Komisi V DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian PUPR, terkait:
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Kementerian PUPR;
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023;
3. Dan Lain-lain.
Selasa, 17 Januari 2023
Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL, WTO & European Union) serta Lembaga Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik terkait Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018 seperti pada gambar atas) sehingga menarik untuk dibaca para Investor Asing, Pengamat, Akademisi, Rantai Pasok, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan Indonesia.
19 Januari 2023
KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN KEMENTERIAN PUPR
Penulis adalah Doktor dan Magister Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Sainstis dari Universitas Sumatera Utara (USU), Pemikir Bangsa dari Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa–Megawati Institute, Konsultan PBJ, serta aktif sebagai anggota Asosiasi Analis Kebijakan Publik, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Insan Pengadaan Antikorupsi, Aktivis Keterbukaan Informasi Publik, Ikatan Alumni USU/Usakti, dan Batak Center serta pernah di Relawan Perjuangan Demokrasi, namun Publik lebih mengenal sebagai Peneliti Independen terkait isu Publik dan Politik.
POSTINGAN TERBARU
Konferensi Pers Penahanan Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Katalis di Pertamina (Persero)
SUMMARY KONFERENSI PERS KPK Perkara Dugaan Suap Pengadaan Katalis di PT Pertamina (Persero) Periode Anggaran 2012–2014 A. Identitas Perkara ...
