Dinamika Sistem dan Fraud PBJ: Refleksi Wawancara Saya di The Daily Buzz

Menjelaskan Akar Sistemik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tengah Arus Politik dan Kepentingan

Video ini menampilkan dua karya penting yang saya tulis untuk membuka pemahaman publik mengenai bagaimana sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) bekerja, bagaimana ia dibentuk oleh kebijakan, dan bagaimana ia rentan ditarik masuk ke dalam kepentingan politik dan ekonomi. Narasi ini dilengkapi dengan wawancara saya di acara The Daily Buzz oleh Okezone bersama Bernadeta Ginting dan Kahfid Mardiansyah, sebagai konteks langsung diskusi publik.

Buku pertama, Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bagaimana ruang PBJ bukan hanya sekadar mekanisme belanja negara, tetapi merupakan pasar besar yang memengaruhi efisiensi pembangunan, ruang fiskal, kualitas pelayanan publik, dan bahkan stabilitas politik. Buku ini membahas fondasi hukum, dinamika pasar PBJ, kompetisi penyedia, serta bagaimana regulasi—dari undang-undang hingga peraturan presiden—menciptakan struktur yang menentukan siapa yang bisa berkompetisi dan siapa yang tidak. Saya menulisnya untuk memberikan kacamata analitis bagi ASN, penyedia, akademisi, dan masyarakat agar memahami bahwa PBJ adalah sektor strategis yang seharusnya transparan dan melayani publik, bukan alat untuk memperkuat oligarki kekuasaan.

Buku kedua, Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tengah Arus Politik dan Kepentingan, melanjutkan pembahasan dengan fokus pada akar masalah paling sensitif: intervensi politik, biaya politik, dan celah regulasi yang membuka ruang terjadinya fraud yang sistemik. Buku ini lahir dari pengalaman penelitian saya atas ratusan kasus, tumpang tindih regulasi, dan pola-pola penyalahgunaan kewenangan yang muncul ketika PBJ dijadikan arena kompromi politik. Mulai dari kebijakan pengecualian, manipulasi skema penunjukan langsung, sampai desain peraturan yang sengaja melumpuhkan fungsi pengawasan—semuanya dibahas dengan data, contoh, dan kerangka analisis kebijakan publik yang ketat.

Dalam wawancara saya di acara The Daily Buzz bersama Okezone, saya menyampaikan secara langsung bagaimana temuan-temuan dalam kedua buku ini sudah diserahkan ke Presiden, Menteri, partai politik, MPR, dan pers sebagai masukan penting. Dalam diskusi tersebut, saya juga menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa bukan hanya persoalan teknis atau administratif — tetapi sudah menembus ranah politik dan kepentingan yang memerlukan keberanian rakyat dan lembaga negara untuk mendorong reformasi.

Kedua buku ini saling melengkapi. Buku pertama menjelaskan sistemnya, sementara buku kedua membedah penyimpangannya. Video dan wawancara ini menunjukkan bagaimana keduanya menjadi rujukan dalam diskusi publik dan bagaimana saya sebagai peneliti berinteraksi langsung dengan media untuk membawa agenda reformasi PBJ ke level nasional.

Tujuan saya sederhana: menghadirkan pengetahuan yang jernih agar bangsa ini tidak lagi terjebak pada siklus pengadaan yang penuh kepentingan. Kita membutuhkan sistem PBJ yang transparan, akuntabel, dan kuat menghadapi godaan politik—karena PBJ bukan sekadar anggaran, melainkan instrumen negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi semua.

Tonton juga Video versi lengkap ini agar dapat melihat secara utuh: 

 

KONPERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK TERKAIT PENGELOLAAN DANA PEN & PBJ DI PEMKAB SITUBONDO

KONPERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN TERKAIT DUGAAN TPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PONOROGO

KONPERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN TERKAIT DUGAAN TPK DI PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

WHOOSH, SALAH FORMULASI KEBIJAKAN?

(Analisis Tahapan Thomas R. Dye dan Evaluasi dengan Pendekatan William N. Dunn dalam Perspektif UU/25/2009) 

oleh: Dr. Bonatua Silalahi (Peneliti Independen)

Pendahuluan Pada 27 Oktober 2025, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.¹

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial.”²

Pernyataan ini menggambarkan semangat sosial negara, tetapi dalam praktik kebijakan, Whoosh tidak diformulasikan sebagai pelayanan publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009), melainkan sebagai proyek investasi bisnis antar-BUMN dengan mitra Tiongkok.

Artikel sebelumnya: Whoosh dalam Perspektif UU Pelayanan Publik: Antara Misi Negara dan Pengecualian Pengadaan

Artikel ini menelusuri salah formulasi kebijakan (policy misformulation) Whoosh dengan menggunakan tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, serta menguraikan solusi kebijakan melalui pendekatan William N. Dunn dalam kerangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik.

1. Identifikasi Masalah 

Pemerintah mendefinisikan masalah utama sebagai kemacetan Jabodetabek–Bandung yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp64 triliun per tahun.³ Namun, masalah tersebut dikonstruksi secara teknokratis, bukan sosial: kemacetan dianggap hanya persoalan kecepatan dan kapasitas moda, bukan ketimpangan akses terhadap transportasi publik.

Padahal UU/25/2009 menekankan bahwa pelayanan publik harus memenuhi asas keterjangkauan, pemerataan, dan akuntabilitas.⁴ Masalah publik seharusnya didefinisikan sebagai kesenjangan akses dan pelayanan, bukan sekadar lambatnya mobilitas antarwilayah.

2. Penyusunan Agenda 

2.1. Landasan Awal: Perpres/38/2015 Pada 20 Maret 2015, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres/38/2015) sebagai dasar hukum public–private partnership (KPBU).⁵ Regulasi ini seharusnya menjadi payung proyek Whoosh karena membuka peluang investasi badan usaha dengan tetap menjamin prinsip keterbukaan, kompetisi, dan akuntabilitas.

2.2. Kronologi Agenda Politik 25 September 2015: Pemerintah memilih proposal Tiongkok dengan skema business to business (B2B) tanpa jaminan pemerintah.⁶

6 Oktober 2015: Terbit Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Perpres/107/2015).⁷

Keputusan ini mendahului Perpres/107/2015, menjadikannya legitimasi ex post facto, bukan hasil formulasi kebijakan yang mengikuti prinsip pelayanan publik sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a UU/25/2009.⁸

3. Perumusan Kebijakan 

Perpres/107/2015 menetapkan penugasan kepada konsorsium BUMN yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan dukungan PMN dan opsi penjaminan pemerintah (Pasal 3A).⁹ Namun perumusan ini tidak berlandaskan penugasan pelayanan publik, melainkan pada logika investasi.

Bila mengacu pada Perpres/38/2015, proyek seperti Whoosh semestinya dikategorikan KPBU sektor transportasi dengan kontrak berbasis kinerja dan pembagian risiko yang jelas. Namun pemerintah justru menempatkannya di luar mekanisme KPBU dan PBJ, menjadikannya proyek komersial berwajah publik.

4. Legitimasi Kebijakan 

Legitimasi hukum diperoleh melalui Perpres/107/2015, bukan melalui UU/25/2009. Padahal asas pelayanan publik—kepentingan umum, keterjangkauan, keterbukaan, dan akuntabilitas—harus melekat pada setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.¹⁰

Tarif Whoosh sebesar Rp250–350 ribu per penumpang tidak memenuhi asas keterjangkauan, sementara restrukturisasi dan PMN justru memperluas beban fiskal negara.

Dengan demikian, legitimasi Whoosh bersifat politik, bukan administratif pelayanan publik.

5. Implementasi Kebijakan 

Pelaksanaan proyek dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan komposisi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).¹¹ Pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar ±US$4,55 miliar (75%) dan ekuitas Indonesia–Tiongkok ±US$1,52 miliar (25%), ditambah PMN 2021 sebesar Rp4,3 triliun ke PT KAI.¹²

Namun proyek ini dikecualikan dari sistem PBJ nasional sebagaimana Perlem LKPP/5/2021 tentang pengadaan yang dikecualikan, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas publik tidak berlaku penuh.¹³ Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini membuat negara kehilangan mekanisme kontrol sosial yang melekat pada setiap penyelenggaraan layanan publik.

baca juga PBJ yg tidak tunduk pada PS 16/18 

6. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi menunjukkan bahwa Whoosh menghadapi restrukturisasi tenor pinjaman menjadi 60 tahun (PMK/89/2023)—indikasi debt stress dan lemahnya proyeksi fiskal.¹⁴ Selain itu, indikator “keuntungan sosial” yang dijadikan justifikasi kebijakan tidak pernah didefinisikan secara terukur, sehingga evaluasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara obyektif.

6. Analisis Monitoring dan Evaluasi (Pendekatan William N. Dunn) 

7.1. Posisi dalam Siklus Kebijakan Menurut William N. Dunn, siklus kebijakan publik terdiri atas: agenda setting → policy formulation → policy adoption → implementation → evaluation → termination.¹⁵ Berdasarkan tahapan ini, proyek Whoosh kini telah memasuki tahap evaluasi, karena kebijakan sudah diimplementasikan, tetapi efektivitas dan dampaknya kini dipertanyakan.

7.2. Kerangka Analisis Dunn dalam Monev Dunn memandang monitoring dan evaluation sebagai fase analisis kebijakan yang mencakup lima aspek:

1. Effectiveness – sejauh mana kebijakan mencapai tujuan;
2. Efficiency – perbandingan antara manfaat dan biaya;
3. Adequacy – kecukupan kebijakan menjawab masalah;
4. Equity – keadilan sosial dalam distribusi manfaat;
5. Responsiveness – daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶

7.3. Evaluasi Terhadap Whoosh 

Kriteria	Temuan	Implikasi
Effectiveness	Dampak terhadap penurunan kemacetan belum signifikan; load factor rendah.	Tujuan sosial belum tercapai.
Efficiency	Biaya tinggi, restrukturisasi utang menunjukkan ketidakefisienan.	Menambah beban fiskal antar-generasi.
Adequacy	Tidak menjawab kebutuhan mobilitas berbiaya terjangkau.	Kebijakan kurang relevan bagi masyarakat luas.
Equity	Tarif Rp250–350 ribu membuat akses terbatas bagi kelas menengah ke bawah.	Tidak sejalan dengan asas keterjangkauan (UU/25/2009).
Responsiveness	Partisipasi publik dalam perumusan dan evaluasi minim.	Kurang memenuhi asas partisipatif dan keterbukaan.

7.4. Rekomendasi Solusi Dunn 

1. Restrukturisasi Kebijakan (Restructuring): Kembalikan Whoosh dalam kerangka penugasan pelayanan publik sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf a UU/25/2009.
2. Redesain Kebijakan (Redesign): Terapkan Public Service Obligation (PSO) agar tarif sosial dan subsidi negara memiliki dasar hukum.
3. Redefinisi Tujuan (Redefinition): Ubah indikator “keuntungan sosial” menjadi parameter terukur—misalnya jumlah pengguna, penghematan waktu, penurunan emisi, dan dampak kesejahteraan.
4. Integrasi dan Diversifikasi: Gabungkan Whoosh dengan moda KRL–MRT–LRT, serta kembangkan pendapatan non-tiket (TOD, logistik, dan iklan) agar berkelanjutan.
5. Audit dan Keterbukaan: Laksanakan policy audit oleh BPK dan publikasi laporan kinerja serta risiko fiskal secara terbuka.

8. Kesimpulan Kronologi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah menyimpang dari kerangka KPBU (Perpres/38/2015) ketika menetapkan proyek Whoosh sebagai investasi BUMN–Tiongkok melalui Perpres/107/2015. Akibatnya, proyek ini kehilangan karakter pelayanan publik sebagaimana amanat UU/25/2009.

Dalam kerangka Thomas R. Dye, kesalahan terjadi pada tahap agenda setting dan formulasi kebijakan. Sedangkan dalam pendekatan William N. Dunn, reformasi kebijakan harus dilakukan melalui restructuring, redesign, dan redefinition agar proyek kembali ke jalur layanan publik nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Catatan 

1. Tribun-Video.com, “Presiden Jokowi: Transportasi Umum Diukur dari Keuntungan Sosial, Bukan Finansial,” 27 Oktober 2025.
2. Ibid.
3. Sekretariat Kabinet RI, “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat,” 21 Agustus 2015.
4. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009), Pasal 3–4.
5. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres/38/2015).
6. Sekretariat Kabinet RI, “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat.”
7. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Perpres/107/2015).
8. UU/25/2009, Pasal 5 ayat (4) huruf a.
9. Perpres/107/2015, Pasal 1, 3A, dan 4.
10. UU/25/2009, Pasal 4.
11. PT KCIC, Struktur Kepemilikan, 2023.
12. PwC Indonesia, Infrastructure News, Oktober 2021.
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan (Perlem LKPP/5/2021).
14. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban PT KAI (Persero) (PMK/89/2023).
15. William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Integrated Approach, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), 50–52.
16. Ibid., 221–225.

Info: 

Artikel ini adalah bagian Working Paper Penelitian saya berjudul "WHOOSH IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE: Between State Mission and Policy Misformulation" yang sedang dalam tahap UNDER REVIEW (30/10/2025) by SSRN (Social Science Research Network) dan dapat didownload dengan mengklik judul artikelnya (huruf biru).

Whoosh dalam Perspektif UU Pelayanan Publik: Antara Misi Negara dan Pengecualian Pengadaan

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi, M.E. (Konsultan Kebijakan Publik/Peneliti Independen)

A. Pendahuluan 

Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) adalah proyek transportasi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dengan kecepatan operasi hingga 350 km/jam dan waktu tempuh sekitar 40 menit, Whoosh dirancang sebagai katalis mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan percontohan layanan publik modern berbasis kerja sama BUMN dengan mitra asing. Sebagai kebijakan publik, proyek ini wajib dibaca melalui Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009) dan rezim Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018), karena menyentuh kepentingan, dana, dan aset publik.¹

Menurut UU/25/2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal Pelayanan perkeretaan, ruang lingkup masuk sebagai Pelayanan Jasa.

baca juga artikel: WHOOSH, SALAH FORMULASI KEBIJAKAN?

B. Latar Belakang, Nilai Proyek, dan Skala terhadap Pasar PBJ 

Nilai investasi awal (2016) sekitar US$ 6,07 miliar (≈ Rp 82 triliun pada kurs saat itu), kemudian direvisi menjadi sekitar US$ 7,3 miliar (≈ Rp 111 triliun) sejalan perubahan desain, bunga, dan keterlambatan. Struktur pembiayaan ±75% pinjaman luar negeri dan ±25% ekuitas. Sebagai pembanding skala fiskal, total PBJ nasional tahun 2021 tercatat Rp 418,94 triliun (melalui Penyedia), sehingga nilai proyek Whoosh setara ±26% dari total PBJ setahun itu — menandakan bobot fiskal dan tata kelola yang sangat besar.¹⁰

Pada awalnya, Pelayanan Publik ini masuk pada skema kebijakan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (huruf d ayat 4 Pasal 5 UU/25/2009) namun ditengah jalan berubah menjadi penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan (huruf c ayat 4 Pasal 5 UU/25/2009).

C. Kronologi & Dasar Hukum Pelaksanaan 

C.1 Kompetisi Awal (Jepang vs Tiongkok) 

Kompetisi penawaran berlangsung sepanjang 2015 antara Jepang (JICA) dan Tiongkok (China Railway). Pemerintah menilai berbagai opsi pembiayaan, teknologi, dan risiko fiskal.

C.2 Kronologi Pemilihan dan Penetapan Perpres 107/2015 

1. 25 September 2015: Pemerintah memilih proposal Tiongkok karena skema business-to-business tanpa jaminan pemerintah.¹⁴ Saat keputusan ini diambil belum ada lex specialis untuk proyek kereta cepat; karenanya Perpres 54/2010 (beserta Perpres 70/2012, 172/2014, 4/2015) adalah satu-satunya rezim PBJ yang berlaku.
2. Implikasi normatif: Pemilihan penyedia (konsorsium BUMN Indonesia + China Railway) secara prinsip semestinya tunduk pada Perpres 54/2010, khususnya prinsip Pasal 5 (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel) dan etika Pasal 6 huruf a–b (efisiensi, persaingan sehat, keterbukaan informasi).¹⁵ ¹⁶
3. 6 Oktober 2015: Presiden menandatangani Perpres 107/2015 — berfungsi sebagai legitimasi ex post facto atas penugasan dan pengaturan kelembagaan/fiskal, bukan instrumen kompetisi.²

C.3 Isi Pasal Kunci Perpres 107/2015 

1. Pasal 1 ayat (1): “Pemerintah menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)…”²
2. Pasal 3A ayat (1)–(2) huruf b: Pembentukan Komite KCIC dan tugas **menetapkan bentuk dukungan Pemerintah… termasuk rencana PMN dan/atau penjaminan Pemerintah … termasuk apabila terjadi cost overrun.”²
3. Pasal 4 ayat (1): “Pendanaan… bersumber dari penerbitan obligasi, pinjaman, dan/atau pendanaan lainnya.”²

C.4 Kerangka PBJ yang Mengatur Pengecualian 

1. Perpres 54/2010 Pasal 129 ayat (1): pengadaan melalui pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta “diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.”³
2. Dengan terbitnya Perpres 107/2015, proyek Whoosh memperoleh kedudukan “pengadaan dikecualikan (lex specialis)” terhadap rezim PBJ reguler.
3. Setelah era Perpres 16/2018, Perlem LKPP 5/2021 menegaskan kembali kategori pengadaan yang dikecualikan (diatur oleh peraturan lain/khusus).

baca juga PBJ yg tidak tunduk pada PS 16/18

D. Kebijakan yang Menaungi Proyek Whoosh 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Perpres 54/2010 PBJ (jo. Perpres 70/2012; 172/2014; 4/2015): prinsip & etika PBJ; Pasal 129(1) tentang KPBU diatur Perpres tersendiri.³ ¹⁵ ¹⁶
3. Perpres 107/2015: penugasan resmi ke konsorsium BUMN dipimpin PT KAI; Komite KCIC; opsi PMN/penjaminan untuk cost overrun; sumber pendanaan.²
4. Kepmenhub KP 160/2016 (izin prasarana) dan regulasi keselamatan perkeretaapian (mis. Permenhub 7/2022 untuk operasi).
5. Perpres 16/2018 (jo. Perpres 12/2021): rezim PBJ baru (proyek Whoosh sudah terlanjur diatur Perpres 107/2015 → lex specialis).
6. Perlem LKPP 5/2021: pengadaan dikecualikan dari Perpres 16/2018 jika diatur regulasi khusus.
7. PMK 89/2023: penjaminan Pemerintah untuk pendanaan cost overrun; asas kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal.⁶

E. Struktur Kelembagaan, Aktor Kunci, dan Status Operasi 

E.1 Badan Usaha Pelaksana 

1. PT KCIC: PSBI (60%) + Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).⁴
2. PSBI: WIKA 38%, KAI 25%, PTPN VIII 12%, Jasa Marga 25%.
3. PMN 2021: Rp 4,3 triliun ke PT KAI → memperkuat posisi KAI (dominan) pada PSBI.⁵

E.2 Aktor Kebijakan Kunci 

1. Presiden Joko Widodo – menetapkan Perpres 107/2015; peresmian & dukungan politik.
2. Rini M. Soemarno (Menteri BUMN, 2014–2019) – desain konsorsium PSBI.
3. Ignasius Jonan (Menhub, 2014–2016) – perizinan awal (KP 160/2016).
4. Budi Karya Sumadi (Menhub sejak 2016) – regulasi operasi & keselamatan (mis. Permenhub 7/2022).
5. Luhut B. Pandjaitan (Menko Marves sejak Agustus 2015) – koordinasi RI–Tiongkok, restrukturisasi pembiayaan.
6. Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) – kebijakan fiskal & PMK 89/2023.

E.3 Status Operasi & Tarif 

1. Operasi komersial resmi dimulai Oktober 2023.
2. Kisaran tarif penumpang (info publik 2024–2025): ± Rp 250.000 – Rp 350.000 bergantung kelas & periode. 

F. Struktur Pembiayaan (USD + Rupiah) 

1. Pinjaman: CDB ≈ US$ 4,55 miliar (±75%).
2. Ekuitas: gabungan Indonesia–Tiongkok ≈ US$ 1,52 miliar (±25%).
3. Total Investasi Revisi: ≈ US$ 7,3 miliar (≈ Rp 111 triliun pada kurs rata-rata periode revisi).
4. PMN: Rp 4,3 triliun ke PT KAI (2021) untuk memperkuat ekuitas PSBI.⁵

Catatan kurs: angka rupiah bersifat estimasi historis (berdasarkan kurs berjalan pada saat dihitung dalam dokumen/diskursus kebijakan tahun bersangkutan).

G. Prinsip/Azas Pelayanan Publik (UU 25/2009) & Prinsip PBJ 

G.1 Asas UU 25/2009

“Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.”⁷ 

Pasal 20: kerja sama dengan pihak lain diperbolehkan, tanggung jawab tetap pada penyelenggara.⁸

G.2 Prinsip PBJ (Perpres 54/2010 Pasal 5) 

“Efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; akuntabel.”³

G.3 Pengadaan Dikecualikan & Efeknya ke Prinsip 

1. Dasar: Perpres 54/2010 Pasal 129(1) + Perpres 107/2015 → lex specialis.
2. Konsekuensi: kompetisi terbuka tidak dijalankan; namun standar tata kelola (transparansi, akuntabilitas, keadilan) tetap harus dipenuhi karena proyek adalah pelayanan publik (UU 25/2009).

G.4. Praktik saat ini yang tidak memenuhi Azas Pelayanan Publik (temuan kebijakan & opini publik) adalah:

• Keterbukaan: detail skema restrukturisasi (suku bunga efektif, jadwal pembayaran, risiko fiskal) belum sepenuhnya dipublikasikan.
• Keterjangkauan: tarif Rp 250–350 ribu relatif lebih tinggi dibanding KA ekonomi (± Rp 70–100 ribu) dan bus (± Rp 80–150 ribu), sehingga inklusivitas terbatas.
• Partisipatif: konsultasi publik terbuka pada tahap formulasi/implementasi terbatas.
• Akuntabilitas fiskal: adanya PMN dan penjaminan (PMK 89/2023) menandakan eksposur keuangan publik yang perlu diaudit berkala.

H. Restrukturisasi Utang 60 Tahun & Isu Gagal Bayar (Debt Stress) 

• Sebelum restrukturisasi: tenor pinjaman ≈ 40 tahun, bunga ±2%, grace period ±5 tahun.
• 11 Oktober 2025: Pemerintah mengumumkan restrukturisasi menjadi 60 tahun untuk menurunkan beban pembayaran tahunan.⁹
• Implikasi fiskal: mengurangi tekanan kas jangka pendek, namun meningkatkan total beban bunga jangka panjang → risiko antar-generasi.
• Kebijakan payung: PMK 89/2023 Pasal 2–3 (penjaminan untuk cost overrun, dengan prinsip kemampuan keuangan negara; kesinambungan fiskal; pengelolaan risiko fiskal).⁶

• Temuan monitoring: restrukturisasi dan penjaminan mengindikasikan debt stress/gagal bayar parsial di level proyek (ketidakmampuan memenuhi jadwal pembayaran tanpa pengaturan ulang).

I. Posisi Whoosh pada Siklus Kebijakan Publik (Dye & Dunn) 

1. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do.”¹⁷ Keputusan memilih Tiongkok, menerbitkan Perpres 107/2015, memberi PMN, serta merestrukturisasi utang adalah pilihan pemerintah—produk otoritas politik.
2. William N. Dunn menguraikan siklus kebijakan: agenda setting → formulation → adoption → implementation → evaluation.¹⁸ Saat ini Whoosh telah memasuki tahap Evaluasi, karena:

• Output (operasi & layanan) sudah berjalan;
• Outcome (manfaat, beban fiskal) mulai terukur;
• Monitoring menemukan masalah serius: debt stress/gagal bayar → memaksa restrukturisasi 60 tahun.

Konsekuensi kebijakan: Pemerintah perlu memilih opsi kebijakan korektif (penyesuaian tarif & integrasi moda, optimalisasi pendapatan non-kereta/TOD, liability management, dan audit transparan periodik) untuk menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal.

 

J. Solusi Kebijakan

• Optimasi pendapatan non-kereta (TOD, komersial, logistik cepat).
• Rekalibrasi tarif dengan skema farebox + non-farebox agar inklusif.
• Diversifikasi pembiayaan (investor sekunder, obligasi hijau berbasis aset).
• Audit dan keterbukaan (publikasi laporan kinerja & fiskal; independent review).
• Penguatan integrasi antarmoda untuk menaikkan load factor (kinerja sosial-ekonomi).

K. Kesimpulan 

Secara hukum, Whoosh adalah penugasan langsung (lex specialis) yang dilegalkan melalui Perpres 107/2015, setelah Pemerintah memilih Tiongkok sebagai mitra—sebelum terdapat dasar lex specialis (sehingga bertentangan dengan semangat kompetisi Perpres 54/2010 pada saat keputusan diambil). Sebagai pelayanan publik, proyek wajib menegakkan asas UU 25/2009: keterbukaan, keadilan/keterjangkauan, partisipasi, akuntabilitas.

Kini kebijakan Whoosh berada pada tahap Evaluasi (Dunn); tahap monitoring telah mengungkap masalah serius (debt stress/gagal bayar) yang memaksa restrukturisasi 60 tahun. Ke depan, kebijakan korektif harus menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal.

“Tantangan bukan sekadar mempercepat kereta, tetapi memastikan kecepatan tersebut sebanding dengan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal.”¹³

Endnotes

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112.
2. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 1(1); Pasal 3A(1)–(2) huruf b; Pasal 4(1).
3. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5; Pasal 129(1).
4. China AidData Project #61320, “Jakarta–Bandung High-Speed Railway Project Loan and Equity Structure,” 2021.
5. PwC Indonesia, Infrastructure News, Oktober 2021 (PMN Rp 4,3 triliun untuk PT KAI).
6. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban PT KAI (Persero) dalam Rangka Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Pasal 2–3.
7. Republik Indonesia, UU/25/2009, Pasal 4.
8. Ibid., Pasal 20.
9. Luhut B. Panjaitan (pernyataan publik), restrukturisasi tenor 60 tahun (11 Oktober 2025).
10. Bonatua Silalahi, Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik, 2025), 8–12.
11. Ibid., 3–10.
12. Ibid., 25–30.
13. Ibid., 347.
14. Sekretariat Kabinet RI, “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat,” 21 Agustus 2015 (kronologi kompetisi & penajaman opsi pemerintah).
15. Republik Indonesia, Perpres/54/2010, Pasal 5 (prinsip PBJ).
16. Ibid., Pasal 6 huruf a–b (etika PBJ: efisiensi, persaingan sehat, keterbukaan informasi).

Bibliografi 

Peraturan Perundang-Undangan

• Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112.
• Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
• Republik Indonesia. PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban PT KAI (Persero) dalam Rangka Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Buku & Sumber Akademik

• Dunn, William N. Public Policy Analysis: An Integrated Approach. 6th ed. New York: Routledge, 2018.
• Dye, Thomas R. Understanding Public Policy. 14th ed. Boston: Pearson, 2013.
• Silalahi, Bonatua. Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik, 2025.

Sumber Sekunder/Institusional

• PwC Indonesia. “Government Invests Rp4.3 Trillion in PT KAI for Jakarta–Bandung HSR Project.” Infrastructure News, Oktober 2021.
• China AidData Project #61320. “Jakarta–Bandung High-Speed Railway Project Loan and Equity Structure.” 2021.
• Sekretariat Kabinet RI. “Pemerintah Evaluasi Dua Proposal Kereta Cepat.” 21 Agustus 2015.

Info: 

Artikel ini adalah bagian Working Paper Penelitian saya berjudul "WHOOSH IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE: Between State Mission and Policy Misformulation" yang sedang dalam tahap UNDER REVIEW (30/10/2025) by SSRN (Social Science Research Network) dan dapat didownload dengan mengklik judul artikelnya (huruf biru).

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK TERKAIT PERJANJIAN JUAL-BELI GAS DI PT PGN TAHUN 2017-2021

KONPERS PENAHANAN TSK DUGAAN TPK TRANSAKSI JUAL BELI GAS ANTARA PT PGN DAN PT IAE TA 2017-2021

Hak Anda untuk Tahu

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi
(Pegiat Keterbukaan Informasi Publik, pernah bersidang di Komisi Informasi beberapa tahun lalu)

---

Latar Belakang

Pada hari Jumat, 26 September 2025, saya kembali hadir di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kali ini, saya mengajukan Sengketa Informasi terkait permohonan salinan dokumen duplikat ijazah beserta informasi yang terkandung di dalamnya. Di dinding ruang sidang terpampang slogan besar: “Hak Anda untuk Tahu.”

Slogan ini sederhana, tetapi sarat makna. Ia mengingatkan kita semua bahwa keterbukaan informasi adalah hak dasar warga negara. Pengalaman saya yang pernah bersidang di tempat ini beberapa tahun lalu membuat saya semakin yakin, perjuangan memperoleh informasi publik adalah jalan panjang untuk memastikan negara bekerja transparan. Dari titik inilah kita perlu memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan hak, publik, dokumen, informasi, dan keterbukaan itu sendiri.

---

Apa yang Dimaksud Hak, Publik, Informasi, Dokumen, dan Keterbukaan Informasi?

Keterbukaan informasi tidak bisa dilepaskan dari definisi dasar konsep-konsep ini:

1. Hak: hak memperoleh informasi dijamin sebagai hak asasi manusia, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

2. Publik: menunjuk kepentingan bersama seluruh warga negara, bukan kepentingan pribadi.

3. Informasi: segala data, keterangan, atau pesan dalam bentuk tulisan, suara, atau visual.

4. Dokumen: bentuk fisik dari informasi—arsip, ijazah, laporan, atau data elektronik—yang dikelola Badan Publik.

5. Keterbukaan Informasi: prinsip bahwa semua informasi publik pada dasarnya terbuka, kecuali yang secara hukum dinyatakan dikecualikan.

Namun, hak atas informasi ini tidak berhenti pada level undang-undang. Ia memperoleh kekuatan tertinggi dari konstitusi negara.

---

Hak atas Informasi sebagai Hak Konstitusional

UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak memperoleh informasi adalah hak konstitusional.

• Pasal 28F UUD 1945:

  “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jaminan ini memberi dasar kuat bahwa negara wajib menyediakan akses informasi kepada publik. Meski begitu, UUD juga memberi batasan melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahwa hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi dengan undang-undang untuk melindungi kepentingan umum, keamanan, moral, dan hak orang lain.

Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan prinsip konstitusional yang meneguhkan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk memahami lebih jauh siapa yang dimaksud “rakyat” atau “publik” dalam konteks republik, kita perlu meninjau teorinya.

---

Teori tentang Publik di dalam Negara Republik

Publik dalam Perspektif Konstitusional

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, publik berarti seluruh warga negara dan penduduk yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.

• Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
  Artinya, publik adalah pemegang kedaulatan. Negara ada untuk melayani, bukan sebaliknya.

Publik sebagai Pemilik Kedaulatan

Konsep republik (res publica, dari bahasa Latin: “kepentingan umum”) menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik raja, bangsawan, atau elite, melainkan milik rakyat sebagai publik.

Publik dalam Perspektif UU KIP dan Pelayanan Publik

• UU KIP: Pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia.

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP 96/2012): Publik adalah masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.

Publik sebagai Pengawas Negara

Publik tidak pasif. Ia memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui hak politik, hak hukum, dan hak sosial.

Perspektif Filosofis

Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762):

“Sovereignty, being nothing but the exercise of the general will, can never be alienated, and the sovereign, which is only a collective being, can be represented only by itself.”

📌 Artinya, dalam republik, publiklah yang memegang kedaulatan, bukan raja atau elite tertentu.

---

Kedudukan Dokumen Duplikat Ijazah

Ijazah adalah contoh konkret bagaimana dokumen pribadi bisa berubah status ketika masuk ke ranah publik.

• Ijazah Asli → milik pribadi, bersifat privat, dilindungi Pasal 17 huruf h UU KIP (rahasia pribadi).

• Duplikat Ijazah Asli → diserahkan ke Badan Publik (misalnya Komisi Pemilihan Umum), berubah status menjadi dokumen publik. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (PP 61/2010) menegaskan informasi pribadi dapat dibuka jika berkaitan dengan jabatan publik.

Dalam penelitian saya, fokus utamanya bukanlah subjek orangnya (pejabat yang bersangkutan), melainkan objek informasinya, yakni dokumen duplikat ijazah yang disimpan oleh Badan Publik. Penekanan ini penting agar jelas bahwa permohonan informasi tidak ada kaitannya dengan urusan personal, melainkan murni untuk kepentingan publik dan transparansi penyelenggaraan negara.

📊 Tabel Perbandingan

Aspek	Ijazah Asli (Private)	Duplikat Ijazah Asli (Publik)
Kepemilikan	Dimiliki langsung oleh individu lulusan	Diserahkan kepada Badan Publik
Sifat Dokumen	Dokumen pribadi	Dokumen publik
Dasar Hukum	Pasal 17 huruf h UU KIP (rahasia pribadi)	Pasal 2 UU KIP & Pasal 8 ayat (3) PP 61/2010
Akses Publik	Tidak bisa diminta tanpa izin pemilik	Dapat diminta karena syarat jabatan publik
Fungsi	Bukti sah pendidikan pribadi	Bukti sah persyaratan jabatan publik
Perlindungan Data	Penuh sebagai rahasia pribadi	Terbuka, dengan redaction untuk bagian sensitif

---

Contoh Informasi dan Dokumentasi yang Pernah Diminta

Sebagai peneliti dan pegiat keterbukaan informasi, saya telah mengajukan berbagai permintaan informasi publik. Beberapa di antaranya:

• Duplikat ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disimpan oleh KPU, KPUD Provinsi DKI Jakarta, dan KPUD Kota Surakarta, karena dipakai sebagai syarat pencalonan jabatan publik.

• Dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka (GRR) yang disimpan KPUD Kota Surakarta dan KPU, karena digunakan sebagai syarat pencalonan jabatan publik.

• Dokumen ijazah Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.Si, baik yang tercatat di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Tbk. maupun di Universitas Padjajaran, beserta informasi akademik terkait. Permintaan ini diajukan karena dokumen tersebut digunakan untuk menduduki jabatan publik sekaligus menerima fasilitas dan kekayaan negara.

• Dokumen arsip pendidikan pejabat publik yang seharusnya diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yaitu Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Sekretariat Negara, tetapi dalam praktiknya sering masih tertahan di lembaga asal.

• Dokumen penawaran dari pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah, karena terkait transparansi anggaran dan akuntabilitas proses lelang.

• Dokumen Data Profil Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), karena memuat informasi strategis terkait kebijakan dan praktik PBJ yang wajib terbuka untuk publik.

• Arsip buku, peta kuno, serta peraturan lama di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang penting untuk penelitian sejarah, hukum, dan kebijakan publik di Indonesia.

• Data keuangan di Kementerian Keuangan, yang menyangkut penggunaan APBN serta alokasi anggaran negara, sebagai bentuk transparansi fiskal untuk kepentingan publik.

Contoh-contoh ini menegaskan bahwa fokus penelitian saya adalah pada objek dokumen dan informasi yang sudah masuk ranah publik, bukan pada privasi pribadi subjek pejabat.

---

Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Sengketa informasi terjadi ketika permohonan informasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. UU KIP memberi jalan penyelesaiannya di Komisi Informasi melalui mediasi atau ajudikasi non-litigasi.

Perbedaannya dengan pengadilan umum sangat jelas:

• Pengadilan Negeri → perkara pidana & perdata.

• Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) → sengketa keputusan tata usaha negara.

• Komisi Informasi → khusus sengketa keterbukaan informasi publik (quasi peradilan).

Jika pihak tidak puas, putusan Komisi Informasi dapat dilanjutkan ke PTUN atau Pengadilan Negeri sesuai objeknya.

---

Jumlah Majelis dan Sistem Keputusan

Setiap perkara di Komisi Informasi diputus oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari tiga orang: satu ketua majelis dan dua anggota. Komposisi ini dirancang untuk menjaga objektivitas serta memastikan keputusan diambil melalui mekanisme kolektif, bukan kehendak sepihak.

Dalam sidang, para komisioner tidak hanya bertindak sebagai hakim, tetapi juga mediator. Mereka memimpin jalannya persidangan, mendengarkan argumen para pihak, menilai bukti, dan berupaya mendorong kesepakatan damai. Jika musyawarah tidak membuahkan mufakat, maka keputusan akan ditentukan melalui pemungutan suara, dengan suara terbanyak sebagai penentu hasil.

Putusan Majelis Komisioner bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Artinya, badan publik yang diperintahkan membuka informasi wajib melaksanakannya. Meski begitu, pihak yang tidak puas tetap memiliki ruang hukum untuk melanjutkan sengketa ke pengadilan, baik ke PTUN maupun ke Pengadilan Negeri.

Dengan mekanisme seperti ini, Komisi Informasi berfungsi sebagai penjaga pertama hak publik atas informasi—memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan murah, sekaligus memastikan hak konstitusional warga negara tetap dihormati.

---

Penutup

“Hak Anda untuk Tahu” bukan sekadar slogan di dinding ruang sidang, tetapi janji konstitusional negara. Publik adalah pemilik kedaulatan, dan dokumen publik—termasuk duplikat ijazah pejabat—adalah bagian dari hak rakyat untuk mengawasi negara.

Hak itu saya ibaratkan semua Manusia tercipta memiliki Otak, Anda berhak menggunakannya meskipun lebih berhak lagi untuk tidak menggunakannya. 

Setiap sengketa informasi, sekecil apa pun, adalah bagian dari perjuangan besar menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

👉 Untuk memahami lebih jauh, saya sarankan Anda membaca langsung pengalaman aktivitas saya dalam memperjuangkan Hak untuk Tahu di blog berikut:
https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/search/label/INFORMASI%20PUBLIK

Fraud PBJ = Demokrasi Mahal, Rakyat yang Menanggung!

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN SUAP TERKAIT PENGADAAN KATALIS DI PT PERTAMINA (PERSERO)

🔴LIVE KONFERENSI PERS PENETAPAN TERSANGKA EKS MENTERI "NAM" PERKARA CHROMEBOOK

Sebagaimana disinggung pada buku Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan bahwa "Revolusi Fraud PBJ sangat cepat, bahkan sebelum Operator berganti", menteri adalah Operator Sistim PBJ, Sistim Anggaran dan Sistem Politik.

Temukan kejelasannya pada buku yang dapt diperoleh di:

1. Shopee [https://id.shp.ee/8vnXUeK] 
2. Tokopedia [https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/] 
3. Google Play e-Book [https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ]]

Telah Terbit: Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan)

Kabar baik! Buku terbaru karya Dr. Bonatua Silalahi, M.E. resmi terbit dengan ISBN 978-634-246-114-3, diterbitkan oleh Widina Media Utama (cetak perdana: Agustus 2025).

Apa keunggulannya?

• Membedah akar, bukan gejala. Buku ini menunjukkan bahwa fraud PBJ lahir dari interaksi sistemik—politik, anggaran, jabatan, pengawasan, hingga penegakan hukum—bukan sekadar “nakal individu”. Analisisnya tajam tapi tetap aplikatif berkat perpaduan data dan pengalaman lapangan.

• Struktur runut dari hulu ke hilir. Materi disusun progresif sehingga pembaca mudah menelusuri alur penyimpangan dan titik-titik intervensi kebijakan yang krusial.

• Kredibel & relevan. Penulis adalah praktisi dan konsultan PBJ, anggota IAPI, sekaligus akademisi kebijakan publik—membawa sudut pandang ganda: teoretis dan teknis di lapangan.

Cocok untuk siapa?

• Pejabat/ASN (PPK, Pokja, Inspektorat) yang butuh peta risiko dan solusi praktis.

• Legislator & staf anggaran yang ingin memastikan fungsi budgeting/pengawasan tetap bersih.

• Auditor, penegak hukum, LSM, jurnalis, akademisi, dan pelaku usaha yang membutuhkan kerangka baca sistemik atas PBJ, lengkap dengan implikasi kebijakan dan rekomendasi reformasi.

Spesifikasi singkat

Format cetak A5 (161 hlm, B/W) dan e-book (berwarna). 

Genre: Ilmu Politik, Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan, Antikorupsi.

Sampel bisa dilihat di link berikut https://repository.penerbitwidina.com/publications/620669/fraud-pengadaan-barang-jasa-pbj-di-tengah-arus-politik-dan-kepentingan dan atau https://play.google.com/books/reader?id=_sF4EQAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=id 

Cara mendapatkannya

• Cetak – Shopee & Tokopedia. Cari judul Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan + nama penulis (Bonatua Silalahi) pada kolom pencarian toko; pilih produk dan checkout atau bisa langsung klik link berikut:

Shopee: https://id.shp.ee/8vnXUeK

Tokopedia : https://tk.tokopedia.com/ZSStBCQdN/

• Digital – Google Play Books. Buka Google Play Books, cari judul dan nama penulis, lalu beli versi e-book atau bisa langsung klik link berikut: https://play.google.com/store/books/details?id=_sF4EQAAQBAJ  

• Order langsung/WA. Hubungi Rumahbuku (WA 0878-3663-5470) untuk pemesanan cepat.

Konferensi Pers Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur

KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan terbaru investigasi korupsi, khususnya terkait kuota haji dan kasus suap di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. KPK mengungkap penangkapan 12 orang terkait pembangunan rumah sakit daerah, yang menyoroti kekhawatiran atas penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat.

Sorotan:

01:26 Pertemuan membahas perkembangan terbaru dua kasus korupsi signifikan terkait kuota haji dan kasus suap terbaru di Sulawesi Tenggara. Para pejabat penting hadir untuk memberikan detail dan menjawab pertanyaan.

-Pertemuan ini juga menekankan peran media dalam mendukung upaya antikorupsi. Tokoh-tokoh penting menyampaikan rasa terima kasih kepada para jurnalis atas kolaborasi berkelanjutan mereka dalam menangani isu-isu ini.

-Kasus pertama membahas investigasi korupsi kuota haji 2023-2024, yang telah meningkat menjadi penyelidikan formal. Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius terkait pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.

-Kasus kedua melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) terbaru terkait pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur. Para pejabat diharapkan menguraikan peristiwa yang mengarah pada operasi ini dan mengidentifikasi para tersangka.

06:11 Operasi baru-baru ini berhasil menangkap sejumlah individu yang terlibat dalam korupsi pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur, Indonesia. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dalam pendanaan layanan kesehatan.

-Sektor layanan kesehatan merupakan prioritas nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah-daerah yang kurang terlayani, khususnya di Indonesia Timur. Ini merupakan bagian dari rencana strategis yang lebih luas.

-Anggaran untuk peningkatan rumah sakit dari tipe D ke tipe C sangat signifikan, mencapai Rp4,5 triliun yang dialokasikan untuk berbagai daerah. Pendanaan ini krusial untuk meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan.

-Korupsi dalam pendanaan rumah sakit tidak hanya menyalahgunakan sumber daya tetapi juga membahayakan layanan kesehatan masyarakat, yang menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi masyarakat. Tindakan pencegahan sangat penting untuk melindungi dana ini.

12:12 Sebanyak 12 orang ditangkap dalam operasi penyamaran terkait pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur. Operasi ini melibatkan banyak tim di berbagai lokasi, yang menyoroti kompleksitas situasi. Operasi tangkap tangan (OTT) terjadi di tiga lokasi: Kendari, Jakarta, dan Makassar, masing-masing dengan target dan tantangan spesifik. Hal ini menunjukkan upaya terkoordinasi untuk memberantas korupsi.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas desain rumah sakit, memastikan desain dasar yang seragam meskipun konstruksi ditangani oleh berbagai kabupaten. Pendekatan terpusat ini bertujuan untuk menjaga kualitas.

Pertemuan antara pejabat pemerintah dan konsultan swasta menimbulkan kecurigaan adanya korupsi, terutama terkait manipulasi proses tender pembangunan rumah sakit. Hal ini menyoroti permasalahan yang masih berlangsung dalam pengadaan umum.

18:16 Kasus korupsi yang signifikan melibatkan banyak pihak terkait pembangunan proyek rumah sakit senilai 126,3 miliar, yang mengakibatkan penangkapan dan investigasi yang masih berlangsung. Kasus ini menyoroti permasalahan sistemik dalam pengadaan umum dan tata kelola.

Proyek tersebut mencakup biaya komitmen sebesar 8%, yang berjumlah sekitar 9 miliar, yang merupakan bagian substansial dari dugaan korupsi. Biaya ini dituntut oleh para pemangku kepentingan utama proyek.

KPK menangkap sejumlah tokoh kunci yang terlibat, termasuk AGD, ALH, dan ABZ, yang menunjukkan keseriusan tuduhan korupsi tersebut. Bukti yang terkumpul membenarkan peningkatan investigasi.

-Langkah-langkah proaktif KPK bertujuan untuk mencegah korupsi di masa mendatang di sektor kesehatan masyarakat dengan menilai risiko korupsi dan merekomendasikan perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

24:20 Diskusi berpusat pada keberhasilan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang melibatkan beberapa lokasi dan dukungan masyarakat. Operasi ini menyoroti kekhawatiran yang berkelanjutan terkait korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan proyek-proyek publik.

-Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi ini, menunjukkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap korupsi. Dukungan lokal dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum.

-OTT KPK menargetkan seorang pejabat pemerintah daerah yang terlibat korupsi terkait proyek rumah sakit umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengadaan umum.

-Pertanyaan muncul selama sesi tanya jawab tentang potensi koneksi politik yang melibatkan pendanaan partai terkait dengan kasus korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan implikasi yang lebih luas terhadap akuntabilitas politik dan pendanaan kampanye. 31:08 Penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati masih berlangsung, dengan fokus pada aliran dana dan progres pembangunan rumah sakit di

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (BUMN) DUGAAN TPK PENGADAAN LAHAN JTTS TA 2018-2020 (Lanjutan-BREAKING NEWS)

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA (BUMN) DUGAAN TPK PENGADAAN LAHAN JTTS TA 2018-2020

A Self Declare

Buku PASAR PBJ

Kabar gembira bagi kita semua!!! telah terbit.

Setelah lebih dari 6(enam) tahun melakukan penelitian dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kini sudah saatnya kami menyajikan Buku tentang Pengadaan secara Komprehensif dari sudut pandang Ilmu Ekonomi, Ilmu Kebijakan Publik dan Hukum Administrasi.

Adapun keterangan terkait buku termasuk cara memperolehnya bisa dibaca di resensi berikut:

RESENSI BUKU

A.     Identitas Buku:

• Judul: PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
• Penulis: Dr. Bonatua Silalahi, M.E.
• Tahun Terbit: 2025
• ISBN: 978-623-500-971-1
• Genre: Ilmu Ekonomi, Kebijakan Publik, Hukum Administrasi
• Book:

o   Cover Warna, Isi Hitam Putih, Ukuran Kertas A5, Tebal 2,7 cm, Isi 364 halaman.

o   Channel Penjualan: Shopee & Tokopedia

• e-Book:

o   Size 5,7 MB, Berwarna, Isi 364 halaman.

o   Channel Penjualan: Google Play dan Google Books

B.     Ringkasan Isi:

Secara keseluruhan, "Pasar PBJ Pemerintah" adalah panduan menyeluruh bagi para praktisi, akademisi, dan masyarakat yang tertarik memahami dinamika pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan. Buku ini tidak hanya menyajikan kerangka teoritis dan regulasi pendukung, tetapi juga menyentuh aspek praktis dan etis yang sangat relevan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan pemaparan yang sistematis dan didukung oleh studi kasus yang nyata, buku ini menawarkan wawasan mendalam yang dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan inovasi dalam sistem pengadaan.

Selain sebagai sumber pengetahuan komprehensif bagi para profesional di bidang administrasi dan kebijakan publik, buku ini juga sangat menarik bagi mereka yang ingin memahami bagaimana setiap kebijakan dan sistem pengadaan berdampak langsung pada pembangunan dan tata kelola negara. Pembaca yang haus akan pemahaman mendalam dan solusi inovatif di sektor publik akan menemukan nilai tambah yang signifikan dari setiap halaman buku ini.

C.      Resensi

Buku "Pasar PBJ Pemerintah" merupakan karya yang menyeluruh dalam membahas dinamika pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Dengan bahasa yang lugas dan sistematika yang terstruktur, buku ini menyajikan analisis dari berbagai dimensi—mulai dari kerangka hukum, mekanisme operasional, hingga penerapan teknologi dan pendekatan kuantitatif dalam evaluasi kinerja pengadaan.

C.1       Struktur dan Penyajian Materi

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dengan pengenalan mendasar mengenai konsep pengadaan dan relevansinya dalam pembangunan nasional, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai regulasi, struktur organisasi, dan aktor-aktor utama dalam sistem pengadaan. Di bagian selanjutnya, penulis menyajikan tahapan-tahapan proses pengadaan secara rinci, yang memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca, baik bagi praktisi maupun akademisi. Penyajian materi yang berurutan ini membantu pembaca dalam menangkap konteks dan alur kerja yang kompleks dalam pengadaan publik.

C.2       Pendekatan Kuantitatif dan Metodologi

Salah satu keunggulan buku ini terletak pada penggunaan pendekatan kuantitatif. Penulis tidak hanya mengandalkan paparan kualitatif dan studi kasus, tetapi juga menyajikan data empiris seperti analisis statistik, evaluasi indikator kinerja, dan perhitungan cost-benefit untuk mengukur efektivitas kebijakan pengadaan. Integrasi analisis numerik ini memberikan kekuatan argumentasi yang lebih objektif serta membantu pembaca memahami dampak kebijakan dalam angka. Namun, di sisi lain, penjabaran mengenai metodologi riset—seperti teknik pengumpulan data dan detail analisis statistik—masih bisa diperdalam untuk meningkatkan transparansi dalam proses evaluasi.

C.3       Kredensial Penulis dan Integrasi Pengalaman Lapangan

Salah satu nilai tambah yang mencolok dari karya ini adalah kredensial penulis yang berbasis pada pengalaman kerja nyata di sektor pengadaan dan latar belakang akademik (S-2 dan S-3 di bidang kebijakan publik). Kombinasi antara pengalaman praktis dan riset akademis memungkinkan penulis untuk menghadirkan wawasan yang seimbang antara teori dan praktik. Hal ini tidak hanya memperkuat keabsahan data yang disajikan, tetapi juga memberikan perspektif autentik mengenai tantangan dan solusi dalam pengadaan pemerintah. Penulis mengaitkan pengalaman lapangan dengan konsep dan kebijakan publik, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang mendalam dan aplikatif. Meskipun demikian, buku ini akan semakin kuat jika integrasi antara pengalaman praktis dan teori terpampang lebih eksplisit di setiap bab, terutama dalam bagian metodologis.

C.4       Analisis Kritis dan Relevansi Kebijakan

Dalam pembahasan mengenai etika, tantangan korupsi, dan praktik tidak etis, buku ini menunjukkan sikap kritis yang kuat. Penulis mengidentifikasi berbagai kendala dalam sistem pengadaan dan menghadirkan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembahasan kontekstual yang menggabungkan data empiris dengan evaluasi komparatif merupakan upaya strategis dalam menguatkan argumentasi. Meski demikian, analisis mengenai praktik internasional dan benchmarking antar negara dalam hal pengadaan publik dapat diperluas untuk menawarkan perspektif yang lebih global, sehingga pembaca dapat membandingkan efektivitas sistem pengadaan di tingkat internasional.

C.5       Kontribusi dan Implikasi Kebijakan

Buku "Pasar PBJ Pemerintah" memiliki kontribusi signifikan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi. Dengan menyajikan analisis berbasis data dan pendekatan empiris, buku ini tidak hanya menawarkan pemahaman mendalam atas pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menyediakan dasar bagi perumusan strategi reformasi yang realistis. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan cukup aplikatif dan didukung oleh bukti kuantitatif, sehingga menjadi acuan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pengadaan publik agar lebih efisien dan transparan.

D.    Kesimpulan

Secara keseluruhan, "Pasar PBJ Pemerintah" adalah karya yang komprehensif dan mengakar pada realitas lapangan, didukung oleh pendekatan kuantitatif yang kuat serta kredensial penulis yang mumpuni di bidang kebijakan publik. Buku ini berhasil mengintegrasikan analisis teoritis dengan studi empiris yang relevan, meskipun di beberapa bagian metodologi dan perbandingan internasional dapat diperluas untuk memperkaya wawasan pembaca. Bagi para profesional, akademisi, dan pengambil kebijakan di sektor publik, buku ini menawarkan panduan yang objektif dan aplikatif dalam memahami serta mengoptimalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

Pemesanan

Untuk Pemesanan bisa menghubungi Rumahbuku (Call/WA) @ 0878-3663-5470 atau langsung melalui online pada channel berikut:

Versi Buku Cetak:

1. Shoppe: Pastikan telah memiliki Akun Shoppe

Masuk ke Shopee (aplikasi maupun Browser), ketik Judul Buku (PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH) dan nama penulis (Bonatua Silalahi) di kolom pencarian, enter maka akan muncul buku yang sesuai, klik Gambar Buku setelah itu muncul tampilan terkait buku termasuk modul pembelian atau klik tautan berikut: https://id.shp.ee/fqLb8HG

2. Tokopedia/Tiktok: Pastikan telah memiliki Akun Toko Pedia

Masuk ke Toko Pedia (aplikasi maupun Browser), ketik Judul Buku (PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH) dan nama penulis (Bonatua Silalahi) di kolom pencarian, enter maka akan muncul buku yang sesuai, klik Gambar Buku setelah itu muncul tampilan terkait buku termasuk modul pembelian atau klik tautan berikut: https://tk.tokopedia.com/ZSBBW7T7Y/

Peta Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan untuk Penanggulangan Bencana.

Part II: Peta Kebijakan Peraturan Perundang-undangan.

Tercatat sampai saat ini sudah terdapat 3.478 Judul Peraturan Perundang-Undangan (PPU) yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, Presiden, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang isi PPU-nya mengandung Kata "Bencana" dan atau "Pengadaan". 

Dengan menggunakan teknik Pemetaan PPU yang saya kembangkan khusus yang dapat dilihat pada artikel saya berjudul LEGISLATION POLICY MAPPING TECHNIQUES USING VOSVIEWER AND MENDELEY APPLICATIONS diperoleh Peta Kebijakan sebagaimana pada gambar 1. Tampilan Visualnya akan sangat menarik jika dibuka melalui tautan https://tinyurl.com/32davry3 ataupun VOSviewer Online.

Gambar 1. Peta Kebijakan PPU terkait Pengadaan dan atau Bencana.

Berdasarkan artikel saya sebelumnya yang berjudul Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan untuk Penanggulangan Bencana, dapat disimpulkan PPU Hierarki tertinggi yang mengatur ketentuan Bencana adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU/24/2007) dan PPU Hierarki tertinggi yang mengatur ketentuan Pengadaan adalah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diganti oleh Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/54/2010) kemudian telah diganti pula dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang telah dirubah oleh Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16/2018. 

Artikel LEGISLATION POLICY MAPPING TECHNIQUES USING VOSVIEWER AND MENDELEY APPLICATIONS telah didistribusikan/publikasikan pada 14 Jurnal yang tergabung pada Social Science Research Network (SSRN) besutan ELSEVIER, dan dapat pula dicari di aplikasi Publish or Perish (PoP), Crossref maupun GoogleScholar Index.

Dengan bantuan Peta Kebijakan maka dapat terlihat terdapat hanya 2 PPU yang menghubungkan UU/24/2007 dengan Perpres/16/2018 yaitu ;

1. Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (PLKPBP/13/2018). Adapun hasil pemetaan hubungan ketiga PPU (UU/24/2007, Perpres/16/2018 & PLKPBP/13/2018) dapat dilihat pada gambar 2a.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 14 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengajuan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 (PKBNPB/14/2011). Adapun hasil pemetaan hubungan ketiga PPU (UU/24/2007, Perpres/54/2010 & PKBNBP/14/2011) dapat dilihat pada gambar 2b.

Gambar 2a. Rute pada Peta: PLKPBP/13/2018 yang menghubungkan kebijakan terkait Bencana ke Kebijakan terkait Pengadaan. 

2a.1.  Tampilan Google Drive (*.json)

 

2a.2.  Tampilan Aplikasi VOSviewer

Gambar 2b. Rute pada Peta: PKBNPB/14/2011 yang menghubungkan kebijakan terkait Bencana ke Kebijakan terkait Pengadaan.

Detail PPU pada Peta kebijakan adalah sebagai berikut:

1 . UU/6/1946 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya

2 . UU/10/1951 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

3 . UU/25/1953 : Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembara

4 . UU/36/1953 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos

5 . UU/11/1953 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

6 . UU/35/1953 : Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

7 . UU/19/1954 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 1954 Tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara

8 . UU/9/1954 : Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

9 . UU/75/1954 : Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 Tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

10 . UU/25/1956 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

11 . UU/74/1957 : Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

12 . UU/24/1957 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1957 Tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara

13 . UU/84/1958 : Undang-undang Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

14 . UU/80/1958 : Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958 Tentang Dewan Perancang Nasional

15 . UU/66/1958 : Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib-Militer

16 . UU/4/1959 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Pos

17 . UU/29/1959 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

18 . UU/27/1959 : Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang

19 . UU/1/1960 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

20 . UU/2/1960 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

21 . UU/5/1960 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

22 . UU/20/1961 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

23 . UU/22/1961 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi

24 . UU/13/1961 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

25 . UU/9/1961 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang

26 . UU/16/1962 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1962 Tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang

27 . UU/12/1962 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Swasta

28 . UU/13/1962 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

29 . UU/6/1962 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Wabah

30 . UU/14/1963 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indon

31 . UU/13/1963 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang

32 . UU/33/1964 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

33 . UU/1/1964 : Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang

34 . UU/29/1964 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 1964 Tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964

35 . UU/31/1964 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

36 . UU/18/1965 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

37 . UU/16/1965 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960

38 . UU/19/1965 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

39 . UU/14/1965 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian

40 . UU/5/1967 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

41 . UU/6/1967 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

42 . UU/13/1968 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

43 . UU/24/1968 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1968 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa

44 . UU/6/1968 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

45 . UU/3/1971 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

46 . UU/3/1972 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

47 . UU/8/1974 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

48 . UU/11/1974 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

49 . UU/6/1974 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

50 . UU/13/1980 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan

51 . UU/8/1981 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

52 . UU/20/1982 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

53 . UU/4/1982 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

54 . UU/8/1983 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

55 . UU/7/1983 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

56 . UU/4/1984 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

57 . UU/6/1984 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos

58 . UU/9/1985 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

59 . UU/15/1985 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

60 . UU/12/1985 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

61 . UU/5/1986 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

62 . UU/1/1987 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri

63 . UU/3/1989 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi

64 . UU/2/1989 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

65 . UU/5/1990 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

66 . UU/6/1991 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

67 . UU/10/1992 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

68 . UU/5/1992 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

69 . UU/12/1992 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

70 . UU/4/1992 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

71 . UU/24/1992 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

72 . UU/21/1992 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

73 . UU/15/1992 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

74 . UU/8/1992 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

75 . UU/14/1992 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

76 . UU/23/1992 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

77 . UU/13/1992 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian

78 . UU/11/1992 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

79 . UU/11/1994 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

80 . UU/9/1994 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

81 . UU/7/1994 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

82 . UU/1/1994 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

83 . UU/8/1994 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia

84 . UU/10/1995 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

85 . UU/9/1995 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

86 . UU/4/1995 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

87 . UU/11/1995 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

88 . UU/7/1996 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

89 . UU/2/1996 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

90 . UU/15/1997 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

91 . UU/27/1997 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

92 . UU/10/1997 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

93 . UU/31/1997 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

94 . UU/22/1997 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

95 . UU/11/1997 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

96 . UU/20/1997 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

97 . UU/19/1997 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

98 . UU/32/1997 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

99 . UU/28/1997 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

100 . UU/23/1997 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

101 . UU/25/1997 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

102 . UU/18/1997 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

103 . UU/1/1997 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

104 . UU/30/1997 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96

105 . UU/6/1997 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

106 . UU/6/1998 : Pengesahan Convention on The Prohibitionof The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahann

107 . UU/8/1998 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

108 . UU/2/1998 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

109 . UU/7/1998 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

110 . UU/3/1998 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

111 . UU/1/1999 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)

112 . UU/38/1999 : Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

113 . UU/25/1999 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

114 . UU/27/1999 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

115 . UU/18/1999 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

116 . UU/43/1999 : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

117 . UU/17/1999 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

118 . UU/5/1999 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

119 . UU/23/1999 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

120 . UU/32/1999 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998

121 . UU/36/1999 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

122 . UU/37/1999 : Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

123 . UU/31/1999 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

124 . UU/3/1999 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

125 . UU/33/1999 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

126 . UU/29/2000 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

127 . UU/19/2000 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

128 . UU/18/2000 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

129 . UU/22/2000 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999

130 . UU/34/2000 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

131 . UU/24/2000 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

132 . UU/20/2001 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

133 . UU/22/2001 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

134 . UU/21/2001 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

135 . UU/19/2001 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002

136 . UU/17/2001 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000

137 . UU/28/2002 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

138 . UU/3/2002 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

139 . UU/20/2002 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

140 . UU/24/2002 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara

141 . UU/23/2002 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

142 . UU/1/2002 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

143 . UU/30/2002 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

144 . UU/17/2002 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

145 . UU/2/2002 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

146 . UU/20/2003 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

147 . UU/23/2003 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

148 . UU/12/2003 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

149 . UU/17/2003 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

150 . UU/13/2003 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

151 . UU/14/2003 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

152 . UU/33/2004 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

153 . UU/32/2004 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

154 . UU/36/2004 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

155 . UU/34/2004 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

156 . UU/1/2004 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

157 . UU/38/2004 : Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

158 . UU/31/2004 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

159 . UU/3/2004 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

160 . UU/30/2004 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

161 . UU/10/2004 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

162 . UU/29/2004 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

163 . UU/7/2004 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

164 . UU/39/2004 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

165 . UU/40/2004 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

166 . UU/13/2005 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

167 . UU/14/2005 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

168 . UU/3/2005 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

169 . UU/9/2005 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

170 . UU/10/2005 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

171 . UU/1/2005 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

172 . UU/8/2005 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

173 . UU/23/2006 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

174 . UU/17/2006 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

175 . UU/11/2006 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

176 . UU/7/2006 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

177 . UU/9/2006 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

178 . UU/5/2006 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)

179 . UU/18/2006 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

180 . UU/14/2006 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

181 . UU/39/2007 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

182 . UU/24/2007 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

183 . UU/26/2007 : Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

184 . UU/45/2007 : Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

185 . UU/17/2007 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

186 . UU/23/2007 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

187 . UU/28/2007 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

188 . UU/22/2007 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

189 . UU/14/2007 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

190 . UU/5/2007 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

191 . UU/13/2007 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

192 . UU/4/2007 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

193 . UU/6/2007 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

194 . UU/3/2007 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

195 . UU/19/2007 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua

196 . UU/15/2007 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara

197 . UU/12/2007 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat

198 . UU/11/2007 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo

199 . UU/27/2007 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

200 . UU/1/2007 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan

201 . UU/8/2007 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

202 . UU/2/2007 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

203 . UU/9/2007 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara

204 . UU/7/2007 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

205 . UU/48/2007 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

206 . UU/10/2007 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara

207 . UU/16/2007 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

208 . UU/41/2008 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

209 . UU/10/2008 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

210 . UU/17/2008 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

211 . UU/42/2008 : Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

212 . UU/19/2008 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

213 . UU/11/2008 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

214 . UU/20/2008 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

215 . UU/14/2008 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

216 . UU/16/2008 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008

217 . UU/9/2008 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

218 . UU/18/2008 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

219 . UU/7/2008 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

220 . UU/3/2008 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua

221 . UU/5/2008 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

222 . UU/36/2008 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

223 . UU/6/2008 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

224 . UU/4/2008 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

225 . UU/8/2008 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

226 . UU/36/2009 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

227 . UU/24/2009 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

228 . UU/43/2009 : Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

229 . UU/18/2009 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

230 . UU/25/2009 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

231 . UU/28/2009 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

232 . UU/22/2009 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

233 . UU/52/2009 : Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

234 . UU/35/2009 : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

235 . UU/44/2009 : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

236 . UU/47/2009 : Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

237 . UU/1/2009 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

238 . UU/32/2009 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

239 . UU/42/2009 : Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

240 . UU/33/2009 : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

241 . UU/30/2009 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

242 . UU/46/2009 : Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

243 . UU/2/2009 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

244 . UU/21/2009 : Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pe

245 . UU/26/2009 : Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

246 . UU/41/2009 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

247 . UU/38/2009 : Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

248 . UU/11/2009 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

249 . UU/31/2009 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

250 . UU/23/2009 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

251 . UU/4/2009 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

252 . UU/8/2009 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

253 . UU/10/2009 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

254 . UU/13/2010 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

255 . UU/10/2010 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

256 . UU/2/2010 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

257 . UU/11/2010 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

258 . UU/9/2010 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

259 . UU/7/2010 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

260 . UU/1/2010 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

261 . UU/5/2010 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

262 . UU/1/2011 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

263 . UU/24/2011 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

264 . UU/6/2011 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

265 . UU/12/2011 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

266 . UU/7/2011 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

267 . UU/11/2011 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

268 . UU/20/2011 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

269 . UU/14/2011 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

270 . UU/22/2011 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

271 . UU/15/2011 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

272 . UU/21/2011 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

273 . UU/13/2011 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

274 . UU/3/2011 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

275 . UU/4/2011 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

276 . UU/10/2011 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

277 . UU/18/2012 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

278 . UU/19/2012 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

279 . UU/8/2012 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

280 . UU/12/2012 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

281 . UU/4/2012 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

282 . UU/2/2012 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

283 . UU/14/2012 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

284 . UU/16/2012 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

285 . UU/17/2012 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

286 . UU/6/2012 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Kelu

287 . UU/1/2012 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

288 . UU/11/2012 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

289 . UU/7/2012 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

290 . UU/21/2013 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan

291 . UU/23/2013 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

292 . UU/8/2013 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara

293 . UU/4/2013 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

294 . UU/2/2013 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

295 . UU/6/2013 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

296 . UU/3/2013 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

297 . UU/16/2013 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

298 . UU/13/2013 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

299 . UU/5/2013 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

300 . UU/12/2013 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

301 . UU/7/2013 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

302 . UU/18/2013 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

303 . UU/19/2013 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

304 . UU/15/2013 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

305 . UU/22/2013 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

306 . UU/20/2013 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran

307 . UU/23/2014 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

308 . UU/12/2014 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

309 . UU/36/2014 : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

310 . UU/24/2014 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

311 . UU/18/2014 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

312 . UU/5/2014 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

313 . UU/29/2014 : Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

314 . UU/32/2014 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

315 . UU/27/2014 : Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

316 . UU/19/2014 : Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Repub

317 . UU/14/2014 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

318 . UU/28/2014 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

319 . UU/22/2014 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

320 . UU/16/2014 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

321 . UU/6/2014 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

322 . UU/8/2014 : Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

323 . UU/17/2014 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

324 . UU/3/2014 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

325 . UU/34/2014 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

326 . UU/15/2014 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara

327 . UU/1/2014 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

328 . UU/11/2014 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran

329 . UU/7/2014 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

330 . UU/41/2014 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

331 . UU/40/2014 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

332 . UU/35/2014 : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

333 . UU/20/2014 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

334 . UU/37/2014 : Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

335 . UU/30/2014 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

336 . UU/1/2015 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

337 . UU/12/2015 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

338 . UU/14/2015 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

339 . UU/8/2015 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

340 . UU/3/2015 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

341 . UU/12/2016 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

342 . UU/13/2016 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

343 . UU/14/2016 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015

344 . UU/8/2016 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

345 . UU/18/2016 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

346 . UU/9/2016 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

347 . UU/10/2016 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

348 . UU/4/2016 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

349 . UU/1/2016 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

350 . UU/7/2016 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

351 . UU/20/2016 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

352 . UU/10/2017 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

353 . UU/3/2017 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

354 . UU/8/2017 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

355 . UU/7/2017 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

356 . UU/15/2017 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

357 . UU/2/2017 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

358 . UU/11/2017 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

359 . UU/18/2017 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

360 . UU/8/2018 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

361 . UU/12/2018 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

362 . UU/13/2018 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

363 . UU/9/2018 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

364 . UU/10/2018 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Gover

365 . UU/1/2018 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

366 . UU/20/2019 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

367 . UU/12/2019 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

368 . UU/22/2019 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

369 . UU/11/2019 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

370 . UU/8/2019 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

371 . UU/3/2019 : Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Governmen

372 . UU/19/2019 : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

373 . UU/2/2019 : Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indon

374 . UU/17/2019 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

375 . UU/21/2019 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

376 . UU/23/2019 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

377 . UU/15/2019 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

378 . UU/4/2019 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

379 . UU/2/2020 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahay

380 . UU/9/2020 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

381 . UU/8/2020 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

382 . UU/11/2020 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

383 . UU/10/2020 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

384 . UU/1/2020 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

385 . UU/4/2020 : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the

386 . UU/6/2020 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

387 . UU/3/2020 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

388 . UU/7/2021 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

389 . UU/3/2021 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

390 . UU/6/2021 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

391 . UU/11/2021 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

392 . UU/1/2021 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

393 . UU/4/2021 : Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

394 . UU/1/2022 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

395 . UU/2/2022 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

396 . UU/26/2022 : Undang-undang Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

397 . UU/11/2022 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

398 . UU/28/2022 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

399 . UU/3/2022 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

400 . UU/24/2022 : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

401 . UU/22/2022 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

402 . UU/12/2022 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

403 . UU/13/2022 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

404 . UU/23/2022 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

405 . UU/17/2023 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-undang (UU)  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

406 . UU/4/2023 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

407 . UU/18/2023 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Undang-undang (UU)  Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

408 . UU/6/2023 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

409 . UU/1/2023 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

410 . UU/20/2023 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Undang-undang (UU)  Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

411 . UU/3/2023 : Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperatio

412 . PP/34/1949 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1949 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri

413 . PP/28/1949 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1949 Tentang Susunan dan Kewajiban Kementerian Perburuhan dan Sosial

414 . PP/14/1949 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 Tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Perburuhan dan Sosial

415 . PP/37/1950 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 Tentang Universitit Negeri Gajah Mada

416 . PP/54/1951 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk  Kepentingan Kapal-Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan

417 . PP/25/1951 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1951 Tentang Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia

418 . PP/13/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil  Untuk Barang-Barang Yang Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak  Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan-Dinas

419 . PP/50/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat  Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa

420 . PP/49/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat  Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa

421 . PP/51/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat  Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera

422 . PP/14/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-Barang Bergerak, Yang Bukan Karena Salah Dan/Atau Kelalaiannya Sendiri, Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peris

423 . PP/45/1952 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat  Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi

424 . PP/42/1953 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953 Tentang Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

425 . PP/18/1953 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan

426 . PP/63/1954 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

427 . PP/15/1955 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

428 . PP/34/1957 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 Tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan

429 . PP/4/1957 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 Tentang Pemberian Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah

430 . PP/34/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1958 Tentang Badan Koordinasi Penerangan

431 . PP/5/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial. Daerah Tingkat ke-I.

432 . PP/26/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1958 Tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

433 . PP/56/1958 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

434 . PP/1/1959 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perancang Nasional

435 . PP/49/1959 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1959 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional

436 . PP/60/1959 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Pergerakan Gerakan Koperasi

437 . PP/16/1960 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

438 . PP/10/1961 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

439 . PP/244/1961 : Peraturan Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961 Tentang Pengerjaan Dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing Dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey Dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia

440 . PP/239/1961 : Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 Tentang Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai-Pegawai Negeri Yang Berhubung Dengan "Retooling"Dibeerhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya/Jabatan Negeri

441 . PP/26/1963 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

442 . PP/51/1963 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 Tentang Cadangan Nasional

443 . PP/22/1964 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1964 Tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang-Barang yang Bukan Karena Kesalahannya dan/atau Kelalaiannya Sendiri  Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak atau Hilang sebagai Akibat Peristiwa Luar Biasa

444 . PP/18/1965 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu - Lintas Jalan

445 . PP/17/1965 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

446 . PP/32/1969 : Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)

447 . PP/33/1970 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan

448 . PP/20/1970 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"

449 . PP/58/1971 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat

450 . PP/22/1971 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang seri

451 . PP/18/1972 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"

452 . PP/36/1972 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah

453 . PP/29/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"

454 . PP/3/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura

455 . PP/18/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional

456 . PP/35/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

457 . PP/22/1974 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum

458 . PP/19/1975 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Industri Pupuk

459 . PP/6/1976 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

460 . PP/1/1976 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

461 . PP/36/1977 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

462 . PP/7/1977 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

463 . PP/14/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 Tentang Perusahaan Umum Dak Dan Galangan Kapal

464 . PP/31/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1978 Tentang Pengangkatan Pegawai Lembaga Mimyak Dan Gas Bumi Menjadi Pegawai Negeri Sipil

465 . PP/24/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 Tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan Dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan/Partisan Di Timor Timur

466 . PP/3/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Satyalancana "Seroja"

467 . PP/4/1978 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya

468 . PP/21/1979 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk

469 . PP/5/1979 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

470 . PP/55/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

471 . PP/41/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum

472 . PP/18/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah

473 . PP/37/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil

474 . PP/11/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Selulosa, Dan Balai Besar Pengembangan Logam Dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri

475 . PP/31/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

476 . PP/33/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

477 . PP/29/1980 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

478 . PP/8/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

479 . PP/27/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri

480 . PP/20/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

481 . PP/42/1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

482 . PP/49/1982 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun

483 . PP/48/1982 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar

484 . PP/3/1983 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)

485 . PP/1/1983 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas

486 . PP/9/1983 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor

487 . PP/26/1984 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

488 . PP/36/1984 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

489 . PP/22/1984 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya

490 . PP/26/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan

491 . PP/8/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

492 . PP/35/1985 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

493 . PP/22/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

494 . PP/37/1985 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos

495 . PP/28/1986 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 Tentang Pengadaan Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai

496 . PP/7/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

497 . PP/3/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

498 . PP/13/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri

499 . PP/14/1987 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

500 . PP/5/1988 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

501 . PP/11/1988 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan

502 . PP/10/1989 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

503 . PP/33/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma

504 . PP/55/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

505 . PP/24/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

506 . PP/29/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

507 . PP/8/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol

508 . PP/22/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II

509 . PP/28/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

510 . PP/6/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

511 . PP/37/1990 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah

512 . PP/72/1991 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

513 . PP/14/1991 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

514 . PP/70/1991 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

515 . PP/35/1991 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

516 . PP/78/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan

517 . PP/38/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan

518 . PP/68/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

519 . PP/39/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

520 . PP/34/1992 : Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

521 . PP/37/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

522 . PP/4/1992 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara

523 . PP/10/1993 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

524 . PP/43/1993 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

525 . PP/44/1993 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi

526 . PP/51/1993 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

527 . PP/40/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

528 . PP/21/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

529 . PP/44/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

530 . PP/6/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelanggaraan Usaha Perfilman

531 . PP/36/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

532 . PP/14/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

533 . PP/50/1994 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

534 . PP/48/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

535 . PP/3/1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan

536 . PP/19/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum

537 . PP/25/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik

538 . PP/44/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman

539 . PP/32/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek

540 . PP/31/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten

541 . PP/13/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri

542 . PP/40/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

543 . PP/10/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nom

544 . PP/70/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Tentang Kepelabuhanan

545 . PP/32/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

546 . PP/56/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

547 . PP/2/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor

548 . PP/40/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

549 . PP/71/1996 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Kebandarudaraan

550 . PP/47/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

551 . PP/8/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga

552 . PP/22/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

553 . PP/11/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

554 . PP/44/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

555 . PP/5/1997 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai

556 . PP/62/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah

557 . PP/68/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

558 . PP/33/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

559 . PP/43/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

560 . PP/13/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum)

561 . PP/12/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

562 . PP/32/1998 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil

563 . PP/2/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

564 . PP/32/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

565 . PP/51/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik

566 . PP/80/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri

567 . PP/41/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

568 . PP/55/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

569 . PP/23/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter

570 . PP/53/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

571 . PP/81/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

572 . PP/17/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

573 . PP/94/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

574 . PP/58/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

575 . PP/93/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

576 . PP/98/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dim

577 . PP/7/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

578 . PP/37/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

579 . PP/6/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

580 . PP/33/1999 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

581 . PP/9/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

582 . PP/27/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

583 . PP/92/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan

584 . PP/18/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

585 . PP/105/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

586 . PP/25/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

587 . PP/125/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

588 . PP/23/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

589 . PP/103/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

590 . PP/28/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

591 . PP/122/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang

592 . PP/116/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

593 . PP/119/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

594 . PP/36/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia

595 . PP/140/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

596 . PP/24/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

597 . PP/95/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

598 . PP/120/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang

599 . PP/29/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

600 . PP/109/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

601 . PP/101/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

602 . PP/121/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta

603 . PP/81/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 Tentang Kenavigasian

604 . PP/126/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

605 . PP/107/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah

606 . PP/127/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta

607 . PP/37/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia

608 . PP/117/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

609 . PP/70/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

610 . PP/6/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)

611 . PP/98/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

612 . PP/19/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

613 . PP/133/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia

614 . PP/123/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang

615 . PP/128/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

616 . PP/10/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah

617 . PP/91/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

618 . PP/34/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

619 . PP/99/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

620 . PP/118/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

621 . PP/124/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar

622 . PP/143/2000 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

623 . PP/53/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

624 . PP/67/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)

625 . PP/52/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

626 . PP/12/2000 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pencarian Dan Pertolongan

627 . PP/69/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan

628 . PP/52/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

629 . PP/70/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan

630 . PP/15/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

631 . PP/40/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol

632 . PP/63/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

633 . PP/81/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman

634 . PP/21/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

635 . PP/8/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

636 . PP/18/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik

637 . PP/76/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

638 . PP/82/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

639 . PP/74/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

640 . PP/39/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

641 . PP/4/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

642 . PP/3/2001 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan

643 . PP/68/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

644 . PP/21/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Mendu

645 . PP/4/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Mendud

646 . PP/11/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

647 . PP/67/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

648 . PP/51/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

649 . PP/62/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

650 . PP/12/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

651 . PP/23/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

652 . PP/66/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

653 . PP/63/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

654 . PP/34/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

655 . PP/61/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

656 . PP/31/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri

657 . PP/35/2002 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

658 . PP/30/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

659 . PP/7/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

660 . PP/38/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertam

661 . PP/60/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

662 . PP/19/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

663 . PP/21/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

664 . PP/45/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral

665 . PP/55/2003 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

666 . PP/14/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah

667 . PP/21/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

668 . PP/28/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

669 . PP/29/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi  Untuk Cakram Optik (Optical Disc)

670 . PP/35/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

671 . PP/15/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

672 . PP/24/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

673 . PP/43/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan  Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

674 . PP/5/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

675 . PP/45/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

676 . PP/16/2004 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

677 . PP/6/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

678 . PP/17/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

679 . PP/58/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

680 . PP/36/2005 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

681 . PP/1/2005 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

682 . PP/55/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

683 . PP/54/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah

684 . PP/7/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

685 . PP/63/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

686 . PP/39/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

687 . PP/19/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

688 . PP/15/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

689 . PP/37/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

690 . PP/42/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

691 . PP/33/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

692 . PP/9/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

693 . PP/45/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

694 . PP/23/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

695 . PP/16/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

696 . PP/11/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

697 . PP/31/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

698 . PP/44/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

699 . PP/48/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

700 . PP/40/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten

701 . PP/75/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

702 . PP/3/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

703 . PP/50/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

704 . PP/73/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

705 . PP/62/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

706 . PP/35/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

707 . PP/72/2005 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

708 . PP/26/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

709 . PP/6/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

710 . PP/34/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

711 . PP/4/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

712 . PP/2/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

713 . PP/19/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

714 . PP/42/2006 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

715 . PP/37/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

716 . PP/27/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

717 . PP/32/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

718 . PP/8/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

719 . PP/20/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

720 . PP/36/2006 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan

721 . PP/59/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

722 . PP/6/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

723 . PP/18/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan

724 . PP/63/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian

725 . PP/75/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

726 . PP/40/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

727 . PP/43/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

728 . PP/62/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

729 . PP/16/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

730 . PP/37/2007 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

731 . PP/82/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

732 . PP/41/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

733 . PP/3/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

734 . PP/38/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

735 . PP/32/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

736 . PP/57/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

737 . PP/19/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

738 . PP/15/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

739 . PP/54/2007 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

740 . PP/22/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

741 . PP/21/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

742 . PP/42/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

743 . PP/71/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

744 . PP/74/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

745 . PP/26/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

746 . PP/38/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah

747 . PP/76/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

748 . PP/41/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia

749 . PP/54/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

750 . PP/36/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

751 . PP/43/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah

752 . PP/51/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

753 . PP/49/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

754 . PP/7/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

755 . PP/2/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

756 . PP/62/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu

757 . PP/8/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

758 . PP/72/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

759 . PP/48/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

760 . PP/24/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

761 . PP/60/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

762 . PKLKPBP/PER.001/KEP.LKPP/05/2008/2008 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

763 . PP/23/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

764 . PP/61/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

765 . PP/37/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

766 . PP/56/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

767 . PP/2/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

768 . PP/40/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

769 . PP/45/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

770 . PP/70/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi

771 . PP/43/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan

772 . PP/51/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

773 . PP/53/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

774 . PP/14/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

775 . PP/72/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

776 . PP/38/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

777 . PP/41/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

778 . PP/31/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi

779 . PP/48/2009 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya

780 . PP/90/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

781 . PP/37/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan

782 . PP/79/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

783 . PP/15/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

784 . PP/9/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

785 . PP/23/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

786 . PP/71/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

787 . PP/17/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

788 . PP/20/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

789 . PP/11/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

790 . PP/83/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

791 . PP/22/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

792 . PP/5/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian

793 . PP/59/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

794 . PP/46/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I

795 . PP/7/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

796 . PP/44/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor

797 . PP/8/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk

798 . PP/72/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara

799 . PP/4/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

800 . PP/55/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

801 . PP/63/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)  PT Brantas Abipraya

802 . PP/64/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil

803 . PP/10/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

804 . PP/24/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

805 . PP/42/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

806 . PP/48/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

807 . PP/94/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

808 . PP/93/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan Sumbangan Pembinaan Olah Raga Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan

809 . PP/35/2010 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

810 . PP/18/2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman

811 . PP/48/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak

812 . PP/38/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

813 . PP/32/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

814 . PP/2/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

815 . PP/50/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010  2025

816 . PP/1/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

817 . PP/10/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

818 . PP/22/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

819 . PP/77/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengerukan Indonesia

820 . PP/6/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan  Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

821 . PP/78/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV

822 . PP/30/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

823 . PP/79/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia I

824 . PP/76/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I

825 . PP/58/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia II

826 . PP/42/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

827 . PP/23/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

828 . PP/26/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

829 . PP/7/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah

830 . PP/46/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

831 . PP/74/2011 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

832 . PP/14/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

833 . PP/95/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

834 . PP/46/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

835 . PP/41/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan

836 . PP/28/2012 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

837 . PP/37/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

838 . PP/50/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

839 . PP/55/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

840 . PP/35/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri

841 . PP/67/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Persero PT Pos Indonesia

842 . PP/5/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry

843 . PP/42/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

844 . PP/109/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

845 . PP/56/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

846 . PP/6/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I

847 . PP/77/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

848 . PP/36/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum  Percetakan Negara Republik Indonesia

849 . PP/38/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

850 . PP/72/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

851 . PP/115/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri

852 . PP/63/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia

853 . PP/8/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia III

854 . PP/2/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

855 . PP/96/2012 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

856 . PP/100/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

857 . PP/76/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia

858 . PP/66/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Prasarana Perikanan Samudera

859 . PP/13/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertamina

860 . PP/75/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV

861 . PP/34/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia I

862 . PP/62/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

863 . PP/7/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II

864 . PP/80/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

865 . PP/60/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

866 . PP/40/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

867 . PP/24/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

868 . PP/9/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

869 . PP/101/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

870 . PP/39/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

871 . PP/54/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir

872 . PP/61/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

873 . PP/27/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

874 . PP/30/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

875 . PP/1/2012 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undan

876 . PP/81/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

877 . PP/33/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

878 . PP/44/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat

879 . PP/4/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

880 . PP/82/2012 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

881 . PP/45/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

882 . PP/79/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

883 . PP/31/2013 : Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

884 . PP/72/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta

885 . PP/66/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Pertanian Bogor

886 . PP/40/2013 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

887 . PP/65/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung

888 . PP/32/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

889 . PP/99/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

890 . PP/78/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

891 . PP/9/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia

892 . PP/16/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry

893 . PP/75/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional

894 . PP/63/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

895 . PP/87/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

896 . PP/68/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia

897 . PP/50/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II

898 . PP/18/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dala

899 . PP/3/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

900 . PP/8/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

901 . PP/21/2013 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

902 . PP/46/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan

903 . PP/27/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

904 . PP/23/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

905 . PP/68/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

906 . PP/9/2014 : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

907 . PP/74/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

908 . PP/3/2014 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

909 . PP/47/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan

910 . PP/43/2014 : Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

911 . PP/87/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga

912 . PP/6/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry

913 . PP/76/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

914 . PP/24/2014 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

915 . PP/103/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

916 . PP/44/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup

917 . PP/15/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

918 . PP/63/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

919 . PP/11/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

920 . PP/8/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I

921 . PP/2/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

922 . PP/57/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

923 . PP/25/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura

924 . PP/7/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Damri

925 . PP/30/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga

926 . PP/101/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

927 . PP/69/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air

928 . PP/78/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

929 . PP/49/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

930 . PP/17/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

931 . PP/48/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

932 . PP/66/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

933 . PP/61/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

934 . PP/45/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

935 . PP/12/2014 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

936 . PP/3/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh

937 . PP/122/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

938 . PP/66/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

939 . PP/109/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Hortikultura

940 . PP/17/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

941 . PP/118/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia

942 . PP/142/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

943 . PP/12/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

944 . PP/6/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

945 . PP/52/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro

946 . PP/51/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran

947 . PP/68/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

948 . PP/41/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri

949 . PP/18/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu

950 . PP/83/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Perum Pembangunan Perumahan Nasional

951 . PP/42/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara

952 . PP/75/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

953 . PP/141/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan

954 . PP/53/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin

955 . PP/79/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

956 . PP/96/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

957 . PP/85/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

958 . PP/26/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

959 . PP/107/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

960 . PP/54/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember

961 . PP/14/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

962 . PP/76/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

963 . PP/121/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

964 . PP/80/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika

965 . PP/104/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

966 . PP/5/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

967 . PP/10/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

968 . PP/11/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

969 . PP/105/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan

970 . PP/19/2015 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

971 . PP/45/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

972 . PP/18/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

973 . PP/14/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

974 . PP/34/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

975 . PP/53/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II

976 . PP/33/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara

977 . PP/72/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

978 . PP/37/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

979 . PP/17/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara

980 . PP/65/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

981 . PP/9/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

982 . PP/16/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara

983 . PP/62/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

984 . PP/73/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

985 . PP/13/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Perum Bulog

986 . PP/36/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk

987 . PP/54/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

988 . PP/1/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

989 . PP/51/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Jasa Marga Tbk

990 . PP/25/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I

991 . PP/97/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

992 . PP/77/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia

993 . PP/52/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

994 . PP/48/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

995 . PP/57/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

996 . PP/15/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

997 . PP/11/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

998 . PP/46/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

999 . PP/4/2016 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

1000 . PP/7/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

1001 . PP/2/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

1002 . PP/11/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1003 . PP/27/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

1004 . PP/33/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

1005 . PP/6/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

1006 . PP/3/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner

1007 . PP/53/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

1008 . PP/16/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

1009 . PP/50/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

1010 . PP/15/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

1011 . PP/54/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

1012 . PP/18/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1013 . PP/29/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

1014 . PP/46/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

1015 . PP/63/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

1016 . PP/49/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan

1017 . PP/28/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan

1018 . PP/32/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

1019 . PP/13/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

1020 . PP/21/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Potensi Pencarian Dan Pertoiongan

1021 . PP/44/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

1022 . PP/19/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

1023 . PP/22/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertolongan

1024 . PP/50/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1025 . PP/29/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri

1026 . PP/49/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1027 . PP/28/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

1028 . PP/48/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing

1029 . PP/11/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh

1030 . PP/12/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

1031 . PP/5/2018 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

1032 . PP/38/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri

1033 . PP/51/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1034 . PP/25/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1035 . PP/24/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1036 . PP/58/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

1037 . PP/45/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

1038 . PP/15/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1039 . PP/40/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

1040 . PP/55/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

1041 . PP/35/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

1042 . PP/32/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Penc

1043 . PP/3/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

1044 . PP/4/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

1045 . PP/14/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

1046 . PP/34/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

1047 . PP/27/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1048 . PP/16/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1049 . PP/37/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

1050 . PP/17/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

1051 . PP/2/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

1052 . PP/59/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

1053 . PP/47/2018 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

1054 . PP/57/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

1055 . PP/2/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

1056 . PP/67/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

1057 . PP/32/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut

1058 . PP/12/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1059 . PP/75/2019 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

1060 . PP/7/2019 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

1061 . PP/6/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia

1062 . PP/81/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1063 . PP/86/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

1064 . PP/53/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

1065 . PP/1/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementria

1066 . PP/78/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

1067 . PP/10/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

1068 . PP/90/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

1069 . PP/27/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya

1070 . PP/8/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur

1071 . PP/80/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1072 . PP/26/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung

1073 . PP/40/2019 : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1074 . PP/23/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia

1075 . PP/47/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1076 . PP/60/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1077 . PP/70/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1078 . PP/64/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

1079 . PP/14/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

1080 . PP/28/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1081 . PP/87/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

1082 . PP/1/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

1083 . PP/9/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

1084 . PP/52/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

1085 . PP/71/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

1086 . PP/12/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangun

1087 . PP/4/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus

1088 . PP/50/2019 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

1089 . PP/15/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2

1090 . PP/17/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1091 . PP/28/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1092 . PP/26/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

1093 . PP/19/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

1094 . PP/1/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

1095 . PP/13/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

1096 . PP/25/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

1097 . PP/12/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

1098 . PP/51/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

1099 . PP/56/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret

1100 . PP/48/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

1101 . PP/69/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1102 . PP/81/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani

1103 . PP/74/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

1104 . PP/50/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

1105 . PP/65/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

1106 . PP/41/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

1107 . PP/13/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dal

1108 . PP/11/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

1109 . PP/36/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1110 . PP/22/2020 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

1111 . PP/38/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

1112 . PP/3/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

1113 . PP/42/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

1114 . PP/6/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

1115 . PP/66/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

1116 . PP/29/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

1117 . PP/21/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1118 . PP/27/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

1119 . PP/30/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

1120 . PP/49/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1121 . PP/58/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

1122 . PP/59/2020 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

1123 . PP/18/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

1124 . PP/15/2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

1125 . PP/106/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

1126 . PP/23/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

1127 . PP/7/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1128 . PP/86/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai

1129 . PP/16/2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1130 . PP/21/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

1131 . PP/41/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

1132 . PP/28/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

1133 . PP/26/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

1134 . PP/27/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

1135 . PP/19/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1136 . PP/29/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

1137 . PP/40/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

1138 . PP/30/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1139 . PP/45/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

1140 . PP/32/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

1141 . PP/31/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

1142 . PP/20/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

1143 . PP/122/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1144 . PP/114/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang

1145 . PP/14/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

1146 . PP/108/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya

1147 . PP/13/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

1148 . PP/44/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1149 . PP/54/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

1150 . PP/52/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

1151 . PP/33/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

1152 . PP/55/2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

1153 . PP/42/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

1154 . PP/6/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

1155 . PP/25/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1156 . PP/95/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

1157 . PP/85/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

1158 . PP/103/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1159 . PP/115/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang

1160 . PP/64/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah

1161 . PP/11/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

1162 . PP/2/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan  Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TTetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

1163 . PP/5/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1164 . PP/109/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1165 . PP/59/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

1166 . PP/46/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

1167 . PP/22/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1168 . PP/78/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

1169 . PP/70/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

1170 . PP/47/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

1171 . PP/10/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

1172 . PP/12/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1173 . PP/2/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

1174 . PP/12/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

1175 . PP/55/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

1176 . PP/49/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan

1177 . PP/28/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

1178 . PP/36/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang

1179 . PP/9/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

1180 . PP/6/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Ibu Kota Nus

1181 . PP/35/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

1182 . PP/17/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

1183 . PP/38/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala

1184 . PP/1/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

1185 . PP/24/2022 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

1186 . PP/37/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya

1187 . PP/39/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka

1188 . PP/25/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

1189 . PP/54/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

1190 . PP/3/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

1191 . PP/59/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan

1192 . PP/50/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1193 . PP/15/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

1194 . PP/22/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

1195 . PP/13/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

1196 . PP/44/2022 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1197 . PP/4/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

1198 . PP/27/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

1199 . PP/8/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Ba

1200 . PP/50/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

1201 . PP/4/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana

1202 . PP/39/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1203 . PP/37/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

1204 . PP/42/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

1205 . PP/7/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastr

1206 . PP/10/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

1207 . PP/3/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1208 . PP/16/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

1209 . PP/21/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1210 . PP/11/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

1211 . PP/24/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan

1212 . PP/6/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1213 . PP/7/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan

1214 . PP/2/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

1215 . PP/5/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1216 . PP/48/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

1217 . PP/5/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak   Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi

1218 . PP/35/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1219 . PP/45/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif

1220 . PP/29/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

1221 . PP/52/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

1222 . PP/36/2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

1223 . KEPPRES/164/1957 : Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Panitia Negara Pendidikan Teknik

1224 . KEPPRES/253/1960 : Keputusan Presiden Nomor 253 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Panitia Kerja Persiapan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

1225 . KEPPRES/299/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Potong Hewan

1226 . KEPPRES/209/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Potong Hewan

1227 . KEPPRES/291/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Klaten Tentang Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Reklame Dan Pajak Pemasangan

1228 . KEPPRES/222/1960 : Keputusan Presiden Nomor 222 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Panitia Persiapan Administrasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

1229 . KEPPRES/265/1960 : Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Bogor Tentang Pengadaan Pemungutan Pajak Potong Hewan

1230 . PERPRES/9/1960 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Berkedudukan Pelaut

1231 . KEPPRES/327/1961 : Perda Tentang Pengadaan Reklame Dan Pemungutan Pajak

1232 . KEPPRES/69/1961 : Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Pajak Sepeda

1233 . KEPPRES/238/1961 : Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka

1234 . KEPPRES/193/1961 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Pembangunan

1235 . KEPPRES/263/1961 : Penetapan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Pengadaan Dan Penarikan Pajak Pembangunan

1236 . KEPPRES/46/1961 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1961 Tentang Peraturan Daerah Pajak Pendaftaran Perusahaan

1237 . KEPPRES/58/1961 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1961 Tentang Peraturan Daerah Pajak Minuman Kotapraja Pekalongan

1238 . KEPPRES/154/1961 : Mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Pajak Pendaftaran Perusahaan Di Daerah Tingkat II Banyuwangi

1239 . KEPPRES/153/1961 : Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Atas Pertunjukan Umum Di Kabupaten Indramayu

1240 . PERPRES/18/1961 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia

1241 . KEPPRES/54/1961 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Panitia Penampungan Bencana Alam

1242 . PERPRES/6/1961 : Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia

1243 . KEPPRES/371/1961 : Keputusan Presiden Nomor 371 Tahun 1961 Tentang Bencana Alam Gunung Merapi Jawa Tengah

1244 . PERPRES/27/1963 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 Tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

1245 . KEPPRES/44/1963 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1963 Tentang Biaya Tambahan Untuk Penanggulangan Bencana Alam Nasional Di Jawa Timur

1246 . KEPPRES/55/1963 : Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Biaya Tambahan Bencana Alam Nasional di Kalimantan Barat

1247 . PERPRES/2/1964 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta

1248 . PERPRES/17/1964 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera

1249 . KEPPRES/332/1965 : Keputusan Presiden Nomor 332 Tahun 1965 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 44, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Bencana Alam Nasional

1250 . KEPPRES/312/1965 : Keputusan Presiden Nomor 312 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam

1251 . KEPPRES/7/1965 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Bencana Alam Gunung Merapi

1252 . KEPPRES/305/1965 : Keputusan Presiden Nomor 305 Tahun 1965 Tentang Pencabutan Pernyataan Bencana Alam Luar Biasa Nasional

1253 . PERPRES/2/1965 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis

1254 . KEPPRES/254/1966 : Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1966 Tentang Bencana Alam Luar Biasa/Nasional Di Sangir/Talaud Sulawesi Utara

1255 . KEPPRES/98/1966 : Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1966 Tentang Bencana Alam, Bencana Banjir Jawa Timur, Meletusnya Gunung Kelud dan Tanah Longsor di Cianjur Jawa Barat Tahun 1966

1256 . KEPPRES/61A/1966 : Keputusan Presiden Nomor 61 A Tahun 1966 Tentang Penetapan Bencana Alam Luar Biasa/Nasional

1257 . KEPPRES/261/1967 : Keputusan Presiden Nomor 261 Tahun 1967 Tentang Panitia Pengadaan Pangan Rakyat

1258 . KEPPRES/243/1968 : Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1968 Tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Daerah Otonom

1259 . KEPPRES/16/1968 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1968 Tentang Proyek Vital Pemerintah

1260 . KEPPRES/4/1969 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1969 Tentang Penegasan Batas-Batas Tugas Dan Tanggung Djawab Aparat-Aparat Pemerintah Dalam Bidang Produksi Dan Pemasaran Gula Pasir

1261 . KEPPRES/11/1969 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Urusan Logistik

1262 . KEPPRES/5/1969 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Penegasan Kepada Bulog Untuk Mengkoordinir Pelaksanaan Dari Semua Penerimaan Sumbangan/Bantuan Bahan Pangan Dari Luar Negeri Yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah

1263 . KEPPRES/26/1969 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 Tentang Mengesahkan "Instrument Of Participation" yang Menandaskan Ikut Sertanya Republik Indonesia dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional

1264 . KEPPRES/12/1969 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pemberian Beras Bagi Keperluan Pegawai Negeri Anggota Angkatan Bersenjata, Pegawai Perusahaan Negara, Pegawai Daerah Dan Pegawai Perusahaan Daerah Harus Dilakukan Oleh Instansi-Instansi Yang Bersangkutan, Pem

1265 . KEPPRES/3/1969 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1969 Tentang Kebidjaksanaan Pengadaan, Penjaluran Dan Penjebaran Pupuk Buatan Dan Obat-Obatan Pemberantas Hama/Penjakit Tanaman

1266 . KEPPRES/6/1969 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 61a, 98 Dan 254 Tahun 1996 Tentang Pernyataan Bencana Alam Nasional/Luar Biasa Di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Dan Sulawesi Utara

1267 . KEPPRES/4/1970 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Badan Perbekalan Dan Perhubungan Pada Lembaga Pemilihan Umum

1268 . KEPPRES/72/1971 : Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 Tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih

1269 . KEPPRES/5/1972 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1972 Tentang Pembentukan Panitia Urusan Pupuk dengan Susunan Keanggoataan Menteri Pertanian Sebagai Ketua Merangkap Anggota

1270 . KEPPRES/45/1974 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

1271 . KEPPRES/15/1974 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1272 . KEPPRES/31/1975 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

1273 . KEPPRES/33/1975 : Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1975 Tentang Penetapan Daerah - Daerah Tingkat I yang Terkena Bencana Alam yang diberi Bantuan Biaya Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial

1274 . KEPPRES/7/1975 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

1275 . INPRES/8/1976 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

1276 . KEPPRES/51/1976 : Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

1277 . INPRES/1/1977 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa

1278 . INPRES/4/1977 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

1279 . KEPPRES/3/1978 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Free Way) Jakarta - Bogor - Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol

1280 . KEPPRES/5/1978 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional

1281 . KEPPRES/36/1979 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja

1282 . KEPPRES/44/1979 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1979 Tentang Pemberian Rumah Kediaman Yang Layak Beserta Perlengkapannya Kepada Bekas Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta

1283 . KEPPRES/19/1979 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1979 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta Bogor Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi Dan Besarnya Uang Tol

1284 . KEPPRES/34/1979 : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penetapan Jembatan Citarum Rajamandala Menjadi Jembatan Tol Dan Besarnya Uang Tol

1285 . KEPPRES/58/1979 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Team Pembina Dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Hydrocraker

1286 . KEPPRES/47/1979 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 Tentang Perubahan Lampiran - Lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

1287 . KEPPRES/28/1979 : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam

1288 . KEPPRES/10/1980 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

1289 . KEPPRES/15/1980 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyediaan Dana Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

1290 . KEPPRES/36/1980 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 Tentang Pemberian Premi Kepada Kelompok Tani INSUS

1291 . KEPPRES/61/1980 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan

1292 . KEPPRES/8/1980 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 Tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri

1293 . KEPPRES/42/1980 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Penggadaan Barang/Peralatan Pemerintah

1294 . KEPPRES/54/1980 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah

1295 . KEPPRES/31/1980 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara

1296 . KEPPRES/30/1981 : Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 Tentang Latihan Pra Jabatan

1297 . KEPPRES/38/1981 : Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dan Jembatan Menjadi Jalan Tol Dan Jembatan Tol

1298 . KEPPRES/40/1981 : Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981 Tentang Pembangunan Asrama Mahasiswa Untuk Perguruan Tinggi Di Seluruh Indonesia

1299 . KEPPRES/18/1981 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1300 . KEPPRES/14/1981 : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Tol Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

1301 . KEPPRES/39/1981 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1981 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang

1302 . KEPPRES/1/1981 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

1303 . KEPPRES/50/1981 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam

1304 . KEPPRES/57/1981 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas - Pontianak

1305 . KEPPRES/22/1982 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Penetapan Jembatan Mojokerto Menjadi Jembatan Tol Dan Besarnya Tol

1306 . KEPPRES/27/1982 : Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1982 Tentang Pengadaan Bahan Peledak

1307 . KEPPRES/28/1982 : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia

1308 . KEPPRES/7/1982 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

1309 . KEPPRES/5/1982 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Penunjukan Tempat Berdiam Sementara Bagi Orang Asing Yang Masuk Ke Dan Atau Tinggal Di Wilayah Republik Indonesia Secara Tidak Sah Dan Belum Dapat Dikeluarkan

1310 . KEPPRES/9/1982 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan Dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar

1311 . KEPPRES/46/1983 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan

1312 . KEPPRES/17/1983 : Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

1313 . KEPPRES/2/1983 : Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

1314 . KEPPRES/11/1983 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Pejabat Dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

1315 . KEPPRES/42/1983 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Uang Tol Untuk Ruas Jalan Tol Srondol – Jatingaleh Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan

1316 . KEPPRES/13/1983 : Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Perekaman Video

1317 . KEPPRES/5/1983 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas

1318 . INPRES/15/1983 : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

1319 . KEPPRES/4/1983 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dana Jalan Tol

1320 . KEPPRES/29/1983 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 Tentang Penetapan Besarnya Uang Tol Pada Jalan Tol Dan Jembatan Tol

1321 . KEPPRES/62/1983 : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 Tentang Badan Pengendalian Bimas

1322 . KEPPRES/24/1983 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Keputusan Prsiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983

1323 . KEPPRES/66/1983 : Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 Tentang Penyediaan Pelumas Dan Penanganan Pelumas Bekas

1324 . KEPPRES/49/1983 : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983

1325 . KEPPRES/29/1984 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1326 . KEPPRES/15/1984 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen

1327 . KEPPRES/11/1984 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

1328 . KEPPRES/30/1984 : Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga

1329 . KEPPRES/9/1984 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984 Tentang Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol

1330 . KEPPRES/62/1984 : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Tangerang

1331 . KEPPRES/65/1984 : Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 Tentang Pengangkatan Pegawai, Pengawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara, Dan Polisi Bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis Menjadi Pengawai Negeri Sipil

1332 . KEPPRES/48/1984 : Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pejabat Baru Eselon I, Ii, Iii, Dan Iv Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

1333 . KEPPRES/63/1984 : Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng Menjadi Jalan Tol Cengkareng Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Serta Langganan Tol

1334 . KEPPRES/57/1984 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma Iv Di Bidang Kepegawaian

1335 . KEPPRES/40/1984 : Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984 Tentang Penambahan Keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah

1336 . KEPPRES/8/1984 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Penetapan Besarnya Langganan Tol Untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas Dan Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Dan J

1337 . KEPPRES/37/1984 : Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 Tentang Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semar

1338 . KEPPRES/61/1984 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

1339 . KEPPRES/62/1985 : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 Tentang Perubahan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

1340 . KEPPRES/53/1985 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

1341 . KEPPRES/41/1985 : Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga

1342 . KEPPRES/40/1985 : Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatanpemerintah Sebagaimana Telah Disempurnakan Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 Dan Keputusan Preside

1343 . KEPPRES/66/1986 : Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1986 Tentang Pemberian Kemudahan Di Bidang Impor Dan Ekspor Kepada Perusahaan-Perusahaan Industri Strategis Tertentu

1344 . KEPPRES/48/1986 : Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

1345 . KEPPRES/47/1986 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian

1346 . KEPPRES/61/1986 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa Di Sumatera Utara

1347 . KEPPRES/24/1986 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Surabaya-Gempol

1348 . KEPPRES/9/1986 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 Tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut Dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Di Bayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Ke

1349 . KEPPRES/6/1987 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Cawang – Semanggi Dan Jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi

1350 . KEPPRES/35/1987 : Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 Tentang Tim Pengarah Proyek Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

1351 . KEPPRES/25/1987 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Oleh Perusahaan Patungan

1352 . KEPPRES/23/1987 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh-Krapyak Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang

1353 . KEPPRES/3/1987 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Tunjangan Jabatan Kesyahbandaran

1354 . KEPPRES/39/1988 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

1355 . KEPPRES/61/1988 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

1356 . KEPPRES/5/1988 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak

1357 . KEPPRES/15/1988 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

1358 . KEPPRES/6/1988 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa

1359 . KEPPRES/16/1988 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

1360 . KEPPRES/18/1988 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 Tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas

1361 . KEPPRES/25/1988 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol

1362 . KEPPRES/26/1988 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

1363 . KEPPRES/50/1989 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang – Tanjung Priok Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol Untuk Ruas Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun Serta Langganan Tol

1364 . KEPPRES/9/1989 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

1365 . KEPPRES/18/1989 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan  Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Cikampek Dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang P

1366 . KEPPRES/11/1989 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional

1367 . KEPPRES/31/1989 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Dana Reboisasi

1368 . KEPPRES/53/1989 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri

1369 . KEPPRES/4/1989 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden

1370 . KEPPRES/8/1990 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok

1371 . KEPPRES/49/1990 : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung Cikunir Sebagai Jalan Tol Dan Penambahan Ramp Dukuh Pada Jalan Tol Jagorawi Serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol

1372 . KEPPRES/11/1990 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

1373 . KEPPRES/56/1990 : Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

1374 . KEPPRES/4/1990 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989

1375 . KEPPRES/32/1990 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

1376 . KEPPRES/43/1990 : Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

1377 . KEPPRES/47/1991 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1991 Tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

1378 . KEPPRES/20/1991 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 Tentang Perubahan Status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol

1379 . KEPPRES/55/1991 : Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

1380 . KEPPRES/32/1991 : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura, Beserta Lampirannya

1381 . KEPPRES/19/1991 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

1382 . KEPPRES/54/1991 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Pada Jalan Tol Jagorawi Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol

1383 . KEPPRES/25/1992 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

1384 . KEPPRES/36/1992 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang Merak Sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar Pada Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol Serta T

1385 . KEPPRES/55/1993 : Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1386 . KEPPRES/5/1993 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Penambahan Ramp Tol Pada Simpang Susun Gunung Putri Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1387 . KEPPRES/24/1993 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung

1388 . KEPPRES/78/1993 : Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 Tentang Penambahan Ramp Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1389 . KEPPRES/98/1993 : Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri

1390 . KEPPRES/23/1993 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol

1391 . KEPPRES/103/1993 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993 Tentang Badan Urusan Logistik

1392 . KEPPRES/69/1994 : Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beriodium

1393 . KEPPRES/81/1994 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 Tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1394 . KEPPRES/86/1994 : Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak

1395 . KEPPRES/73/1994 : Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994 Tentang Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

1396 . KEPPRES/84/1994 : Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 Tentang Penambahan Gerbang Tol Meruya Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1397 . KEPPRES/82/1994 : Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1398 . KEPPRES/54/1994 : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sandi Negara

1399 . KEPPRES/83/1994 : Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 Tentang Penambahan Gerbang Tol Kalihurip Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarip Tol

1400 . KEPPRES/24/1995 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1401 . KEPPRES/72/1995 : Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur

1402 . KEPPRES/50/1995 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik

1403 . KEPPRES/82/1995 : Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah

1404 . KEPPRES/64/1995 : Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 Tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1405 . KEPPRES/65/1995 : Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Pondok Pinang - Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1406 . KEPPRES/6/1995 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Tim Evaluasi Pengadaan

1407 . KEPPRES/2/1995 : Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994

1408 . KEPPRES/5/1996 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

1409 . KEPPRES/41/1996 : Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri

1410 . KEPPRES/94/1996 : Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1996 Tentang Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995)

1411 . KEPPRES/81/1996 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1412 . KEPPRES/47/1996 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur Jembatan Tiga-Pluit Dan Tomang-Grogol-Pluit Junction Sebagai Jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Ha

1413 . KEPPRES/95/1996 : Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 Tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol

1414 . KEPPRES/49/1996 : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol

1415 . KEPPRES/45/1996 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol

1416 . KEPPRES/96/1996 : Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas-Manyar Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1417 . KEPPRES/53/1996 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1418 . KEPPRES/78/1996 : Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi Di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar

1419 . KEPPRES/46/1996 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 Tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol

1420 . KEPPRES/79/1996 : Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna

1421 . KEPPRES/50/1997 : Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 Tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1422 . KEPPRES/45/1997 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik

1423 . KEPPRES/31/1997 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pembangunan Dan Pengusahaan Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta

1424 . KEPPRES/39/1997 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

1425 . KEPPRES/44/1997 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Jaringan Angkutan Massal Metropolitan

1426 . KEPPRES/14/1997 : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994

1427 . KEPPRES/8/1997 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995

1428 . KEPPRES/24/1997 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993

1429 . KEPPRES/53/1997 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997

1430 . KEPPRES/129/1998 : Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

1431 . KEPPRES/73/1998 : Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 Tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Proyek Dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Bidang Infrastruktur

1432 . KEPPRES/57/1998 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1433 . KEPPRES/161/1998 : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Laba Usaha)

1434 . KEPPRES/16/1998 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol, Srondol - Jatingaleh

1435 . KEPPRES/7/1998 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur

1436 . KEPPRES/139/1998 : Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

1437 . KEPPRES/25/1998 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon – Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1438 . KEPPRES/91/1998 : Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman

1439 . KEPPRES/32/1998 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997

1440 . KEPPRES/97/1999 : Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang

1441 . KEPPRES/44/1999 : Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden

1442 . KEPPRES/141/1999 : Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1999 Tentang Sekretariat Presiden

1443 . KEPPRES/95/1999 : Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 Tentang Badan Kepegawaian Negara

1444 . KEPPRES/6/1999 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997

1445 . KEPPRES/156/1999 : Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden

1446 . KEPPRES/84/1999 : Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Seni Dan Budaya

1447 . KEPPRES/87/1999 : Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

1448 . KEPPRES/11/1999 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong-Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

1449 . KEPPRES/125/1999 : Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak

1450 . KEPPRES/110/1999 : Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 Tentang Dewan Buku Nasional

1451 . KEPPRES/149/1999 : Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999 Tentang Sekretariat Presiden

1452 . KEPPRES/111/1999 : Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

1453 . KEPPRES/64/1999 : Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional

1454 . KEPPRES/146/1999 : Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

1455 . KEPPRES/114/1999 : Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur

1456 . KEPPRES/106/1999 : Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

1457 . KEPPRES/135/1999 : Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

1458 . KEPPRES/134/1999 : Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

1459 . KEPPRES/18/2000 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

1460 . KEPPRES/12/2000 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum

1461 . KEPPRES/178/2000 : Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

1462 . KEPPRES/166/2000 : Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

1463 . KEPPRES/29/2000 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan Urusan Logistik

1464 . KEPPRES/165/2000 : Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen

1465 . KEPPRES/60/2000 : Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Pengendalian Pemerintahan

1466 . KEPPRES/177/2000 : Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen

1467 . KEPPRES/58/2000 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Negara

1468 . KEPPRES/87/2000 : Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

1469 . KEPPRES/135/2000 : Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

1470 . KEPPRES/33/2000 : Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980  Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian

1471 . KEPPRES/5/2000 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk

1472 . KEPPRES/169/2000 : Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

1473 . KEPPRES/67/2000 : Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1474 . KEPPRES/17/2000 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1475 . KEPPRES/10/2000 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

1476 . KEPPRES/20/2000 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

1477 . KEPPRES/102/2001 : Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

1478 . KEPPRES/109/2001 : Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen

1479 . KEPPRES/103/2001 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

1480 . KEPPRES/37/2001 : Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172

1481 . KEPPRES/110/2001 : Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

1482 . KEPPRES/81/2001 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

1483 . KEPPRES/53/2001 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1484 . KEPPRES/39/2001 : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah

1485 . KEPPRES/80/2001 : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren _ Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Serta Besarnya Tarif Tol

1486 . KEPPRES/31/2001 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar

1487 . KEPPRES/101/2001 : Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

1488 . KEPPRES/73/2001 : Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

1489 . KEPPRES/123/2001 : Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

1490 . KEPPRES/42/2001 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

1491 . KEPPRES/111/2001 : Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi

1492 . KEPPRES/3/2001 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi

1493 . INPRES/9/2002 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penetapan kebijakan Perberasan

1494 . KEPPRES/9/2002 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

1495 . KEPPRES/90/2002 : Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

1496 . KEPPRES/57/2002 : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

1497 . KEPPRES/17/2002 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

1498 . KEPPRES/42/2002 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1499 . KEPPRES/47/2002 : Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen

1500 . KEPPRES/45/2002 : Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen

1501 . KEPPRES/80/2003 : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1502 . INPRES/6/2003 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik

1503 . KEPPRES/81/2003 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

1504 . KEPPRES/46/2003 : Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

1505 . KEPPRES/34/2003 : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

1506 . KEPPRES/61/2003 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

1507 . KEPPRES/103/2003 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

1508 . KEPPRES/71/2004 : Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

1509 . KEPPRES/16/2004 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

1510 . KEPPRES/59/2004 : Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1511 . KEPPRES/81/2004 : Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

1512 . KEPPRES/58/2004 : Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah

1513 . KEPPRES/61/2004 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1514 . KEPPRES/3/2004 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

1515 . KEPPRES/20/2004 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

1516 . KEPPRES/56/2004 : Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung

1517 . KEPPRES/112/2004 : Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional

1518 . KEPPRES/63/2004 : Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

1519 . PERPRES/32/2005 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1520 . PERPRES/70/2005 : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1521 . PERPRES/67/2005 : Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

1522 . PERPRES/36/2005 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1523 . PERPRES/79/2005 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja

1524 . PERPRES/55/2005 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

1525 . PERPRES/22/2005 : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

1526 . PERPRES/77/2005 : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan

1527 . PERPRES/30/2005 : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

1528 . KEPPRES/21/2005 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

1529 . PERPRES/68/2005 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

1530 . PERPRES/10/2005 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

1531 . KEPPRES/22/2005 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka

1532 . PERPRES/83/2005 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

1533 . KEPPRES/1/2005 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara ASEAN, Negara-Negara Lain, Dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami

1534 . PERPRES/85/2006 : Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1535 . PERPRES/8/2006 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1536 . PERPRES/65/2006 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1537 . PERPRES/79/2006 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1538 . PERPRES/95/2006 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

1539 . PERPRES/92/2006 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2006 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

1540 . PERPRES/10/2006 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

1541 . PERPRES/71/2006 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

1542 . PERPRES/72/2006 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

1543 . KEPPRES/9/2006 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata Dan Provinsi Jawa Tengah

1544 . PERPRES/76/2006 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Daruss

1545 . PERPRES/75/2006 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

1546 . PERPRES/95/2007 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1547 . PERPRES/89/2007 : Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1548 . INPRES/3/2007 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan

1549 . PERPRES/83/2007 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

1550 . PERPRES/8/2007 : Pengesahan Convention On International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta  Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipmen On Matters Specific To Aircraft Eq

1551 . PERPRES/106/2007 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1552 . PERPRES/111/2007 : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

1553 . PERPRES/88/2007 : Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

1554 . INPRES/2/2007 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

1555 . PERPRES/94/2007 : Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat

1556 . PERPRES/104/2007 : Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

1557 . KEPPRES/14/2007 : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

1558 . PERPRES/23/2007 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional

1559 . PERPRES/99/2007 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional

1560 . PERPRES/82/2007 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1561 . PERPRES/3/2007 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

1562 . PERPRES/14/2007 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1563 . PERPRES/48/2008 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1564 . INPRES/8/2008 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan

1565 . INPRES/1/2008 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan

1566 . PERPRES/47/2008 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumater

1567 . KEPPRES/23/2008 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

1568 . PERPRES/11/2008 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

1569 . KEPPRES/4/2008 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

1570 . PERPRES/54/2008 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

1571 . PERPRES/8/2008 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1572 . PERPRES/61/2008 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika

1573 . PERPRES/25/2008 : Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1574 . PERPRES/7/2008 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

1575 . PERPRES/32/2008 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)

1576 . INPRES/7/2009 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan

1577 . PERPRES/9/2009 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

1578 . PERPRES/40/2009 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1579 . PERPRES/26/2009 : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

1580 . INPRES/2/2009 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1581 . PERPRES/13/2009 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1582 . PERPRES/54/2009 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

1583 . PERPRES/3/2009 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekon

1584 . INPRES/1/2010 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

1585 . PERPRES/10/2010 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

1586 . PERPRES/54/2010 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1587 . PERPRES/82/2010 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet

1588 . PERPRES/13/2010 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

1589 . KEPPRES/15/2010 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai

1590 . PERPRES/50/2010 : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan

1591 . PERPRES/53/2010 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1592 . PERPRES/21/2010 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

1593 . INPRES/2/2010 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Revitalisasi Industri Pupuk

1594 . PERPRES/68/2010 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

1595 . PERPRES/4/2010 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Tenaga Listrik Terbarukan, Batubara, dan Gas

1596 . PERPRES/78/2010 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

1597 . PERPRES/32/2010 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional

1598 . PERPRES/41/2010 : Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

1599 . PERPRES/24/2010 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

1600 . PERPRES/35/2011 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1601 . PERPRES/45/2011 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

1602 . PERPRES/65/2011 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

1603 . PERPRES/61/2011 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

1604 . INPRES/15/2011 : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan

1605 . INPRES/5/2011 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim

1606 . PERPRES/88/2011 : Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi

1607 . PERPRES/60/2011 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-Warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam

1608 . PERPRES/7/2011 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

1609 . PERPRES/56/2011 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

1610 . INPRES/8/2011 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim

1611 . PERPRES/47/2011 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Ba

1612 . PERPRES/15/2011 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan

1613 . PERPRES/38/2011 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitase di International Centre For Settlement Of  Investment Disputes (ICSID) oleh Rafat Ali Rizvi

1614 . PERPRES/9/2011 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

1615 . PERPRES/68/2011 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1616 . PERPRES/59/2011 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN Para Games VI Tahun 2011

1617 . KEPPRES/35/2011 : Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

1618 . PERPRES/80/2011 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Dana Perwalian

1619 . PERPRES/71/2011 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

1620 . KEPPRES/29/2011 : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik

1621 . PERPRES/50/2011 : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1622 . PERPRES/83/2011 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api  Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi

1623 . PERPRES/86/2011 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

1624 . PERPRES/93/2011 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya

1625 . KEPPRES/9/2011 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011

1626 . PERPRES/72/2011 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste

1627 . PERPRES/3/2011 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

1628 . PERPRES/87/2011 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

1629 . PERPRES/55/2011 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar

1630 . KEPPRES/4/2011 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) Tahun 2011

1631 . KEPPRES/16/2011 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah

1632 . INPRES/16/2011 : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1633 . PERPRES/33/2011 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

1634 . PERPRES/62/2011 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo

1635 . PERPRES/23/2011 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

1636 . INPRES/3/2012 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

1637 . PERPRES/3/2012 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

1638 . PERPRES/5/2012 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)

1639 . PERPRES/71/2012 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1640 . PERPRES/72/2012 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

1641 . PERPRES/70/2012 : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

1642 . INPRES/6/2012 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi

1643 . PERPRES/84/2012 : Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

1644 . PERPRES/37/2012 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1645 . PERPRES/78/2012 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia dalam Penanganan Gugatan Arbitrase

1646 . PERPRES/36/2012 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

1647 . PERPRES/117/2012 : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

1648 . PERPRES/1/2012 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di

1649 . PERPRES/53/2012 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

1650 . INPRES/2/2012 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional

1651 . PERPRES/21/2012 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework A

1652 . PERPRES/29/2012 : Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, And Annex VI Of The International   Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran  V, dan Lampiran VI dari Konv

1653 . PERPRES/55/2012 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

1654 . PERPRES/9/2012 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penugasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus PT Bank Century

1655 . PERPRES/17/2012 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

1656 . INPRES/5/2012 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

1657 . PERPRES/13/2012 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

1658 . PERPRES/122/2012 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1659 . PERPRES/115/2012 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

1660 . PERPRES/10/2012 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

1661 . KEPPRES/4/2012 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012

1662 . PERPRES/28/2012 : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

1663 . PERPRES/62/2012 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga)

1664 . INPRES/4/2012 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

1665 . KEPPRES/23/2012 : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN)-Indonesia

1666 . PERPRES/96/2012 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan

1667 . PERPRES/106/2013 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah

1668 . PERPRES/74/2013 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

1669 . PERPRES/66/2013 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

1670 . KEPPRES/31/2013 : Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun

1671 . INPRES/3/2013 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

1672 . PERPRES/24/2013 : Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (Memorandum Of Understanding  Betwe

1673 . PERPRES/33/2013 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1674 . PERPRES/105/2013 : Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

1675 . INPRES/1/2013 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

1676 . PERPRES/63/2013 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

1677 . PERPRES/58/2013 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara

1678 . PERPRES/40/2013 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

1679 . PERPRES/107/2013 : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1680 . PERPRES/42/2013 : Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

1681 . PERPRES/111/2013 : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

1682 . PERPRES/60/2013 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

1683 . PERPRES/12/2013 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

1684 . PERPRES/45/2013 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

1685 . PERPRES/3/2013 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1686 . KEPPRES/8/2013 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013

1687 . KEPPRES/25/2014 : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

1688 . INPRES/4/2014 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

1689 . INPRES/2/2014 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

1690 . PERPRES/96/2014 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

1691 . KEPPRES/19/2014 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

1692 . PERPRES/38/2014 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Final Acts Of The World Radio Communication Conference, Geneva 2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)

1693 . PERPRES/77/2014 : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

1694 . PERPRES/43/2014 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

1695 . PERPRES/48/2014 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

1696 . PERPRES/132/2014 : Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor

1697 . PERPRES/21/2014 : Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Europe

1698 . INPRES/7/2014 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif

1699 . PERPRES/128/2014 : Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 Tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa di Republik Afrika Tengah

1700 . PERPRES/172/2014 : Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1701 . PERPRES/194/2014 : Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Ener

1702 . PERPRES/78/2014 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebag

1703 . PERPRES/40/2014 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1704 . PERPRES/75/2014 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1705 . PERPRES/193/2014 : Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan B

1706 . PERPRES/99/2014 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1707 . PERPRES/157/2014 : Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1708 . PERPRES/12/2014 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

1709 . PERPRES/76/2014 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window

1710 . PERPRES/45/2014 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Bat

1711 . PERPRES/39/2014 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

1712 . PERPRES/52/2014 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

1713 . PERPRES/19/2014 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengesahan The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries, And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional P

1714 . KEPPRES/6/2014 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke

1715 . PERPRES/59/2014 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Eighth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean

1716 . PERPRES/100/2014 : Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

1717 . PERPRES/179/2014 : Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1718 . KEPPRES/26/2014 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat

1719 . PERPRES/57/2014 : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua

1720 . PERPRES/112/2014 : Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1721 . PERPRES/184/2014 : Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The Government Of People’s Republic Of China On Health Cooperation (Me

1722 . PERPRES/173/2014 : Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governmen

1723 . PERPRES/81/2014 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

1724 . PERPRES/153/2014 : Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

1725 . PERPRES/58/2014 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

1726 . KEPPRES/41/2014 : Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Ekspedisi Negera Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015

1727 . PERPRES/51/2014 : Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

1728 . PERPRES/158/2014 : Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 25Th Doha Congress, Qatar 2012 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 Di Doha, Qatar 2012)

1729 . KEPPRES/7/2014 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku Dan Maluku Utara Tahun 2014

1730 . PERPRES/20/2014 : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social I

1731 . PERPRES/56/2014 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara

1732 . KEPPRES/10/2014 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014

1733 . KEPPRES/42/2014 : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015

1734 . PERPRES/87/2014 : Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1735 . INPRES/5/2015 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

1736 . KEPPRES/10/2015 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015

1737 . PERPRES/11/2015 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri

1738 . PERPRES/9/2015 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1739 . PERPRES/97/2015 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

1740 . PERPRES/10/2015 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

1741 . PERPRES/68/2015 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1742 . PERPRES/12/2015 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

1743 . PERPRES/46/2015 : Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial

1744 . PERPRES/2/2015 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

1745 . PERPRES/63/2015 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

1746 . PERPRES/148/2015 : Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1747 . PERPRES/162/2015 : Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1748 . PERPRES/19/2015 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata

1749 . PERPRES/59/2015 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak

1750 . PERPRES/39/2015 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

1751 . PERPRES/93/2015 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta - Bandung

1752 . KEPPRES/20/2015 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1753 . PERPRES/107/2015 : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

1754 . PERPRES/20/2015 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

1755 . KEPPRES/9/2015 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

1756 . PERPRES/116/2015 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

1757 . PERPRES/7/2015 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

1758 . PERPRES/35/2015 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan

1759 . PERPRES/125/2015 : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan

1760 . PERPRES/61/2015 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

1761 . PERPRES/1/2015 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede

1762 . PERPRES/66/2015 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1763 . KEPPRES/3/2015 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika Dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnership

1764 . PERPRES/17/2015 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

1765 . PERPRES/16/2015 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

1766 . INPRES/7/2015 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

1767 . PERPRES/83/2015 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

1768 . PERPRES/58/2015 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan

1769 . PERPRES/171/2015 : Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia)

1770 . PERPRES/65/2015 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

1771 . PERPRES/25/2015 : Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet

1772 . PERPRES/54/2015 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

1773 . INPRES/2/2015 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kemeterian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

1774 . PERPRES/30/2015 : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1775 . PERPRES/115/2015 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

1776 . PERPRES/56/2015 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri

1777 . PERPRES/86/2015 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian

1778 . PERPRES/48/2015 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan

1779 . PERPRES/45/2015 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian

1780 . PERPRES/44/2015 : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1781 . PERPRES/62/2015 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1782 . PERPRES/146/2015 : Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri

1783 . PERPRES/40/2015 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan

1784 . PERPRES/18/2015 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan

1785 . PERPRES/126/2015 : Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil

1786 . PERPRES/4/2015 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1787 . PERPRES/43/2015 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1788 . PERPRES/15/2015 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

1789 . PERPRES/41/2015 : Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara

1790 . PERPRES/47/2015 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1791 . PERPRES/29/2015 : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian

1792 . INPRES/1/2015 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1793 . PERPRES/57/2015 : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga

1794 . PERPRES/28/2015 : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan

1795 . PERPRES/5/2015 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

1796 . PERPRES/38/2015 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

1797 . PERPRES/8/2015 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1798 . PERPRES/13/2015 : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

1799 . PERPRES/14/2015 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

1800 . PERPRES/34/2015 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat

1801 . KEPPRES/18/2015 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015

1802 . PERPRES/32/2015 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua

1803 . PERPRES/49/2015 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

1804 . PERPRES/33/2015 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku

1805 . PERPRES/75/2015 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

1806 . PERPRES/145/2015 : Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1807 . PERPRES/36/2015 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

1808 . INPRES/10/2015 : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015

1809 . PERPRES/131/2015 : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

1810 . KEPPRES/21/2015 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

1811 . INPRES/11/2015 : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1812 . PERPRES/160/2015 : Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

1813 . PERPRES/31/2015 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

1814 . INPRES/8/2016 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016

1815 . KEPPRES/10/2016 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

1816 . PERPRES/48/2016 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

1817 . PERPRES/62/2016 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

1818 . PERPRES/123/2016 : Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

1819 . INPRES/2/2016 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

1820 . PERPRES/65/2016 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Dan Bekasi

1821 . PERPRES/60/2016 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

1822 . KEPPRES/11/2016 : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016

1823 . PERPRES/109/2016 : Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1824 . PERPRES/122/2016 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1825 . KEPPRES/6/2016 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 2016

1826 . INPRES/1/2016 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1827 . PERPRES/3/2016 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1828 . PERPRES/79/2016 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkereta Apian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1829 . PERPRES/55/2016 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

1830 . PERPRES/20/2016 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1831 . PERPRES/102/2016 : Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1832 . PERPRES/24/2016 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

1833 . PERPRES/4/2016 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

1834 . PERPRES/98/2016 : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

1835 . INPRES/11/2016 : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016

1836 . KEPPRES/22/2016 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

1837 . PERPRES/124/2016 : Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional

1838 . PERPRES/125/2016 : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

1839 . PERPRES/51/2016 : Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai

1840 . PERPRES/95/2016 : Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)

1841 . PERPRES/86/2016 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1842 . PERPRES/46/2016 : Pengesahan Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Regional Secretariat Of Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Privilages And Immunities (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara

1843 . PERPRES/19/2016 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

1844 . PERPRES/59/2017 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1845 . PERPRES/45/2017 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan

1846 . KEPPRES/20/2017 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017

1847 . PERPRES/79/2017 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

1848 . INPRES/4/2017 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

1849 . INPRES/5/2017 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

1850 . PERPRES/4/2017 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis

1851 . PERPRES/64/2017 : Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan

1852 . INPRES/3/2017 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

1853 . INPRES/10/2017 : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua

1854 . KEPPRES/21/2017 : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017

1855 . PERPRES/43/2017 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat

1856 . PERPRES/91/2017 : Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

1857 . PERPRES/97/2017 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

1858 . PERPRES/58/2017 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1859 . PERPRES/17/2017 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

1860 . PERPRES/46/2017 : Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

1861 . KEPPRES/15/2017 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

1862 . PERPRES/49/2017 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

1863 . PERPRES/81/2017 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok

1864 . PERPRES/3/2017 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

1865 . PERPRES/74/2017 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019

1866 . PERPRES/14/2017 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

1867 . PERPRES/80/2017 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

1868 . INPRES/1/2017 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1869 . PERPRES/56/2017 : Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

1870 . PERPRES/98/2017 : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1871 . PERPRES/44/2017 : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

1872 . PERPRES/110/2017 : Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

1873 . PERPRES/53/2017 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

1874 . PERPRES/48/2017 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

1875 . PERPRES/20/2017 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

1876 . PERPRES/63/2017 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

1877 . PERPRES/11/2017 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara

1878 . PERPRES/52/2017 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)

1879 . PERPRES/16/2017 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

1880 . PERPRES/5/2017 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

1881 . PERPRES/78/2017 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

1882 . PERPRES/141/2018 : Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019

1883 . INPRES/10/2018 : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya

1884 . PERPRES/2/2018 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019

1885 . KEPPRES/26/2018 : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019

1886 . KEPPRES/10/2018 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

1887 . PERPRES/5/2018 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

1888 . PERPRES/16/2018 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1889 . PERPRES/21/2018 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

1890 . PERPRES/54/2018 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

1891 . PERPRES/79/2018 : Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi Negara

1892 . KEPPRES/9/2018 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018

1893 . PERPRES/7/2018 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

1894 . PERPRES/142/2018 : Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025

1895 . PERPRES/4/2018 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional

1896 . PERPRES/15/2018 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

1897 . PERPRES/9/2018 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

1898 . PERPRES/66/2018 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

1899 . PERPRES/55/2018 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029

1900 . PERPRES/81/2018 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara

1901 . INPRES/2/2018 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

1902 . PERPRES/38/2018 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045

1903 . PERPRES/40/2018 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

1904 . KEPPRES/24/2018 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1905 . PERPRES/95/2018 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1906 . PERPRES/82/2018 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

1907 . KEPPRES/28/2018 : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya

1908 . PERPRES/37/2018 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041

1909 . PERPRES/129/2018 : Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

1910 . INPRES/6/2018 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019

1911 . PERPRES/17/2018 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

1912 . PERPRES/63/2018 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

1913 . PERPRES/19/2018 : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi Asean untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana Mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (A

1914 . PERPRES/49/2018 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

1915 . PERPRES/45/2018 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

1916 . PERPRES/96/2018 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1917 . PERPRES/61/2019 : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

1918 . PERPRES/62/2019 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati

1919 . PERPRES/71/2019 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1920 . PERPRES/66/2019 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

1921 . PERPRES/80/2019 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

1922 . PERPRES/8/2019 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038

1923 . PERPRES/96/2019 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1924 . PERPRES/69/2019 : Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1925 . PERPRES/82/2019 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1926 . PERPRES/31/2019 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

1927 . PERPRES/90/2019 : Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

1928 . PERPRES/72/2019 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1929 . PERPRES/17/2019 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

1930 . PERPRES/81/2019 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara

1931 . PERPRES/74/2019 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

1932 . PERPRES/68/2019 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara

1933 . PERPRES/27/2019 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang

1934 . PERPRES/55/2019 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan

1935 . PERPRES/92/2019 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1936 . PERPRES/97/2019 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1937 . PERPRES/73/2019 : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi

1938 . INPRES/4/2019 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia

1939 . PERPRES/88/2019 : Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

1940 . INPRES/5/2019 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

1941 . PERPRES/34/2019 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

1942 . PERPRES/78/2019 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

1943 . PERPRES/93/2019 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami

1944 . PERPRES/1/2019 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1945 . PERPRES/43/2019 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

1946 . PERPRES/42/2019 : Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

1947 . PERPRES/26/2019 : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Rep

1948 . INPRES/4/2020 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1949 . PERPRES/38/2020 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1950 . PERPRES/99/2020 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1951 . PERPRES/86/2020 : Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

1952 . PERPRES/18/2020 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

1953 . KEPPRES/18/2020 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1954 . PERPRES/123/2020 : Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

1955 . INPRES/9/2020 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

1956 . KEPPRES/9/2020 : Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1957 . PERPRES/35/2020 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1958 . PERPRES/27/2020 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1959 . PERPRES/54/2020 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

1960 . PERPRES/97/2020 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indones

1961 . PERPRES/37/2020 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1962 . PERPRES/73/2020 : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1963 . PERPRES/83/2020 : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar

1964 . INPRES/1/2020 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua

1965 . PERPRES/118/2020 : Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci

1966 . PERPRES/48/2020 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

1967 . PERPRES/95/2020 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan

1968 . PERPRES/66/2020 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1969 . PERPRES/39/2020 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Agreement on Investment Among the Governments of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (P

1970 . PERPRES/33/2020 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

1971 . PERPRES/72/2020 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

1972 . PERPRES/57/2020 : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan

1973 . PERPRES/76/2020 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

1974 . PERPRES/47/2020 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

1975 . PERPRES/34/2020 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Asean - Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean - Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)

1976 . PERPRES/85/2020 : Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1977 . PERPRES/92/2020 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1978 . PERPRES/107/2020 : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perindustrian

1979 . KEPPRES/19/2020 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021

1980 . INPRES/8/2020 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021

1981 . PERPRES/7/2020 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1982 . PERPRES/31/2020 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kementerian Sekretariat Negara

1983 . PERPRES/55/2020 : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

1984 . PERPRES/52/2020 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

1985 . PERPRES/120/2020 : Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

1986 . PERPRES/65/2020 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1987 . PERPRES/11/2020 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1988 . PERPRES/106/2020 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga

1989 . PERPRES/116/2020 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri

1990 . PERPRES/96/2020 : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1991 . PERPRES/87/2020 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

1992 . INPRES/7/2020 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1993 . KEPPRES/7/2020 : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1994 . PERPRES/4/2020 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1995 . PERPRES/113/2020 : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

1996 . INPRES/2/2020 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

1997 . KEPPRES/12/2020 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

1998 . PERPRES/58/2020 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor

1999 . PERPRES/82/2020 : Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

2000 . PERPRES/77/2020 : Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

2001 . INPRES/6/2020 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

2002 . PERPRES/43/2020 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

2003 . PERPRES/122/2020 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

2004 . PERPRES/108/2020 : Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

2005 . PERPRES/60/2020 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur

2006 . INPRES/3/2020 : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

2007 . PERPRES/63/2020 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2008 . PERPRES/91/2020 : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia tentang Angkutan Udara (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of

2009 . KEPPRES/2/2020 : Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia

2010 . PERPRES/53/2020 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nation)

2011 . PERPRES/115/2021 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

2012 . PERPRES/50/2021 : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2013 . PERPRES/104/2021 : Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

2014 . PERPRES/105/2021 : Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2015 . PERPRES/97/2021 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2016 . PERPRES/14/2021 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2017 . PERPRES/85/2021 : Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

2018 . PERPRES/60/2021 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

2019 . PERPRES/23/2021 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

2020 . PERPRES/92/2021 : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Sharm El-Sheikh 2019 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019)

2021 . PERPRES/87/2021 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

2022 . PERPRES/84/2021 : Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044

2023 . KEPPRES/20/2021 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022)

2024 . PERPRES/66/2021 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional

2025 . PERPRES/113/2021 : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

2026 . INPRES/1/2021 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

2027 . PERPRES/114/2021 : Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri

2028 . PERPRES/98/2021 : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

2029 . PERPRES/62/2021 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2030 . PERPRES/67/2021 : Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

2031 . PERPRES/81/2021 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2032 . PERPRES/110/2021 : Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

2033 . PERPRES/27/2021 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

2034 . PERPRES/63/2021 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi

2035 . PERPRES/28/2021 : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

2036 . PERPRES/9/2021 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

2037 . PERPRES/49/2021 : Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

2038 . PERPRES/64/2021 : Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

2039 . PERPRES/12/2021 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2040 . PERPRES/47/2021 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2041 . PERPRES/48/2021 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Kesehatan Hewan dan Zoonosis)

2042 . PERPRES/16/2021 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the R

2043 . KEPPRES/12/2021 : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

2044 . PERPRES/93/2021 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

2045 . KEPPRES/15/2021 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

2046 . PERPRES/74/2021 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

2047 . PERPRES/7/2021 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024

2048 . PERPRES/73/2021 : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Sert

2049 . PERPRES/116/2021 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di  Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa

2050 . PERPRES/18/2021 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan

2051 . PERPRES/91/2021 : Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Nega

2052 . PERPRES/78/2021 : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

2053 . PERPRES/106/2021 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Asrama Mahasiswa Nusantara

2054 . PERPRES/80/2021 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

2055 . PERPRES/72/2021 : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

2056 . PERPRES/58/2021 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Governmen

2057 . PERPRES/100/2021 : Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir

2058 . KEPPRES/24/2021 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia

2059 . PERPRES/75/2021 : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana

2060 . PERPRES/29/2021 : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2061 . PERPRES/99/2021 : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

2062 . PERPRES/53/2021 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

2063 . INPRES/4/2021 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua

2064 . PERPRES/25/2021 : Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

2065 . PERPRES/101/2021 : Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir

2066 . PERPRES/108/2022 : Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

2067 . PERPRES/125/2022 : Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

2068 . PERPRES/120/2022 : Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

2069 . PERPRES/62/2022 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

2070 . PERPRES/34/2022 : Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

2071 . PERPRES/3/2022 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

2072 . PERPRES/7/2022 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

2073 . PERPRES/132/2022 : Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

2074 . PERPRES/4/2022 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi

2075 . INPRES/8/2022 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah

2076 . PERPRES/111/2022 : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2077 . PERPRES/41/2022 : Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara

2078 . PERPRES/118/2022 : Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

2079 . KEPPRES/3/2022 : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

2080 . PERPRES/134/2022 : Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

2081 . PERPRES/63/2022 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

2082 . PERPRES/95/2022 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022

2083 . PERPRES/74/2022 : Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024

2084 . PERPRES/2/2022 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

2085 . PERPRES/11/2022 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perdagangan

2086 . INPRES/2/2022 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2087 . INPRES/7/2022 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2088 . PERPRES/94/2022 : Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertahanan

2089 . PERPRES/24/2022 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

2090 . PERPRES/93/2022 : Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2091 . PERPRES/52/2022 : Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

2092 . PERPRES/112/2022 : Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

2093 . PERPRES/81/2022 : Pengesahan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)

2094 . PERPRES/40/2022 : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku

2095 . PERPRES/1/2022 : Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2096 . PERPRES/113/2022 : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

2097 . PERPRES/117/2022 : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian

2098 . PERPRES/131/2022 : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

2099 . PERPRES/27/2022 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bida

2100 . PERPRES/33/2022 : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2101 . PERPRES/128/2022 : Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Badan Informasi Geospasial

2102 . PERPRES/8/2022 : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

2103 . PERPRES/126/2022 : Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

2104 . PERPRES/121/2022 : Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

2105 . PERPRES/23/2022 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan

2106 . PERPRES/10/2022 : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2107 . PERPRES/106/2022 : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

2108 . INPRES/6/2022 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2109 . PERPRES/9/2022 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma

2110 . PERPRES/65/2022 : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

2111 . PERPRES/53/2022 : Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

2112 . INPRES/4/2022 : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

2113 . PERPRES/69/2022 : Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana

2114 . PERPRES/43/2022 : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

2115 . PERPRES/32/2022 : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas

2116 . PERPRES/54/2022 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

2117 . PERPRES/109/2022 : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between the Government of the Republic of I

2118 . PERPRES/26/2022 : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan

2119 . PERPRES/101/2022 : Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

2120 . PERPRES/115/2022 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

2121 . PERPRES/6/2022 : Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone

2122 . PERPRES/64/2022 : Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

2123 . PERPRES/60/2022 : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

2124 . PERPRES/114/2022 : Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan

2125 . PERPRES/130/2022 : Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

2126 . PERPRES/5/2022 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini

2127 . PERPRES/66/2022 : Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

2128 . KEPPRES/5/2023 : Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

2129 . PERPRES/48/2023 : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2130 . PERPRES/15/2023 : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

2131 . KEPPRES/10/2023 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

2132 . PERPRES/38/2023 : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

2133 . PERPRES/24/2023 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

2134 . PERPRES/5/2023 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2135 . PERPRES/4/2023 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2136 . INPRES/2/2023 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

2137 . PERPRES/12/2023 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama

2138 . PERPRES/20/2023 : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2139 . PERPRES/45/2023 : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

2140 . PERPRES/31/2023 : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara

2141 . PERPRES/22/2023 : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

2142 . PERPRES/23/2023 : Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Arsip Nasional Republik Indonesia

2143 . PERPRES/17/2023 : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2144 . KEPPRES/22/2023 : Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023

2145 . PERPRES/18/2023 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2146 . PERPRES/3/2023 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN)

2147 . PERPRES/30/2023 : Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka

2148 . PERPRES/27/2023 : Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Mus

2149 . KEPPRES/1/2023 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024

2150 . PERPRES/37/2023 : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

2151 . PERPRES/36/2023 : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

2152 . PERPRES/62/2023 : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

2153 . PERPRES/76/2023 : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

2154 . PERPRES/29/2023 : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES)  Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores

2155 . KEPPRES/20/2023 : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum) Tahun 2023

2156 . KEPPRES/4/2023 : Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

2157 . KEPPRES/17/2023 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

2158 . PBNPB/1/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana

2159 . PBNPB/1/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

2160 . PBNPB/1/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2161 . PBNPB/1/2023 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana

2162 . PKBNPB/1/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

2163 . PKBNPB/5/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2164 . PKBNPB/15/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan

2165 . PKBNPB/17/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana

2166 . PKBNPB/21/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pembelajaran dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan (Knowledge Sharing) Serta Pengalaman Penanggulangan Bencana

2167 . PKBNPB/3/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Layanan Operasional Keuangan Terintegrasi Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2168 . PKBNPB/4/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman

2169 . PBNPB/1/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana

2170 . PKBNPB/19/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana

2171 . PKBNPB/13/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencairan, Pertolongan dan Evaluasi

2172 . PKBNPB/19/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana

2173 . PKBNPB/1/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2174 . PKBNPB/4/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2175 . PKBNPB/6/2008 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai

2176 . PKBNPB/6A/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana

2177 . PKBNPB/7/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

2178 . PKBNPB/2/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2179 . PKBNPB/14/2012 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2180 . PKBNPB/2/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2011

2181 . PKBNPB/4/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

2182 . PKBNPB/5/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana

2183 . PKBNPB/6/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2184 . PKBNPB/7/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penggulangan Bencana

2185 . PKBNPB/2/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2186 . PKBNPB/20/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana

2187 . PKBNPB/23/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana

2188 . PKBNPB/23/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.

2189 . PKBNPB/3/2008 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2190 . PKBNPB/3/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

2191 . PKBNPB/4/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

2192 . PBNPB/6/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana

2193 . PBNPB/6/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana

2194 . PKBNPB/11/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan

2195 . PKBNPB/18/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

2196 . PKBNPB/3/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana

2197 . PKBNPB/10/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2198 . PBNPB/3/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

2199 . PBNPB/4/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2200 . PBNPB/5/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

2201 . PBNPB/6/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

2202 . PBNPB/7/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemindahan, Penarikan, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah

2203 . PBNPB/8/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan

2204 . PKBNPB/1/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2205 . PKBNPB/2/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana

2206 . PKBNPB/2/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Arsip Dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2207 . PKBNPB/24/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

2208 . PKBNPB/3/2017 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2209 . PKBNPB/4/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

2210 . PKBNPB/14/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011

2211 . KKBNPB/13A/2020 : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

2212 . PBNPB/2/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

2213 . PBNPB/5/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Bidang kebencanaan

2214 . PBNPB/7/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2215 . PBNPB/8/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2216 . PKBNPB/2/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2217 . PKBNPB/4/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2218 . PKBNPB/6/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan

2219 . PKBNPB/7/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana

2220 . PKBNPB/8/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana

2221 . PBNPB/2/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2222 . PBNPB/3/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital

2223 . PBNPB/6/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan

2224 . PBNPB/7/2021 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

2225 . PBNPB/8/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

2226 . PKBNPB/1/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

2227 . PKBNPB/10/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Logistik

2228 . PKBNPB/15/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pendoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

2229 . PKBNPB/21/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana

2230 . PKBNPB/3/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

2231 . PKBNPB/5/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2232 . PKBNPB/6/2015 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana

2233 . PBNPB/2/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2234 . PBNPB/2/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Melalui Penyesuaian/Inpassing

2235 . PBNPB/4/2018 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan

2236 . PBNPB/5/2017 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana

2237 . PBNPB/6/2017 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

2238 . PBNPB/7/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

2239 . PKBNPB/1/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen-Waropen Provinsi Papua Tahun 2010- 2011

2240 . PKBNPB/1/2016 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2241 . PKBNPB/2/2019 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara

2242 . PKBNPB/8/2014 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan

2243 . PBNPB/5/2022 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Bidang Kebencanaan

2244 . PBNPB/2/2023 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana   Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana

2245 . PBNPB/4/2020 : Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

2246 . PKBNPB/12/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat

2247 . PKBNPB/16/2012 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik Dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana

2248 . PKBNPB/4/2010 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2249 . PKBNPB/5/2011 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2

2250 . PKBNPB/9/2013 : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2251 . PKLKPBP/4/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah

2252 . PKLKPBP/5/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Uraian Jabatan Fungsional Umum (Non Struktural) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2253 . PKLKPBP/6/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2254 . PKLKPBP/1/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2255 . PKLKPBP/15/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2256 . PLKPBP/6/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2257 . PKLKPBP/3/2015 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2258 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/11/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan

2259 . PKLKPBP/12/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Serta Mutasi Lainny

2260 . PKLKPBP/13/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

2261 . PKLKPBP/3/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Jam Kantor

2262 . PKLKPBP/4/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2263 . PKLKPBP/7/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Ku

2264 . PKLKPBP/8/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun 2014 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2265 . PLKPBP/7/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2266 . PLKPBP/8/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

2267 . PKLKPBP/15/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

2268 . PKLKPBP/2/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2269 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/10/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi

2270 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/11/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedarurat

2271 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/4/2016 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik

2272 . PKLKPBP/1/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijaka

2273 . PKLKPBP/11/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2274 . PKLKPBP/14/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2275 . PKLKPBP/19/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi

2276 . PKLKPBP/2/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2277 . PKLKPBP/4/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

2278 . PKLKPBP/5/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan

2279 . PKLKPBP/6/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2280 . PKLKPBP/9/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Izin Tidak Masuk Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2281 . PLKPBP/16/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan

2282 . PLKPBP/2/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes

2283 . PKLKPBP/10/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2284 . PLKPBP/3/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijkaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2285 . PKLKPBP/13/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2286 . PKLKPBP/17/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta

2287 . PKLKPBP/6/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

2288 . PKLKPBP/7/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2289 . PLKPBP/14/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2290 . PLKPBP/7/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

2291 . PLKPBP/7/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik

2292 . PKLKPBP/6/2014 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014

2293 . PKLKPBP/2/2011 : Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)

2294 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/2/2017 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

2295 . PKLKPBP/10/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2296 . PKLKPBP/13/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2297 . PKLKPBP/2/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2298 . PKLKPBP/5/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2299 . PKLKPBP/PER.001/KEP.LKPP/05/2008/2008 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2300 . PLKPBP/11/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik

2301 . PLKPBP/12/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024

2302 . PLKPBP/19/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

2303 . PLKPBP/4/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

2304 . PLKPBP/5/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2305 . PLKPBP/7/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2306 . PKLKPBP/2/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

2307 . PKLKPBP/19/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

2308 . PKLKPBP/3/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya

2309 . PKLKPBP/4/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2310 . PKLKPBP/8/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2311 . PLKPBP/15/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2312 . PLKPBP/18/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2313 . PLKPBP/4/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2314 . PLKPBP/8/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2315 . PKLKPBP/5/2015 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

2316 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/2/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2317 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/3/2021 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan P

2318 . PKLKPBP/15/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2319 . PKLKPBP/16/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2320 . PKLKPBP/17/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-Purchasing

2321 . PKLKPBP/18/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering

2322 . PKLKPBP/3/2017 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2323 . PKLKPBP/5/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

2324 . PLKPBP/1/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2325 . PLKPBP/10/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional

2326 . PKLKPBP/4/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2327 . PKLKPBP/1/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2328 . PLKPBP/10/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019

2329 . PLKPBP/8/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2330 . PLKPBP/1/2018 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2331 . PKLKPBP/10/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

2332 . PKLKPBP/21/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (Nationa

2333 . PKLKPBP/4/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2334 . PKLKPBP/7/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2335 . PKLKPBP/9/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2336 . PLKPBP/12/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

2337 . PLKPBP/14/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

2338 . PLKPBP/21/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2339 . PLKPBP/6/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2340 . PLKPBP/2/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2341 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/20/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik

2342 . PKLKPBP/5/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2343 . PKLKPBP/5/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota

2344 . PKLKPBP/7/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2345 . PKLKPBP/9/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2346 . PLKPBP/10/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

2347 . PLKPBP/13/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2348 . PLKPBP/2/2022 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2349 . PLKPBP/29/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

2350 . PKLKPBP/12/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

2351 . PLKPBP/9/2020 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2352 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/3/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2353 . PKLKPBP/11/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2354 . PKLKPBP/14/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2355 . PKLKPBP/14/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing

2356 . PKLKPBP/2/2017 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2357 . PKLKPBP/4/2017 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2358 . PKLKPBP/5/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

2359 . PKLKPBP/7/2022 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2360 . PKLKPBP/8/2016 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rang

2361 . PLKPBP/1/2022 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional

2362 . PLKPBP/11/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2363 . PLKPBP/11/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2364 . PLKPBP/2/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2365 . PLKPBP/3/2022 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2366 . PLKPBP/8/2020 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2367 . PLKPBP/9/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2368 . PKLKPBP/22/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

2369 . PLKPBP/10/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2370 . PLKPBP/2/2018 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

2371 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/29/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

2372 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/4/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19)

2373 . PKLKPBP/1/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering

2374 . PKLKPBP/12/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2375 . PKLKPBP/16/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, Keuangan, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2376 . PKLKPBP/17/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2377 . PKLKPBP/18/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2378 . PKLKPBP/20/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui e-Purchasing

2379 . PKLKPBP/23/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2380 . PKLKPBP/3/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2381 . PKLKPBP/6/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2382 . PKLKPBP/7/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam

2383 . PKLKPBP/9/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2384 . PKLKPBP/9/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2385 . PLKPBP/12/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

2386 . PLKPBP/13/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

2387 . PLKPBP/17/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2388 . PLKPBP/2/2023 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2389 . PLKPBP/4/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

2390 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/19/2019 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

2391 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/24/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2392 . PKLKPBP/1/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standard Operating Prosedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2393 . PKLKPBP/16/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2394 . PKLKPBP/19/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2395 . PKLKPBP/6/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya

2396 . PKLKPBP/7/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2397 . PKLKPBP/8/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2398 . PLKPBP/1/2023 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara

2399 . PLKPBP/11/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2400 . PLKPBP/20/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2401 . PLKPBP/5/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

2402 . PLKPBP/8/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional

2403 . PLKPBP/9/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

2404 . PLKPBP/9/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2405 . PKLKPBP/2/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2406 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/3/2016 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar

2407 . PKLKPBP/1/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering

2408 . PKLKPBP/12/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2409 . PKLKPBP/13/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2410 . PKLKPBP/16/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain

2411 . PKLKPBP/8/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019

2412 . PLKPBP/1/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2413 . PLKPBP/15/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

2414 . PLKPBP/17/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2415 . PLKPBP/3/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola

2416 . PLKPBP/4/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2417 . PLKPBP/5/2021 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2418 . PKLKPBP/11/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2419 . PLKPBP/16/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2420 . PLKPBP/19/2019 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

2421 . PLKPBP/6/2020 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2422 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/18/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

2423 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/26/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Panduan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

2424 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/32/2020 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2425 . PKLKPBP/15/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)

2426 . PKLKPBP/22/2014 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

2427 . PKLKPBP/3/2010 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2428 . PKLKPBP/3/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2429 . PKLKPBP/7/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2430 . PKLKPBP/8/2012 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

2431 . PLKPBP/12/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2432 . PLKPBP/18/2019 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing System Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2433 . PLKPBP/3/2018 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

2434 . PKLKPBP/4/2015 : Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2435 . SEKEPALALEMBAGAKEBIJ/2/2022 : Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penjelasan atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

2436 . PKLKPBP/10/2011 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2437 . PKLKPBP/11/2013 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2438 . PKLKPBP/12/2015 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

2439 . PMK/168/PMK.07/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.07/2008 Tahun 2008 Tentang Hibah Daerah

2440 . PMK/216/PMK.07/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

2441 . PMK/176/PMK.011/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

2442 . PMK/185/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya

2443 . PMK/204/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2444 . PMK/226/PMK.06/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

2445 . PMK/238/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan

2446 . PMK/233/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

2447 . PMK/87/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2448 . PMK/119/PMK.05/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.05/2007 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instsni Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

2449 . PMK/197/PMK.01/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.01/2010 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

2450 . PMK/222/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2451 . PMK/277/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 277/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas

2452 . PMK/203/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.06/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

2453 . PMK/91/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

2454 . PMK/124/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dan Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul

2455 . PMK/126/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada Kementerian Perhubungan

2456 . PMK/140/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

2457 . PMK/177/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020

2458 . PMK/19/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

2459 . PMK/206/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2460 . PMK/247/PMK.07/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

2461 . PMK/38/PMK.03/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

2462 . PMK/43/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

2463 . PMK/69/PMK.02/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

2464 . PMK/88/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan

2465 . PMK/90/PMK.08/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.08/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

2466 . KM/472/KMK.01/2004/2004 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Keuangan

2467 . PMK/101/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verfikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2468 . PMK/101/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian

2469 . PMK/109/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara

2470 . PMK/154/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga National Single Window

2471 . PMK/193/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

2472 . PMK/195/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

2473 . PMK/209/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran atas Saldo Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera yang Dialokasikan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Aceh

2474 . PMK/212/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

2475 . PMK/238/PMK.03/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Simplifikasi Regulasi

2476 . PMK/248/PMK.06/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

2477 . PMK/260/PMK.08/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.08/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

2478 . PMK/262/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2479 . PMK/27/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

2480 . PMK/29/PMK.02/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.02/2006 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos

2481 . PMK/87/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

2482 . PMK/94/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

2483 . PMK/95/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi proyek Strategis Nasi

2484 . PMK/69/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri

2485 . PMK/172/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

2486 . PMK/107/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan

2487 . PMK/12/PMK.09/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.09/2016 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

2488 . PMK/138/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan

2489 . PMK/139/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) di Lngkungan Departemen Keuangan

2490 . PMK/139/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.08/2022 Tahun 2022 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemind

2491 . PMK/142/PMK.04/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011 Tahun 2011 Tentang Impor Sementara

2492 . PMK/155/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

2493 . PMK/158/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009

2494 . PMK/164/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2495 . PMK/169/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2496 . PMK/169/PMK.07/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.07/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah

2497 . PMK/187/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaa

2498 . PMK/205/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

2499 . PMK/222/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

2500 . PMK/24/PMK.02/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.02/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2501 . PMK/260/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2502 . PMK/28/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2503 . PMK/31/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus D

2504 . PMK/31/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

2505 . PMK/32/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

2506 . PMK/34/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2507 . PMK/34/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

2508 . PMK/38/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur

2509 . PMK/38/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabil

2510 . PMK/40/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

2511 . PMK/58/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau

2512 . PMK/6/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

2513 . PMK/62/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2514 . PMK/63/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nia

2515 . PMK/66/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

2516 . PMK/83/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2517 . PMK/99/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

2518 . PMK/158/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2519 . PMK/187/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri

2520 . PMK/98/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

2521 . PMK/105/PMK.010/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

2522 . PMK/116/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022

2523 . PMK/118/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2524 . PMK/133/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015

2525 . PMK/136/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2526 . PMK/138/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2527 . PMK/146/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.01/2020 Tahun 2020 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan

2528 . PMK/15/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran

2529 . PMK/151/PMK.03/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Agen Pengadaan Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan Dan Standar Dokumen Kontrak

2530 . PMK/161/PMK.04/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

2531 . PMK/163/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Pada Kementerian Perhubungan

2532 . PMK/166/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara

2533 . PMK/183/PMK.07/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

2534 . PMK/184/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Di

2535 . PMK/185/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2536 . PMK/189/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum

2537 . PMK/199/PMK.012/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.012/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

2538 . PMK/215/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2539 . PMK/231/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

2540 . PMK/237/PMK.010/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.010/2020 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

2541 . PMK/245/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.08/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif

2542 . PMK/254/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

2543 . PMK/261/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang Pada Kementerian Kesehatan

2544 . PMK/263/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni

2545 . PMK/29/PMK.04/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yng Dipergunakan untuk Menghasilkan Baran

2546 . PMK/30/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

2547 . PMK/31/PMK.03/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Be

2548 . PMK/32/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

2549 . PMK/33/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

2550 . PMK/34/PMK.010/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

2551 . PMK/34/PMK.04/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

2552 . PMK/35/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

2553 . PMK/37/PMK.012/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.012/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan

2554 . PMK/37/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahka

2555 . PMK/42/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan

2556 . PMK/44/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan

2557 . PMK/46/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2558 . PMK/47/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2559 . PMK/48/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

2560 . PMK/49/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

2561 . PMK/5/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan

2562 . PMK/6/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2563 . PMK/60/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

2564 . PMK/62/PMK.01/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.01/2009 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

2565 . PMK/63/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

2566 . PMK/64/PMK.02/2005/2005 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.02/2005 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usa

2567 . PMK/66/PMK.04/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

2568 . PMK/67/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama

2569 . PMK/84/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

2570 . PMK/88/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan

2571 . PMK/89/PMK.06/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.06/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

2572 . PMK/92/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Pt Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

2573 . PMK/96/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor un

2574 . PMK/97/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

2575 . PMK/224/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

2576 . PMK/164/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Ya

2577 . PMK/100/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)

2578 . PMK/82/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan

2579 . PMK/104/PMK.06/2015/2015 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

2580 . PMK/41/PMK.08/2012/2012 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang

2581 . PMK/149/PMK.03/2021/2021 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

2582 . PMK/167/PMK.01/2012/2012 : Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

2583 . PMK/111/PMK.07/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

2584 . PMK/115/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

2585 . PMK/121/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota K

2586 . PMK/123/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2587 . PMK/125/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.08/2018 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

2588 . PMK/144/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara

2589 . PMK/152/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan Pada Kementerian Perhubungan

2590 . PMK/154/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2591 . PMK/154/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

2592 . PMK/155/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

2593 . PMK/157/PMK.04/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.04/2009 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

2594 . PMK/158/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

2595 . PMK/160/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

2596 . PMK/163/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2597 . PMK/164/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2598 . PMK/185/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2599 . PMK/191/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2600 . PMK/195/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

2601 . PMK/199/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

2602 . PMK/204/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

2603 . PMK/206/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2604 . PMK/213/PMK.03/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Pajak Penghasilan

2605 . PMK/215/PMK.02/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.02/2010 Tahun 2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Ang

2606 . PMK/221/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.01/2021 Tahun 2021 Tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

2607 . PMK/223/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

2608 . PMK/225/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

2609 . PMK/237/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama

2610 . PMK/24/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo Pada Kementerian Riset,Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi

2611 . PMK/246/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

2612 . PMK/32/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2019

2613 . PMK/34/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

2614 . PMK/46/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2615 . PMK/48/PMK.04/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.04/2007 Tahun 2007 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan

2616 . PMK/49/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012

2617 . PMK/5/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama

2618 . PMK/51/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2619 . PMK/53/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan Di Ibu Kota Nusantara

2620 . PMK/54/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian

2621 . PMK/56/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara

2622 . PMK/6/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

2623 . PMK/60/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

2624 . PMK/62/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Bara

2625 . PMK/64/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2626 . PMK/66/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Padang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2627 . PMK/67/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2628 . PMK/87/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

2629 . PMK/89/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

2630 . PMK/9/PMK.03/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

2631 . PMK/97/PMK.06/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019 Tahun 2019 Tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

2632 . PMK/187/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/Pmk.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran

2633 . PMK/108/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

2634 . PMK/63/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/Pmk.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

2635 . PMK/264/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.08/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

2636 . PMK/108/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.01/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

2637 . PMK/230/PMK.06/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.06/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan

2638 . PMK/248/PMK.07/2010/2010 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2639 . PMK/227/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

2640 . PMK/222/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

2641 . PMK/132/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

2642 . PMK/183/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

2643 . PMK/18/PMK.07/2023/2023 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

2644 . PMK/4/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

2645 . PMK/153/PMK.011/2014/2014 : Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

2646 . PMK/101/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasi

2647 . PMK/106/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Kementerian Perhubungan

2648 . PMK/132/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

2649 . PMK/138/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2650 . PMK/145/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

2651 . PMK/145/PMK.07/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gemp

2652 . PMK/147/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak Dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak

2653 . PMK/174/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada Kementerian Perhubungan

2654 . PMK/179/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Penilaian Barang Milik Negara

2655 . PMK/188/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

2656 . PMK/22/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

2657 . PMK/223/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana (Refund) Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

2658 . PMK/225/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

2659 . PMK/227/PMK.09/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

2660 . PMK/236/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional

2661 . PMK/238/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu

2662 . PMK/240/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

2663 . PMK/250/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, da

2664 . PMK/253/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

2665 . PMK/258/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

2666 . PMK/264/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 264/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan

2667 . PMK/35/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2668 . PMK/38/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2669 . PMK/40/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Brimob Watukosek Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2670 . PMK/43/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Eks Bank dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan

2671 . PMK/45/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

2672 . PMK/45/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama

2673 . PMK/45/PMK.08/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.08/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

2674 . PMK/49/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 /PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

2675 . PMK/49/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2676 . PMK/50/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama

2677 . PMK/50/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

2678 . PMK/51/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan

2679 . PMK/53/PMK.010/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2680 . PMK/56/PMK.02/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2681 . PMK/58/2023 : Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

2682 . PMK/60/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan

2683 . PMK/61/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DIbayar

2684 . PMK/62/PMK.03/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian

2685 . PMK/63/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah pada Tahun 2010 dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan M

2686 . PMK/64/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah

2687 . PMK/67/PMK.06/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

2688 . PMK/83/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

2689 . PMK/9/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

2690 . PMK/93/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyel

2691 . PMK/99/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

2692 . PMK/212/PMK.011/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang ya

2693 . PMK/114/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran

2694 . PMK/243/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

2695 . PMK/105/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

2696 . PMK/113/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sum

2697 . PMK/46/PMK.08/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang

2698 . PMK/139/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

2699 . PMK/176/PMK.04/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

2700 . PMK/42/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2014 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

2701 . PMK/109/PMK.09/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.09/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

2702 . PMK/11/PMK.07/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023

2703 . PMK/113/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

2704 . PMK/119/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran KembalI (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau·Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau

2705 . PMK/129/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 129/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan P

2706 . PMK/133/PMK.01/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

2707 . PMK/135/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

2708 . PMK/136/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pada Kementerian Perhubungan

2709 . PMK/140/PMK.010/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

2710 . PMK/143/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

2711 . PMK/15/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi

2712 . PMK/159/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2713 . PMK/160/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

2714 . PMK/162/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama

2715 . PMK/168/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Arbiter, Penganggaran dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi di International Centre For Settlement Of Investment Disp

2716 . PMK/168/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama

2717 . PMK/170/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2718 . PMK/171/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum

2719 . PMK/172/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tuna!

2720 . PMK/173/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pa

2721 . PMK/179/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman

2722 . PMK/180/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah

2723 . PMK/184/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2724 . PMK/190/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

2725 . PMK/190/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

2726 . PMK/194/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

2727 . PMK/208/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2728 . PMK/216/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

2729 . PMK/224/PMK.04/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.04/2013 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2730 . PMK/237/PMK.04/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi pada Tahun 2004 di Wilayah

2731 . PMK/265/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 265/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain

2732 . PMK/29/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Aset Pada Badan Layanan Umum Dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator

2733 . PMK/35/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayaka

2734 . PMK/37/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

2735 . PMK/38/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Le

2736 . PMK/41/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

2737 . PMK/42/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan

2738 . PMK/44/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

2739 . PMK/45/PMK.03/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.03/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Bara

2740 . PMK/45/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata Batu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2741 . PMK/46/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disea

2742 . PMK/48/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2743 . PMK/49/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

2744 . PMK/50/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2745 . PMK/50/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

2746 . PMK/52/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2747 . PMK/53/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

2748 . PMK/57/2023 : Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

2749 . PMK/58/PMK.02/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.02/2008 Tahun 2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

2750 . PMK/59/PMK.04/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Registrasi Kepabeanan

2751 . PMK/59/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

2752 . PMK/62/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Peng

2753 . PMK/64/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2754 . PMK/66/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden

2755 . PMK/68/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pen

2756 . PMK/83/PMK.02/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

2757 . PMK/9/PMK.06/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.06/2023 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/ atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

2758 . PMK/94/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2759 . PMK/108/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

2760 . PMK/82/PMK.03/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

2761 . PMK/123/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan

2762 . PMK/196/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaanan Anggaran

2763 . PMK/65/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

2764 . PMK/224/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

2765 . PMK/239/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.01/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

2766 . PMK/212/PMK.01/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2767 . PMK/140/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015

2768 . PMK/48/PMK.05/2009/2009 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

2769 . PMK/194/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013/ Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2770 . PMK/142/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2771 . PMK/220/PMK.01/2019/2019 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

2772 . PMK/03/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.011/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal

2773 . PMK/10/PMK.02/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2023 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua

2774 . PMK/105/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

2775 . PMK/115/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016

2776 . PMK/116/PMK.04/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.04/2012 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

2777 . PMK/12/PMK.04/2023/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.04/2023 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap Di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara

2778 . PMK/128/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

2779 . PMK/135/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

2780 . PMK/140/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

2781 . PMK/140/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Ta

2782 . PMK/141/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

2783 . PMK/145/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang I Jasa Diterima

2784 . PMK/150/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

2785 . PMK/151/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar Pada Kementerian Perhubungan

2786 . PMK/153/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

2787 . PMK/154/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

2788 . PMK/156/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan

2789 . PMK/157/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2790 . PMK/16/PMK.010/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

2791 . PMK/160/PMK.04/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dira

2792 . PMK/163/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran

2793 . PMK/168/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2794 . PMK/168/PMK.04/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Jaminan dalam rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai

2795 . PMK/168/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

2796 . PMK/17/PMK.03/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi

2797 . PMK/170/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022

2798 . PMK/171/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti

2799 . PMK/172/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara H.A.S . Hanandjoeddin Tanjung Pandan Pada Kementerian Perhubungan

2800 . PMK/173/PMK.011/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batu

2801 . PMK/179/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

2802 . PMK/180/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

2803 . PMK/181/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

2804 . PMK/183/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.08/2021 Tahun 2021 Tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2805 . PMK/188/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementeria

2806 . PMK/188/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

2807 . PMK/188/PMK.07/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012 Tahun 2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

2808 . PMK/19/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility

2809 . PMK/19/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan

2810 . PMK/191/PMK.04/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.04/2016 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Bar

2811 . PMK/194/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

2812 . PMK/196/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2813 . PMK/197/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas

2814 . PMK/199/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

2815 . PMK/20/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggran 2020

2816 . PMK/201/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Hibah

2817 . PMK/202/PMK.04/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.04/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penju

2818 . PMK/204/PMK.04/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.04/2017 Tahun 2017 Tentang Toko Bebas Bea

2819 . PMK/208/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2820 . PMK/210/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2821 . PMK/211/PMK.08/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2822 . PMK/213/PMK.07/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

2823 . PMK/215/PMK.08/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.08/2019 Tahun 2019 Tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional

2824 . PMK/216/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

2825 . PMK/218/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau

2826 . PMK/218/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara

2827 . PMK/220/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol

2828 . PMK/221/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

2829 . PMK/223/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

2830 . PMK/226/PMK.010/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.010/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Selandia Baru

2831 . PMK/228/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020

2832 . PMK/230/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

2833 . PMK/233/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

2834 . PMK/235/PMK.04/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.04/2009 Tahun 2009 Tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

2835 . PMK/24/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama

2836 . PMK/243/PMK.03/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

2837 . PMK/247/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

2838 . PMK/25/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan

2839 . PMK/253/PMK.03/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan

2840 . PMK/27/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan

2841 . PMK/3/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

2842 . PMK/36/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu

2843 . PMK/38/PMK.06/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.06/2017 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang

2844 . PMK/41/PMK.03/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tem

2845 . PMK/42/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2846 . PMK/44/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2847 . PMK/45/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas

2848 . PMK/47/PMK.04/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

2849 . PMK/49/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

2850 . PMK/51/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (Force Majeure) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2851 . PMK/52/PMK.10/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.10/2006 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

2852 . PMK/54/PMK.01/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga ManaJemen Aset Negara

2853 . PMK/56/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Sistem Informasi Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

2854 . PMK/58/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

2855 . PMK/59/PMK.04/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2017 Tahun 2017 Tentang Tidak Dipungut Cukai

2856 . PMK/59/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

2857 . PMK/63/PMK.04/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.04/2011 Tahun 2011 Tentang Registrasi Kepabeanan

2858 . PMK/65/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

2859 . PMK/67/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023

2860 . PMK/68/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2861 . PMK/84/PMK.07/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2862 . PMK/90/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan

2863 . PMK/93/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2864 . PMK/120/PMK.06/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

2865 . PMK/96/PMK.010/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

2866 . PMK/141/PMK.01/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2867 . PMK/38/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

2868 . PMK/14/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.01/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Arbiter, Penganggaran dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (

2869 . PMK/200/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

2870 . PMK/129/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

2871 . PMK/7/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

2872 . PMK/187/PMK.07/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

2873 . PMK/9/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

2874 . PMK/72/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

2875 . PMK/36/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

2876 . PMK/162/PMK.07/2021/2021 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

2877 . PMK/159/PMK.02/2019/2019 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

2878 . PMK/34/PMK.08/2011/2011 : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/Pmk.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

2879 . PMK/1/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

2880 . PMK/10/PMK.09/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.09/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

2881 . PMK/101/PMK.01/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

2882 . PMK/101/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran

2883 . PMK/105/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2884 . PMK/109/PMK.03/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

2885 . PMK/110/PMK.03/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2009 Tahun 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

2886 . PMK/116/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

2887 . PMK/123/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

2888 . PMK/127/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Anggaran

2889 . PMK/147/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan

2890 . PMK/156/PMK.07/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembatuan

2891 . PMK/158/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

2892 . PMK/160/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.01/2020 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN

2893 . PMK/160/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

2894 . PMK/162/PMK.07/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2015 Tahun 2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

2895 . PMK/163/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2896 . PMK/164/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

2897 . PMK/166/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama

2898 . PMK/167/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan

2899 . PMK/168/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

2900 . PMK/17/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

2901 . PMK/17/PMK.09/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

2902 . PMK/170/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dan Arbiter dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre For Settlement Of Investment Disputes yang Diajukan oleh N

2903 . PMK/171/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2904 . PMK/175/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Kementerian Perhubungan

2905 . PMK/180/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove

2906 . PMK/184/PMK.01/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2907 . PMK/194/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2908 . PMK/211/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

2909 . PMK/226/PMK.04/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

2910 . PMK/3/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan

2911 . PMK/36/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

2912 . PMK/4/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong  pada Kementerian Perhubungan

2913 . PMK/41/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pe

2914 . PMK/42/PMK.08/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.08/2014 Tahun 2014 Tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik

2915 . PMK/47/PMK.04/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai

2916 . PMK/59/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak

2917 . PMK/60/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

2918 . PMK/61/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited

2919 . PMK/62/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

2920 . PMK/63/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

2921 . PMK/66/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Ben

2922 . PMK/67/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

2923 . PMK/94/PMK.01/2010/2010 : Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

2924 . PMK/180/PMK.07/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

2925 . PMK/202/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

2926 . PMK/97/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

2927 . PMK/5/PMK.06/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

2928 . PMK/57/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

2929 . PMK/93/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan

2930 . PMK/171/PMK.03/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Ken

2931 . PMK/180/PMK.02/2010/2010 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

2932 . PMK/20/PMK.07/2009/2009 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2933 . PMK/82/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

2934 . PMK/215/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

2935 . PMK/54/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Kementerian Perhubungan

2936 . PMK/165/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

2937 . PMK/135/PMK.06/2018/2018 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

2938 . PMK/100/PMK.06/2019/2019 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

2939 . PMK/10/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tamba

2940 . PMK/10/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali Pada Kementerian Perhubungan

2941 . PMK/100/PMK.01/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.01/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

2942 . PMK/102/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran

2943 . PMK/111/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama

2944 . PMK/117/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.08/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

2945 . PMK/119/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

2946 . PMK/120/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura Pada Kementerian Perhubungan

2947 . PMK/121/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2948 . PMK/126/PMK.07/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2010 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

2949 . PMK/129/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

2950 . PMK/130/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

2951 . PMK/133/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Pada Kementerian Pertahanan

2952 . PMK/143/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2953 . PMK/146/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung Di Kementerian Keuangan

2954 . PMK/150/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

2955 . PMK/151/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

2956 . PMK/177/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

2957 . PMK/180/PMK.07/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014

2958 . PMK/184/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan Dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Pro

2959 . PMK/188/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2960 . PMK/198/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

2961 . PMK/201/PMK.07/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013

2962 . PMK/204/PMK.09/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.09/2015 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

2963 . PMK/208/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021

2964 . PMK/211/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

2965 . PMK/214/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun Standar

2966 . PMK/225/PMK.011/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.011/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, d

2967 . PMK/24/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

2968 . PMK/241/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-Lain

2969 . PMK/25/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya

2970 . PMK/252/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama

2971 . PMK/256/PMK.04/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.04/2016 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional

2972 . PMK/265/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 265/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

2973 . PMK/28/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

2974 . PMK/29/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pendemi Coron Virus Disease 2019

2975 . PMK/3/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Pada Kementerian Perhubungan

2976 . PMK/36/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan

2977 . PMK/4/PMK.06/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

2978 . PMK/41/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2979 . PMK/59/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengus

2980 . PMK/60/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

2981 . PMK/61/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

2982 . PMK/88/PMK.01/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.01/2013 Tahun 2013 Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

2983 . PMK/89/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah

2984 . PMK/93/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan

2985 . PMK/94/PMK.05/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.05/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009

2986 . PMK/96/PMK.06/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara

2987 . PMK/98/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor

2988 . PMK/93/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

2989 . PMK/80/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

2990 . PMK/10/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

2991 . PMK/106/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara

2992 . PMK/83/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2993 . PMK/37/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

2994 . PMK/209/PMK.06/2019/2019 : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

2995 . PMK/86/PMK.08/2011/2011 : Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana

2996 . KM/289/KMK.014/2004/2004 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan

2997 . KM/35/KMK.07/2003/2003 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 Tahun 2003 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan?Penatausahaan dan Penetapan Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

2998 . PMK/100/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2999 . PMK/108/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

3000 . PMK/113/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024

3001 . PMK/115/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pemb

3002 . PMK/118/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 118 /PMK.06/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

3003 . PMK/119/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

3004 . PMK/125/PMK.06/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.06/2011 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

3005 . PMK/129/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

3006 . PMK/137/PMK.08/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.08/2013 Tahun 2013 Tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional

3007 . PMK/151/PMK.02/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.02/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023

3008 . PMK/164/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3009 . PMK/177/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik

3010 . PMK/18/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan

3011 . PMK/188/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

3012 . PMK/189/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan akan Di

3013 . PMK/191/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

3014 . PMK/2/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

3015 . PMK/200/PMK.04/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau

3016 . PMK/201/PMK.06/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.06/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Aset Tetap Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan

3017 . PMK/202/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3018 . PMK/209/PMK.07/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.07/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012

3019 . PMK/210/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

3020 . PMK/217/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

3021 . PMK/219/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

3022 . PMK/223/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.01/2020 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

3023 . PMK/224/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.07/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

3024 . PMK/228/PMK.04/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

3025 . PMK/23/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan

3026 . PMK/230/PMK.01/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara

3027 . PMK/231/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

3028 . PMK/232/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

3029 . PMK/235/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Kegiatan Capacity Building Program Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency And Pollution Control Tahap I

3030 . PMK/237/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

3031 . PMK/237/PMK.09/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.09/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

3032 . PMK/243/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara

3033 . PMK/260/PMK.011/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

3034 . PMK/69/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3035 . PMK/7/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

3036 . PMK/7/PMK.09/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan

3037 . PMK/71/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3038 . PMK/71/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga

3039 . PMK/72/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

3040 . PMK/72/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.08/2018 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

3041 . PMK/73/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3042 . PMK/73/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.08/2018 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

3043 . PMK/74/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Yogyakarta Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3044 . PMK/76/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama

3045 . PMK/76/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri

3046 . PMK/76/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

3047 . PMK/76/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

3048 . PMK/77/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama

3049 . PMK/8/PMK.03/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

3050 . PMK/81/PMK.010/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 Tahun 2019 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

3051 . PMK/81/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama

3052 . PMK/84/PMK.03/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

3053 . PMK/94/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi

3054 . PMK/97/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023

3055 . PMK/141/PMK.03/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

3056 . PMK/211/PMK.06/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Pro

3057 . PMK/99/PMK.010/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit

3058 . PMK/9/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

3059 . PMK/200/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /200/PMK.05/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

3060 . PMK/120/PMK.04/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai

3061 . PMK/30/PMK.04/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

3062 . PMK/52/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

3063 . PMK/172/PMK.08/2010/2010 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana

3064 . PMK/80/PMK.011/2011/2011 : Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

3065 . PMK/10/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

3066 . PMK/11/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

3067 . PMK/113/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

3068 . PMK/119/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

3069 . PMK/12/PMK.08/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.08/2013 Tahun 2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah

3070 . PMK/124/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

3071 . PMK/127/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020

3072 . PMK/128/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding

3073 . PMK/130/PMK.08/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.08/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

3074 . PMK/134/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Ni

3075 . PMK/135/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontak Kerja Sama

3076 . PMK/137/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN

3077 . PMK/138/PMK.08/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.08/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

3078 . PMK/139/PMK.011/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, d

3079 . PMK/139/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

3080 . PMK/14/PMK.09/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.09/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3081 . PMK/140/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dari Pemberi Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam Di Sulawesi Tengah

3082 . PMK/141/PMK.010/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2009 Tahun 2009 Tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

3083 . PMK/143/PMK.011/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.011/2013 Tahun 2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

3084 . PMK/148/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

3085 . PMK/151/PMK.03/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

3086 . PMK/151/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3087 . PMK/172/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara

3088 . PMK/173/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo Pada Kementerian Perhubungan

3089 . PMK/178/PMK.04/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2017 Tahun 2017 Tentang Impor Sementara

3090 . PMK/181/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

3091 . PMK/189/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

3092 . PMK/190/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan

3093 . PMK/194/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Ting

3094 . PMK/195/PMK.03/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.03/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga

3095 . PMK/198/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga

3096 . PMK/205/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021

3097 . PMK/205/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

3098 . PMK/21/PMK.06/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

3099 . PMK/212/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

3100 . PMK/216/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Angkut Terus Atau Angkut Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor

3101 . PMK/217/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Di

3102 . PMK/219/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan

3103 . PMK/220/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.08/2022 Tahun 2022 Tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara

3104 . PMK/224/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.01/2020 Tahun 2020 Tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan

3105 . PMK/224/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah

3106 . PMK/225/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

3107 . PMK/225/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

3108 . PMK/228/PMK.03/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

3109 . PMK/23/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

3110 . PMK/230/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah

3111 . PMK/231/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan P

3112 . PMK/236/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan

3113 . PMK/239/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

3114 . PMK/252/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

3115 . PMK/257/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015

3116 . PMK/28/PMK.06/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.06/2013 Tahun 2013 Tentang Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan

3117 . PMK/28/PMK.07/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.07/2016 Tahun 2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

3118 . PMK/3/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3119 . PMK/36/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah

3120 . PMK/4/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang

3121 . PMK/42/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3122 . PMK/7/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan

3123 . PMK/70/PMK.04/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.04/2012 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan

3124 . PMK/71/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan Pt Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

3125 . PMK/72/PMK.02/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2006 Tahun 2006 Tentang Batas Maksimal Jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit Apbd Masing-Masin

3126 . PMK/72/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3127 . PMK/73/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3128 . PMK/74/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Pada Kementerian Perhubungan

3129 . PMK/77/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019

3130 . PMK/78/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Aka Bogor Pada Kementerian Perindustrian

3131 . PMK/79/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama

3132 . PMK/80/PMK.03/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2009 Tahun 2009 Tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan Dari Objek

3133 . PMK/81/PMK.03/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Be

3134 . PMK/81/PMK.07/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

3135 . PMK/84/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri

3136 . PMK/94/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3137 . PMK/97/PMK.01/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Keuangan

3138 . PMK/99/PMK.02/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.02/2009 Tahun 2009 Tentang Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009

3139 . PMK/207/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

3140 . PMK/135/PMK.08/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.08/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan

3141 . PMK/130/PMK.01/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

3142 . PMK/184/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

3143 . PMK/83/PMK.03/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan

3144 . PMK/177/PMK.04/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

3145 . PMK/228/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

3146 . PMK/129/PMK.08/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan  Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

3147 . PMK/31/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

3148 . PMK/240/PMK.03/2009/2009 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Ken

3149 . PMK/138/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

3150 . PMK/73/PMK.01/2009/2009 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

3151 . PMK/172/PMK.04/2019/2019 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pembebasan Cukai

3152 . PMK/154/PMK.011/2012/2012 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

3153 . PMK/202/PMK.05/2018/2018 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

3154 . PMK/91/PMK.02/2013/2013 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

3155 . PMK/232/PMK.02/2020/2020 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3156 . KM/247/KMK.05/1996/1996 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.05/1996 Tahun 1996 Tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan dan Perdagangan Barang Kena Cukai

3157 . PMK/07/PMK.02/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.02/2006 Tahun 2006 Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3158 . PMK/101/PMK.08/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.08/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang M

3159 . PMK/109/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama

3160 . PMK/11/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat

3161 . PMK/111/PMK.01/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.01/2018 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan

3162 . PMK/112/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021

3163 . PMK/121/PMK.03/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2009 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nang

3164 . PMK/123/PMK.06/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.06/2013 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain

3165 . PMK/126/PMK.07/2007/2007 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2007 Tahun 2007 Tentang Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi

3166 . PMK/127/PMK.02/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

3167 . PMK/13/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.01/2014 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan

3168 . PMK/130/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Pada Kementerian Perhubungan

3169 . PMK/131/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

3170 . PMK/136/PMK.02/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3171 . PMK/140/PMK.010/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.010/2009 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

3172 . PMK/141/PMK.010/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjua

3173 . PMK/143/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria

3174 . PMK/143/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

3175 . PMK/145/PMK.07/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah

3176 . PMK/148/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

3177 . PMK/150/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

3178 . PMK/150/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

3179 . PMK/153/PMK.07/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018

3180 . PMK/154/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan

3181 . PMK/165/PMK.07/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.07/2012 Tahun 2012 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah

3182 . PMK/173/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera

3183 . PMK/176/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri

3184 . PMK/179/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Berau Pada Kementerian Perhubungan

3185 . PMK/181/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

3186 . PMK/182/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

3187 . PMK/185/PMK.06/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.06/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan

3188 . PMK/189/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

3189 . PMK/190/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

3190 . PMK/190/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

3191 . PMK/193/PMK.07/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

3192 . PMK/195/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri

3193 . PMK/201/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

3194 . PMK/209/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

3195 . PMK/211/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero)

3196 . PMK/214/PMK.012/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.012/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

3197 . PMK/22/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

3198 . PMK/221/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama

3199 . PMK/233/PMK.01/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.01/2022 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

3200 . PMK/234/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

3201 . PMK/249/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing

3202 . PMK/25/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

3203 . PMK/25/PMK.05/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

3204 . PMK/26/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah

3205 . PMK/69/PMK.02/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

3206 . PMK/7/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya Pada Kementerian Perhubungan

3207 . PMK/70/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jambi Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3208 . PMK/75/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3209 . PMK/77/PMK.08/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.08/2013 Tahun 2013 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

3210 . PMK/78/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

3211 . PMK/81/PMK.03/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atas Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumf Dan Bangunan, Surat Ta

3212 . PMK/86/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018

3213 . PMK/88/PMK.02/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

3214 . PMK/89/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama

3215 . PMK/90/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

3216 . PMK/94/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3217 . PMK/134/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012/ Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

3218 . PMK/206.3/PMK.01/2014/2014 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang 

3219 . PMK/62/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

3220 . PMK/69/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

3221 . PMK/82/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

3222 . PMK/32/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara

3223 . PMK/33/PMK.010/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

3224 . PMK/157/PMK.06/2018/2018 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

3225 . PMK/115/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

3226 . PMK/78/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

3227 . PMK/241/PMK.04/2009/2009 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

3228 . PMK/219/PMK.011/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

3229 . PMK/146/PMK.011/2013/2013 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

3230 . PMK/50/PMK.07/2020/2020 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

3231 . PMK/93/PMK.01/2018/2018 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan

3232 . PMK/197/PMK.07/2020/2020 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

3233 . PMK/211/PMK.07/2022/2022 : Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

3234 . PMK/101/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 101 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan Pencairan, Pertanggungjawaban, Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Benda

3235 . PMK/107/PMK.04/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.04/2009 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Bar

3236 . PMK/109/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

3237 . PMK/114/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

3238 . PMK/116/PMK.02/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

3239 . PMK/117/2023 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jas

3240 . PMK/121/PMK.02/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

3241 . PMK/121/PMK.03/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

3242 . PMK/124/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan Pada Kementerian Perhubungan

3243 . PMK/128/PMK.010/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manus

3244 . PMK/129/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.08/2011 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

3245 . PMK/130/PMK.011/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2011 Tahun 2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

3246 . PMK/131/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

3247 . PMK/134/PMK.08/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

3248 . PMK/139/PMK.01/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.01/2012 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

3249 . PMK/14/PMK.08/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.08/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

3250 . PMK/143/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

3251 . PMK/146/PMK.06/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

3252 . PMK/148/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekas

3253 . PMK/15/PMK.07/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

3254 . PMK/169/PMK.06/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.06/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

3255 . PMK/173/PMK.06/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 Tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3256 . PMK/179/PMK.04/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.04/2016 Tahun 2016 Tentang Registrasi Kepabeanan

3257 . PMK/181/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan

3258 . PMK/204/PMK.07/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

3259 . PMK/207/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

3260 . PMK/207/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib

3261 . PMK/210/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

3262 . PMK/214/PMK.01/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.01/2011 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

3263 . PMK/224/PMK.08/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.08/2021 Tahun 2021 Tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

3264 . PMK/259/KMK.017/1993/1993 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 259/KMK.017/1993 Tahun 1993 Tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri

3265 . PMK/69/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

3266 . PMK/69/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Balikpapan Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3267 . PMK/7/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Valuta Asing

3268 . PMK/71/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3269 . PMK/75/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Pada Kementerian Kesehatan

3270 . PMK/77/PMK.01/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

3271 . PMK/78/PMK.05/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible

3272 . PMK/79/PMK.02/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Pe

3273 . PMK/8/PMK.02/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.02/2006 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

3274 . PMK/80/PMK.08/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.08/2022 Tahun 2022 Tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

3275 . PMK/81/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

3276 . PMK/82/PMK.03/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

3277 . PMK/62/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/Pmk.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

3278 . PMK/173/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

3279 . PMK/154/PMK.06/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina

3280 . PMK/40/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

3281 . PMK/129/PMK.02/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

3282 . PMK/92/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible

3283 . PMK/135/PMK.04/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari K

3284 . PMK/91/PMK.04/2021/2021 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Bar

3285 . PMK/229/PMK.01/2019/2019 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organiasai Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

3286 . PMK/107/PMK.010/2015/2015 : Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

3287 . PMK/101/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

3288 . PMK/106/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017

3289 . PMK/111/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

3290 . PMK/113/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan

3291 . PMK/115/PMK.05/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan

3292 . PMK/119/PMK.08/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.08/2011 Tahun 2011 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

3293 . PMK/126/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama

3294 . PMK/127/PMK.05/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3295 . PMK/13/PMK.02/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

3296 . PMK/135/PMK.01/2006/2006 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2006 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3297 . PMK/137/PMK.03/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.03/2011 Tahun 2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

3298 . PMK/138/PMK.05/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan

3299 . PMK/139/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

3300 . PMK/141/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Pasar Keuangan Dan Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangk

3301 . PMK/142/PMK.08/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.08/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembagunan Jalan Tol DI Sumatera

3302 . PMK/15/PMK.02/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

3303 . PMK/151/PMK.07/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020

3304 . PMK/152/PMK.05/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan

3305 . PMK/153/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

3306 . PMK/159/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

3307 . PMK/177/PMK.04/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mes

3308 . PMK/177/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Di Rekening Lainnya Yang Dikelola Oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Yang Telah Mengendap Ke Kas Negara

3309 . PMK/207/PMK.06/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

3310 . PMK/208/PMK.02/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

3311 . PMK/218/PMK.08/2008/2008 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.08/2008 Tahun 2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri

3312 . PMK/234/PMK.01/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

3313 . PMK/238/PMK.05/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan

3314 . PMK/246/PMK.06/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

3315 . PMK/247/PMK.06/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

3316 . PMK/271/PMK.06/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.06/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

3317 . PMK/61/PMK.07/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

3318 . PMK/62/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

3319 . PMK/63/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3320 . PMK/66/PMK.010/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

3321 . PMK/69/PMK.04/2012/2012 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.04/2012 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

3322 . PMK/75/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

3323 . PMK/77/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama

3324 . PMK/82/PMK.05/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

3325 . PMK/84/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3326 . PMK/84/PMK.07/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3327 . PMK/86/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

3328 . PMK/94/PMK.07/2021/2021 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

3329 . PMK/42/PMK.07/2011/2011 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

3330 . PMK/213/PMK.05/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

3331 . PMK/114/PMK.03/2022/2022 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

3332 . PMK/112/PMK.07/2017/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

3333 . PMK/161/PMK.01/2016/2016 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited

3334 . PMK/110/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

3335 . PMK/225/PMK.07/2017/2017 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

3336 . PMK/131/PMK.01/2011/2011 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3337 . PMK/65/PMK.011/2011/2011 : Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

3338 . PMK/16/PMK.010/2016/2016 : Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

3339 . KM/357/KMK.07/2003/2003 : Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

3340 . PMK/113/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

3341 . PMK/180/PMK.06/2009/2009 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3342 . PMK/19/PMK.05.2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.05.2019 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3343 . PMK/198/PMK.08/2017/2017 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.08/2017 Tahun 2017 Tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

3344 . PMK/200/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

3345 . PMK/204/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Pengakumulasian Dana Penanggulangan Bencana Malam (Pooling Fund Dana Bencana Alam) Pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019

3346 . PMK/206/PMK.02/2018/2018 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

3347 . PMK/206/PMK.02/2021/2021 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

3348 . PMK/211/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

3349 . PMK/212/PMK.05/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat

3350 . PMK/214/PMK.08/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.08/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

3351 . PMK/218/PMK.04/2019/2019 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

3352 . PMK/22/PMK.05/2015/2015 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jendral Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3353 . PMK/259/PMK.04/2010/2010 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.04/2010 Tahun 2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

3354 . PMK/261/PMK.03/2016/2016 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual

3355 . PMK/271/PMK.05/2014/2014 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah

3356 . PMK/28/PMK.03/2020/2020 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019

3357 . PMK/69/PMK.05/2013/2013 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian

3358 . PMK/76/PMK.03/2011/2011 : Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga,

3359 . PMS/61/HUK/2009/2009 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial

3360 . PMS/13/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem,

3361 . PMS/13/HUK/2011/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

3362 . PMS/14/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

3363 . PMS/18/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

3364 . PMS/182/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 182 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3365 . PMS/26/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

3366 . PMS/15/HUK/2009/2009 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial

3367 . PMS/4/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

3368 . PMS/2/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Satuan Pengamanan Di Lingkungan Kementerian Sosial

3369 . PMS/5/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial

3370 . PMS/6/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

3371 . PMS/64/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial

3372 . PMS/8/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

3373 . PMS/8/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

3374 . PMS/8/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dalam Bentuk Uang

3375 . PMS/8/2021 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

3376 . PMS/176/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 176 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

3377 . PMS/18/2018 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

3378 . PMS/18/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

3379 . PMS/28/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

3380 . PMS/4/2021 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah

3381 . PMS/56/HUK/2011/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia

3382 . PMS/10/2022 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Sosial  Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

3383 . PMS/106/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 106 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3384 . PMS/13/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3385 . PMS/2/2016 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

3386 . PMS/20/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015

3387 . PMS/22/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial

3388 . PMS/28/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial

3389 . PMS/4/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana.

3390 . PMS/16/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

3391 . PMS/23/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016

3392 . PMS/8/2016 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3393 . PMS/11/2022 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Sosial  Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial

3394 . PMS/15/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Sosial

3395 . PMS/21/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3396 . PMS/21/2016 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

3397 . PMS/23/2018 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

3398 . PMS/25/2016 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

3399 . PMS/26/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana

3400 . PMS/27/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013

3401 . PMS/58/HUK/2007/2007 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2007 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial

3402 . PMS/1/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial

3403 . PMS/1/2022 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

3404 . PMS/11/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial

3405 . PMS/12/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan

3406 . PMS/13/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

3407 . PMS/14/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Aksesibilitas Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kementerian Sosial

3408 . PMS/15/2018 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

3409 . PMS/16/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

3410 . PMS/2/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

3411 . PMS/6/2016 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

3412 . PMS/5/2015 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3413 . PMS/24/2018 : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

3414 . PMS/12/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021

3415 . PMS/128/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana

3416 . PMS/14/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

3417 . PMS/148/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 148 Tahun 2011 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2012

3418 . PMS/15/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020

3419 . PMS/21/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Beras Reguler untuk Korban Bencana

3420 . PMS/4/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

3421 . PMS/9/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

3422 . PMS/1/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

3423 . PMS/111/HUK/2009/2009 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

3424 . PMS/141/HUK/2008/2008 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 Tahun 2008 Tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009

3425 . PMS/2/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Kementerian Sosial

3426 . PMS/20/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

3427 . PMS/24/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018

3428 . PMS/30/2011 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

3429 . PMS/31/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3430 . PMS/5/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3431 . PMS/51/HUK/2007/2007 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 Tahun 2007 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

3432 . PMS/26/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak

3433 . PMS/27/2018 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019

3434 . PMS/3/2021 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

3435 . PMS/30/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial

3436 . PMS/5/2021 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

3437 . PMS/79/HUK/2010/2010 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3438 . PMS/8/2022 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Sosial  Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial

3439 . PMS/82/HUK/2006/2006 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 Tahun 2006 Tentang Taruna Siaga Bencana

3440 . PMS/86/HUK/2010/2010 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

3441 . PMS/9/2018 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

3442 . PMS/129/HUK/2008/2008 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

3443 . PMS/14/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana

3444 . PMS/14/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

3445 . PMS/15/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial

3446 . PMS/15/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin

3447 . PMS/16/HUK/2009/2009 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial.

3448 . PMS/19/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial

3449 . PMS/25/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

3450 . PMS/3/2014 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

3451 . PMS/4/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana

3452 . PMS/4/2022 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial

3453 . PMS/83/HUK/2010/2010 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011

3454 . PMS/84/HUK/2009/2009 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2009 Tahun 2009 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010

3455 . PMS/1/2020 : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

3456 . PMS/7/2013 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana

3457 . PMS/21/2018 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

3458 . PMS/14/2017 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

3459 . PMS/17/2015 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional

3460 . PMS/7/2022 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

3461 . PMS/119/2011 : Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3462 . PMS/1/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana

3463 . PMS/1/2018 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

3464 . PMS/10/2015 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial

3465 . PMS/19/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial

3466 . PMS/2/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

3467 . PMS/20/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat

3468 . PMS/20/2013 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

3469 . PMS/29/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana

3470 . PMS/29/HUK/2006/2006 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2006 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penangulangan Keadaan Darurat ( Emergency Relief ) dan Penanganan Pasca Bencana

3471 . PMS/5/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

3472 . PMS/5/2013 : Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial

3473 . PMS/12/2017 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

3474 . PMS/19/2012 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

3475 . PMS/22/2019 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana

3476 . PMS/7/2021 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

3477 . PMS/9/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

3478 . PMS/16/2020 : Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Disclaimer: 

Artikel ini hasil Focus Group Discussion terkait Kebijakan Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia dalam rangka Penelitian Disertasi Penulis.