1. Daftar Tenaga AhliBeberapa kali majelis memastikan apakah yakin hanya itu, saya yakinkan iya, lantas majelis menanyakan kepada kuasa hukum termohon "apakah Dokumen tersebut termasuk dikecualikan?" dan dengan cepat dijawab "iya"....semua terdiam sejenak, majelis yang generasi milenial inipun memastikan apakah ketiga dokumen tersebut dikecualikan karena alasannya sudah dilakukan uji konsekuensi? kembali dijawab termohon "iya", majelispun kembali bertanya apakah ada bukti hasil uji konsekuensinya ? ternyata tidak ada, sangat disayangkan saat itu tidak bisa dibuktikan oleh kuasa termohon dengan coba dibantu pake alasan lain bahwa Pemerintah Daerah (Penguasa) harus minta ijin dulu ke Penyedia apakah bersedia memberikan atau tidak....what the f*ck is !@#$%, akhirnya jadilah kekurangan tersebut masuk kedalam agenda sidang berikutnya, Kamis, 28 Januari 2021 untuk pembuktian hasil uji konsekuensi dan keterangan saksi ahli termohon yang menguatkan bahwa ketiga jenis dokumen yang saya minta adalah "rahasia sampai 30 tahun kedepannya".
2. Daftar Pengalaman Pekerjaan dan
3. Daftar Pekerjaan yang sedang berjalan saat penawaran diberikan.
Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL Model Law on Public Procurement, WTO Agreement on Government Procurement, European Union Directive on Public Procurement) serta Pedoman Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik sehingga menarik dibaca, berguna bagi para Investor, Pengamat Pengadaan, Akademisi, Vendor/Supplier dari Luar Negeri, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan & Pemerintahan Indonesia.
Layanan Jasa Konsultasi.
Translate
SEKILAS PANDANG
25 Januari 2021
SIDANG AJUDIKASI SENGKETA INFORMASI TERKAIT EVALUASI TENDER
17 Januari 2021
ASPIRASI KEBIJAKAN PBJ
Akhirnya....setelah cukup lama menjadi Penyedia dan Pemerhati Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, datang juga kesempatan untuk bisa memberi masukan kepada Pemerintah yang sebentar lagi melakukan perubahan terhadap PS 16/2018.
Terimakasih buat Kementerian Kordinator Ekonomi yang telah membudayakan Public Hearing dalam Formulasi Kebijakan Publik khususnya dalam rangka UU Cipta Kerja, dan terimakasih juga buat LKPP atas Acaranya yang telah pula membuka Ruang Aspirasi Publik sebesar-besarnya sehingga kami dapat menyampaikan Aspirasi baik secara langsung maupun bersurat.
yang namanya kebijakan apalagi menampung banyak aspirasi berbagai pihak maka sangat dimungkinkan terjadi pertentangan kepentingan dan aspirasi yang berseberangan, jadi sangat dimaklumi apabila ada aspirasi yang tidak ditindaklanjuti dan sebaliknya, namun meskipun begitu besar harapan saya agar kajian saya ini ditindaklanjuti karena selain telah melalui penelitian yang sangat lama juga mampu menjawab mengapa Penyelenggaraan Pelayanan Publik PBJ jauh dibawah standar.
"DENGAN MEMBUAT KEBIJAKAN PBJ YANG MENCEGAH KECURANGAN BERARTI IKUT MEMBANTU PEMERINTAH MENGAWAL ANGGARAN BELANJA DITAKSIR BEKISAR 500 TRILLIUN /TAHUN SEHINGGA TERWUJUD PBJ YANG VALUE FOR MONEY."
Besar harapan aspirasi yang disampaikan (gambar dibawah) bisa memberi sumbangan untuk kemajuan PBJ kedepannya.....Salam Kebijakan Publik
02 Januari 2021
PBJ Pemprov DKI Jakarta sejak 2014
POSTINGAN TERBARU
KONFERENSI PERS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jakarta, 25 Januari 2024. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Kemen...
POSTINGAN POPULER
-
Hai pembaca, menindaklanjuti artikel saya sebelumnya yang berjudul SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender Konstr...
-
KAJIAN DASAR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 08 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat St...
-
Masih hangat dalam pembicaraan dikalangan masyarakat konstruksi terkait keluarnya Surat Peringatan terhadap 26.629 Badan Usaha Konstruk...
-
Sumber: mediaindonesia.com Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga...
-
Peristilahan Tender Gagal pertama sekali muncul pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pres...
-
Dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja, maka pada tanggal 31 Maret 2021, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT mengeluarkan P...
-
Sering kita mendengar istilah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah...
-
Berikut adalah Peraturan Perundang-Undangan (PPU) yang mengatur Ketentuan tentang Pembuat Komitmen yang disusun dari hirarki tertinggi. I.PE...
-
Dalam Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 ten...
-
Kembali pembaca, menindaklanjuti artikel saya sebelumnya yang berjudul SBU & SKK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tender...