Layanan Jasa Konsultasi.

Kami dapat memberikan JASA Nasehat Kebijakan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Kontrak); dan Pemenangan Tender. Kami juga membantu membuat Kebijakan Perusahaan (Peraturan Direksi dan Dokumen Tender). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com

Translate

Visitors since August 1, 2020

02 Januari 2021

PBJ Pemprov DKI Jakarta sejak 2014

    Pada saat kampanye Pilkada, image masyarakat terhadap Jokowi-Ahok adalah sosok tokoh Antikorupsi yang tercermin dari pengelolaan PBJ kota Solo. Begitu nyagub di DKI, sebagai Penyedia saya sebenarnya sempat gusar gundah gulana 😟😟😟, namun harapan Jakarta akan lebih baik tetaplah yang terpenting. Ternyata mayoritas Warga DKI seperti saya, demi Jakarta yang lebih baik berhasil memilih Jokowi-Ahok memimpin Jakarta. Image Anti Korupsi tersebut akhirnya membuat mereka terpilih memimpin DKI Jakarta, bahkan saat ini telah menghantarkan Pak Jokowi menjadi Presiden.



    Mereka sangat meng-inspirasi dan membakar semangat saya untuk turut membantu meskipun hanya melalui tulisan dan pemikiran untuk memberi masukan terkait Pencegahan Korupsi di Pemda DKI Jakarta kala itu. Tindakan itu saya realisasikan dengan mengirim hasil Pengamatan dalam bentuk surat (gambar dibawah), ternyata bertemu dan menyampaikan surat ke mereka tidak sesusah bertemu pejabat publik lainnya di republik ini, publik diterima dengan baik di balai kota termasuk saya dan surat saya.... senangnya luar biasa, setidaknya hasil olah pikir saya tersampaikan.




    Pada saat itu sedang dilakukan pembenahan PBJ secara besar-besaran yang sangat menyentuh hal-hal yang fundamental meskipun secara regulasi Pemda DKI memiliki otonomi khusus dalam mengelola keuangannya belum lagi terkait Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota yang disandangnya. Faktanya Platform Dasar Pengelolaan PBJ Pemprov. DKI yang dibangun mereka sangatlah kokoh dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Dibawah pemerintahan mereka PBJ dalam kondisi terbaik, bahkan oleh para penerusnya tetap dikembangkan lebih baik lagi termasuk sekarang oleh Pak Anies Baswedan yang sering mendapat penghargaan seperti dari BPK, KPK maupun LKPP.




    Berdasarkan Data dari KPK, tindak pidana Korupsi yang tertinggi ditanganinya sejak tahun 2014 sampai sekarang konsisten berasal dari SUMBANGSIH Pemerintahan Daerah.


Mungkin Pemimpin Daerah lain perlu belajar bagaimana kondisi PBJ di Pemda DKI 7 tahun silam dan perubahannya sekarang, atau para pembuat kebijakan PBJ bisa menjadikannya sebagai masukan, atau apakah dibeberapa K/L/Pemda masih ada yang berpraktek seperti Siklus Korupsi Anggaran yang saya simpulkan pada gambar terakhir dibawah....mari kita sikapi menjadi Aksi Pencegahan Korupsi kedepannya.  



Salam Pencegahan Korupsi

btw sebelum membaca surat saya, silahkan ditonton dulu buka-bukaan Pak Ahok tentang PBJ di DKI Jakarta 18 Maret 2015 silam pada Youtube berikut :

isinya seru karena isinya cerminanan surat saya 17 Februari 2014, setahun sebelumnya.....ini membuktikan mereka serius memperbaiki Bangsa dan Negara.

















POSTINGAN TERBARU

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK DI DJKA KEMENHUB

POSTINGAN POPULER