KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DUGAAN TPK DI KAB. LAMPUNG TENGAH

OTT PBJ Lampung Tengah: Modus Fee Proyek 15–20% dan Biaya Politik di Balik Pengadaan Pemerintah

Video yang Anda tonton di halaman ini adalah penjelasan resmi KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kasus ini menjadi penting bukan hanya karena nilai uang yang disebutkan, tetapi karena kembali membuka fakta lama: PBJ kerap dijadikan sumber pembiayaan politik, bukan lagi instrumen pelayanan publik.

Fenomena ini dibahas secara sistemik dalam dua buku saya:
Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan dan Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

---

Mengapa OTT PBJ Lampung Tengah Penting untuk Publik?

Dalam video tersebut, KPK mengungkap beberapa poin krusial:

• Fee proyek 15–20% sebagai komitmen pemenangan,

• Pengondisian pemenang PBJ melalui penunjukan langsung dan e-katalog,

• Aliran dana yang dikaitkan dengan biaya kampanye dan operasional politik.

Ini bukan kasus tunggal. Pola serupa berulang di banyak daerah dan menandakan adanya masalah struktural dalam sistem PBJ dan sistem politik lokal.

---

PBJ sebagai Pasar: Perspektif Buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saya menjelaskan bahwa PBJ pada hakikatnya adalah pasar yang diatur negara.

Di dalam pasar ini terdapat:

• Aktor: politisi, ASN, penyedia, pengawas,

• Komoditas: paket proyek,

• Harga: fee, komitmen, dan setoran.

Ketika proyek dimenangkan bukan karena kualitas dan efisiensi, melainkan karena kemampuan membayar fee, maka PBJ telah berubah menjadi pasar transaksional kekuasaan.

E-katalog dan penunjukan langsung, yang seharusnya mempercepat pelayanan, justru menjadi jalur cepat pengondisian proyek.

---

Fraud PBJ dan Biaya Politik: Akar Masalah yang Berulang

Buku Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan menunjukkan bahwa fraud PBJ bukan kejahatan individual, melainkan hasil dari sistem yang saling mengunci:

1. Biaya politik mahal,

2. Utang kampanye menumpuk,

3. Jabatan publik diraih,

4. PBJ dijadikan alat pengembalian modal,

5. Fraud terjadi meski prosedur tampak legal.

OTT KPK hanyalah ujung hilir. Selama sistem pembiayaan politik tidak dibenahi, praktik fraud PBJ akan terus berulang di daerah mana pun.

---

Mengapa Video Ini Wajib Ditonton Sampai Selesai?

Video OTT PBJ Lampung Tengah penting untuk:

• Memahami modus pengondisian proyek pemerintah,

• Melihat bagaimana biaya politik memengaruhi pengadaan,

• Menyadari bahwa pencegahan administratif kalah cepat dari transaksi politik.

Kasus ini bukan soal siapa yang tertangkap, tetapi bagaimana sistem bekerja.

---

Rekomendasi Bacaan: Memahami PBJ dari Hulu ke Hilir

📘 Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Buku ini membedah fraud PBJ sebagai produk sistem politik, anggaran, jabatan, dan kelembagaan. Ditujukan bagi:

• pembuat kebijakan,

• aparat pengawas,

• akademisi,

• jurnalis,

• dan publik yang ingin memahami akar korupsi PBJ.

🔗 Beli Buku:

• Shopee → https://id.shp.ee/8vnXUeK

• Tokopedia / TikTok Shop → https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/

---

📘 Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini menjadi fondasi analisis PBJ sebagai pasar kebijakan, lengkap dengan kerangka ekonomi, regulasi, aktor, dan risiko.

🔗 Beli Buku:

• Shopee → https://id.shp.ee/fqLb8HG

• Tokopedia / TikTok Shop → https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/

---

Penutup: OTT Akan Terus Terjadi Jika Sistem Tidak Diubah

OTT Lampung Tengah hanyalah satu episode.
Selama biaya politik tetap mahal dan PBJ dijadikan bahan bakar kekuasaan, maka kasus serupa akan terus muncul—berganti daerah, berganti nama, tetapi dengan pola yang sama.

Konferensi Pers Penahanan Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Proyek Fiktif di PT. PP (Persero)

Dinamika Sistem dan Fraud PBJ: Refleksi Wawancara Saya di The Daily Buzz

Menjelaskan Akar Sistemik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Video ini menampilkan dua karya penting yang saya tulis untuk membuka pemahaman publik mengenai bagaimana sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) bekerja, bagaimana ia dibentuk oleh kebijakan, dan bagaimana ia rentan ditarik masuk ke dalam kepentingan politik dan ekonomi. Narasi ini dilengkapi dengan wawancara saya di acara The Daily Buzz oleh Okezone bersama Bernadeta Ginting dan Kahfid Mardiansyah, sebagai konteks langsung diskusi publik.

Buku pertama, Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bagaimana ruang PBJ bukan hanya sekadar mekanisme belanja negara, tetapi merupakan pasar besar yang memengaruhi efisiensi pembangunan, ruang fiskal, kualitas pelayanan publik, dan bahkan stabilitas politik. Buku ini membahas fondasi hukum, dinamika pasar PBJ, kompetisi penyedia, serta bagaimana regulasi—dari undang-undang hingga peraturan presiden—menciptakan struktur yang menentukan siapa yang bisa berkompetisi dan siapa yang tidak. Saya menulisnya untuk memberikan kacamata analitis bagi ASN, penyedia, akademisi, dan masyarakat agar memahami bahwa PBJ adalah sektor strategis yang seharusnya transparan dan melayani publik, bukan alat untuk memperkuat oligarki kekuasaan.

Buku kedua, Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tengah Arus Politik dan Kepentingan, melanjutkan pembahasan dengan fokus pada akar masalah paling sensitif: intervensi politik, biaya politik, dan celah regulasi yang membuka ruang terjadinya fraud yang sistemik. Buku ini lahir dari pengalaman penelitian saya atas ratusan kasus, tumpang tindih regulasi, dan pola-pola penyalahgunaan kewenangan yang muncul ketika PBJ dijadikan arena kompromi politik. Mulai dari kebijakan pengecualian, manipulasi skema penunjukan langsung, sampai desain peraturan yang sengaja melumpuhkan fungsi pengawasan—semuanya dibahas dengan data, contoh, dan kerangka analisis kebijakan publik yang ketat.

Dalam wawancara saya di acara The Daily Buzz bersama Okezone, saya menyampaikan secara langsung bagaimana temuan-temuan dalam kedua buku ini sudah diserahkan ke Presiden, Menteri, partai politik, MPR, dan pers sebagai masukan penting. Dalam diskusi tersebut, saya juga menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa bukan hanya persoalan teknis atau administratif — tetapi sudah menembus ranah politik dan kepentingan yang memerlukan keberanian rakyat dan lembaga negara untuk mendorong reformasi.

Kedua buku ini saling melengkapi. Buku pertama menjelaskan sistemnya, sementara buku kedua membedah penyimpangannya. Video dan wawancara ini menunjukkan bagaimana keduanya menjadi rujukan dalam diskusi publik dan bagaimana saya sebagai peneliti berinteraksi langsung dengan media untuk membawa agenda reformasi PBJ ke level nasional.

Tujuan saya sederhana: menghadirkan pengetahuan yang jernih agar bangsa ini tidak lagi terjebak pada siklus pengadaan yang penuh kepentingan. Kita membutuhkan sistem PBJ yang transparan, akuntabel, dan kuat menghadapi godaan politik—karena PBJ bukan sekadar anggaran, melainkan instrumen negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi semua.

Tonton juga Video versi lengkap ini agar dapat melihat secara utuh: 

 

KONPERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK TERKAIT PENGELOLAAN DANA PEN & PBJ DI PEMKAB SITUBONDO

KONPERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN TERKAIT DUGAAN TPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PONOROGO

KONPERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN TERKAIT DUGAAN TPK DI PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

WHOOSH, SALAH FORMULASI KEBIJAKAN?

(Analisis Tahapan Thomas R. Dye dan Evaluasi dengan Pendekatan William N. Dunn dalam Perspektif UU/25/2009) 

oleh: Dr. Bonatua Silalahi (Peneliti Independen)

Pendahuluan Pada 27 Oktober 2025, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.¹

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial.”²

Pernyataan ini menggambarkan semangat sosial negara, tetapi dalam praktik kebijakan, Whoosh tidak diformulasikan sebagai pelayanan publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009), melainkan sebagai proyek investasi bisnis antar-BUMN dengan mitra Tiongkok.

Artikel sebelumnya: Whoosh dalam Perspektif UU Pelayanan Publik: Antara Misi Negara dan Pengecualian Pengadaan

Artikel ini menelusuri salah formulasi kebijakan (policy misformulation) Whoosh dengan menggunakan tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, serta menguraikan solusi kebijakan melalui pendekatan William N. Dunn dalam kerangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik.

1. Identifikasi Masalah 

Pemerintah mendefinisikan masalah utama sebagai kemacetan Jabodetabek–Bandung yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp64 triliun per tahun.³ Namun, masalah tersebut dikonstruksi secara teknokratis, bukan sosial: kemacetan dianggap hanya persoalan kecepatan dan kapasitas moda, bukan ketimpangan akses terhadap transportasi publik.

Padahal UU/25/2009 menekankan bahwa pelayanan publik harus memenuhi asas keterjangkauan, pemerataan, dan akuntabilitas.⁴ Masalah publik seharusnya didefinisikan sebagai kesenjangan akses dan pelayanan, bukan sekadar lambatnya mobilitas antarwilayah.

2. Penyusunan Agenda 

2.1. Landasan Awal: Perpres/38/2015 Pada 20 Maret 2015, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres/38/2015) sebagai dasar hukum public–private partnership (KPBU).⁵ Regulasi ini seharusnya menjadi payung proyek Whoosh karena membuka peluang investasi badan usaha dengan tetap menjamin prinsip keterbukaan, kompetisi, dan akuntabilitas.

2.2. Kronologi Agenda Politik 25 September 2015: Pemerintah memilih proposal Tiongkok dengan skema business to business (B2B) tanpa jaminan pemerintah.⁶

6 Oktober 2015: Terbit Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Perpres/107/2015).⁷

Keputusan ini mendahului Perpres/107/2015, menjadikannya legitimasi ex post facto, bukan hasil formulasi kebijakan yang mengikuti prinsip pelayanan publik sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a UU/25/2009.⁸

3. Perumusan Kebijakan 

Perpres/107/2015 menetapkan penugasan kepada konsorsium BUMN yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan dukungan PMN dan opsi penjaminan pemerintah (Pasal 3A).⁹ Namun perumusan ini tidak berlandaskan penugasan pelayanan publik, melainkan pada logika investasi.

Bila mengacu pada Perpres/38/2015, proyek seperti Whoosh semestinya dikategorikan KPBU sektor transportasi dengan kontrak berbasis kinerja dan pembagian risiko yang jelas. Namun pemerintah justru menempatkannya di luar mekanisme KPBU dan PBJ, menjadikannya proyek komersial berwajah publik.

4. Legitimasi Kebijakan 

Legitimasi hukum diperoleh melalui Perpres/107/2015, bukan melalui UU/25/2009. Padahal asas pelayanan publik—kepentingan umum, keterjangkauan, keterbukaan, dan akuntabilitas—harus melekat pada setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.¹⁰

Tarif Whoosh sebesar Rp250–350 ribu per penumpang tidak memenuhi asas keterjangkauan, sementara restrukturisasi dan PMN justru memperluas beban fiskal negara.

Dengan demikian, legitimasi Whoosh bersifat politik, bukan administratif pelayanan publik.

5. Implementasi Kebijakan 

Pelaksanaan proyek dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan komposisi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).¹¹ Pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar ±US$4,55 miliar (75%) dan ekuitas Indonesia–Tiongkok ±US$1,52 miliar (25%), ditambah PMN 2021 sebesar Rp4,3 triliun ke PT KAI.¹²

Namun proyek ini dikecualikan dari sistem PBJ nasional sebagaimana Perlem LKPP/5/2021 tentang pengadaan yang dikecualikan, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas publik tidak berlaku penuh.¹³ Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini membuat negara kehilangan mekanisme kontrol sosial yang melekat pada setiap penyelenggaraan layanan publik.

baca juga PBJ yg tidak tunduk pada PS 16/18 

6. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi menunjukkan bahwa Whoosh menghadapi restrukturisasi tenor pinjaman menjadi 60 tahun (PMK/89/2023)—indikasi debt stress dan lemahnya proyeksi fiskal.¹⁴ Selain itu, indikator “keuntungan sosial” yang dijadikan justifikasi kebijakan tidak pernah didefinisikan secara terukur, sehingga evaluasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara obyektif.

6. Analisis Monitoring dan Evaluasi (Pendekatan William N. Dunn) 

7.1. Posisi dalam Siklus Kebijakan Menurut William N. Dunn, siklus kebijakan publik terdiri atas: agenda setting → policy formulation → policy adoption → implementation → evaluation → termination.¹⁵ Berdasarkan tahapan ini, proyek Whoosh kini telah memasuki tahap evaluasi, karena kebijakan sudah diimplementasikan, tetapi efektivitas dan dampaknya kini dipertanyakan.

7.2. Kerangka Analisis Dunn dalam Monev Dunn memandang monitoring dan evaluation sebagai fase analisis kebijakan yang mencakup lima aspek:

1. Effectiveness – sejauh mana kebijakan mencapai tujuan;
2. Efficiency – perbandingan antara manfaat dan biaya;
3. Adequacy – kecukupan kebijakan menjawab masalah;
4. Equity – keadilan sosial dalam distribusi manfaat;
5. Responsiveness – daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶

7.3. Evaluasi Terhadap Whoosh 

Kriteria	Temuan	Implikasi
Effectiveness	Dampak terhadap penurunan kemacetan belum signifikan; load factor rendah.	Tujuan sosial belum tercapai.
Efficiency	Biaya tinggi, restrukturisasi utang menunjukkan ketidakefisienan.	Menambah beban fiskal antar-generasi.
Adequacy	Tidak menjawab kebutuhan mobilitas berbiaya terjangkau.	Kebijakan kurang relevan bagi masyarakat luas.
Equity	Tarif Rp250–350 ribu membuat akses terbatas bagi kelas menengah ke bawah.	Tidak sejalan dengan asas keterjangkauan (UU/25/2009).
Responsiveness	Partisipasi publik dalam perumusan dan evaluasi minim.	Kurang memenuhi asas partisipatif dan keterbukaan.

7.4. Rekomendasi Solusi Dunn 

1. Restrukturisasi Kebijakan (Restructuring): Kembalikan Whoosh dalam kerangka penugasan pelayanan publik sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf a UU/25/2009.
2. Redesain Kebijakan (Redesign): Terapkan Public Service Obligation (PSO) agar tarif sosial dan subsidi negara memiliki dasar hukum.
3. Redefinisi Tujuan (Redefinition): Ubah indikator “keuntungan sosial” menjadi parameter terukur—misalnya jumlah pengguna, penghematan waktu, penurunan emisi, dan dampak kesejahteraan.
4. Integrasi dan Diversifikasi: Gabungkan Whoosh dengan moda KRL–MRT–LRT, serta kembangkan pendapatan non-tiket (TOD, logistik, dan iklan) agar berkelanjutan.
5. Audit dan Keterbukaan: Laksanakan policy audit oleh BPK dan publikasi laporan kinerja serta risiko fiskal secara terbuka.

8. Kesimpulan Kronologi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah menyimpang dari kerangka KPBU (Perpres/38/2015) ketika menetapkan proyek Whoosh sebagai investasi BUMN–Tiongkok melalui Perpres/107/2015. Akibatnya, proyek ini kehilangan karakter pelayanan publik sebagaimana amanat UU/25/2009.

Dalam kerangka Thomas R. Dye, kesalahan terjadi pada tahap agenda setting dan formulasi kebijakan. Sedangkan dalam pendekatan William N. Dunn, reformasi kebijakan harus dilakukan melalui restructuring, redesign, dan redefinition agar proyek kembali ke jalur layanan publik nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Catatan 

1. Tribun-Video.com, “Presiden Jokowi: Transportasi Umum Diukur dari Keuntungan Sosial, Bukan Finansial,” 27 Oktober 2025.
2. Ibid.
3. Sekretariat Kabinet RI, “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat,” 21 Agustus 2015.
4. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009), Pasal 3–4.
5. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres/38/2015).
6. Sekretariat Kabinet RI, “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat.”
7. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Perpres/107/2015).
8. UU/25/2009, Pasal 5 ayat (4) huruf a.
9. Perpres/107/2015, Pasal 1, 3A, dan 4.
10. UU/25/2009, Pasal 4.
11. PT KCIC, Struktur Kepemilikan, 2023.
12. PwC Indonesia, Infrastructure News, Oktober 2021.
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan (Perlem LKPP/5/2021).
14. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban PT KAI (Persero) (PMK/89/2023).
15. William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Integrated Approach, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), 50–52.
16. Ibid., 221–225.

Info: 

Artikel ini adalah bagian Working Paper Penelitian saya berjudul "WHOOSH IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE: Between State Mission and Policy Misformulation" yang sedang dalam tahap UNDER REVIEW (30/10/2025) by SSRN (Social Science Research Network) dan dapat didownload dengan mengklik judul artikelnya (huruf biru).

Whoosh dalam Perspektif UU Pelayanan Publik: Antara Misi Negara dan Pengecualian Pengadaan

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi, M.E. (Konsultan Kebijakan Publik/Peneliti Independen)

A. Pendahuluan 

Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) adalah proyek transportasi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dengan kecepatan operasi hingga 350 km/jam dan waktu tempuh sekitar 40 menit, Whoosh dirancang sebagai katalis mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan percontohan layanan publik modern berbasis kerja sama BUMN dengan mitra asing. Sebagai kebijakan publik, proyek ini wajib dibaca melalui Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009) dan rezim Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018), karena menyentuh kepentingan, dana, dan aset publik.¹

Menurut UU/25/2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal Pelayanan perkeretaan, ruang lingkup masuk sebagai Pelayanan Jasa.

baca juga artikel: WHOOSH, SALAH FORMULASI KEBIJAKAN?

B. Latar Belakang, Nilai Proyek, dan Skala terhadap Pasar PBJ 

Nilai investasi awal (2016) sekitar US$ 6,07 miliar (≈ Rp 82 triliun pada kurs saat itu), kemudian direvisi menjadi sekitar US$ 7,3 miliar (≈ Rp 111 triliun) sejalan perubahan desain, bunga, dan keterlambatan. Struktur pembiayaan ±75% pinjaman luar negeri dan ±25% ekuitas. Sebagai pembanding skala fiskal, total PBJ nasional tahun 2021 tercatat Rp 418,94 triliun (melalui Penyedia), sehingga nilai proyek Whoosh setara ±26% dari total PBJ setahun itu — menandakan bobot fiskal dan tata kelola yang sangat besar.¹⁰

Pada awalnya, Pelayanan Publik ini masuk pada skema kebijakan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (huruf d ayat 4 Pasal 5 UU/25/2009) namun ditengah jalan berubah menjadi penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan (huruf c ayat 4 Pasal 5 UU/25/2009).

C. Kronologi & Dasar Hukum Pelaksanaan 

C.1 Kompetisi Awal (Jepang vs Tiongkok) 

Kompetisi penawaran berlangsung sepanjang 2015 antara Jepang (JICA) dan Tiongkok (China Railway). Pemerintah menilai berbagai opsi pembiayaan, teknologi, dan risiko fiskal.

C.2 Kronologi Pemilihan dan Penetapan Perpres 107/2015 

1. 25 September 2015: Pemerintah memilih proposal Tiongkok karena skema business-to-business tanpa jaminan pemerintah.¹⁴ Saat keputusan ini diambil belum ada lex specialis untuk proyek kereta cepat; karenanya Perpres 54/2010 (beserta Perpres 70/2012, 172/2014, 4/2015) adalah satu-satunya rezim PBJ yang berlaku.
2. Implikasi normatif: Pemilihan penyedia (konsorsium BUMN Indonesia + China Railway) secara prinsip semestinya tunduk pada Perpres 54/2010, khususnya prinsip Pasal 5 (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel) dan etika Pasal 6 huruf a–b (efisiensi, persaingan sehat, keterbukaan informasi).¹⁵ ¹⁶
3. 6 Oktober 2015: Presiden menandatangani Perpres 107/2015 — berfungsi sebagai legitimasi ex post facto atas penugasan dan pengaturan kelembagaan/fiskal, bukan instrumen kompetisi.²

C.3 Isi Pasal Kunci Perpres 107/2015 

1. Pasal 1 ayat (1): “Pemerintah menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)…”²
2. Pasal 3A ayat (1)–(2) huruf b: Pembentukan Komite KCIC dan tugas **menetapkan bentuk dukungan Pemerintah… termasuk rencana PMN dan/atau penjaminan Pemerintah … termasuk apabila terjadi cost overrun.”²
3. Pasal 4 ayat (1): “Pendanaan… bersumber dari penerbitan obligasi, pinjaman, dan/atau pendanaan lainnya.”²

C.4 Kerangka PBJ yang Mengatur Pengecualian 

1. Perpres 54/2010 Pasal 129 ayat (1): pengadaan melalui pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta “diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.”³
2. Dengan terbitnya Perpres 107/2015, proyek Whoosh memperoleh kedudukan “pengadaan dikecualikan (lex specialis)” terhadap rezim PBJ reguler.
3. Setelah era Perpres 16/2018, Perlem LKPP 5/2021 menegaskan kembali kategori pengadaan yang dikecualikan (diatur oleh peraturan lain/khusus).

baca juga PBJ yg tidak tunduk pada PS 16/18

D. Kebijakan yang Menaungi Proyek Whoosh 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Perpres 54/2010 PBJ (jo. Perpres 70/2012; 172/2014; 4/2015): prinsip & etika PBJ; Pasal 129(1) tentang KPBU diatur Perpres tersendiri.³ ¹⁵ ¹⁶
3. Perpres 107/2015: penugasan resmi ke konsorsium BUMN dipimpin PT KAI; Komite KCIC; opsi PMN/penjaminan untuk cost overrun; sumber pendanaan.²
4. Kepmenhub KP 160/2016 (izin prasarana) dan regulasi keselamatan perkeretaapian (mis. Permenhub 7/2022 untuk operasi).
5. Perpres 16/2018 (jo. Perpres 12/2021): rezim PBJ baru (proyek Whoosh sudah terlanjur diatur Perpres 107/2015 → lex specialis).
6. Perlem LKPP 5/2021: pengadaan dikecualikan dari Perpres 16/2018 jika diatur regulasi khusus.
7. PMK 89/2023: penjaminan Pemerintah untuk pendanaan cost overrun; asas kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal.⁶

E. Struktur Kelembagaan, Aktor Kunci, dan Status Operasi 

E.1 Badan Usaha Pelaksana 

1. PT KCIC: PSBI (60%) + Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).⁴
2. PSBI: WIKA 38%, KAI 25%, PTPN VIII 12%, Jasa Marga 25%.
3. PMN 2021: Rp 4,3 triliun ke PT KAI → memperkuat posisi KAI (dominan) pada PSBI.⁵

E.2 Aktor Kebijakan Kunci 

1. Presiden Joko Widodo – menetapkan Perpres 107/2015; peresmian & dukungan politik.
2. Rini M. Soemarno (Menteri BUMN, 2014–2019) – desain konsorsium PSBI.
3. Ignasius Jonan (Menhub, 2014–2016) – perizinan awal (KP 160/2016).
4. Budi Karya Sumadi (Menhub sejak 2016) – regulasi operasi & keselamatan (mis. Permenhub 7/2022).
5. Luhut B. Pandjaitan (Menko Marves sejak Agustus 2015) – koordinasi RI–Tiongkok, restrukturisasi pembiayaan.
6. Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) – kebijakan fiskal & PMK 89/2023.

E.3 Status Operasi & Tarif 

1. Operasi komersial resmi dimulai Oktober 2023.
2. Kisaran tarif penumpang (info publik 2024–2025): ± Rp 250.000 – Rp 350.000 bergantung kelas & periode. 

F. Struktur Pembiayaan (USD + Rupiah) 

1. Pinjaman: CDB ≈ US$ 4,55 miliar (±75%).
2. Ekuitas: gabungan Indonesia–Tiongkok ≈ US$ 1,52 miliar (±25%).
3. Total Investasi Revisi: ≈ US$ 7,3 miliar (≈ Rp 111 triliun pada kurs rata-rata periode revisi).
4. PMN: Rp 4,3 triliun ke PT KAI (2021) untuk memperkuat ekuitas PSBI.⁵

Catatan kurs: angka rupiah bersifat estimasi historis (berdasarkan kurs berjalan pada saat dihitung dalam dokumen/diskursus kebijakan tahun bersangkutan).

G. Prinsip/Azas Pelayanan Publik (UU 25/2009) & Prinsip PBJ 

G.1 Asas UU 25/2009

“Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.”⁷ 

Pasal 20: kerja sama dengan pihak lain diperbolehkan, tanggung jawab tetap pada penyelenggara.⁸

G.2 Prinsip PBJ (Perpres 54/2010 Pasal 5) 

“Efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; akuntabel.”³

G.3 Pengadaan Dikecualikan & Efeknya ke Prinsip 

1. Dasar: Perpres 54/2010 Pasal 129(1) + Perpres 107/2015 → lex specialis.
2. Konsekuensi: kompetisi terbuka tidak dijalankan; namun standar tata kelola (transparansi, akuntabilitas, keadilan) tetap harus dipenuhi karena proyek adalah pelayanan publik (UU 25/2009).

G.4. Praktik saat ini yang tidak memenuhi Azas Pelayanan Publik (temuan kebijakan & opini publik) adalah:

• Keterbukaan: detail skema restrukturisasi (suku bunga efektif, jadwal pembayaran, risiko fiskal) belum sepenuhnya dipublikasikan.
• Keterjangkauan: tarif Rp 250–350 ribu relatif lebih tinggi dibanding KA ekonomi (± Rp 70–100 ribu) dan bus (± Rp 80–150 ribu), sehingga inklusivitas terbatas.
• Partisipatif: konsultasi publik terbuka pada tahap formulasi/implementasi terbatas.
• Akuntabilitas fiskal: adanya PMN dan penjaminan (PMK 89/2023) menandakan eksposur keuangan publik yang perlu diaudit berkala.

H. Restrukturisasi Utang 60 Tahun & Isu Gagal Bayar (Debt Stress) 

• Sebelum restrukturisasi: tenor pinjaman ≈ 40 tahun, bunga ±2%, grace period ±5 tahun.
• 11 Oktober 2025: Pemerintah mengumumkan restrukturisasi menjadi 60 tahun untuk menurunkan beban pembayaran tahunan.⁹
• Implikasi fiskal: mengurangi tekanan kas jangka pendek, namun meningkatkan total beban bunga jangka panjang → risiko antar-generasi.
• Kebijakan payung: PMK 89/2023 Pasal 2–3 (penjaminan untuk cost overrun, dengan prinsip kemampuan keuangan negara; kesinambungan fiskal; pengelolaan risiko fiskal).⁶

• Temuan monitoring: restrukturisasi dan penjaminan mengindikasikan debt stress/gagal bayar parsial di level proyek (ketidakmampuan memenuhi jadwal pembayaran tanpa pengaturan ulang).

I. Posisi Whoosh pada Siklus Kebijakan Publik (Dye & Dunn) 

1. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do.”¹⁷ Keputusan memilih Tiongkok, menerbitkan Perpres 107/2015, memberi PMN, serta merestrukturisasi utang adalah pilihan pemerintah—produk otoritas politik.
2. William N. Dunn menguraikan siklus kebijakan: agenda setting → formulation → adoption → implementation → evaluation.¹⁸ Saat ini Whoosh telah memasuki tahap Evaluasi, karena:

• Output (operasi & layanan) sudah berjalan;
• Outcome (manfaat, beban fiskal) mulai terukur;
• Monitoring menemukan masalah serius: debt stress/gagal bayar → memaksa restrukturisasi 60 tahun.

Konsekuensi kebijakan: Pemerintah perlu memilih opsi kebijakan korektif (penyesuaian tarif & integrasi moda, optimalisasi pendapatan non-kereta/TOD, liability management, dan audit transparan periodik) untuk menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal.

 

J. Solusi Kebijakan

• Optimasi pendapatan non-kereta (TOD, komersial, logistik cepat).
• Rekalibrasi tarif dengan skema farebox + non-farebox agar inklusif.
• Diversifikasi pembiayaan (investor sekunder, obligasi hijau berbasis aset).
• Audit dan keterbukaan (publikasi laporan kinerja & fiskal; independent review).
• Penguatan integrasi antarmoda untuk menaikkan load factor (kinerja sosial-ekonomi).

K. Kesimpulan 

Secara hukum, Whoosh adalah penugasan langsung (lex specialis) yang dilegalkan melalui Perpres 107/2015, setelah Pemerintah memilih Tiongkok sebagai mitra—sebelum terdapat dasar lex specialis (sehingga bertentangan dengan semangat kompetisi Perpres 54/2010 pada saat keputusan diambil). Sebagai pelayanan publik, proyek wajib menegakkan asas UU 25/2009: keterbukaan, keadilan/keterjangkauan, partisipasi, akuntabilitas.

Kini kebijakan Whoosh berada pada tahap Evaluasi (Dunn); tahap monitoring telah mengungkap masalah serius (debt stress/gagal bayar) yang memaksa restrukturisasi 60 tahun. Ke depan, kebijakan korektif harus menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal.

“Tantangan bukan sekadar mempercepat kereta, tetapi memastikan kecepatan tersebut sebanding dengan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal.”¹³

Endnotes

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112.
2. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 1(1); Pasal 3A(1)–(2) huruf b; Pasal 4(1).
3. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5; Pasal 129(1).
4. China AidData Project #61320, “Jakarta–Bandung High-Speed Railway Project Loan and Equity Structure,” 2021.
5. PwC Indonesia, Infrastructure News, Oktober 2021 (PMN Rp 4,3 triliun untuk PT KAI).
6. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban PT KAI (Persero) dalam Rangka Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Pasal 2–3.
7. Republik Indonesia, UU/25/2009, Pasal 4.
8. Ibid., Pasal 20.
9. Luhut B. Panjaitan (pernyataan publik), restrukturisasi tenor 60 tahun (11 Oktober 2025).
10. Bonatua Silalahi, Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik, 2025), 8–12.
11. Ibid., 3–10.
12. Ibid., 25–30.
13. Ibid., 347.
14. Sekretariat Kabinet RI, “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat,” 21 Agustus 2015 (kronologi kompetisi & penajaman opsi pemerintah).
15. Republik Indonesia, Perpres/54/2010, Pasal 5 (prinsip PBJ).
16. Ibid., Pasal 6 huruf a–b (etika PBJ: efisiensi, persaingan sehat, keterbukaan informasi).

Bibliografi 

Peraturan Perundang-Undangan

• Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112.
• Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
• Republik Indonesia. PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban PT KAI (Persero) dalam Rangka Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Buku & Sumber Akademik

• Dunn, William N. Public Policy Analysis: An Integrated Approach. 6th ed. New York: Routledge, 2018.
• Dye, Thomas R. Understanding Public Policy. 14th ed. Boston: Pearson, 2013.
• Silalahi, Bonatua. Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik, 2025.

Sumber Sekunder/Institusional

• PwC Indonesia. “Government Invests Rp4.3 Trillion in PT KAI for Jakarta–Bandung HSR Project.” Infrastructure News, Oktober 2021.
• China AidData Project #61320. “Jakarta–Bandung High-Speed Railway Project Loan and Equity Structure.” 2021.
• Sekretariat Kabinet RI. “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat.” 21 Agustus 2015.

Info: 

Artikel ini adalah bagian Working Paper Penelitian saya berjudul "WHOOSH IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE: Between State Mission and Policy Misformulation" yang sedang dalam tahap UNDER REVIEW (30/10/2025) by SSRN (Social Science Research Network) dan dapat didownload dengan mengklik judul artikelnya (huruf biru).

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK TERKAIT PERJANJIAN JUAL-BELI GAS DI PT PGN TAHUN 2017-2021

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK TRANSAKSI JUAL BELI GAS ANTARA PT PGN DAN PT IAE TA 2017-2021

Hak Anda untuk Tahu

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi
(Pegiat Keterbukaan Informasi Publik, pernah bersidang di Komisi Informasi beberapa tahun lalu)

---

Latar Belakang

Pada hari Jumat, 26 September 2025, saya kembali hadir di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kali ini, saya mengajukan Sengketa Informasi terkait permohonan salinan dokumen duplikat ijazah beserta informasi yang terkandung di dalamnya. Di dinding ruang sidang terpampang slogan besar: “Hak Anda untuk Tahu.”

Slogan ini sederhana, tetapi sarat makna. Ia mengingatkan kita semua bahwa keterbukaan informasi adalah hak dasar warga negara. Pengalaman saya yang pernah bersidang di tempat ini beberapa tahun lalu membuat saya semakin yakin, perjuangan memperoleh informasi publik adalah jalan panjang untuk memastikan negara bekerja transparan. Dari titik inilah kita perlu memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan hak, publik, dokumen, informasi, dan keterbukaan itu sendiri.

---

Apa yang Dimaksud Hak, Publik, Informasi, Dokumen, dan Keterbukaan Informasi?

Keterbukaan informasi tidak bisa dilepaskan dari definisi dasar konsep-konsep ini:

1. Hak: hak memperoleh informasi dijamin sebagai hak asasi manusia, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

2. Publik: menunjuk kepentingan bersama seluruh warga negara, bukan kepentingan pribadi.

3. Informasi: segala data, keterangan, atau pesan dalam bentuk tulisan, suara, atau visual.

4. Dokumen: bentuk fisik dari informasi—arsip, ijazah, laporan, atau data elektronik—yang dikelola Badan Publik.

5. Keterbukaan Informasi: prinsip bahwa semua informasi publik pada dasarnya terbuka, kecuali yang secara hukum dinyatakan dikecualikan.

Namun, hak atas informasi ini tidak berhenti pada level undang-undang. Ia memperoleh kekuatan tertinggi dari konstitusi negara.

---

Hak atas Informasi sebagai Hak Konstitusional

UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak memperoleh informasi adalah hak konstitusional.

• Pasal 28F UUD 1945:

  “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jaminan ini memberi dasar kuat bahwa negara wajib menyediakan akses informasi kepada publik. Meski begitu, UUD juga memberi batasan melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahwa hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi dengan undang-undang untuk melindungi kepentingan umum, keamanan, moral, dan hak orang lain.

Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan prinsip konstitusional yang meneguhkan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk memahami lebih jauh siapa yang dimaksud “rakyat” atau “publik” dalam konteks republik, kita perlu meninjau teorinya.

---

Teori tentang Publik di dalam Negara Republik

Publik dalam Perspektif Konstitusional

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, publik berarti seluruh warga negara dan penduduk yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.

• Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
  Artinya, publik adalah pemegang kedaulatan. Negara ada untuk melayani, bukan sebaliknya.

Publik sebagai Pemilik Kedaulatan

Konsep republik (res publica, dari bahasa Latin: “kepentingan umum”) menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik raja, bangsawan, atau elite, melainkan milik rakyat sebagai publik.

Publik dalam Perspektif UU KIP dan Pelayanan Publik

• UU KIP: Pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia.

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP 96/2012): Publik adalah masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.

Publik sebagai Pengawas Negara

Publik tidak pasif. Ia memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui hak politik, hak hukum, dan hak sosial.

Perspektif Filosofis

Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762):

“Sovereignty, being nothing but the exercise of the general will, can never be alienated, and the sovereign, which is only a collective being, can be represented only by itself.”

📌 Artinya, dalam republik, publiklah yang memegang kedaulatan, bukan raja atau elite tertentu.

---

Kedudukan Dokumen Duplikat Ijazah

Ijazah adalah contoh konkret bagaimana dokumen pribadi bisa berubah status ketika masuk ke ranah publik.

• Ijazah Asli → milik pribadi, bersifat privat, dilindungi Pasal 17 huruf h UU KIP (rahasia pribadi).

• Duplikat Ijazah Asli → diserahkan ke Badan Publik (misalnya Komisi Pemilihan Umum), berubah status menjadi dokumen publik. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (PP 61/2010) menegaskan informasi pribadi dapat dibuka jika berkaitan dengan jabatan publik.

Dalam penelitian saya, fokus utamanya bukanlah subjek orangnya (pejabat yang bersangkutan), melainkan objek informasinya, yakni dokumen duplikat ijazah yang disimpan oleh Badan Publik. Penekanan ini penting agar jelas bahwa permohonan informasi tidak ada kaitannya dengan urusan personal, melainkan murni untuk kepentingan publik dan transparansi penyelenggaraan negara.

📊 Tabel Perbandingan

Aspek	Ijazah Asli (Private)	Duplikat Ijazah Asli (Publik)
Kepemilikan	Dimiliki langsung oleh individu lulusan	Diserahkan kepada Badan Publik
Sifat Dokumen	Dokumen pribadi	Dokumen publik
Dasar Hukum	Pasal 17 huruf h UU KIP (rahasia pribadi)	Pasal 2 UU KIP & Pasal 8 ayat (3) PP 61/2010
Akses Publik	Tidak bisa diminta tanpa izin pemilik	Dapat diminta karena syarat jabatan publik
Fungsi	Bukti sah pendidikan pribadi	Bukti sah persyaratan jabatan publik
Perlindungan Data	Penuh sebagai rahasia pribadi	Terbuka, dengan redaction untuk bagian sensitif

---

Contoh Informasi dan Dokumentasi yang Pernah Diminta

Sebagai peneliti dan pegiat keterbukaan informasi, saya telah mengajukan berbagai permintaan informasi publik. Beberapa di antaranya:

• Duplikat ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disimpan oleh KPU, KPUD Provinsi DKI Jakarta, dan KPUD Kota Surakarta, karena dipakai sebagai syarat pencalonan jabatan publik.

• Dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka (GRR) yang disimpan KPUD Kota Surakarta dan KPU, karena digunakan sebagai syarat pencalonan jabatan publik.

• Dokumen ijazah Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.Si, baik yang tercatat di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Tbk. maupun di Universitas Padjajaran, beserta informasi akademik terkait. Permintaan ini diajukan karena dokumen tersebut digunakan untuk menduduki jabatan publik sekaligus menerima fasilitas dan kekayaan negara.

• Dokumen arsip pendidikan pejabat publik yang seharusnya diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yaitu Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Sekretariat Negara, tetapi dalam praktiknya sering masih tertahan di lembaga asal.

• Dokumen penawaran dari pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah, karena terkait transparansi anggaran dan akuntabilitas proses lelang.

• Dokumen Data Profil Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), karena memuat informasi strategis terkait kebijakan dan praktik PBJ yang wajib terbuka untuk publik.

• Arsip buku, peta kuno, serta peraturan lama di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang penting untuk penelitian sejarah, hukum, dan kebijakan publik di Indonesia.

• Data keuangan di Kementerian Keuangan, yang menyangkut penggunaan APBN serta alokasi anggaran negara, sebagai bentuk transparansi fiskal untuk kepentingan publik.

Contoh-contoh ini menegaskan bahwa fokus penelitian saya adalah pada objek dokumen dan informasi yang sudah masuk ranah publik, bukan pada privasi pribadi subjek pejabat.

---

Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Sengketa informasi terjadi ketika permohonan informasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. UU KIP memberi jalan penyelesaiannya di Komisi Informasi melalui mediasi atau ajudikasi non-litigasi.

Perbedaannya dengan pengadilan umum sangat jelas:

• Pengadilan Negeri → perkara pidana & perdata.

• Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) → sengketa keputusan tata usaha negara.

• Komisi Informasi → khusus sengketa keterbukaan informasi publik (quasi peradilan).

Jika pihak tidak puas, putusan Komisi Informasi dapat dilanjutkan ke PTUN atau Pengadilan Negeri sesuai objeknya.

---

Jumlah Majelis dan Sistem Keputusan

Setiap perkara di Komisi Informasi diputus oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari tiga orang: satu ketua majelis dan dua anggota. Komposisi ini dirancang untuk menjaga objektivitas serta memastikan keputusan diambil melalui mekanisme kolektif, bukan kehendak sepihak.

Dalam sidang, para komisioner tidak hanya bertindak sebagai hakim, tetapi juga mediator. Mereka memimpin jalannya persidangan, mendengarkan argumen para pihak, menilai bukti, dan berupaya mendorong kesepakatan damai. Jika musyawarah tidak membuahkan mufakat, maka keputusan akan ditentukan melalui pemungutan suara, dengan suara terbanyak sebagai penentu hasil.

Putusan Majelis Komisioner bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Artinya, badan publik yang diperintahkan membuka informasi wajib melaksanakannya. Meski begitu, pihak yang tidak puas tetap memiliki ruang hukum untuk melanjutkan sengketa ke pengadilan, baik ke PTUN maupun ke Pengadilan Negeri.

Dengan mekanisme seperti ini, Komisi Informasi berfungsi sebagai penjaga pertama hak publik atas informasi—memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan murah, sekaligus memastikan hak konstitusional warga negara tetap dihormati.

---

Penutup

“Hak Anda untuk Tahu” bukan sekadar slogan di dinding ruang sidang, tetapi janji konstitusional negara. Publik adalah pemilik kedaulatan, dan dokumen publik—termasuk duplikat ijazah pejabat—adalah bagian dari hak rakyat untuk mengawasi negara.

Hak itu saya ibaratkan semua Manusia tercipta memiliki Otak, Anda berhak menggunakannya meskipun lebih berhak lagi untuk tidak menggunakannya. 

Setiap sengketa informasi, sekecil apa pun, adalah bagian dari perjuangan besar menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

👉 Untuk memahami lebih jauh, saya sarankan Anda membaca langsung pengalaman aktivitas saya dalam memperjuangkan Hak untuk Tahu di blog berikut:
https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/search/label/INFORMASI%20PUBLIK

Fraud PBJ = Demokrasi Mahal, Rakyat yang Menanggung!

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN SUAP TERKAIT PENGADAAN KATALIS DI PT PERTAMINA (PERSERO)

🔴LIVE KONFERENSI PERS PENETAPAN TERSANGKA EKS MENTERI "NAM" PERKARA CHROMEBOOK

Sebagaimana disinggung pada buku Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan bahwa "Revolusi Fraud PBJ sangat cepat, bahkan sebelum Operator berganti", menteri adalah Operator Sistim PBJ, Sistim Anggaran dan Sistem Politik.

Temukan kejelasannya pada buku yang dapt diperoleh di:

1. Shopee [https://id.shp.ee/8vnXUeK] 
2. Tokopedia [https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/] 
3. Google Play e-Book [https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ]]

Telah Terbit: Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan)

Kabar baik! Buku terbaru karya Dr. Bonatua Silalahi, M.E. resmi terbit dengan ISBN 978-634-246-114-3, diterbitkan oleh Widina Media Utama (cetak perdana: Agustus 2025).

Apa keunggulannya?

• Membedah akar, bukan gejala. Buku ini menunjukkan bahwa fraud PBJ lahir dari interaksi sistemik—politik, anggaran, jabatan, pengawasan, hingga penegakan hukum—bukan sekadar “nakal individu”. Analisisnya tajam tapi tetap aplikatif berkat perpaduan data dan pengalaman lapangan.

• Struktur runut dari hulu ke hilir. Materi disusun progresif sehingga pembaca mudah menelusuri alur penyimpangan dan titik-titik intervensi kebijakan yang krusial.

• Kredibel & relevan. Penulis adalah praktisi dan konsultan PBJ, anggota IAPI, sekaligus akademisi kebijakan publik—membawa sudut pandang ganda: teoretis dan teknis di lapangan.

Cocok untuk siapa?

• Pejabat/ASN (PPK, Pokja, Inspektorat) yang butuh peta risiko dan solusi praktis.

• Legislator & staf anggaran yang ingin memastikan fungsi budgeting/pengawasan tetap bersih.

• Auditor, penegak hukum, LSM, jurnalis, akademisi, dan pelaku usaha yang membutuhkan kerangka baca sistemik atas PBJ, lengkap dengan implikasi kebijakan dan rekomendasi reformasi.

Spesifikasi singkat

Format cetak A5 (161 hlm, B/W) dan e-book (berwarna). 

Genre: Ilmu Politik, Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan, Antikorupsi.

Sampel bisa dilihat di link berikut https://repository.penerbitwidina.com/publications/620669/fraud-pengadaan-barang-jasa-pbj-di-tengah-arus-politik-dan-kepentingan dan atau https://play.google.com/books/reader?id=_sF4EQAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=id 

Cara mendapatkannya

• Cetak – Shopee & Tokopedia. Cari judul Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan + nama penulis (Bonatua Silalahi) pada kolom pencarian toko; pilih produk dan checkout atau bisa langsung klik link berikut:

Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK

Tokopedia : https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/

• Digital – Google Play Books. Buka Google Play Books, cari judul dan nama penulis, lalu beli versi e-book atau bisa langsung klik link berikut: https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ  

• Order langsung/WA. Hubungi Rumahbuku (WA 0878-3663-5470) untuk pemesanan cepat.

Konferensi Pers Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur

KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan terbaru investigasi korupsi, khususnya terkait kuota haji dan kasus suap di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. KPK mengungkap penangkapan 12 orang terkait pembangunan rumah sakit daerah, yang menyoroti kekhawatiran atas penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Sorotan:

01:26 Pertemuan membahas perkembangan terbaru dua kasus korupsi signifikan terkait kuota haji dan kasus suap terbaru di Sulawesi Tenggara. Para pejabat penting hadir untuk memberikan detail dan menjawab pertanyaan.

-Pertemuan ini juga menekankan peran media dalam mendukung upaya antikorupsi. Tokoh-tokoh penting menyampaikan rasa terima kasih kepada para jurnalis atas kolaborasi berkelanjutan mereka dalam menangani isu-isu ini.

-Kasus pertama membahas investigasi korupsi kuota haji 2023-2024, yang telah meningkat menjadi penyelidikan formal. Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius terkait pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.

-Kasus kedua melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) terbaru terkait pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur. Para pejabat diharapkan menguraikan peristiwa yang mengarah pada operasi ini dan mengidentifikasi para tersangka.

06:11 Operasi baru-baru ini berhasil menangkap sejumlah individu yang terlibat dalam korupsi pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur, Indonesia. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dalam pendanaan layanan kesehatan.

-Sektor layanan kesehatan merupakan prioritas nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah-daerah yang kurang terlayani, khususnya di Indonesia Timur. Ini merupakan bagian dari rencana strategis yang lebih luas.

-Anggaran untuk peningkatan rumah sakit dari tipe D ke tipe C sangat signifikan, mencapai Rp4,5 triliun yang dialokasikan untuk berbagai daerah. Pendanaan ini krusial untuk meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan.

-Korupsi dalam pendanaan rumah sakit tidak hanya menyalahgunakan sumber daya tetapi juga membahayakan layanan kesehatan masyarakat, yang menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi masyarakat. Tindakan pencegahan sangat penting untuk melindungi dana ini.

12:12 Sebanyak 12 orang ditangkap dalam operasi penyamaran terkait pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur. Operasi ini melibatkan banyak tim di berbagai lokasi, yang menyoroti kompleksitas situasi. Operasi tangkap tangan (OTT) terjadi di tiga lokasi: Kendari, Jakarta, dan Makassar, masing-masing dengan target dan tantangan spesifik. Hal ini menunjukkan upaya terkoordinasi untuk memberantas korupsi.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas desain rumah sakit, memastikan desain dasar yang seragam meskipun konstruksi ditangani oleh berbagai kabupaten. Pendekatan terpusat ini bertujuan untuk menjaga kualitas.

Pertemuan antara pejabat pemerintah dan konsultan swasta menimbulkan kecurigaan adanya korupsi, terutama terkait manipulasi proses tender pembangunan rumah sakit. Hal ini menyoroti permasalahan yang masih berlangsung dalam pengadaan umum.

18:16 Kasus korupsi yang signifikan melibatkan banyak pihak terkait pembangunan proyek rumah sakit senilai 126,3 miliar, yang mengakibatkan penangkapan dan investigasi yang masih berlangsung. Kasus ini menyoroti permasalahan sistemik dalam pengadaan umum dan tata kelola.

Proyek tersebut mencakup biaya komitmen sebesar 8%, yang berjumlah sekitar 9 miliar, yang merupakan bagian substansial dari dugaan korupsi. Biaya ini dituntut oleh para pemangku kepentingan utama proyek.

KPK menangkap sejumlah tokoh kunci yang terlibat, termasuk AGD, ALH, dan ABZ, yang menunjukkan keseriusan tuduhan korupsi tersebut. Bukti yang terkumpul membenarkan peningkatan investigasi.

-Langkah-langkah proaktif KPK bertujuan untuk mencegah korupsi di masa mendatang di sektor kesehatan masyarakat dengan menilai risiko korupsi dan merekomendasikan perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

24:20 Diskusi berpusat pada keberhasilan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang melibatkan beberapa lokasi dan dukungan masyarakat. Operasi ini menyoroti kekhawatiran yang berkelanjutan terkait korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan proyek-proyek publik.

-Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi ini, menunjukkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap korupsi. Dukungan lokal dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum.

-OTT KPK menargetkan seorang pejabat pemerintah daerah yang terlibat korupsi terkait proyek rumah sakit umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengadaan umum.

-Pertanyaan muncul selama sesi tanya jawab tentang potensi koneksi politik yang melibatkan pendanaan partai terkait dengan kasus korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan implikasi yang lebih luas terhadap akuntabilitas politik dan pendanaan kampanye. 31:08 Penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati masih berlangsung, dengan fokus pada aliran dana dan progres pembangunan rumah sakit di

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (BUMN) DUGAAN TPK PENGADAAN LAHAN JTTS TA 2018-2020 (Lanjutan-BREAKING NEWS)

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (BUMN) DUGAAN TPK PENGADAAN LAHAN JTTS TA 2018-2020

A Self Declare

Buku PASAR PBJ

Kabar gembira bagi kita semua!!! telah terbit.

Setelah lebih dari 6(enam) tahun melakukan penelitian dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kini sudah saatnya kami menyajikan Buku tentang Pengadaan secara Komprehensif dari sudut pandang Ilmu Ekonomi, Ilmu Kebijakan Publik dan Hukum Administrasi.

Adapun keterangan terkait buku termasuk cara memperolehnya bisa dibaca di resensi berikut:

RESENSI BUKU

A.     Identitas Buku:

• Judul: PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
• Penulis: Dr. Bonatua Silalahi, M.E.
• Tahun Terbit: 2025
• ISBN: 978-623-500-971-1
• Genre: Ilmu Ekonomi, Kebijakan Publik, Hukum Administrasi
• Book:

o   Cover Warna, Isi Hitam Putih, Ukuran Kertas A5, Tebal 2,7 cm, Isi 364 halaman.

o   Channel Penjualan: Shopee & Tokopedia

• e-Book:

o   Size 5,7 MB, Berwarna, Isi 364 halaman.

o   Channel Penjualan: Google Play dan Google Books

B.     Ringkasan Isi:

Secara keseluruhan, "Pasar PBJ Pemerintah" adalah panduan menyeluruh bagi para praktisi, akademisi, dan masyarakat yang tertarik memahami dinamika pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan. Buku ini tidak hanya menyajikan kerangka teoritis dan regulasi pendukung, tetapi juga menyentuh aspek praktis dan etis yang sangat relevan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan pemaparan yang sistematis dan didukung oleh studi kasus yang nyata, buku ini menawarkan wawasan mendalam yang dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan inovasi dalam sistem pengadaan.

Selain sebagai sumber pengetahuan komprehensif bagi para profesional di bidang administrasi dan kebijakan publik, buku ini juga sangat menarik bagi mereka yang ingin memahami bagaimana setiap kebijakan dan sistem pengadaan berdampak langsung pada pembangunan dan tata kelola negara. Pembaca yang haus akan pemahaman mendalam dan solusi inovatif di sektor publik akan menemukan nilai tambah yang signifikan dari setiap halaman buku ini.

C.      Resensi

Buku "Pasar PBJ Pemerintah" merupakan karya yang menyeluruh dalam membahas dinamika pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Dengan bahasa yang lugas dan sistematika yang terstruktur, buku ini menyajikan analisis dari berbagai dimensi—mulai dari kerangka hukum, mekanisme operasional, hingga penerapan teknologi dan pendekatan kuantitatif dalam evaluasi kinerja pengadaan.

C.1       Struktur dan Penyajian Materi

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dengan pengenalan mendasar mengenai konsep pengadaan dan relevansinya dalam pembangunan nasional, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai regulasi, struktur organisasi, dan aktor-aktor utama dalam sistem pengadaan. Di bagian selanjutnya, penulis menyajikan tahapan-tahapan proses pengadaan secara rinci, yang memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca, baik bagi praktisi maupun akademisi. Penyajian materi yang berurutan ini membantu pembaca dalam menangkap konteks dan alur kerja yang kompleks dalam pengadaan publik.

C.2       Pendekatan Kuantitatif dan Metodologi

Salah satu keunggulan buku ini terletak pada penggunaan pendekatan kuantitatif. Penulis tidak hanya mengandalkan paparan kualitatif dan studi kasus, tetapi juga menyajikan data empiris seperti analisis statistik, evaluasi indikator kinerja, dan perhitungan cost-benefit untuk mengukur efektivitas kebijakan pengadaan. Integrasi analisis numerik ini memberikan kekuatan argumentasi yang lebih objektif serta membantu pembaca memahami dampak kebijakan dalam angka. Namun, di sisi lain, penjabaran mengenai metodologi riset—seperti teknik pengumpulan data dan detail analisis statistik—masih bisa diperdalam untuk meningkatkan transparansi dalam proses evaluasi.

C.3       Kredensial Penulis dan Integrasi Pengalaman Lapangan

Salah satu nilai tambah yang mencolok dari karya ini adalah kredensial penulis yang berbasis pada pengalaman kerja nyata di sektor pengadaan dan latar belakang akademik (S-2 dan S-3 di bidang kebijakan publik). Kombinasi antara pengalaman praktis dan riset akademis memungkinkan penulis untuk menghadirkan wawasan yang seimbang antara teori dan praktik. Hal ini tidak hanya memperkuat keabsahan data yang disajikan, tetapi juga memberikan perspektif autentik mengenai tantangan dan solusi dalam pengadaan pemerintah. Penulis mengaitkan pengalaman lapangan dengan konsep dan kebijakan publik, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang mendalam dan aplikatif. Meskipun demikian, buku ini akan semakin kuat jika integrasi antara pengalaman praktis dan teori terpampang lebih eksplisit di setiap bab, terutama dalam bagian metodologis.

C.4       Analisis Kritis dan Relevansi Kebijakan

Dalam pembahasan mengenai etika, tantangan korupsi, dan praktik tidak etis, buku ini menunjukkan sikap kritis yang kuat. Penulis mengidentifikasi berbagai kendala dalam sistem pengadaan dan menghadirkan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembahasan kontekstual yang menggabungkan data empiris dengan evaluasi komparatif merupakan upaya strategis dalam menguatkan argumentasi. Meski demikian, analisis mengenai praktik internasional dan benchmarking antar negara dalam hal pengadaan publik dapat diperluas untuk menawarkan perspektif yang lebih global, sehingga pembaca dapat membandingkan efektivitas sistem pengadaan di tingkat internasional.

C.5       Kontribusi dan Implikasi Kebijakan

Buku "Pasar PBJ Pemerintah" memiliki kontribusi signifikan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi. Dengan menyajikan analisis berbasis data dan pendekatan empiris, buku ini tidak hanya menawarkan pemahaman mendalam atas pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menyediakan dasar bagi perumusan strategi reformasi yang realistis. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan cukup aplikatif dan didukung oleh bukti kuantitatif, sehingga menjadi acuan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pengadaan publik agar lebih efisien dan transparan.

D.    Kesimpulan

Secara keseluruhan, "Pasar PBJ Pemerintah" adalah karya yang komprehensif dan mengakar pada realitas lapangan, didukung oleh pendekatan kuantitatif yang kuat serta kredensial penulis yang mumpuni di bidang kebijakan publik. Buku ini berhasil mengintegrasikan analisis teoritis dengan studi empiris yang relevan, meskipun di beberapa bagian metodologi dan perbandingan internasional dapat diperluas untuk memperkaya wawasan pembaca. Bagi para profesional, akademisi, dan pengambil kebijakan di sektor publik, buku ini menawarkan panduan yang objektif dan aplikatif dalam memahami serta mengoptimalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

Pemesanan

Untuk Pemesanan bisa menghubungi Rumahbuku (Call/WA) @ 0878-3663-5470 atau langsung melalui online pada channel berikut:

Versi Buku Cetak:

1. Shoppe: Pastikan telah memiliki Akun Shoppe

Masuk ke Shopee (aplikasi maupun Browser), ketik Judul Buku (PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH) dan nama penulis (Bonatua Silalahi) di kolom pencarian, enter maka akan muncul buku yang sesuai, klik Gambar Buku setelah itu muncul tampilan terkait buku termasuk modul pembelian atau klik tautan berikut: https://id.shp.ee/fqLb8HG

2. Tokopedia/Tiktok: Pastikan telah memiliki Akun Toko Pedia

Masuk ke Toko Pedia (aplikasi maupun Browser), ketik Judul Buku (PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH) dan nama penulis (Bonatua Silalahi) di kolom pencarian, enter maka akan muncul buku yang sesuai, klik Gambar Buku setelah itu muncul tampilan terkait buku termasuk modul pembelian atau klik tautan berikut: https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/