KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DUGAAN TPK PEMERASAN DI LINGKUNGAN KAB. HULU SUNGAI UTARA

SUMMARY KONFERENSI PERS KPK – OTT Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, 

A. Identitas Konferensi Pers

• Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Perkara: Tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum
• Lokasi Perkara: Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan
• Waktu OTT: Kamis, 18 Desember 2025
• Konferensi Pers: Jumat, 19 Desember 2025 (pagi hari)
• Pimpinan Konpers: Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

---

B. Kronologi Singkat Peristiwa

1. Sumber awal: Laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan oleh aparat penegak hukum.
2. Operasi: KPK melakukan OTT di HSU pada 18 Desember 2025.
3. Pengamanan: Total 21 orang diamankan; 6 orang diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.
4. Eskalasi: Setelah ekspos perkara dan kecukupan alat bukti, kasus naik ke penyidikan.
5. Penahanan: Dilakukan 19 Desember 2025 untuk 20 hari pertama (hingga 8 Januari 2026).

---

C. Pihak yang Diamankan & Peran

• APN – Kepala Kejaksaan Negeri HSU (Agustus 2025–sekarang)
• ASB – Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU
• TAR – Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara (Datun) Kejari HSU
• RHM – Kepala Dinas Pendidikan HSU
• YND – Kepala Dinas Kesehatan HSU
• HE & RR – Pihak lainnya

---

D. Konstruksi Perkara (Inti)

• Modus: Pemerasan terhadap SKPD dengan ancaman penanganan laporan LSM (atau seolah-olah ada perkara) agar tidak diproses hukum.
• Sasaran: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan RSUD.
• Periode: Utama November–Desember 2025 (dengan penerimaan lain sebelumnya).
• Aliran dana:
  • APN menerima ≥ Rp804 juta (langsung/ melalui perantara ASB dan TAR).
  • ASB diduga menerima Rp63,2 juta (Februari–Desember 2025).
  • TAR diduga menerima ± Rp1,07 miliar (akumulasi penerimaan 2022 & 2024).
• Tambahan: Dugaan pemotongan anggaran internal Kejari (TUP ± Rp257 juta) tanpa SPPD, serta penerimaan lain ± Rp50 juta (termasuk transfer ke rekening istri APN).

---

E. Barang Bukti

• Uang tunai: Rp318 juta disita dari kediaman APN.

---

F. Penetapan Tersangka & Penahanan

• Tersangka (3 orang): APN, ASB, TAR.
• Ditahan: APN dan ASB (20 hari pertama).
• Status TAR: Melarikan diri saat OTT, melakukan perlawanan; akan diterbitkan DPO dan dilakukan pencarian.

---

G. Pasal yang Disangkakan

• Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f UU Tipikor
  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
  jo. Pasal 64 KUHP

---

H. Klarifikasi Kunci KPK (Tanya–Jawab)

• Perlawanan saat OTT: Benar; tersangka TAR melarikan diri—diproses pencarian dan DPO.

• Apakah ada perkara/pengadaan riil di SKPD?
  

  → Tidak; ancaman pengadaan dipakai sebagai modus pemerasan.

• TPPU: Sedang didalami kemungkinan aliran ke aset/barang.
• Pendalaman perkara lain: Terbuka bila ditemukan peristiwa pidana lain dalam penyidikan.

---

I. Makna Sistemik (Kacamata Kebijakan PBJ)

Kasus ini menunjukkan fraud berbasis pemerasan yang menyandera SKPD melalui ketakutan penegakan hukum, bukan karena pengadaan bermasalah. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa ruang PBJ kerap dijadikan alat tekan oleh aktor berkuasa, meskipun tidak ada proyek yang sedang diperiksa.

Pendalaman analitis mengenai bagaimana PBJ dijadikan instrumen pemerasan dan rente dapat dibaca pada buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan.

---

J. Ajakan Literasi Publik (Wajib – Promosi Buku)

Untuk memahami akar sistemik praktik seperti kasus HSU—mulai dari biaya politik, relasi jabatan, hingga pembajakan fungsi PBJ—pembaca disarankan membaca:

• Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan (Cetak & e-Book)

  • Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK
  • Tokopedia/TikTok: https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/
  • Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DUGAAN TPK TERKAIT SUAP PROYEK DI KABUPATEN BEKASI

SUMMARY KONFERENSI PERS KPK

OTT Dugaan Suap/Ijon Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Bekasi

---

1. Identitas Perkara

Perkara ini merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pengaturan dan ijon proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sektor PBJ konstruksi/infrastruktur. Konferensi pers disampaikan oleh KPK pada Sabtu, 20 Desember 2025.

---

2. Kronologi Singkat Peristiwa

Berdasarkan pernyataan resmi KPK dalam konferensi pers:

• Desember 2024 – Desember 2025: Setelah dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, ADK menjalin komunikasi dengan SRJ, pihak swasta yang biasa melaksanakan proyek di Kabupaten Bekasi. Dalam periode tersebut, ADK meminta ijon paket proyek meskipun proyek yang dimaksud belum tersedia, dan baru direncanakan pada tahun anggaran berikutnya. Permintaan dilakukan melalui HMK dan pihak lainnya.
• Kamis, 18 Desember 2025: KPK melakukan kegiatan penangkapan tertangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap/ijon proyek PBJ di Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan ini, KPK mengamankan 10 orang, dan 8 orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.
• Sabtu, 20 Desember 2025: Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi, serta alat bukti yang diperoleh, KPK menaikkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, serta menyampaikan status perkara tersebut kepada publik melalui konferensi pers ini.

---

3. Para Pihak yang Ditetapkan

Berdasarkan pernyataan resmi KPK, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:

• ADK
  Jabatan: Bupati Kabupaten Bekasi (periode 2025–sekarang)
  Peran: Penerima hadiah atau janji terkait ijon proyek PBJ
  Status hukum: Tersangka

• HMK
  Jabatan: Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan
  Peran: Perantara dan pihak penerima dalam aliran ijon proyek PBJ
  
  Status hukum: Tersangka

• SRJ
  Jabatan: Pihak swasta
  Peran: Pemberi hadiah atau janji terkait ijon proyek PBJ
  Status hukum: Tersangka

---

4. Modus Operandi dan Objek Proyek PBJ

4.1 Identifikasi Objek Proyek

Objek perkara adalah paket-paket proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersifat konstruksi/infrastruktur, yang menurut keterangan KPK belum tersedia pada saat uang ijon diminta dan diberikan. Proyek berada pada tahap perencanaan, sebelum proses pemilihan penyedia dan penandatanganan kontrak.

---

4.2 Pembacaan Proyek melalui Teropong Pasar PBJ

Berdasarkan keterangan KPK, proyek PBJ dalam perkara ini ditempatkan sebagai objek yang dikaitkan dengan komitmen pemberian uang sebelum siklus formal PBJ berjalan. Relasi antara penyelenggara negara, perantara, dan pihak swasta menunjukkan adanya akses proyek yang ditentukan melalui komunikasi dan permintaan uang di luar mekanisme formal PBJ, dengan pengambilan keputusan terpusat pada pihak tertentu sebagaimana dijelaskan dalam konstruksi perkara oleh KPK.

---

4.3 Batasan Analisis

Uraian pada bagian ini sepenuhnya diturunkan dari pernyataan KPK dalam konferensi pers, tanpa penambahan istilah, kategori, atau penilaian yang tidak disampaikan oleh KPK.

---

4.4 Catatan Sistem Pasar PBJ

Catatan Sistem Pasar PBJ:
Pola pengaturan proyek dalam perkara ini menunjukkan bahwa proyek PBJ beroperasi sebagai sebuah pasar yang tidak netral, di mana struktur pasar, relasi aktor, dan desain kebijakan membuka ruang manipulasi yang tampak prosedural. Kerangka analisis mengenai bagaimana proyek pemerintah bekerja sebagai pasar PBJ dibahas secara komprehensif dalam buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karya Dr. Bonatua Silalahi.

---

4.5 Promosi Buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WAJIB)

📗 Buku: Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penulis: Dr. Bonatua Silalahi
ISBN: 978-623-500-971-1

Tautan Pembelian Resmi:
Shopee: https://id.shp.ee/fqLb8HG
Tokopedia / TikTok Shop: https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/
Google Play Books (e-Book):
(Cari judul Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Bonatua Silalahi)

---

5. Nilai Ekonomi Perkara

Berdasarkan pernyataan KPK:

• Total ijon proyek yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama HMK mencapai Rp9,5 miliar, yang diserahkan dalam empat kali penyerahan.
• Sepanjang tahun 2025, ADK juga menerima penerimaan lain dari sejumlah pihak dengan total Rp4,7 miliar.
• Dalam kegiatan OTT, KPK mengamankan uang tunai Rp200 juta di rumah ADK sebagai sisa setoran ijon keempat.

---

6. Pasal yang Diterapkan

Sebagaimana disampaikan KPK dalam konferensi pers:

• Penerima (ADK dan HMK):
  Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

• Pemberi (SRJ):
  Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

---

7. Pernyataan Penutup KPK

KPK menyampaikan bahwa terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026, dan perkara akan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum dan kecukupan alat bukti.

---

Catatan Analitis

Pola perkara dalam konferensi pers ini memperlihatkan bahwa penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari sistem politik, anggaran, jabatan, dan pengawasan yang saling mengunci. Analisis sistemik atas pola tersebut dibahas lebih lanjut dalam buku Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan karya Dr. Bonatua Silalahi.

---

Promosi Buku Fraud PBJ (WAJIB)

📘 Buku: Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK
Tokopedia / TikTok Shop: https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/
Google Play Books (e-Book): https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGA DUGAAN TPK DI DJKA WILAYAH MEDAN

KPK Bongkar Pengaturan Lelang Proyek Jalur Kereta DJKA Medan 2021–2024: Modus “Pemenang Sudah Ada”, Bocor HPS, hingga Setoran Miliaran

Video yang Anda tonton di halaman ini adalah penjelasan resmi KPK tentang update penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan untuk wilayah Medan pada tahun anggaran 2021–2024.

Kasus ini penting karena memperlihatkan pola yang sangat khas dalam fraud PBJ sektor infrastruktur: pemenang sudah dikondisikan sejak awal, proses lelang dibuat seolah formal, lalu aliran “imbal balik” berjalan rapi dari rekanan ke pejabat kunci.

---

Ringkas Perkara: DJKA Medan, PPK, dan Penahanan Tersangka

Dalam video, KPK menyampaikan penahanan seorang tersangka:

• MC, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Sumatera bagian utara/Medan (periode 2021–2024), dan juga disebut memiliki jabatan teknis lain pada 2024–sekarang.

KPK juga menyebut sebelumnya telah dilakukan penahanan tersangka lain, sehingga penahanan MC adalah rangkaian pengembangan.

---

Modus yang Dibuka KPK: “Pemenang Sudah Ditentukan” Sebelum Lelang

Bagian terpenting dari video ini adalah konstruksi modus yang disampaikan secara gamblang, antara lain:

1) Pengondisian pemenang lelang sejak awal

KPK menyebut sebelum lelang dilaksanakan, pemenang sudah dikondisikan untuk paket proyek pembangunan jalur tertentu.

2) Paket dibagi-bagi dan diatur agar tidak saling “mengganggu”

Disebutkan paket pekerjaan dipecah/bagi-bagi dan pelaksanaannya dibuat multi years (tahun jamak), sehingga antar rekanan “sudah dapat jatah” dan tidak saling mengganggu pada saat pelelangan.

3) Kebocoran dokumen kunci: HPS dan spesifikasi teknis

Ini poin krusial dalam dunia PBJ. KPK menyebut HPS dan spesifikasi teknis diberikan kepada rekanan tertentu agar mereka bisa “memenuhi kualifikasi” dan memastikan dokumen lelang mereka terlihat paling sesuai.

4) Koordinasi dengan Pokja: “beri perhatian” ke rekanan tertentu

Dalam proses lelang, MC disebut berkoordinasi agar rekanan tertentu “diberi perhatian” sehingga unsur administratifnya aman dan tidak gugur.

5) Ada “lurah” sebagai pengumpul setoran

KPK menyebut DRS ditunjuk sebagai semacam “lurah” untuk mengumpulkan dan mengoordinir permintaan kepada rekanan, lalu uang diserahkan ke MC.

---

Angka Kunci: Total Penerimaan Disebut Rp12,12 Miliar

KPK menyampaikan total penerimaan MC sekitar Rp12,12 miliar, dengan rincian besar:

• dari DRS sekitar Rp7,2 miliar, dan

• dari rekanan pelaksana lainnya sekitar Rp4,8 miliar (rincian per perusahaan disebut akan disusulkan dalam penjelasan lanjutan).

Bagi pembaca, angka ini penting karena menunjukkan bahwa fraud PBJ bukan “kecil-kecilan”, melainkan mekanisme pendapatan sistemik yang berlangsung beberapa tahun.

---

Mengapa Kasus DJKA Medan Ini Relevan bagi Publik?

Kasus perkeretaapian bukan hanya soal uang negara. Ia menyangkut:

• keselamatan publik (kualitas jalur),

• layanan transportasi massal,

• dan logistik nasional.

Ketika jalur kereta dibangun dalam sistem yang “dibajak”, publik menanggung risiko ganda: biaya mahal dan kualitas yang bisa turun.

---

Mengaitkan ke Kerangka Buku Saya: Dari “Pasar PBJ” ke “Fraud PBJ”

A) Perspektif Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam kacamata Pasar PBJ, kasus ini memperlihatkan bagaimana proyek publik berubah menjadi pasar tertutup:

• pemenang “ditentukan”,

• informasi inti (HPS & spesifikasi) menjadi “modal dagang”,

• dan keberlanjutan proyek tahunan menciptakan hubungan ketergantungan: siapa patuh, dia dipelihara.

B) Perspektif Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa fraud PBJ tidak berdiri sendiri. Ia berjalan karena:

• ada jaringan aktor (PPK, rekanan, perantara),

• ada desain penguncian (paket dibagi, tahun jamak, “jatah”),

• ada imbal balik berulang (setoran untuk proyek berikutnya),

• dan ada legitimasi semu (lelang tetap tampak berjalan).

Dengan kata lain: bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan arsitektur fraud.

---

Tentang Buku yang Menjadi Kerangka Analisis Tulisan Ini

📘 Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Buku ini membedah fraud PBJ sebagai produk sistem—politik, anggaran, jabatan, dan kelembagaan—yang membuat penyimpangan tampak legal dan berulang. Informasi identitas buku serta kanal penjualan (termasuk Shopee dan Tokopedia/TikTok) tercantum pada dokumen resensi resmi.

🔗 Link pembelian:

• Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK

• Tokopedia / TikTok Shop: https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/
  

---

📘 Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini membangun fondasi analisis PBJ sebagai pasar kebijakan: aktor, struktur, regulasi, mekanisme, dan insentif—untuk memahami mengapa “pengaturan pemenang” bisa muncul sebagai gejala yang berulang. Kanal penjualan Shopee dan Tokopedia/TikTok tercantum pada resensi resmi.

🔗 Link pembelian:

• Shopee: https://id.shp.ee/fqLb8HG

• Tokopedia / TikTok Shop: https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/

---

Penutup: Fraud PBJ Infrastruktur Bukan Sekadar “Kasus”, tetapi Pola

Kasus DJKA Medan menunjukkan pola yang jelas: pengondisian pemenang, kebocoran informasi kunci, koordinasi internal, dan setoran berulang. Selama sistem PBJ masih memberi ruang besar bagi jaringan seperti ini, penindakan akan selalu datang terlambat—karena transaksi sudah terjadi lebih dulu.

📌 Tonton videonya. Pahami modusnya. Dan baca kerangka sistemnya melalui dua buku di atas.

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DUGAAN TPK DI KAB. LAMPUNG TENGAH

OTT PBJ Lampung Tengah: Modus Fee Proyek 15–20% dan Biaya Politik di Balik Pengadaan Pemerintah

Video yang Anda tonton di halaman ini adalah penjelasan resmi KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kasus ini menjadi penting bukan hanya karena nilai uang yang disebutkan, tetapi karena kembali membuka fakta lama: PBJ kerap dijadikan sumber pembiayaan politik, bukan lagi instrumen pelayanan publik.

Fenomena ini dibahas secara sistemik dalam dua buku saya:
Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan dan Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

---

Mengapa OTT PBJ Lampung Tengah Penting untuk Publik?

Dalam video tersebut, KPK mengungkap beberapa poin krusial:

• Fee proyek 15–20% sebagai komitmen pemenangan,

• Pengondisian pemenang PBJ melalui penunjukan langsung dan e-katalog,

• Aliran dana yang dikaitkan dengan biaya kampanye dan operasional politik.

Ini bukan kasus tunggal. Pola serupa berulang di banyak daerah dan menandakan adanya masalah struktural dalam sistem PBJ dan sistem politik lokal.

---

PBJ sebagai Pasar: Perspektif Buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saya menjelaskan bahwa PBJ pada hakikatnya adalah pasar yang diatur negara.

Di dalam pasar ini terdapat:

• Aktor: politisi, ASN, penyedia, pengawas,

• Komoditas: paket proyek,

• Harga: fee, komitmen, dan setoran.

Ketika proyek dimenangkan bukan karena kualitas dan efisiensi, melainkan karena kemampuan membayar fee, maka PBJ telah berubah menjadi pasar transaksional kekuasaan.

E-katalog dan penunjukan langsung, yang seharusnya mempercepat pelayanan, justru menjadi jalur cepat pengondisian proyek.

---

Fraud PBJ dan Biaya Politik: Akar Masalah yang Berulang

Buku Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan menunjukkan bahwa fraud PBJ bukan kejahatan individual, melainkan hasil dari sistem yang saling mengunci:

1. Biaya politik mahal,

2. Utang kampanye menumpuk,

3. Jabatan publik diraih,

4. PBJ dijadikan alat pengembalian modal,

5. Fraud terjadi meski prosedur tampak legal.

OTT KPK hanyalah ujung hilir. Selama sistem pembiayaan politik tidak dibenahi, praktik fraud PBJ akan terus berulang di daerah mana pun.

---

Mengapa Video Ini Wajib Ditonton Sampai Selesai?

Video OTT PBJ Lampung Tengah penting untuk:

• Memahami modus pengondisian proyek pemerintah,

• Melihat bagaimana biaya politik memengaruhi pengadaan,

• Menyadari bahwa pencegahan administratif kalah cepat dari transaksi politik.

Kasus ini bukan soal siapa yang tertangkap, tetapi bagaimana sistem bekerja.

---

Rekomendasi Bacaan: Memahami PBJ dari Hulu ke Hilir

📘 Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Buku ini membedah fraud PBJ sebagai produk sistem politik, anggaran, jabatan, dan kelembagaan. Ditujukan bagi:

• pembuat kebijakan,

• aparat pengawas,

• akademisi,

• jurnalis,

• dan publik yang ingin memahami akar korupsi PBJ.

🔗 Beli Buku:

• Shopee → https://id.shp.ee/8vnXUeK

• Tokopedia / TikTok Shop → https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/

---

📘 Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini menjadi fondasi analisis PBJ sebagai pasar kebijakan, lengkap dengan kerangka ekonomi, regulasi, aktor, dan risiko.

🔗 Beli Buku:

• Shopee → https://id.shp.ee/fqLb8HG

• Tokopedia / TikTok Shop → https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/

---

Penutup: OTT Akan Terus Terjadi Jika Sistem Tidak Diubah

OTT Lampung Tengah hanyalah satu episode.
Selama biaya politik tetap mahal dan PBJ dijadikan bahan bakar kekuasaan, maka kasus serupa akan terus muncul—berganti daerah, berganti nama, tetapi dengan pola yang sama.

Konferensi Pers Penahanan Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Proyek Fiktif di PT. PP (Persero)

KONPERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK TERKAIT PENGELOLAAN DANA PEN & PBJ DI PEMKAB SITUBONDO

KONPERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN TERKAIT DUGAAN TPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PONOROGO

KONPERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN TERKAIT DUGAAN TPK DI PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK TERKAIT PERJANJIAN JUAL-BELI GAS DI PT PGN TAHUN 2017-2021

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK TRANSAKSI JUAL BELI GAS ANTARA PT PGN DAN PT IAE TA 2017-2021

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN SUAP TERKAIT PENGADAAN KATALIS DI PT PERTAMINA (PERSERO)

🔴LIVE KONFERENSI PERS PENETAPAN TERSANGKA EKS MENTERI "NAM" PERKARA CHROMEBOOK

Sebagaimana disinggung pada buku Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan bahwa "Revolusi Fraud PBJ sangat cepat, bahkan sebelum Operator berganti", menteri adalah Operator Sistim PBJ, Sistim Anggaran dan Sistem Politik.

Temukan kejelasannya pada buku yang dapt diperoleh di:

1. Shopee [https://id.shp.ee/8vnXUeK] 
2. Tokopedia [https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/] 
3. Google Play e-Book [https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ]]

Konferensi Pers Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur

KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan terbaru investigasi korupsi, khususnya terkait kuota haji dan kasus suap di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. KPK mengungkap penangkapan 12 orang terkait pembangunan rumah sakit daerah, yang menyoroti kekhawatiran atas penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Sorotan:

01:26 Pertemuan membahas perkembangan terbaru dua kasus korupsi signifikan terkait kuota haji dan kasus suap terbaru di Sulawesi Tenggara. Para pejabat penting hadir untuk memberikan detail dan menjawab pertanyaan.

-Pertemuan ini juga menekankan peran media dalam mendukung upaya antikorupsi. Tokoh-tokoh penting menyampaikan rasa terima kasih kepada para jurnalis atas kolaborasi berkelanjutan mereka dalam menangani isu-isu ini.

-Kasus pertama membahas investigasi korupsi kuota haji 2023-2024, yang telah meningkat menjadi penyelidikan formal. Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius terkait pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.

-Kasus kedua melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) terbaru terkait pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur. Para pejabat diharapkan menguraikan peristiwa yang mengarah pada operasi ini dan mengidentifikasi para tersangka.

06:11 Operasi baru-baru ini berhasil menangkap sejumlah individu yang terlibat dalam korupsi pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur, Indonesia. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dalam pendanaan layanan kesehatan.

-Sektor layanan kesehatan merupakan prioritas nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah-daerah yang kurang terlayani, khususnya di Indonesia Timur. Ini merupakan bagian dari rencana strategis yang lebih luas.

-Anggaran untuk peningkatan rumah sakit dari tipe D ke tipe C sangat signifikan, mencapai Rp4,5 triliun yang dialokasikan untuk berbagai daerah. Pendanaan ini krusial untuk meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan.

-Korupsi dalam pendanaan rumah sakit tidak hanya menyalahgunakan sumber daya tetapi juga membahayakan layanan kesehatan masyarakat, yang menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi masyarakat. Tindakan pencegahan sangat penting untuk melindungi dana ini.

12:12 Sebanyak 12 orang ditangkap dalam operasi penyamaran terkait pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur. Operasi ini melibatkan banyak tim di berbagai lokasi, yang menyoroti kompleksitas situasi. Operasi tangkap tangan (OTT) terjadi di tiga lokasi: Kendari, Jakarta, dan Makassar, masing-masing dengan target dan tantangan spesifik. Hal ini menunjukkan upaya terkoordinasi untuk memberantas korupsi.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas desain rumah sakit, memastikan desain dasar yang seragam meskipun konstruksi ditangani oleh berbagai kabupaten. Pendekatan terpusat ini bertujuan untuk menjaga kualitas.

Pertemuan antara pejabat pemerintah dan konsultan swasta menimbulkan kecurigaan adanya korupsi, terutama terkait manipulasi proses tender pembangunan rumah sakit. Hal ini menyoroti permasalahan yang masih berlangsung dalam pengadaan umum.

18:16 Kasus korupsi yang signifikan melibatkan banyak pihak terkait pembangunan proyek rumah sakit senilai 126,3 miliar, yang mengakibatkan penangkapan dan investigasi yang masih berlangsung. Kasus ini menyoroti permasalahan sistemik dalam pengadaan umum dan tata kelola.

Proyek tersebut mencakup biaya komitmen sebesar 8%, yang berjumlah sekitar 9 miliar, yang merupakan bagian substansial dari dugaan korupsi. Biaya ini dituntut oleh para pemangku kepentingan utama proyek.

KPK menangkap sejumlah tokoh kunci yang terlibat, termasuk AGD, ALH, dan ABZ, yang menunjukkan keseriusan tuduhan korupsi tersebut. Bukti yang terkumpul membenarkan peningkatan investigasi.

-Langkah-langkah proaktif KPK bertujuan untuk mencegah korupsi di masa mendatang di sektor kesehatan masyarakat dengan menilai risiko korupsi dan merekomendasikan perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

24:20 Diskusi berpusat pada keberhasilan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang melibatkan beberapa lokasi dan dukungan masyarakat. Operasi ini menyoroti kekhawatiran yang berkelanjutan terkait korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan proyek-proyek publik.

-Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi ini, menunjukkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap korupsi. Dukungan lokal dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum.

-OTT KPK menargetkan seorang pejabat pemerintah daerah yang terlibat korupsi terkait proyek rumah sakit umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengadaan umum.

-Pertanyaan muncul selama sesi tanya jawab tentang potensi koneksi politik yang melibatkan pendanaan partai terkait dengan kasus korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan implikasi yang lebih luas terhadap akuntabilitas politik dan pendanaan kampanye. 31:08 Penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati masih berlangsung, dengan fokus pada aliran dana dan progres pembangunan rumah sakit di

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (BUMN) DUGAAN TPK PENGADAAN LAHAN JTTS TA 2018-2020 (Lanjutan-BREAKING NEWS)

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (BUMN) DUGAAN TPK PENGADAAN LAHAN JTTS TA 2018-2020

🔴LIVE KONFERENSI PERS KEJAKSAAN RI

Dua hal yang menarik yang saya Catat yaitu:

1. Fraud PBJ ber-revolusi sangat cepat, bahkkan saat ini sudah dimulai jauh sebelum Proses Anggaran lebih tepatnya sebelum Pengguna Anggaran (PA) dilantik .

2. Anak Om Google yang di Indonesia ternyata bisa terseret pad Pusaran Proses PBJ , padahal konon katanya Google Maha Tahu .

Konferensi Pers Update Penyidikan Perkara Dugaan TPK terkait Pengadaan Mesin EDC di BRI

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN KPK DI KABUPATEN MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbud-Ristek 2019-2023

Peningkatan Status Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi pada Kemendikbudristek dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022

Pada 20 Mei 2025, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menaikkan status ke tahap penyidikan, terkait penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d 2022 berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRIN-38/F.2/Fd.2/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025.
Adapun kasus posisinya yaitu:
⦁    Kementerian Dikbudristek pada tahun 2020 menyusun rencana untuk pengadaan bantuan peralatan TIK bagi satuan Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas yang ditujukan untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). Berdasarkan pengalaman ujicoba pengadaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kementerian Dikbudristek sebelumnya pada tahun 2018 - 2019 telah ditemukan berbagai kendala, diantaranya Chromebook hanya dapat efektif digunakan apabila terdapat jaringan internet. Bahwa kondisi jaringan internet di Indonesia sampai saat ini diketahui belum merata, akibatnya penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan Asesment Kompetensi Minimal (AKM) pada satuan Pendidikan berjalan tidak efektif;
⦁    Dari pengalaman tersebut dan berdasarkan perbandingan beberapa Operating System (OS) lainnya, Tim Teknis Perencanaan Pembuatan Kajian Pengadaan Peralatan TIK dalam Kajian Pertama (Buku Putih) merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan Operating System (OS) Windows. Namun Kemendikbudristek saat itu mengganti Kajian Pertama tersebut dengan kajian baru dengan menggunakan spesifikasi Operating System Chrome/Chromebook. Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya.
⦁    Berdasarkan uraian peristiwa yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat dengan cara mengarahkan kepada Tim Teknis yang baru agar dalam membuat Kajian Teknis Pengadaan Peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan laptop dengan Operating System Chromebook dalam proses pengadaan barang/jasa, dan bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan Asesment Kompetensi Minimal (AKM) serta kegiatan belajar mengajar.  
⦁    Kemudian atas dasar review kajian pengadaan TIK untuk satuan Pendidikan, Kemendikbudristek mengaanggarkan kegiatan pengadaan bantuan TIK bagi satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 - 2022 sebesar Rp3.582.607.852.000 (tiga triliun lima ratus delapan puluh dua miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan untuk DAK sebesar Rp6.399.877.689.000 (enam triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp9.982.485.541.000 (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, Tim Penyidik telah menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi, sehingga Tim Penyidik pada JAM PIDSUS menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019 s.d 2022 dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.
Selanjutnya Tim Penyidik pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 telah melakukan Penggeledahan dan Penyitaan di 2 (dua) lokasi sehubungan dengan perkara tersebut yaitu:
⦁    Apartemen Kuningan Place Lt.12 B9 Jl Kuningan Mulia Lot. 15 RT 6 RW 1 Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, kediaman sdri. FH selaku Staf Khusus Menteri Dikbudristek.
⦁    Apartemen Ciputra World 2 Tower Orchard / 30.06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan, kediaman sdri. JT selaku Staf Khusus Menteri Dikbudristek.
Dalam melakukan Penggeledahan dan Penyitaan tersebut, Penyidik JAM PIDSUS menemukan barang barang berupa:
⦁    Di Rumah sdri. FH Staf Khusus Menteri Dikbudristek di Apartemen Kuningan Place Lt.12 B9 Jl Kuningan Mulia Lot. 15 RT 6 RW 1 Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan :
Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa :
⦁    1 (satu) unit laptop merk Asus Zenbook Notebook PC Warna Blue Savire dengan Model UX3405M, S/N: S5N0CX07U148212, Produk ID: 00342-42688-64745-AAOEM;
⦁    1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan Model SM-A510FD, IMEI 1: 356911/07997542/9, IMEI 2 : 356912/07/997542/7, S/N: RR8H808D9VV;
⦁    1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih dengan Model SM-N750, S-N: RF1F33MMNCV IMEI: 351665/06/035327/8;
⦁    1 (satu) unit handphone merk Samsung berwana biru dengan Model SM-A705F/DS, S/N: RR8M5116KCR, IMEI 1: 355913/10/564220/6, IMEI 2: 355914/10/564220/4;
⦁    1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Model SM-G 990E/DS S/N: RRCT2024DPD,  IMEI 1: 355798870245552, IMEI 2: 359032560245557 berikut simcard Telkomsel nomor 08111492598.
⦁    Di Rumah sdri. JT selaku Staf Khusus Menteri Dikbudristek di Apartemen Ciputra World 2 Tower Orchard / 30.06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan:
Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa :
⦁    1 (satu) unit Harddisk Eksternal kapasitas 1TB merk WD berwarna hitam S/N: WX32A70RSVZC, P/N: WDBYVG0010BBK-0B, Used Space: 167.053.348.864 bytes, Free Space: 833.115.136.000 bytes.
⦁    1 (satu) unit Harddisk Eksternal kapasitas 300GB merk WD berwarna merah S/N: WXEY08VFF268, P/N: WD3200MER-00 2209A Used Space: 6.531.383.296 bytes, Free Space: 313.330.429.952 bytes beserta dongle.
⦁    1 (satu) unit Flashdisk kapasitas 8GB berwarna hitam merah, Used Space: 1.507.852.288 bytes, Free Space: 6.232.801.280 bytes dengan stiker bertuliskan Transitional Justice and reconciliation Commission.
⦁    1 (satu) unit Laptop HP Envy x360 convertible berwarna hitam Serial No. 8CG923IJF1 dalam kondisi mati beserta charger.
Dokumen berupa :
⦁    1 (satu) buah buku agenda warna biru merek Moleskine;
⦁    1 (satu) buah buku agenda warna biru merek Moleskine ujung sampul depan atas dan bawahnya robek;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna biru bergambar tangkai dan bunga warna putih;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna merah merek Noteletts;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna biru bertuliskan Hedayah;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna hijau bertuliskan Jinbo Business Notebook Plan;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna hitam merek Daycraft;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna hitam bertuliskan Better Financing fot Better Health Achieving UHC PPJK Kemenkes RI;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna merah merek Daycraft;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna coklat muda merek Typo;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna hijau merek Smash;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna coklat tua merek Daycraft;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna coklat tua merek Typo;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna hitam bertuliskan Merdeka Belajar HGN 2021;
⦁    1 (satu) buah buku agenda sampul warna biru bertuliskan Majlis Keselamatan Negara Malaysia Jabatan Perdana Menteri.

Sumber: https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/5448/read

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN KPK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU