Postingan

ARTIKEL TERBARU

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT, DURI BENGKALIS

Gambar
Diduga melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (6) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya yang berbunyi: (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang dite

PENAHANAN TERSANGKA (BUPATI) KABUPATEN BURU SELATAN

Gambar

LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PEKERJAAN UM...

Gambar

LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN MENPUPR

Gambar

Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

Gambar
      Kembali  pembaca, menindaklanjuti  artikel saya sebelumnya yang berjudul  SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi) , setelah menjelaskan  Ketentuan perizinan Sertifikat Badan Usaha,  maka kali ini coba saya jabarkan Ketentuan perizinan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) . Sebagaimana diterangkan pada artikel sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa S KK diwajibkan dimiliki oleh Penangung Jawab Teknik Badan Usaha ( PJTBU ) dan  Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha ( PJSKBU ).   Tidak seperti SBU yang sangat banyak Pasal ketentuannya di  PP 05/20 , untuk SKK hanya diterangkan pada 3 pasal saja yaitu dengan kutipan asli sebagai berikut:   Pasal 101 (1)  SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi. (2)  SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. (3)  Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

Ketentuan perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Gambar
     Hai pembaca, menindaklanjuti artikel saya sebelumnya yang berjudul  SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstruksi) , maka kali ini coba saya sajikan lagi ketentuan lanjut khusus tentang Sertifikat Badan Usaha atau yang lazim disebut SBU. Kebijakan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko dalam hal ini SBU sudah sangat cukup jelas diatur pada PP 05/20 dengan kutipan asli sebagai berikut: Bagian Kesembilan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Paragraf 1  Perizinan Berusaha Pasal 80 (1)  Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan  perumahan rakyat terdiri atas subsektor: jasa konstruksi; sumber daya air; dan bina marga. (2)  Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: jasa konsultansi konstruksi; pekerjaan konstruksi; dan pekerjaan kons

KONFERENSI PERS TANGKAP TANGAN TSK BUPATI KABUPATEN LANGKAT

Gambar

TSK BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Gambar

Tender Gagal dalam Proses Pemilihan Penyedia Konstruksi

Gambar
     Peristilahan Tender Gagal pertama sekali muncul pada  Pasal  9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PS 12/21) , disebutkan bahwa  salah satu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran ( PA )  adalah  menyatakan Tender Gagal . Selanjutnya di Peraturan Presiden tersebut (ayat 2 Pasal 51 PS 12/21 ) disebutkan bahwa Tender dinyatakan Gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawa ran setelah ada   pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; g. seluruh  penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; h. negosiasi biaya pada