Layanan Jasa Konsultasi.

Kami dapat memberikan JASA Nasehat Kebijakan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Kontrak); dan Pemenangan Tender. Kami juga membantu membuat Kebijakan Perusahaan (Peraturan Direksi dan Dokumen Tender). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com

Translate

21 Agustus 2020

KUE PBJ DI 34 PROVINSI


Hai teman-teman, salam sehat !!

Melanjutkan artikel sebelumnya tentang PORSI PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PADA BELANJA NEGARA yang bisa dilihat juga pada tautan berikut ini : https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2020/08/porsi-pengadaan-barangjasa-pada-belanja.html , kali ini saya coba masuk lebih ke dalam lagi yaitu berapa besar Porsi PBJ per APBD di setiap Provinsi di Indonesia. 

Namun sebelum masuk ke pembahasan izinkan saya melalui tulisan ini mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si selaku Kepala LKPP beserta para Jajarannya, tanpa komitmen Keterbukaan Informasi mustahil data-data emas tersebut bisa dinikmati publik termasuk saya. Semoga Kementrian/Lembaga/Pemda se-Indonesia meniru semangat LKPP yang betul-betul Open Data sehingga monitoring dan evaluasi PBJ di NKRI telah telanjang habis....kalo boleh pak... Dokumen Pemenang tender yang sudah habis masa kerahasiaannya secara otomatis dibuka juga di SPSE toh itu juga perintah PS 16/18, Perlem 09/18 dan PM 14/20, selain azas transparansi sangat jelas pula disebutkan bahwa masa kerahasiaan dokumen penawaran adalah sampai Hasil Kualifikasi/Pemenang diumumkan, biar kita-kita masyarakat pemerhati, akademisi dan  penyedia PBJ terutama Para Pembayar Pajak bisa mengawal APBN/APBD dari rumah.

Back to the topic, berdasarkan kompilasi data Monev LKPP (https://monev.lkpp.go.id/), diperoleh data sebagai berikut:

dan jika dibuat kedalam bentuk grafik, dihasilkan beberapa ujung jarum yang mencolok sebagai berikut:


Ternyata Provinsi DKI belanja PBJ nya sangat fantastis ketimbang provinsi lain, rata-rata 20,48 T dalam 3 tahun terakhir pantesan aja adem ayem Penyedia Jasanya dan pastinya rebutan abis agar terpilih jadi Pejabat Pembina-nya. Kalo diandaikan untung para penyedia rata-rata 5% saja..... sudah 1 T duit beredar di Pengusaha.....bolehlah dibagi-bagi 1% aja he3x.

Dari data diatas, Pusat Pertumbuhan baru muncul diujung Barat Indonesia meskipun Pulau Jawa masih tetap jadi Pusat Pertumbuhan Nasional ....waduh pantesan orang kampung gue pada meranto dimari ya. 

Terkait sebaran PBJ diatas biar agak nyambung dikit dengan Teori Ilmu Ekonomi Pembangunan Wilayah yang gue pelajari, coba kukutip statement dosen berikut ini:
"Teori pembangunan yang sampai saat ini masih dipakai meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi yang bekerja secara terpisah ini, mencapai kesimpulan yang sama yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat negara tersebut juga akan rendah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal di kalangan para ahli ekonomi pembangunan. "Melihat perbedaan yang tampak antara wilayah-wilayah industri dan wilayah yang sedang berkembang, dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam- macam aspek dari keterbelakangan suatu daerah. Persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan, yakni kekurangan modal." Hubungan yang terjadi antara peningkatan modal serta pergeseran kurva permintaan bisa dijelaskan bahwa kenaikan modal akan membuat masyarakat mampu menghasilkan output potensial yang lebih besar. Hubungan output potensial dengan besarnya stok modal dinamakan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai". 

Menurutku besarnya anggaran PBJ dalam APBD adalah diistilahkan sebagai Investasi yang disebut oleh teori diatas, semakin banyak Investasi di daerah maka akan semakin meninggikan kesejahteraan masyarakat daerahnya dan tentunya kalo sudah sejahtera (wellfare) pastinya akan bisa menabung  pula ". Kalo sudah ada tabungan....cadangan makanan pasti meningkatlah ya apalagi kalo kondisi Covid begini pasti bisa digunakan beli makan. Sekian terimakasih.

Semoga teman-teman penyedia kebagian Kue Pembangunan di APBD masing-masing.

Mari kita kawal APBN/D dimulai dari Data, data dan data.


catt: Gambar diambil dari https://www.bisnis.com/ 

POSTINGAN TERBARU

KONFERENSI PERS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jakarta, 25 Januari 2024. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Kemen...

POSTINGAN POPULER