Postingan

ARTIKEL TERBARU

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT, DURI BENGKALIS

Gambar
Diduga melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (6) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya yang berbunyi: (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang dite

OTT PBJ Pekerjaan Infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Gambar

Jurus/kuncian maut pertarungan Tender

Gambar
Selama puluhan tahun menjadi Penyedia dan telah mengikuti semua jenis lelang/tender beserta dinamika aturannya, saya coba merangkum trik-trik Penyedia (pengantin) yang berkolaborasi dengan para Non Penyedia. Mungkin rangkuman jurus-jurus ini sangat membantu teman-teman agar lebih waspada atau sebaliknya bisa makin nambah ilmu dan dipakai  bertarung mematahkan lawan untuk melakukan pengarahan.  I. Jurus-jurus Maut I.1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)        I.1.a.  Membuat bingung Penyedia.      Dokumen apa diupload dimana dan dari mana ? Tidak banyak penyedia yang memiliki pengetahuan apa itu Isian Kualifikasi pada LPSE dan apa itu Apendo bahkan banyak juga yang bingung apa itu dokumen Kualifikasi Perusahaan dan apa itu Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan. Tidak ada satupun dalam peraturan perundangan-undangan yang dengan jelas mendefinisikannya. Celah ini sering dimanfaatkan Non Penyedia dengan memutar-mutar syarat yang seharusnya ada di LDK dipindah ke LDP dan sebaliknya,

WARTA PARLEMEN - DPR DORONG LKPP SERAP POTENSI BELANJA SEKTOR UMKM

Gambar

DPR RI - KOMISI XI DORONG SISTEM PENGUATAN LKPP

Gambar

PORSI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BELANJA NEGARA

Gambar
Berangkat dari artikel sebelumnya tentang Belanja Negara dapat disimpulkan bahwa baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur Belanja/Pengeluarannya terutama dalam bentuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat PBJ ). Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (update: telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021) disingkat PS 16/18 , PBJ  meliputi: Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya.  Khusus PBJ yang pembiayaanya bersumber dari APBN/APBD dimana ketentuan Pengadaanya tunduk pada aturan PS 16/18, pelaksanaan  PBJ-nya di Monev ( Monitoring dan Evaluasi) oleh LKPP yang penyajian datanya dapat diakses secara online pada link berikut https://monev.lkpp.go.id . Untuk data PBJ dari tahun 2017 s/d 2021 coba saya sadur sebagai berkut : catt:  Pandemi Covid 19  terjadi sejak Februari 2020 dan tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi penggunanaan anggaran terutama Bel

BELANJA NEGARA DALAM APBN

Gambar

Ditaksir Negara kehilangan Pendapatan sekitar 600 M akibat perubahan Kebijakan Tender Konstruksi

Gambar
Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sejak  25 Maret 2019  sedari awal terasa sudah bermasalah, salah satunya terdapat pada Pasal 21 ayat (3) huruf a, b dan c dimana terjadi perubahan Segmentasi Pangsa Pasar Konstruksi. Peraturan sebelumnya mensyaratkan perusahaan yang Sertifikat Badan Usaha (SBU) berkualifikasi Kecil hanya mampu mengikuti Tender bernilai maksimum 2,5 Milyar (M) dirubah menjadi maksimum 10 M dan untuk Perusahaan kulifikasi Menengah yang awalnya hanya diatas 2,5 M sampai dengan 50 M dirubah menjadi diatas 10 M sampai 100 M. Adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia disingkat (DPP AABI) yang pertamasekali dan langsung berhasil melakukan Proses Uji Materiil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan menteri yang baru diundangkan pada tanggal 25 Maret 2019 melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3

KEBIJAKAN PBJ dari masa ke masa

Gambar
Tahukah teman-teman Pemerintah mulai baru mengatur Pengadaan Barang/Jasa (disingkat PBJ) pasca Reformasi setelah kejatuhan Rezim Orde Baru ? dan tahukan anda bahwa Kebijakan PBJ begitu seksinya serta sarat kepentingan sehingga jika dirata-ratakan maka terdapat sangat banyak perubahan kebijakan pertahunnya baik dilevel Norma maupun di petunjuk pelaksanaanya.      Melanjutkan artikel sebelumnya bagaimana  Porsi PBJ pada APBN , dimana rata-rata Pengeluaran/Belanja PBJ negara pada 3 tahun terakhir sebesar Rp.534 T pertahun. Dan Besaran Belanja yang ditetapkan di APBN adalah merupakan Keputusan politik yang ditetapkan para Politisi Senayan bersama Pemerintah. Bisa dibayangkan bagaimana alotnya Proses pengajuan anggaran Pengeluaran/ Belanja dimulai, diusulkan, disetujui, direncanakan, ditentukan penyedianya, dikerjakan dan sampai pembayaran. Sangat banyak pihak yang berkepentingan baik di eksekutif, legislatif terutama Pengusaha (Penyedia). Mengingat hampir ¼ belanja negara adalah PBJ , menu