Kegiatan Tangkap Tangan Walikota Bekasi (PBJ-P)

SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi)

   Sering kita mendengar istilah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ-P) namun masih saja banyak yang bertanya apa dan bagaimana hubungannya dengan Proses Tender maupun Pekerjaan Konstruksi.... nah, pada artikel kali ini coba saya terangkan secara lebih luas dari sisi kebijakan yang mengaturnya hingga akhirnya dapat terhubung ke PBJ-P.

    

    Menurut Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah Pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 02/17) disebutkan bahwa Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. jasa Konsultansi Konstruksi; b. Pekerjaan Konstruksi; dan c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang merupakan tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. Tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi juga diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yaitu yang merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

  Atas pertimbangan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga maka pemerintah melakukan pengaturan ulang salah satunya sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang salah satu sektornya adalah Jasa konstruksi  dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/20). Melalui turunan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP 05/21) ditetapkan bahwa Sektor PUPR adalah tergolong Usaha Berbasis Resiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor jasa konstruksi terdiri atas:

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
2. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;
3. Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
4. Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); dan
5. Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi. 

Sertifikat Standar (SBU) merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

    Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  nomor 06 tahun 2021 tentang  Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PM 06/21) diterangkan bahwa Subsektor Jasa Konstruksi merupakan jenis pekerjaan berbasis Resiko berskala Menengah tinggi. Selanjutnya Peraturan Menteri ini juga sekaligus menetapkan Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU yang telah dikonversi dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI). 

    "Ketentuan PM 06/21 tidak berlaku untuk SBU dan SKK dibidang Kelistrikan. Dalam hal ini harus mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral"

    Terkhusus aturan Klasifikasi/Subklasifikasi dan Kualifikasi SBU, sebenarnya sudah ada kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  nomor 19 tahun 2014 tentang  Perubahan Permen PUPR nomor 08 tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (PM 19/14). Baik PM 06/21 maupun PM 19/14, keduanya mengatur hal yang sama namun merupakan pelaksanaan dari PP yang berbeda meskipun sama-sama bermuara pada UU Jasa Konstruksi yang terakhir kali diubah/dicabut oleh UU 11/20. Karena sudah terkait ke KBLI, sekilas PM 06/21 lebih kekinian ketimbang PM 19/14 bahkan terdapat beberapa perbedaan jenis sub-klasifikasinya. Meskipun begitu, demi kepastian hukum sangat disarankan agar  PM 19/14 dicabut ataupun diubah.

    Menurut Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP 14/21) bahwa Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas Kualifikasi jabatan: 

1. Operator; 
2. Teknisi atau analis; dan 
3. Ahli. 

Klasifikasi dari ketiga kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi tersebut diatas meliputi:

1. Arsitektur;
2. Sipil;
3. Mekanikal;
4. Tata lingkungan;
5. Arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
6. Perencanaan wilayah dan kota;
7. Sains dan rekayasa teknik; atau
8. Manajemen pelaksanaan. 

    Terhadap SKK, penulis belum menemukan adanya kebijakan selevel peraturan menteri PUPR yang mengatur tentang Sub-Klasifikasi dari delapan (8) klasifikasi Tenaga kerja diatas. Ini sangat penting mengingat dalam perencanaan PBJ diperlukan acuan yang jelas terhadap Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dibutuhkan serta dijadikan syarat pemilihan penyedia. Sebagai tambahan literatur, LPJK terdahulu pernah mengeluarkan Peraturan LPJK nomor 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli serta Peraturan LPJK nomor 7 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil. Terlepas dari polemik apakah peraturan ini tergolong peraturan perundang-undangan atau tidak, deskripsinya tentang pekerjaan per subklasifikasi sangatlah tepat memberikan gambaran kebutuhan spesifikasi tenaga kerja bagaimana yang cocok dipersyaratkan. 

    Pelaksanaan proses sertifikasi Badan Usaha Jasa konstruksi sendiri dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah memiliki LISENSI Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor Jasa Konstruksi dengan nomor KBLI 71201 : JASA SERTIFIKASI. Pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sendiri dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memiliki LISENSI Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor Jasa Konstruksi  dengan nomor KBLI 74311 & 74321 : AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI (PIHAK 1 & PIHAK 3). Proses Sertifikasi baik SBU maupun SKK tersebut akan kita kupas pada artikel berikutnya.

    Khusus tentang tenaga kerja konstruksi, terdapat beberapa kebijakan lain yang mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi  Nasional Indonesia (PS 08/12), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 09 tahun 2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (PMPU 09/13). Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi harus dikeluarkan oleh Institusi/lembaga yang telah memiliki Lisensi dari BNSP dan Kualifikasi Tenaga Kerja yang disertifikasi tersebut mengacu ke PS 08/12 jo PMPU 09/13.

    Dari penjabaran diatas sudah cukup jelas bahwa SBU/SKK merupakan perizinan yang diwajibkan dimiliki pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang diadakan sepanjang  wilayah NKRI, lantas bagaimana dengan Jasa Konstruksi yang pengguna jasanya adalah Pemerintah atau Lembaga lain yang sumber keuangannya berasal dari kekayaan Negara? Pengadaan Jasa Konstruksi yang bersumber dari APBN/D dan bantuan/hibah kebijakannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PS 16/18).  Melalui Peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia (PLKPP 12/21) khususnya lampiran 2 dan Lampiran 3 ternyata sangat banyak menyebutkan hal-hal terkait SBU seperti Klasifikasi, Sub-klasifikasi dan pengalaman sesuai klasifikasi/Subklasifikasi dan Kualifikasi SBU yang diminta agar bisa memenuhi syarat sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Demikian pula SKK, sering menjadi persyaratan wajib dimiliki khususnya untuk Penyedia Jasa Perorangan ataupun syarat Personil manajerial bagi Penyedia Badan Usaha. 

Khusus tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi terhadap SBU/SKK, PLKPP 12/21 membuat ketentuan sebagai berikut:

" Persyaratan Izin berusaha dibidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:

a. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan: 

1. Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
2. Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;
3. Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga online single submission (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.

b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia." 

Jadi sangat jelas Pokja dalam memeriksa kesesuaian SBU/SKK harus mengacu kepada penerbitnya dimana proses penerbitannya akan saya jabarkan di artikel berikutnya.

UPDATE: 10/08/2022

Telah terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 08 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Penting : Peraturan baru ini tidak ada menjelaskan statusnya apakah mencabut aturan sebelumnya, dengan begitu semuanya dinyatakan masih berlaku.

Semoga mencerahkan.

Salam Kebijakan Publik PBJ-P  

TERSANGKA (Walikota) TERKAIT PERKARA PROYEK PUPR BANJAR JAWA-BARAT

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA MUARA ENIM TERKAIT PBJ

Sah...Dokumen PBJ ini sudah tidak RAHASIA lagi

    Kabar gembira bagi Masyarakat Penggiat Informasi khususnya terkait PBJ, telah dikeluarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik (PerKI 01/21) yang telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2021. Dengan berlakunya perKI 01/21 maka serta merta mencabut Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi nomor 01 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Pada aturan tersebut, terkhusus terkait PBJ diatur pada pasal 15 ayat (9) yang berbunyi:

Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

1. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

2. tahap pemilihan, meliputi:

   1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

   2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

   3. Spesifikasi Teknis;

   4. Rancangan Kontrak;

   5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;

   6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;

   7. Daftar Kuantitas dan Harga;

   8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

   9. Gambar Rancangan Pekerjaan;

   10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk

       Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

   11. Dokumen Penawaran Administratif;

   12. Surat Penawaran Penyedia;

   13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal

       Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

   14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;

   15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

   16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

   17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman

   18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

   19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

   20. Surat Perjanjian Kemitraan;

   21. Surat Perjanjian Swakelola

   22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 

   23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;

2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.

3. Surat Perintah Mulai Kerja;

4. Surat Jaminan Pelaksanaan;

5. Surat Jaminan Uang Muka;

6. Surat Jaminan Pemeliharaan;

7. Surat Tagihan;

8. Surat Pesanan E-purchasing;

9. Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;

11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Dalam peraturan baru ini ditegaskan bahwa Informasi tentang pengadaan barang dan jasa adalah tergolong Informasi Publik yang wajib dibuka, disediakan dan diumumkan secara berkala oleh setiap Badan Publik.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/08) bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran.Masih berdasrakan UU 14/08, bahwa yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut diberikan dan disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Apa yang terjadi jika Badan Publik tidak melakukannya ? masih menurut UU 14/08 maka setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan apabila Badan Publik tersebut yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik tersebut, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kembali ke PerKI 01/21 khususnya terkait PBJ, menurut para pembaca point manakah yang merupakan terobosan besar dalam kebebasan Informasi yang mencerminkan tingkat Demokrasi di Indonesia? jawabannya akan kita kaji satu persatu pada artikel berikutnya...mohon sabar menunggu. 

TERSANGKA PBJ di PTPN XI

Penahanan Tersangka Perkara Bupati Hulu Sungai Utara

TERSANGKA OKNUM PENYEDIA (PERSERO) PADA KAMPUS IPDN

MAKSUD DAN TUJUAN MEDIA INI : EDUKASI KEBIJAKAN PENGADAAN

  Penulis sangat termotivasi membuat Media ini berawal dari dari belum ditemukannya Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Paper Work ataupun penelitian Ilmiah lainnya yang mengkaji Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) memakai pendekatan Kebijakan Publik yang berlaku di Indonesia. Ini terungkap ketika penulis dalam rangka penyusunan tesisnya terkait PBJ tidak menemukan sama sekali referensi Jurnal yang meneliti PBJ di Indonesia memakai metodologi kebijakan publik pada Publish or Perish (PoP), kebanyakan pendekatan yang dipakai adalah memakai metodologi Yuridis, Sosial, Politik dan Keuangan sebagaimana yang ditunjukkan Analisis Co-occurance VOSviewer (Gambar 1). Kelangkaan ini, bisa saja disebabkan uniknya Kebijakan PBJ Indonesia yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). Mudah-mudahan dengan adanya Media ini semakin banyak peneliti berlatar kebijakan publik yang tertarik membuat kajian.

Gambar 1.a. Hasil Analisis VOSviewer terhadap jurnal yang abstraknya mengandung keyword kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada PoP.

Gambar 1.b. Hasil Analisis VOSviewer lanjutan yang menunjukkan kebijakan ke pengadaan sama sekali  belum diteliti secara langsung.

    Anggaran PBJ yang bersumber dari APBN/APBD menelan biaya diperkirakan lebih dari 1/4 total anggaran dalam Bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa. Hampir 50% dari Belanja tersebut kebijakannya diatur oleh LKPP sebagai pelaksanaan dari perintah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (PS 16/18) dan sisanya diatur Peraturan Perundangan-undangan (PPU) lain. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden ini  faktanya banyak para stake holder terutama Kementrian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (K/L/PD) masih tidak patuh bahkan ada yang membuat kebijakan sendiri-sendiri, disisi lain Formulasi Kebijakan dibidang PBJ ini dipandang masih perlu banyak perbaikan, kurang Powerfull mengatur Lembaga Tinggi Negara yang setara dengan Presiden bahkan banyak juga terdapat PPU lain yang mengatur PBJ untuk jenis barang/jasa tertentu. Setidaknya saat ini terdapat 41 buah kebijakan di bidang PBJ dan 310 buah Kebijakan Terkait PBJ serta belum termasuk Peraturan Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala desa) dimana seluruh kebijakan tersebut mengatur 65.716 orang ASN (PPK/Pokja/PP/Swakelola) pelaku PBJ dan 429.868 Penyedia (Perusahaan/perorangan).

    Besarnya anggaran PBJ, banyaknya pelaku yang terlibat, tingginya moral hazards membuat penulis yakin perlunya pemahaman Kebijakan Publik yang benar diseluruh tahapan dimulai dari Formulasi, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi.  Pemahaman tentang kebijakan terkait PBJ pastilah dirindukan masyarakat khususnya K/L/PD Pengguna Anggaran termasuk BUMN/BUMD/BLU, Penyedia Barang/Jasa (Swasta/BUMN), Pengawas (DPR/BPK/BPKP/DPRD/APID), Pemerhati (Akademisi/LSM/Peneliti) bahkan dibutuhkan masyarakat internasional seperti Investor, World Bank, Asian Development Bank dan Non Government Organization (NGO). 

    Perkiraan kebutuhan masyarakat akan informasi kebijakan PBJ diatas setidaknya telah terbukti, penulis telah me-launching perdana artikel per tanggal 01 Agustus 2020, tercatat hingga saat ini (31 Juli 2022) dengan 158 artikel yang telah di publish ternyata telah diakses dari 46 Negara dan dari 305 Kota di Indonesia. Dikunjungi sebanyak98.172kali dengan rata-rata pengunjung 134,6 kali sehari (sumber: Google Analityc).

Gambar 2. Lokasi Visitor dari seluruh Dunia (warna abu-abu menandakan belum ada pengunjung dari negara tersebut)

Gambar 3. Lokasi Visitor dari seluruh kota di Indonesia (titik berwarna menandakan kota sumber visitors)

    Sangat banyak atensi dari pembaca dan berdiskusi secara pribadi dengan berbagai alasan dan tujuan seperti permasalahan tender yang dihadapinya, minta pandangan keamanan investasinya, permasalahan proyek yang sedang dikerjakan. Dari awalnya hanya ingin mengedukasi masyarakat terhadap kebijakan PBJ agar menjadi cikal bakal lahirnya peneliti kebijakan PBJ, kini berkembang menjadi turut membantu implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan terkait PBJ sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Semuanya dilakukan secara gratis dalam rangka mengedukasi masyarakat Pengadaan di Indonesia.

Mari kita majukan PBJ Indonesia, tolong identifikasi dan ceritakan permasalahannya, kita buat kajiannya, kita usulkan solusinya ke setiap stakeholder kebijakan. LKPP, Presiden dan DPR harus siap melayani Masyarakat khususnya terkait Pelayanan PBJ.

Terimakasih buat para pembaca. 

Salam Kebijakan Publik.

Fitur Pengaman TOTP pada LPSE KemenPUPR, kebijakan berdasarkah?

    Kemarin, 24 Oktober 2021 saya kaget ketika hendak login ke https://lpse.pu.go.id/eproc4/ soalnya baru pertama kali dihadapkan pada prmintaan Kode TOTP, tentunya saya bingung apakah ini prosedur baru pada SPSE versi 4.4. Untuk menjawab kebingungan itu, saya coba akses ke https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/# namun LPSE terrsebut sama sekali tidak meminta Kode TOTP. Sebagai orang yang berlatar Ilmu Kebijakan Publik yang memahami prosedur kebijakan maka coba saya cari penjelasan di Keputusan Deputi II Nomor 19 Tahun 2021 Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (KDIILKPP 19/21) dan User Guide SPSE 4.4 Untuk Pelaku Usaha, namun tetap tidak menjawab kebingungan saya.

Seketika saja saya teringat postingan kawan sehari yang lalu di medsos yang memohon bantuan atas permasalahannya terkait TOTP ini, saya lihat sangat minim tanggapan dan saya juga bingung mau nanggapi apa soalnya baru dengar juga istilah TOTP ini. Saya cek postingan lain juga sudah mulai muncul kebingungan-kebingungan serupa. Coba saya tanya melalui email ke Helpdesk.spse@pu.go.id dan memperoleh tanggapan 32 menit kemudian, ternyata ada tambahan aplikasi baru yang mereka sebut TIME-BASED ONE-TIME PASSWORD (TOTP). 

Pihak Helps Desk menerangkan bahwa :

TOTP atau yang sudah biasa dikenal sebagai salah satu jenis Two-Factor Authentication (2FA). User cukup melakukan Aktivasi TOTP menggunakan Smartphone (Android/iOS) dengan Aplikasi 2FA Gratis (Contoh: Google Authenticator, Tufa, FreeOTP, dan lain-lain) yang bisa didownload melalui Play Store (Android) dan App Store (iOS). Fitur TOTP ini digunakan sebagai salah satu peningkatan standar keamanan yang membutuhkan 2 proses verifikasi. Selain menggunakan User ID dan Password, User juga wajib menggunakan Security Code yang di-generate melalui Aplikasi 2FA tersebut. Cara ini terbilang lebih aman serta terjamin keamanannya karena terintegrasi dengan Smartphone pemilik akun. Sehingga kemungkinan akan terjadinya pembajakan akun dapat ditekan seminimal mungkin. Berbeda dengan fitur One-time Password (OTP), User/Pemberi Layanan bisa dikenakan biaya tambahan jika mengirimkan OTP melalui Text Message (SMS/Whatsapp) kepada User. Untuk saat ini penggunaan TOTP pada saat login untuk seluruh User bisa di enable/disable bergantung kepada kebijakan yang berlaku. Jika dibuat enable, User Login akan menggunakan TOTP/2FA dan jika dibuat disable, User Login akan menggunakan Two-step Login.

catt: Click disini untuk meliha Petunjuk teknis & QnA terkait TOTP

 

Segera saya coba, langkah awal men-dowload aplikasi Google Authenticator pada Play Store, agak ragu juga serasa keamanan yg ditawarkan LPSE dipindahkan ke pihak ketiga yaitu Perusahaan Google, mana lagi bahwa  user id dan password kita biasanya telah disimpan perusahaan tersebut soalnya biasanya aktivasi LPSE didaftarkan pake @gmail.com dan browsing juga pake google Chrome, demi cari makan biar bisa ikut tender terpaksalah menyerah dan ikuti langkah selanjutnya. Aktivasi dan login berhasil, kemudian saya coba fitur enable/disable dan meskipun sudah di disable-kan namun hasilnya tetap enable...mulai bingung, kemudian coba reset TOTP dan masukkan alamat email namun sudah jalan 3 hari ga kunjung dapat email dan akibatnya ga bisa akses tu LPSE, untungnya saya ga sendirian, penyedia lain mulai pada komplen di medsos namun saya ga bisa membayangkan bagaimana nasib teman-teman lain yang situasinya hendak upload penawaran.

Melihat permasalahan tersebut, sebagai Layanan Publik tentunya KemenPUPR harus memikirkan kepentingan penyedia, bagaimana sebanyak 28.773 penyedia mengakses LPSE KemenPUPR. Bagaimana tujuan memberikan pengamanan menjadi menghambat dan menghalangi penyedia dalam mengikuti kompetisi Tender, belum lagi secara keamanan sistim IT telah melibatkan  Badan Siber dan Sandi Negara. Apa yang hendak diamankan dengan TOTP ini ? toh dalam satu perusahaan yang diberikan akses untuk mencari paket, mendaftar, mendownload  dokumen dan mengupload dipegang beberapa orang. Untuk pengamanan agar dokumen penawaran tidak bocor sudah melibatkan enkripsi Apendo. Dari sisi penyedia kalo memang TOTP mengunci satu perangkat maka terpaksa harus membeli perangkat tersebut untuk dipakai bersama-sama para karyawan, sangat tidak efektif kalo kegiatan umum tersebut dikuasai hanya direktur atau karyawan tersebut, lagian sudah ada Pakta Integritas dan disclaimer bahwa user ID dan pasword adalah tanggung jawab masing-masing penyedia. 

Dari sisi kebijakan bicara SPSE LPSE maka kita bicara ketentuan BAB X tentang PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK pada PS 16/18. Sangat jelas disebutkan bahwa LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung, lebih lengkapnya sebagai berikut:

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 69

1. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
2. LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Pasal 71

(1)  Ruang lingkup SPSE terdiri atas:

1. Perencanaan Pengadaan;
2. Persiapan Pengadaan;
3. Pemilihan Penyedia;
4. Pelaksanaan Kontrak;
5. Serah Terima Pekerjaan;
6. Pengelolaan Penyedia; dan
7. Katalog Elektronik.

(2)  SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.

(3)  Sistem pendukung SPSE meliputi:

1. Portal Pengadaan Nasional;
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan
3. Barang/Jasa;
4. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian
5. permasalahan hukum;
6. Pengelolaan peran serta masyarakat;
7. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan Monitoring dan Evaluasi.
8. Bagian Kedua

Pasal 73

(1)  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

(2)  Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;

pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3)  LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

(4)  LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

Terkait LPSE, cukup jelas bahwa tugas dan tanggungjawabnya ada pada LKPP, telah dilaksanakan oleh PLKPP 12/21 dimana pada Pasal 6 ayat 3-nya menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Deputi" dimana pelaksannaannya telah dituangkan dengan diluarkannya Keputusan Deputi II Nomor 19 Tahun 2021 Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (KDIILKPP 19/21) dan User Guide SPSE 4.4.

Update (16/12/21): berdasarkan surat jawaban LKPP, disebutkan bahwa Payung hukum penambahan fitur Two-Factor Authentication (2FA) Login Penyedia dan Non Penyedia menggunakan mekanisme Time-based One-time Password (TOTP) pada Aplikasi SPSE v4.4 dapat mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 pada diktum kesatu sampai dengan diktum ketujuh; dan File User Guidenya bernama User Guide TOTP SPSE v4.4 Penyedia dan Non Penyedia (Desember 2021) telah diupload pertanggal 11/12/21 dan dapat diunduh pada link berikut https://inaproc.id/unduh.....silahkan dianalisa sendiri.

    Menurut pandangan saya, KemenPUPR dalam hal ini telah melakukan Pengembangan Sistem Pendukung SPSE berupa penambahan fitur TOTP, alasannya sederhana yaitu pertama tidak adanya fitur tersebut dalam User Guide SPSE 4.4, kedua bahwa pengembangan tersebut masuk ruang lingkup tugas dan tanggungjawab LKPP dan saya juga belum melihat adanya kebijakan pelepasan tanggungjawab dari LKPP ke KemenPUPR. Bisa saja tindakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.

Bagaimana dengan LPSE lain, ada 712 LPSE diseluruh Indonesia, jika masing-masing buat TOTP dan hanya memilih salah satu diantara Google Authenticator, Tufa atau FreeOTP saja maka bisa dibayangkan kacaunya Penyedia seperti apa? apalagi tidak ada sosialisasi, tanpa manual guide dan banyak BUGS-nya ....maksud baik jadi menghambat persaingan sehat. itu baru kendala 1 variabel jenis aplikasi 2FA saja, belum lagi kendala 1 User ID 1 Gadget Smartphone....kalo Penyedia pasti harus siapkan beberapa HP untuk 1 LPSE atau terpaksa kerjaan bolak-balik disable/able lalu unistal/instal aplikasi TOTP setiap kali ganti LPSE atau ganti HP...yang kaya itu operator dan perusahaan software 2FA, mengantisipasi ketergantungan Smartphone Android, Penyedia juga harus investasi HP Android yang bisa scan untuk ditinggal dikantor karena biasanya karyawan yang mengakses LPSE lebih dari satu.  Bagaimana dengan semangat "Kemudahan berusaha" yang digaungkan UU Cipta Kerja? Semoga Pejabat Publik di KemenPUPR bersedia mempertimbangkan kebijakan TOTP ini.

Update: 

LPSE Kementerian PUPR saat ini (25/09/2022) telah menggunakan SPSE Autheticator yang aplikasinya bisa diambil di Playstore.

Salam Kebijakan Publik.

Update : 

1. Saat ini LPSE kemenhub juga telah menerapkan TOTP

2. Artikel ini dibuat sebelum LKPP mengupload Manual Guide TOTP pertanggal 21 Desember 2021...untuk mendownloadnya silahkan klik disini