Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL, WTO & European Union) serta Lembaga Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik terkait Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018 seperti pada gambar atas) sehingga menarik untuk dibaca para Investor Asing, Pengamat, Akademisi, Rantai Pasok, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan Indonesia.
LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PUPR RI
Komisi V DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait:
1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.
2. Membahas Program Kerja Kementerian PUPR.
3. Penjelasan Pemerintah terkait pembubaran BPWS.
4. Lain-lain.
Kamis, 21 Januari 2021
Penulis adalah Doktor dan Magister Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Sainstis dari Universitas Sumatera Utara (USU), Pemikir Bangsa dari Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa–Megawati Institute, Konsultan PBJ, serta aktif sebagai anggota Asosiasi Analis Kebijakan Publik, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Insan Pengadaan Antikorupsi, Aktivis Keterbukaan Informasi Publik, Ikatan Alumni USU/Usakti, dan Batak Center serta pernah di Relawan Perjuangan Demokrasi, namun Publik lebih mengenal sebagai Peneliti Independen terkait isu Publik dan Politik.
SUMMARY KONFERENSI PERS KPK Perkara Dugaan Suap Pengadaan Katalis di PT Pertamina (Persero) Periode Anggaran 2012–2014 A. Identitas Perkara ...
