KPK Bongkar Pengaturan Lelang Proyek Jalur Kereta DJKA Medan 2021–2024: Modus “Pemenang Sudah Ada”, Bocor HPS, hingga Setoran Miliaran
Video yang Anda tonton di halaman ini adalah penjelasan resmi KPK tentang update penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan untuk wilayah Medan pada tahun anggaran 2021–2024.
Kasus ini penting karena memperlihatkan pola yang sangat khas dalam fraud PBJ sektor infrastruktur: pemenang sudah dikondisikan sejak awal, proses lelang dibuat seolah formal, lalu aliran “imbal balik” berjalan rapi dari rekanan ke pejabat kunci.
Ringkas Perkara: DJKA Medan, PPK, dan Penahanan Tersangka
Dalam video, KPK menyampaikan penahanan seorang tersangka:
-
MC, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Sumatera bagian utara/Medan (periode 2021–2024), dan juga disebut memiliki jabatan teknis lain pada 2024–sekarang.
KPK juga menyebut sebelumnya telah dilakukan penahanan tersangka lain, sehingga penahanan MC adalah rangkaian pengembangan.
Modus yang Dibuka KPK: “Pemenang Sudah Ditentukan” Sebelum Lelang
Bagian terpenting dari video ini adalah konstruksi modus yang disampaikan secara gamblang, antara lain:
1) Pengondisian pemenang lelang sejak awal
KPK menyebut sebelum lelang dilaksanakan, pemenang sudah dikondisikan untuk paket proyek pembangunan jalur tertentu.
2) Paket dibagi-bagi dan diatur agar tidak saling “mengganggu”
Disebutkan paket pekerjaan dipecah/bagi-bagi dan pelaksanaannya dibuat multi years (tahun jamak), sehingga antar rekanan “sudah dapat jatah” dan tidak saling mengganggu pada saat pelelangan.
3) Kebocoran dokumen kunci: HPS dan spesifikasi teknis
Ini poin krusial dalam dunia PBJ. KPK menyebut HPS dan spesifikasi teknis diberikan kepada rekanan tertentu agar mereka bisa “memenuhi kualifikasi” dan memastikan dokumen lelang mereka terlihat paling sesuai.
4) Koordinasi dengan Pokja: “beri perhatian” ke rekanan tertentu
Dalam proses lelang, MC disebut berkoordinasi agar rekanan tertentu “diberi perhatian” sehingga unsur administratifnya aman dan tidak gugur.
5) Ada “lurah” sebagai pengumpul setoran
KPK menyebut DRS ditunjuk sebagai semacam “lurah” untuk mengumpulkan dan mengoordinir permintaan kepada rekanan, lalu uang diserahkan ke MC.
Angka Kunci: Total Penerimaan Disebut Rp12,12 Miliar
KPK menyampaikan total penerimaan MC sekitar Rp12,12 miliar, dengan rincian besar:
-
dari DRS sekitar Rp7,2 miliar, dan
-
dari rekanan pelaksana lainnya sekitar Rp4,8 miliar (rincian per perusahaan disebut akan disusulkan dalam penjelasan lanjutan).
Bagi pembaca, angka ini penting karena menunjukkan bahwa fraud PBJ bukan “kecil-kecilan”, melainkan mekanisme pendapatan sistemik yang berlangsung beberapa tahun.
Mengapa Kasus DJKA Medan Ini Relevan bagi Publik?
Kasus perkeretaapian bukan hanya soal uang negara. Ia menyangkut:
-
keselamatan publik (kualitas jalur),
-
layanan transportasi massal,
-
dan logistik nasional.
Ketika jalur kereta dibangun dalam sistem yang “dibajak”, publik menanggung risiko ganda: biaya mahal dan kualitas yang bisa turun.
Mengaitkan ke Kerangka Buku Saya: Dari “Pasar PBJ” ke “Fraud PBJ”
A) Perspektif Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam kacamata Pasar PBJ, kasus ini memperlihatkan bagaimana proyek publik berubah menjadi pasar tertutup:
-
pemenang “ditentukan”,
-
informasi inti (HPS & spesifikasi) menjadi “modal dagang”,
-
dan keberlanjutan proyek tahunan menciptakan hubungan ketergantungan: siapa patuh, dia dipelihara.
B) Perspektif Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan
Kasus ini juga memperlihatkan bahwa fraud PBJ tidak berdiri sendiri. Ia berjalan karena:
-
ada jaringan aktor (PPK, rekanan, perantara),
-
ada desain penguncian (paket dibagi, tahun jamak, “jatah”),
-
ada imbal balik berulang (setoran untuk proyek berikutnya),
-
dan ada legitimasi semu (lelang tetap tampak berjalan).
Dengan kata lain: bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan arsitektur fraud.
Tentang Buku yang Menjadi Kerangka Analisis Tulisan Ini
📘 Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan
Buku ini membedah fraud PBJ sebagai produk sistem—politik, anggaran, jabatan, dan kelembagaan—yang membuat penyimpangan tampak legal dan berulang. Informasi identitas buku serta kanal penjualan (termasuk Shopee dan Tokopedia/TikTok) tercantum pada dokumen resensi resmi.
🔗 Link pembelian:
-
Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK
-
Tokopedia / TikTok Shop: https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/
📘 Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Buku ini membangun fondasi analisis PBJ sebagai pasar kebijakan: aktor, struktur, regulasi, mekanisme, dan insentif—untuk memahami mengapa “pengaturan pemenang” bisa muncul sebagai gejala yang berulang. Kanal penjualan Shopee dan Tokopedia/TikTok tercantum pada resensi resmi.
🔗 Link pembelian:
-
Shopee: https://id.shp.ee/fqLb8HG
-
Tokopedia / TikTok Shop: https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/
Penutup: Fraud PBJ Infrastruktur Bukan Sekadar “Kasus”, tetapi Pola
Kasus DJKA Medan menunjukkan pola yang jelas: pengondisian pemenang, kebocoran informasi kunci, koordinasi internal, dan setoran berulang. Selama sistem PBJ masih memberi ruang besar bagi jaringan seperti ini, penindakan akan selalu datang terlambat—karena transaksi sudah terjadi lebih dulu.
📌 Tonton videonya. Pahami modusnya. Dan baca kerangka sistemnya melalui dua buku di atas.
