Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL, WTO & European Union) serta Lembaga Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik terkait Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018 seperti pada gambar atas) sehingga menarik untuk dibaca para Investor Asing, Pengamat, Akademisi, Rantai Pasok, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan Indonesia.
30 Desember 2024
KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN SHELTER TSUNAMI DI NTB
Penulis adalah Doktor dan Magister Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Sainstis dari Universitas Sumatera Utara (USU), Pemikir Bangsa dari Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa–Megawati Institute, Konsultan PBJ, serta aktif sebagai anggota Asosiasi Analis Kebijakan Publik, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Insan Pengadaan Antikorupsi, Aktivis Keterbukaan Informasi Publik, Ikatan Alumni USU/Usakti, dan Batak Center serta pernah di Relawan Perjuangan Demokrasi, namun Publik lebih mengenal sebagai Peneliti Independen terkait isu Publik dan Politik.
POSTINGAN TERBARU
Mengapa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Harus Dibuka:
Pelajaran dari Banyurojo dan Perjuangan Panjang Transparansi RAB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2020–2021). Ada peristiwa kecil yang justr...
