KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJ): KepKadis Kominfo & Statistik Prov. DKI Jakarta 36/2019 : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

25 Januari 2021

KepKadis Kominfo & Statistik Prov. DKI Jakarta 36/2019 : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

Penulis adalah Doktor dan Magister Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Sainstis dari Universitas Sumatera Utara (USU), Pemikir Bangsa dari Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa–Megawati Institute, Konsultan PBJ, serta aktif sebagai anggota Asosiasi Analis Kebijakan Publik, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Insan Pengadaan Antikorupsi, Aktivis Keterbukaan Informasi Publik, Ikatan Alumni USU/Usakti, dan Batak Center serta pernah di Relawan Perjuangan Demokrasi, namun Publik lebih mengenal sebagai Peneliti Independen terkait isu Publik dan Politik.

BUKU KARYA PROFESIONAL Ke-1 (INTERNATIONAL EDITION)

This study wants to analyze whether the implementation of the Government's Procurement in Indonesia has applied the Value for Money principle by using the Public Policy Analysis method and the Qualitative Descriptive method. The results showed that the principles of Efficient, Effective, Transparent, Open, Competitive, Fair and Accountable On Government Procurement were not fully implemented. The current procurement implementation turns out to be very less competitive, less transparent and fair among all the principles that have been violated. Based on these results, it is recommended that this research proceed to the Evaluation stage of the Government Procurement Policy.

BUKU KARYA PROFESIONAL Ke-2

Buku ini mengupas tuntas seluk-beluk pasar pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, mulai dari kerangka hukum, tata kelola, hingga dinamika politik dan ekonomi yang mempengaruhinya. Disajikan dengan bahasa yang sistematis dan berbasis riset, buku ini memadukan analisis regulasi — termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta seluruh perubahannya — dengan kajian empiris mengenai kontribusi PBJ terhadap Produk Domestik Bruto, risiko praktik swakelola, serta hambatan lahirnya RUU Kebijakan Pengadaan. Ditulis oleh Dr. Bonatua Silalahi, akademisi dan pakar kebijakan publik dengan pengalaman panjang di bidang pengadaan, buku ini menjadi referensi penting bagi praktisi, akademisi, pembuat kebijakan, dan mahasiswa. Dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan ekonomi, hukum, dan politik, pembaca diajak memahami bahwa PBJ bukan hanya urusan teknis, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional.

BUKU KARYA PROFESIONAL Ke-3

Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan mengupas tuntas bagaimana sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sering kali terperangkap dalam pusaran politik, biaya demokrasi yang tinggi, dan kepentingan segelintir elite. Buku ini memaparkan analisis mendalam tentang enam sistem kunci—pengadaan, politik, anggaran, pembinaan kepegawaian, penegakan hukum, dan pengawasan—yang saling terkait membentuk lingkaran penyimpangan (fraud) yang sulit ditembus. Ditulis oleh Dr. Bonatua Silalahi, pakar kebijakan publik dan pengadaan, buku ini tidak hanya mengurai regulasi dan kelemahan sistem, tetapi juga menyajikan studi kasus nyata, data, dan rekomendasi strategis untuk memutus mata rantai fraud PBJ. Dengan bahasa yang lugas namun berbasis riset akademik, karya ini menjadi bacaan penting bagi pejabat publik, pengusaha, aktivis antikorupsi, akademisi, dan masyarakat luas yang peduli pada transparansi dan akuntabilitas negara. Sorotan isi buku: Mengungkap motif fraud PBJ sejak tahap politik hingga operasional. Analisis komprehensif berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Studi kasus kegagalan pengawasan oleh DPR/DPRD, APIP, BPK, dan lembaga lainnya. Data agregat biaya politik seluruh partai sebagai beban ekonomi negara. Rekomendasi perubahan sistem untuk mengembalikan kemandirian politik dan pengadaan. Buku ini adalah peta jalan bagi mereka yang ingin memahami dan memperbaiki wajah pengadaan publik Indonesia di tengah badai kepentingan politik.

Layanan Konsultasi.

Translate

SEKILAS PANDANG

CARI DI BLOG INI

25 Januari 2021

KepKadis Kominfo & Statistik Prov. DKI Jakarta 36/2019 : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

POSTINGAN TERBARU

Pandangan Saya terhadap Pidato Pengadaan Presiden Prabowo: Kritik dan Saran

Visitors based on Country

Visitors based on City (Indonesia)