan + nama penulis (Bonatua Silalahi) pada kolom pencarian toko; pilih produk dan checkout atau bisa langsung klik link berikut:

Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK

Tokopedia : https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/

• Digital – Google Play Books. Buka Google Play Books, cari judul dan nama penulis, lalu beli versi e-book atau bisa langsung klik link berikut: https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ  

• Order langsung/WA. Hubungi Rumahbuku (WA 0878-3663-5470) untuk pemesanan cepat.

Konferensi Pers Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur

KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan terbaru investigasi korupsi, khususnya terkait kuota haji dan kasus suap di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. KPK mengungkap penangkapan 12 orang terkait pembangunan rumah sakit daerah, yang menyoroti kekhawatiran atas penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Sorotan:

01:26 Pertemuan membahas perkembangan terbaru dua kasus korupsi signifikan terkait kuota haji dan kasus suap terbaru di Sulawesi Tenggara. Para pejabat penting hadir untuk memberikan detail dan menjawab pertanyaan.

-Pertemuan ini juga menekankan peran media dalam mendukung upaya antikorupsi. Tokoh-tokoh penting menyampaikan rasa terima kasih kepada para jurnalis atas kolaborasi berkelanjutan mereka dalam menangani isu-isu ini.

-Kasus pertama membahas investigasi korupsi kuota haji 2023-2024, yang telah meningkat menjadi penyelidikan formal. Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius terkait pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.

-Kasus kedua melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) terbaru terkait pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur. Para pejabat diharapkan menguraikan peristiwa yang mengarah pada operasi ini dan mengidentifikasi para tersangka.

06:11 Operasi baru-baru ini berhasil menangkap sejumlah individu yang terlibat dalam korupsi pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur, Indonesia. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dalam pendanaan layanan kesehatan.

-Sektor layanan kesehatan merupakan prioritas nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah-daerah yang kurang terlayani, khususnya di Indonesia Timur. Ini merupakan bagian dari rencana strategis yang lebih luas.

-Anggaran untuk peningkatan rumah sakit dari tipe D ke tipe C sangat signifikan, mencapai Rp4,5 triliun yang dialokasikan untuk berbagai daerah. Pendanaan ini krusial untuk meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan.

-Korupsi dalam pendanaan rumah sakit tidak hanya menyalahgunakan sumber daya tetapi juga membahayakan layanan kesehatan masyarakat, yang menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi masyarakat. Tindakan pencegahan sangat penting untuk melindungi dana ini.

12:12 Sebanyak 12 orang ditangkap dalam operasi penyamaran terkait pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur. Operasi ini melibatkan banyak tim di berbagai lokasi, yang menyoroti kompleksitas situasi. Operasi tangkap tangan (OTT) terjadi di tiga lokasi: Kendari, Jakarta, dan Makassar, masing-masing dengan target dan tantangan spesifik. Hal ini menunjukkan upaya terkoordinasi untuk memberantas korupsi.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas desain rumah sakit, memastikan desain dasar yang seragam meskipun konstruksi ditangani oleh berbagai kabupaten. Pendekatan terpusat ini bertujuan untuk menjaga kualitas.

Pertemuan antara pejabat pemerintah dan konsultan swasta menimbulkan kecurigaan adanya korupsi, terutama terkait manipulasi proses tender pembangunan rumah sakit. Hal ini menyoroti permasalahan yang masih berlangsung dalam pengadaan umum.

18:16 Kasus korupsi yang signifikan melibatkan banyak pihak terkait pembangunan proyek rumah sakit senilai 126,3 miliar, yang mengakibatkan penangkapan dan investigasi yang masih berlangsung. Kasus ini menyoroti permasalahan sistemik dalam pengadaan umum dan tata kelola.

Proyek tersebut mencakup biaya komitmen sebesar 8%, yang berjumlah sekitar 9 miliar, yang merupakan bagian substansial dari dugaan korupsi. Biaya ini dituntut oleh para pemangku kepentingan utama proyek.

KPK menangkap sejumlah tokoh kunci yang terlibat, termasuk AGD, ALH, dan ABZ, yang menunjukkan keseriusan tuduhan korupsi tersebut. Bukti yang terkumpul membenarkan peningkatan investigasi.

-Langkah-langkah proaktif KPK bertujuan untuk mencegah korupsi di masa mendatang di sektor kesehatan masyarakat dengan menilai risiko korupsi dan merekomendasikan perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

24:20 Diskusi berpusat pada keberhasilan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang melibatkan beberapa lokasi dan dukungan masyarakat. Operasi ini menyoroti kekhawatiran yang berkelanjutan terkait korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan proyek-proyek publik.

-Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi ini, menunjukkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap korupsi. Dukungan lokal dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum.

-OTT KPK menargetkan seorang pejabat pemerintah daerah yang terlibat korupsi terkait proyek rumah sakit umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengadaan umum.

-Pertanyaan muncul selama sesi tanya jawab tentang potensi koneksi politik yang melibatkan pendanaan partai terkait dengan kasus korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan implikasi yang lebih luas terhadap akuntabilitas politik dan pendanaan kampanye. 31:08 Penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati masih berlangsung, dengan fokus pada aliran dana dan progres pembangunan rumah sakit di